"Presidential threshold di negara presidensial itu aneh dan tidak lazim, tidak ada referensinya. Harusnya silakan saja siapapun yang mau daftar, nanti yang menentukan pemilih," ujar Burhan dalam diskusi "UU Pilpres dan Presiden Pilihan Rakyat" di Kantor Prodem, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2013).
Lebih lanjut, Direktur eksekutif Lembaga Survey Indonesia (LSI) ini menjelaskan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena sejak awal sudah terjadi salah kaprah pada saat penyusunan UU parpol dan Pemilu.
"Ada salah kaprah yang terlanjur dan diulang-ulang. Kita selalu melakukan pembahasan parpol lebih dulu ketimbang pemilu. Saya beberapa kali diundang saat pembahasan, saya selalu ingatkan kalau terus berulang akan terjadi keganjilan yang sama," tuturnya. Selanjutnya *
