Survei LPI: Ani Yudhoyono Tidak Memiliki Kemampuan Memimpin

JAKARTA - Dalam penelitian yang dilakukan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menempatkan Kristiani Herawati Yudhoyono atau Ani Yudhoyono sebagai tokoh yang tidak memiliki kemampuan memimpin.

"Dalam penelitian kami, bu Ani Yudhoyono adalah tokoh yang tidak memiliki kemampuan memimpin," kata Direktur LPI, Boni Hargens di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Boni menuturkan, Ani Yudhoyono mendapatkan presentasi paling rendah diantara tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Endriartono Sutarto, Hatta Rajasa, Gita Wirjawan, bahkan Ani kalah dari sang adik yang baru saja menjadi anggota Demokrat, Pramono Edhie Yudhoyono.

"Ani Yudhoyono mendapatkan nilai terendah dengan 34 persen," ujarnya. Selanjutnya *

Presidential Threshold Tidak Tepat Digunakan di Indonesia

JAKARTA - Pengamat politik Burhanuddin Mustang menyebut penerapan Presidential Threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial, apalagi dengan angka mencapai 20 persen suara dari hasil pemilu legislatif.

"Presidential threshold di negara presidensial itu aneh dan tidak lazim, tidak ada referensinya. Harusnya silakan saja siapapun yang mau daftar, nanti yang menentukan pemilih," ujar Burhan dalam diskusi "UU Pilpres dan Presiden Pilihan Rakyat" di Kantor Prodem, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2013).

Lebih lanjut, Direktur eksekutif Lembaga Survey Indonesia (LSI) ini menjelaskan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena sejak awal sudah terjadi salah kaprah pada saat penyusunan UU parpol dan Pemilu.

"Ada salah kaprah yang terlanjur dan diulang-ulang. Kita selalu melakukan pembahasan parpol lebih dulu ketimbang pemilu. Saya beberapa kali diundang saat pembahasan, saya selalu ingatkan kalau terus berulang akan terjadi keganjilan yang sama," tuturnya. Selanjutnya *

Jenderal Rekening Gendut Tidak Etis Jadi Kapolri

Jakarta - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyebut jika calon Kepala Polri harus punya rekam jejak karier yang bersih. Termasuk bersih dari kabar miring kepemilikan rekening gendut.

Dari sembilan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo, terdapat nama Kepala Lembaga Pendidikan Komjen Budi Gunawan, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti. Keduanya sempat terkena temuan janggal Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dengan kepemilikan rekening gendut.

Menurut dia, sebaiknya Komjen Budi Gunawan dan Irjen Badrudin Haiti tidak dimasukkan dalam bursa calon Kapolri."Berdasar logika, dan etika seyogyanya cari calon yang lain," kata Bambang saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2013. Selanjutnya *

PBNU Soal FPI: Pemerintah Lemah dan Tidak Berwibawa

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, menyindir pemerintahan yang tidak berwibawa menghadapi organisasi massa yang sering melakukan sweeping.

Said pun menyinggung soal aksi keributan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan warga Kendal, Jawa Tengah, yang berbuntut meninggalnya seorang warga karena tertabrak mobil beberapa waktu lalu.

"Pemerintah tidak berwibawa. Pemerintah lemah, kenapa mengatasi itu saja tidak bisa? Mengatasi konflik lain, Ahmadiyah, Syiah di Sampang, Gereja Yasmin, banyak yang belum. Masa enggak bisa ngatasi?" Ujar Said kepada wartawan, usai menghadiri 'Peringatan Harlah ke-15 PKB' di DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Selanjutnya *

Harga Premium Rp 4.500, Pemerintah Sebenarnya Tidak Mensubsidi BBM

JAKARTA - Mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie menyatakan, pemerintah tidak mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium untuk masyarakat yang harganya Rp 4.500. Menurutnya, dengan harga BBM Rp 4.500 pemerintah justru mendapat kelebihan uang.

"Istilah subsidi sudah berhasil dicecoki pemerintah ke otak kita semua oleh para elite. Kalau kita beli premiun dengan harga Rp 4.500 apakah itu disubsidi? Tidak. Justru pemerintah kelebihan uang dari penjualan harga BBM Rp 4.500," kata Kwik Kian Gie dalam dalam dialog publik 'Subsidi BBM dan Kejahatan Konstitusi' di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Kwik Kian Gie menjelaskan, Indonesia memiliki kelebihan sumber daya alam yang melimpah. Pertamina dalam mendapatkan minyak mentah di Indonesia untuk dijadikan bensin tidak harus membeli, karena telah tersedia di Tanah Air.

"Yang dibutuhkan hanya biaya penyedotannya saja," kata Kwik Kian Gie.

Lebih lanjut Kwik Kian Gie mengatakan, Pertamina dalam membuat bensin hanya menyediakan alat untuk mengeluarkan minyak mentah dari dalam perut bumi yang akan dijadikan bensin. Dari penyedotan sampai pendistribusian pun hanya membutuhkan dana yang tidak besar.

"Itu hanya membutuhkan 10 dolar AS per barrel. Untuk satu liter produksinya kira-kira hanya membutuhkan dana Rp 630. Dengan harga jual Rp 4.500, pemerintah masih memiliki kelebihan Rp 3.870," ujar Kwik Kian Gie.

Maka, menurut Kwik selama ini pemerintah mengatakan telah mensubsidi premium adalah hasil brainwash yang telah dilakukan. Selama ini pemerintah seolah-olah mensubsidi BBM, padahal tidak bila dilihat dari proses pengadaan bensin yang berasal dari minyak mentah yang berlimpah di Indonesia.

"Rakyat Indonesia di brainwash seolah-olah pemerintah mensubsidi BBM," ujarnya.

Sumber *

Roy Marten: Kongres Relawan Jokowi Sedunia Tidak Libatkan Parpol

Roy Marten, juru bicara Kongres Relawan Jokowi Sedunia menyatakan, tidak ada partai politik (parpol) yang terlibat dalam kongres yang digelar untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2014.

"Tak ada partai politik terlibat di kongres," kata Roy di Jakarta, Senin (10/6/2013).

Roy menuturkan, Kongres Relawan Jokowi Sedunia digelar secara patungan. Ia membantah Kongres Relawan Jokowi Sedunia disponsori parpol atau orang di sekitar Jokowi.

"Maka, jangan pula yang mengatasnamakan kami untuk mencari uang," tegasnya.

Kongres Relawan Jokowi Sedunia akan digelar pada Sabtu (15/6/2013). Kongres bertempat di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan No 3, Bandung, Jawa Barat.

Hingga kini, ada 670 orang yang telah mendaftar menjadi peserta Kongres Relawan Jokowi Sedunia. Bahkan, ada masyarakat yang saat ini tinggal di luar negeri, akan menjadi peserta.

Sumber *