Roy Marten: Kongres Relawan Jokowi Sedunia Tidak Libatkan Parpol

Roy Marten, juru bicara Kongres Relawan Jokowi Sedunia menyatakan, tidak ada partai politik (parpol) yang terlibat dalam kongres yang digelar untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2014.

"Tak ada partai politik terlibat di kongres," kata Roy di Jakarta, Senin (10/6/2013).

Roy menuturkan, Kongres Relawan Jokowi Sedunia digelar secara patungan. Ia membantah Kongres Relawan Jokowi Sedunia disponsori parpol atau orang di sekitar Jokowi.

"Maka, jangan pula yang mengatasnamakan kami untuk mencari uang," tegasnya.

Kongres Relawan Jokowi Sedunia akan digelar pada Sabtu (15/6/2013). Kongres bertempat di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan No 3, Bandung, Jawa Barat.

Hingga kini, ada 670 orang yang telah mendaftar menjadi peserta Kongres Relawan Jokowi Sedunia. Bahkan, ada masyarakat yang saat ini tinggal di luar negeri, akan menjadi peserta.

Sumber *

3 Menteri Terbaik Ini Bukan dari Parpol

Jakarta - Lembaga Survei Nasional menyatakan tiga menteri yang mendapat penilaian terbaik dalam kinerjanya di mata masyarakat bukan berasal dari partai politik. Para menteri tersebut dinilai dapat bekerja dengan lebih baik dan total karena fokus dalam tanggung jawab dan pekerjaan.

Tiga nama yang mendapat nilai tinggi dalam kinerja secara berurutan adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dengan nilai 20,4 persen, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dengan 14,2 persen, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dengan 11,8 persen.

"Menteri dari partai yang dinilai baik hanya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di peringkat keempat dengan 11,5 persen. Hatta punya nilai tinggi karena seluruh kebijakan ekonomi pemerintah disampaikan dia dengan argumentasi yang baik. Banyak diberitakan media," kata Peneliti Utama LSN, Dipa Pradipta dalam konferensi pers, Ahad, 2 Juni 2013.

Selanjutnya *

Yusril: Mati Siji Mati Kabeh

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memutus sidang sengketa (ajudikasi) partai politik (parpol), kepada Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra sudah akan melayangkan gugatan, agar pengadilan membatalkan 10 parpol peserta Pemilu 2014.

Dalam akun Twitter Yusril yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (23/1/2013), Yusril menilai SK KPU Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang 10 peserta pemilu lolos dan 24 tak lolos, berdasar hasil verifikasi faktual, melanggar undang-undang.

Bekas Menteri Kehakiman mengalkulasi, proses Pemilu 2014 akan berantakan jika gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dikabulkan, karena 10 parpol peserta Pemilu dan 24 parpol tak lolos yang dikeluarkan lewat SK KPU jadi gugur.

"Kalau SK yang loloskan 10 partai dibatalkan pengadilan, maka jadwal pemilu akan berantakan. Itu bukan salah saya. KPU yang bertanggung jawab. Saya melakukan perlawanan yang sah dan konstitusional," tegas Yusril.

Yusril mengklaim sudah menghimpun alat bukti dan saksi untuk membuktikan KPU melakukan kecurangan dalam verifikasi, yang juga mengandung unsur penipuan.

Pesan Yusril dalam laman Twitter-nya, diposting tak lama setelah pada kemarin sore memimpin PBB menjalani sidang sengketa, karena termasuk parpol tak lolos peserta pemilu.

Menurut Yusril, sidang sengketa pemilu tidak tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, melainkan hanya sengketa tata usaha negara biasa.

Yusril menjelaskan, SK KPU tentang verifikasi partai lolos dan tidak lolos adalah keputusan pejabat TUN yang bersifat individual, konkrit, final, dan membawa akibat hukum. Perorangan luar partai yang merasa dirugikan bisa menggugat SK KPUm tanpa mekanisme penyelesaian sengketa parpol dan dengan KPU.

"Tak seorang pun secara hukum bisa hentikan dan halangi perlawanan yang saya lakukan. Prinsipnya 'tiji tibeh', 'mati siji mati kabeh' (mati satu mati semua)," ungkap Yusril mengakhiri pesan dalam kicauannya di Twitter, kemarin.

Sumber: *

Bambang Soesatyo, Menyindir Presiden SBY

Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyindir Presiden SBY yang telah mengeluarkan pernyataan permintaan mundur kepada menteri dari parpol yang tak bisa membagi tugas negara.

Menurut Bambang, Presiden SBY tak boleh menyalahkan menterinya jika dirinya sendiri masih menjabat di parpol.

"Seharusnya Presiden juga memberi contoh kepada bawahannya agar tidak menjadi bagian dari pengurus parpol," ujar Bambang melalui pesan singkat elektronik, Jumat (20/7/2012).

Permintaan mundur bagi menteri yang tak becus membagi energi di pemerintahan dan parpol ini disampaikan Presiden SBY dalam pidato pengantar Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (19/7/2012) kemarin.

Presiden mengingatkan agar para pembantunya yang berasal dari parpol tetap memprioritaskan tugas pokok melayani rakyat hingga akhir masa tugas 2014 mendatang.

"Mari bersama-sama seperti dulu tahun 2008. Bagi saudara yang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik mengundurkan diri," tegas Presiden SBY.

Sebagaimana diketahui, sejumlah petinggi hingga ketua umum (ketum) parpol masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan Presiden SBY. Sejumlah petinggi partai besutan SBY, Partai Demokrat (PD), juga ikut dalam barisan menteri-menteri tersebut. Bahkan, Presiden SBY sendiri juga menjabat Ketua Dewan dan Ketua Majelis Tinggi PD.

"Selama presiden tetap menjadi pengurus parpol dengan menjadi Ketua Dewan Pembina dan tokoh sentral parpol, maka tidak boleh menyalahkan menterinya," sindir Bambang selaku Wakil Bendahara Umum Partai Golkar dan juga anggota Komisi III DPR itu.

Sumber:  *