Hasil Lengkap Hitung Cepat 6 Lembaga Survei

Hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei, Rabu (9/4/2014), menempatkan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014.

Berikut ini hasil lengkap hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei Rabu.

Indikator Politik Indonesia
Data hingga pukul 19.00 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,4%
2	Partai Golkar	14,43%
3	Gerindra	12,3%
4	Demokrat	9,74%
5	PKB	8,98%
6	PAN	7,34%
7	Partai Nasdem	6,88%
8	PKS	6,91%
10	PPP	6,34%
11	Hanura	5,47%
12	PBB	1,54%
13	PKPI	0,94%

Cyrus Network-CSIS
Data hingga pukul 19.55 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,1%
2	Partai Golkar	14,44%
3	Gerindra	11,8%
4	Demokrat	9,6%
5	PKB	9,3%
6	PAN	7,4%
7	PKS	6,98%
8	Partai Nasdem	6,8%
10	PPP	6,6%
11	Hanura	5,4%
12	PBB	1,6%
13	PKPI	1,1%

Lembaga Survei Nasional (LSN)
Data hingga pukul 18.18 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	20,77%
2	Partai Golkar	13,58%
3	Gerindra	12,35%
4	Demokrat	10,65%
5	PKB	7,93%
6	PAN	7,53%
7	PKS	7,32%
8	PPP	6,89%
10	Partai Nasdem	5,39%
11	Hanura	5,1%
12	PBB	1,45%
13	PKPI	1,04%

Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
Data hingga pukul 20.00 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,74%
2	Partai Golkar	14,59%
3	Gerindra	11,78%
4	Demokrat	9,12%
5	PKB	9,93%
6	PAN	7,05%
7	PPP	7,32%
8	PKS	6,59%
10	Partai Nasdem	6,29%
11	Hanura	5,28%
12	PBB	1,38%
13	PKPI	0,98%

Jaringan Survei Indonesia
Data hingga pukul 17.30 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	18,84%
2	Partai Golkar	15,69%
3	Gerindra	11,56%
4	PKB	9,98%
5	Demokrat	9,41%
6	PAN	7,78%
7	Nasdem	6,40%
8	PPP	6,37%
10	PKS	6,34%
11	Hanura	5,13%
12	PBB	1,48%
13	PKPI	1,02%

Survei RRI
Data hingga pukul 20.24 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	18,58%
2	Partai Golkar	14,64%
3	Gerindra	11,46%
4	Demokrat	10,26%
5	PKB	9,59%
6	PAN	7,44%
7	Nasdem	6,77%
8	PKS	6,74%
10	PPP	6,52%
11	Hanura	5,48%
12	PBB	1,65%
13	PKPI	0,94%

Sumber *

Survei: Kalau Pemilu Hari Ini, Jokowi Presiden

JAKARTA - Untuk kesekian kalinya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memiliki elektabilitas paling tinggi diantara nama Calon Presiden (Capres) lainnya. Berdasarkan survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP), Jokowi unggul dengan 19,6 persen, tertinggi dari nama-nama seperti Wiranto, Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla.

"Pada saat survei, kami menanyakan jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini siapa yang responden pilih. Jokowi pun mendapat suara tertinggi dan berpeluang menjadi presiden," kata Usman Rachman, CEO LKP di Jakarta, Senin (2/9/2013) Selanjutnya *

Wow...! Ongkos Jadi Anggota DPR Capai Rp10 Miliar

JAKARTA - Menjelang Pemilu Legislatif 2014 banyak strategi partai politik untuk mendulang suara salah satunya dengan merekrut artis sebagai calon anggota legislatif. Namun, rekruitmen artis tak menjamin menaikkan elektabilitas partai bahkan meski artis tersbeut dijadikan Caleg belum tentu terpilih pula.

Politikus Demokrta Ruhut Sitompul mengatakan, untuk menjadi anggota DPR dibutuhkan dana minimal Rp1 miliar sampai Rp10 miliar.

"Dalam kampanye legislatif biaya yang terbesar bukan di kaos dan baliho, tapi pengerahan massa. Jaman saya satu kepala Rp50 ribu. Saya yang didukung 100 ribu orang ini minimal mengeluarkan Rp5 miliar," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (22/4/2013).

Mahalnya biaya politik untuk menjadi anggota DPR juga diakui Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah. Namun, politikus PKB ini enggan mengatakan mengenai nominal biaya yang dikeluarkan. Menurut pengalaman dia, biaya paling mahal adalah alat peraga seperti kaos, spanduk, serta biaya pertemuan.

"Yang paling mahal itu alat peraga, dan pertemuan, sedangkan kampanye lebih banyak dilakukan partai," jelas dia.

Dia benar-benar mencari tentang cara yang murah untuk menjadi anggota DPR. Apalagi, kata dia, bagi caleg perempuan yang memiliki kesulitan tingkat tinggi dalam pendanaan.

Dia juga mengakui bila Pileg 2014 nanti masih banyak diwarnai dengan money politic. "Ya nanti itu money politic masih akan bergentayangan, kompetisi internal juga sudah keras apalagi dengan eksternal karena semakin sempit ruangnya. Sehingga menuntut orang agar lebih banyak kreatif. Saya berpikir keras bagaiamana dapat suara yang suara, ya salah satunya dengan mengambil hatinnya," jelasnya.

Sumber: *

Yusril: Mati Siji Mati Kabeh

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memutus sidang sengketa (ajudikasi) partai politik (parpol), kepada Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra sudah akan melayangkan gugatan, agar pengadilan membatalkan 10 parpol peserta Pemilu 2014.

Dalam akun Twitter Yusril yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (23/1/2013), Yusril menilai SK KPU Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang 10 peserta pemilu lolos dan 24 tak lolos, berdasar hasil verifikasi faktual, melanggar undang-undang.

Bekas Menteri Kehakiman mengalkulasi, proses Pemilu 2014 akan berantakan jika gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dikabulkan, karena 10 parpol peserta Pemilu dan 24 parpol tak lolos yang dikeluarkan lewat SK KPU jadi gugur.

"Kalau SK yang loloskan 10 partai dibatalkan pengadilan, maka jadwal pemilu akan berantakan. Itu bukan salah saya. KPU yang bertanggung jawab. Saya melakukan perlawanan yang sah dan konstitusional," tegas Yusril.

Yusril mengklaim sudah menghimpun alat bukti dan saksi untuk membuktikan KPU melakukan kecurangan dalam verifikasi, yang juga mengandung unsur penipuan.

Pesan Yusril dalam laman Twitter-nya, diposting tak lama setelah pada kemarin sore memimpin PBB menjalani sidang sengketa, karena termasuk parpol tak lolos peserta pemilu.

Menurut Yusril, sidang sengketa pemilu tidak tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, melainkan hanya sengketa tata usaha negara biasa.

Yusril menjelaskan, SK KPU tentang verifikasi partai lolos dan tidak lolos adalah keputusan pejabat TUN yang bersifat individual, konkrit, final, dan membawa akibat hukum. Perorangan luar partai yang merasa dirugikan bisa menggugat SK KPUm tanpa mekanisme penyelesaian sengketa parpol dan dengan KPU.

"Tak seorang pun secara hukum bisa hentikan dan halangi perlawanan yang saya lakukan. Prinsipnya 'tiji tibeh', 'mati siji mati kabeh' (mati satu mati semua)," ungkap Yusril mengakhiri pesan dalam kicauannya di Twitter, kemarin.

Sumber: *

SBY Minta Demokrat Cari Dana Pemilu yang Halal

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kader untuk bekerja keras memenangkan partai pada Pemilihan Umum 2014. Namun, SBY mengingatkan, sumber logistik pemilu harus didapatkan dengan cara yang sah dan tidak melanggar undang-undang.

"Logistik harus dari yang halal, jumlah tidak berlebih, sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Carel Ticualu, di sela-sela Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 15 Desember 2012.

Sumber: *

Fenomena Kutu Loncat: Semakin PRAGMATIS!

Mending Kampanye Begini

Sebanyak 37 anggota DPR dari berbagai parpol berkomitmen bergabung dengan Nasdem pada Pemilu 2014 mendatang. Fenomena kutu 'loncat ini' menunjukan kader partai politik semakin pragmatis.

"Kalau terjadi kutu loncat ya karena calon anggota DPR itu sekarang pragmatis akan modal politik dan jabataan 2014 nanti. Padahal bagi Partai Nasdem, tidak ada makan siang gratis. Setelah jadi anggota DPR nanti pastinya uang itu wajib kembali dalam bentuk, konsesi kebijakan, dalam bentuk korupsi anggaran dan sebagainya," ujar peniliti Divisi Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, kepada detikcom, Minggu (22/7/2012).

Apung mengatakan dampak buruk dari fenomena kader 'kutu loncat' adalah pertama pertarungan poltik semakin mahal dan politik hanya jadi sarana perebutan kekuasaan belaka. Kedua, dampak kebijakan kedepan setelah jadi, pastinya akan berorientasi pada pemberi modal awal.

"Artinya akan mudah disetir oleh pemodal," imbuhnya.

Dampak selanjutnya menurut Apung pengkaderan politik parpol dinilai berdasarkan popularitas belaka. Sehingga tidak mendidik caleg untuk bekerja politik di dapilnya.

"Tapi yang paling penting korupsi kebijakannya itu yang akan banyak menyimpang. Misalnya penyimpangan slot pasal 6 APBN untuk Lapindo itu contohnya. Nah yang gitu-gitu akan banyak, berkorelasi dengan lahan atau kepentingan bisnis si pemodal," ungkapnya.

Terkait pendanaan parpol, ICW, lanjut Apung akan mengirim surat kepada Partai Nasdem untuk meminta keterbukaan laporan keuangannya.

"Itu perlu, makanya kita berencana uji informasi pakai UU KIP itu ke Nasdem. Kedua, sebenarnya, untuk verifikasi parpol oleh KPU harus ada syarat parpol harus menyerahkan laporan keuangan secara rinci, mulai dari sumbangan perseorangan, badan hukum, maupun dari internal partai," tutupnya.

Partai Nasdem menyatakan berhasil menggaet 37 anggota DPR dari berbagai parpol untuk berlaga di Pemilu 2014. Partai Nasdem mengiming-iming modal caleg Rp 5-10 miliar.

Sumber: *

Aburizal Bakrie dan Pramono Edhie Wibowo, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden?

Memastikan maju dalam kompetisi pemilihan umum presiden 2014, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie disebut-sebut ingin menggandeng Jenderal Pramono Edhie Wibowo menjadi calon wakil presiden.

Sumber Tempo mengatakan Aburizal yang akrab dipanggil Ical menginginkan orang nomor dua yang mendampinginya adalah tentara. “Dan orang yang diinginkan itu adalah Jenderal Pramono,” katanya dalam percakapan dengan Tempo, Sabtu 19 November 2011.

Selanjutnya ...