Hasil Lengkap Hitung Cepat 6 Lembaga Survei

Hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei, Rabu (9/4/2014), menempatkan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014.

Berikut ini hasil lengkap hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei Rabu.

Indikator Politik Indonesia
Data hingga pukul 19.00 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,4%
2	Partai Golkar	14,43%
3	Gerindra	12,3%
4	Demokrat	9,74%
5	PKB	8,98%
6	PAN	7,34%
7	Partai Nasdem	6,88%
8	PKS	6,91%
10	PPP	6,34%
11	Hanura	5,47%
12	PBB	1,54%
13	PKPI	0,94%

Cyrus Network-CSIS
Data hingga pukul 19.55 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,1%
2	Partai Golkar	14,44%
3	Gerindra	11,8%
4	Demokrat	9,6%
5	PKB	9,3%
6	PAN	7,4%
7	PKS	6,98%
8	Partai Nasdem	6,8%
10	PPP	6,6%
11	Hanura	5,4%
12	PBB	1,6%
13	PKPI	1,1%

Lembaga Survei Nasional (LSN)
Data hingga pukul 18.18 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	20,77%
2	Partai Golkar	13,58%
3	Gerindra	12,35%
4	Demokrat	10,65%
5	PKB	7,93%
6	PAN	7,53%
7	PKS	7,32%
8	PPP	6,89%
10	Partai Nasdem	5,39%
11	Hanura	5,1%
12	PBB	1,45%
13	PKPI	1,04%

Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
Data hingga pukul 20.00 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,74%
2	Partai Golkar	14,59%
3	Gerindra	11,78%
4	Demokrat	9,12%
5	PKB	9,93%
6	PAN	7,05%
7	PPP	7,32%
8	PKS	6,59%
10	Partai Nasdem	6,29%
11	Hanura	5,28%
12	PBB	1,38%
13	PKPI	0,98%

Jaringan Survei Indonesia
Data hingga pukul 17.30 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	18,84%
2	Partai Golkar	15,69%
3	Gerindra	11,56%
4	PKB	9,98%
5	Demokrat	9,41%
6	PAN	7,78%
7	Nasdem	6,40%
8	PPP	6,37%
10	PKS	6,34%
11	Hanura	5,13%
12	PBB	1,48%
13	PKPI	1,02%

Survei RRI
Data hingga pukul 20.24 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	18,58%
2	Partai Golkar	14,64%
3	Gerindra	11,46%
4	Demokrat	10,26%
5	PKB	9,59%
6	PAN	7,44%
7	Nasdem	6,77%
8	PKS	6,74%
10	PPP	6,52%
11	Hanura	5,48%
12	PBB	1,65%
13	PKPI	0,94%

Sumber *

Ruhut Tentang RUU KUHAP: Aku Dukung KPK!

Jakarta - KPK telah mengirim surat kepada pemerintah dan DPR meminta agar kedua RUU tersebut ditarik kembali dan pembahasannya ditunda hingga periode berikutnya. Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul setuju dengan sikap KPK dan tak masalah bila dicap berseberangan dengan pemerintah.

"Aku pendukung KPK. Ruhut kok berseberangan pemerintah? Boleh dong kalau aku pribadi. Aku bilang kalau sekarang momennya kurang tepat," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014). Selanjutnya *

Pakar: Ibas Jubir Demokrat Itu Sindiran Politik

Jakarta (Antara) - Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan pendapat Anas Urbaningrum bahwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memiliki kemampuan menjadi juru bicara partai, merupakan suatu sindiran politik.

"Saya rasa itu sindiran politik dari Anas kepada SBY. Karena seperti yang kita tahu, kemampuan Ibas itu tidak sama dengan kakaknya, Agus. Sebetulnya, Ibas ini cukup menarik, tetapi kekurangan dia hanya dalam soal komunikasinya," kata Ari saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bila Anas mengusulkan Ibas untuk menjadi juru bicara Partai Demokrat, hal itu sama saja dengan upaya untuk membuka kelemahan Partai Demokrat.

"Anas itu kan mantan ketua umum Demokrat, dia tahu kekuatan dan kelemahan Partai Demokrat. Lagi pula, kenapa Anas tidak bicara ketika masih menjadi ketua umum. Kenapa setelah keluar, dia baru bicara," ujarnya.  Selanjutnya *

SBY Diingatkan Soal Sepak Terjang Ruhut Sitompul

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mewaspadai sepak terjang Kadernya partainya, Ruhut Sitompul. Sebab, pengacara kondang itu dinilai kerap bermanufer.

Demikian diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi, Minggu (10/11/2013). Menurut Iberamsjah, banyak contoh sikap dan pernyataan Ruhut hanyalah upayanya untuk bertahan dalam kekuasaan. Meskipun untuk itu, kata Iberamsjah, dirinya harus berani bersikap tidak konsisten dan menjilat pada kekuasaan serta sama sekali tidak memiliki loyalitas.

"Sudah banyak contoh ketidakkonsistenan sikap dan pernyataan Ruhut. Dia suka menjilat kepada penguasa. Dulu ketika Golkar berkuasa, dia membela Golkar mati-matian. Tapi ketika Golkar tidak lagi berkuasa dan Partai Demokrat menguasai dunia politik, dia pun menjelek-jelekkan Golkar dan memuji Demokrat setinggi langit," kata Iberamsjah. Selanjutnya *

Demokrat minta PPI dibubarkan jika terus serang SBY

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf heran dengan sikap ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang sering memojokkan partainya dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, pimpinan PPI, Anas Urbaningrum terjerat kasus Hambalang karena ulah mantan Bendahara Umum Demokrat, M Nazaruddin.

Nurhayati mempertanyakan tujuan didirikannya PPI dan mengapa terus menyerang Demokrat. Menurutnya, PPI harusnya menyerang Nazaruddin yang membuat Anas akhirnya menjadi tersangka Hambalang di KPK.

"Kan didirikan katanya untuk sosial budaya, kalau tujuannya untuk menghantam Partai Demokrat terus, hantam Pak SBY terus, kenapa tak hantam Nazaruddin, karena sebetulnya masalah ini karena Nazaruddin. Kalau Nazar tak bicara Pak Anas enggak tersangkut apa-apa," jelas Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/10). Selanjutnya *

Syarief Hasan: Soekarwo Menang, Demokrat Makin Jaya

Berikut selengkapnya hasil quick count Pilgub Jatim yang dilakukan sejumlah lembaga survei:

Quick count Lingkaran Survei Indonesia (data 98%):

1. Soekarwo-Saifullah Yusuf: 47,97%
2. Eggi Sudjana-Muhammad Sihat: 2,37%
3. Bambang DH-Said Abdullah: 11,92%
4. Khofifah Indar Parawansan-Herman S: 37,74%

Quick count RCTI-IRC (data 100%):

1. Soekarwo-Saifullah Yusuf: 47,36%
2. Eggi Sudjana-Muhammad Sihat: 2,44%
3. Bambang DH-Said Abdullah: 12,92%
4. Khofifah Indar Parawansan-Herman S: 37,28%

Selengkapnya *

Djoko Susilo Bagi-bagi Rp 10 Miilyar di Area Parkir, Siapa Penerima?

Duit suap kasus korupsi simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang menyeret nama Inspektur Jenderal Djoko Susilo ternyata diberikan tempat parkir. Miliaran rupiah uang rasuah itu juga dibungkus dalam sebuah kardus tas kertas. Total uang yang diduga didiruskan Djoko Susilo mencapai Rp 10 miliar.

Uang itu disalurkan melalui tiga pintu: politikus Partai Demokrat (Nazaruddin), Partai Golkar (Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Herman Hery). Pelicin ini diduga berkaitan dengan usaha memuluskan pembahasan anggaran pada 2010, untuk tahun 2011.

Hal itu terungkap dalam laporan majalah utama Tempo edisi 11 Maret 2013 yang berjudul "Minyak Penangkal 'Masuk Angin'. Menurut sumber Tempo, kardus duit berupa kardus air kemasan itu berpindah tangan di area parkir Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Ini bukan kardus biasa: isinya uang kertas yang diperkirakan sejumlah Rp 4 miliar. Pembawanya Wasis Triapambudi, anggota staf Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Penerimanya ajudan politikus Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.

Beberapa saat sebelumnya, di kursi luar Kafe De Luca, juga di area parkir mal itu, Aziz Syamsuddin duduk bersama koleganya, Bambang Soesatyo. Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, kepala panitia pengadaan simulator untuk ujian surat izin mengemudi, yang telah berkomunikasi dengan Aziz, datang mendatangi mereka. Ia menyampaikan pesan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo: "Kiriman ada di mobil." Aziz lalu meminta "paket" dipindahkan ke mobil yang ia tumpangi bersama Bambang, sedan hitam Mercy S-Class.

Teddy memimpin proyek simulator mobil dan sepeda motor tahun anggaran 2011 senilai Rp 196,8 miliar. Ia beberapa kali menemani Djoko Susilo menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat demi memuluskan pembahasan anggaran proyek ini. Transaksi di De Luca pada akhir 2010 itu merupakan bagian dari serangkaian lobi yang mereka lakukan.

Perjamuan dengan para politikus dilakukan beberapa kali di antaranya di Restoran Nippon Kan, Hotel Sultan, dan King Crab di Jakarta. Djoko dan Teddy menemui Muhammad Nazaruddin, anggota Dewan dari Partai Demokrat. Menurut seseorang yang mengetahui peristiwa ini, Nazaruddin menawarkan jasa "pengamanan" anggaran Kepolisian, termasuk proyek simulator. Djoko setuju dan meminta Nazaruddin berhubungan dengan Teddy. Di pertemuan kedua, Teddy bertemu dengan Nazaruddin yang ditemani Anas Urbaningrum, ketika itu Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan. Ini membuat nama Anas terseret dalam kasus Simulator SIM

Segera setelah pertemuan-pertemuan itu, menurut sumber yang sama, Teddy sibuk mengantar paket ke para politikus. Ia datang ke Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Ditaruh dalam paper bag dan dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat, bingkisan ini merupakan jatah untuk Partai Demokrat. Bagian untuk politikus PDI Perjuangan sejumlah Rp 2 miliar dikirimkan ke kantor Herman Herry, anggota Dewan dari partai itu, di Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Bambang Soesatyo membantah hadir dalam penyerahan uang di Kafe De Luca. Ia mengaku hadir dalam pertemuan lain yang dihadiri Djoko Susilo di ruang VIP Restoran Basara, Menara Summitmas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Bambang menyebutkan pertemuan di Basara dihadiri banyak anggota Komisi Hukum Dewan. Ia mengatakan acara pada awal 2010 itu dihadiri antara lain oleh Nazaruddin dan Herman Herry. Ketua Komisi Benny K. Harman juga datang. Bambang menyatakan hadir karena diajak Aziz Syamsuddin. Adapun Djoko Susilo dite­mani Teddy Rusmawan. Menurut Bambang, Djoko membicarakan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas. Aziz mengakui sering datang ke Kafe De Luca. Namun ia menyatakan belum pernah sekali pun bertemu dengan Teddy.

Pengacara Djoko Susilo, Tommy Sihotang, mengatakan tak pernah mendengar cerita pertemuan kliennya dengan para politikus Senayan. Soal pertemuan dengan Nazaruddin, ia mengatakan, "KPK belum pernah tanya soal itu."

Sumber: *

SBY Minta Demokrat Cari Dana Pemilu yang Halal

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kader untuk bekerja keras memenangkan partai pada Pemilihan Umum 2014. Namun, SBY mengingatkan, sumber logistik pemilu harus didapatkan dengan cara yang sah dan tidak melanggar undang-undang.

"Logistik harus dari yang halal, jumlah tidak berlebih, sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Carel Ticualu, di sela-sela Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 15 Desember 2012.

Sumber: *