Ruhut Sitompul, Persoalan Moral dan Etik Lebih Tinggi (Kumpul Kebo?)

Trio SBY adalah mereka yang disebut Ruhut keras menolak dirinya dilantik sebagai ketua komisi III, yaitu Syarifudin Suding (Hanura), Bambang Soesatyo (Golkar) dan Ahmad Yani (PPP). Meski selain itu ada Desmon Mahesa (Gerindra) dan lainnya.

Menurut Yani, ia lebih ingin menanggapi persoalan etik Ruhut Sitompul dari pada terkait integritas dalam hal anti korupsi. Yani kembali menyinggung agar pimpinan membuktikan dugaan etik yang disebut Desmon 'kumpul kebo'.

"Paling tidak berkali-kali saya katakan, pimpinan DPR klarifikasi kepada BK (Badan Kehormatan). Apa betul BK sudah ada putusan tentang saudara Ruhut (soal kumpul kebo), daripada perdebatan bersih," tuturnya.

"Persoalan moral dan etik lebih tinggi daripada itu (bersih-red)," imbuh anggota komisi hukum DPR itu. Selengkapnya *

Djoko Susilo Bagi-bagi Rp 10 Miilyar di Area Parkir, Siapa Penerima?

Duit suap kasus korupsi simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang menyeret nama Inspektur Jenderal Djoko Susilo ternyata diberikan tempat parkir. Miliaran rupiah uang rasuah itu juga dibungkus dalam sebuah kardus tas kertas. Total uang yang diduga didiruskan Djoko Susilo mencapai Rp 10 miliar.

Uang itu disalurkan melalui tiga pintu: politikus Partai Demokrat (Nazaruddin), Partai Golkar (Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Herman Hery). Pelicin ini diduga berkaitan dengan usaha memuluskan pembahasan anggaran pada 2010, untuk tahun 2011.

Hal itu terungkap dalam laporan majalah utama Tempo edisi 11 Maret 2013 yang berjudul "Minyak Penangkal 'Masuk Angin'. Menurut sumber Tempo, kardus duit berupa kardus air kemasan itu berpindah tangan di area parkir Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Ini bukan kardus biasa: isinya uang kertas yang diperkirakan sejumlah Rp 4 miliar. Pembawanya Wasis Triapambudi, anggota staf Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Penerimanya ajudan politikus Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.

Beberapa saat sebelumnya, di kursi luar Kafe De Luca, juga di area parkir mal itu, Aziz Syamsuddin duduk bersama koleganya, Bambang Soesatyo. Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, kepala panitia pengadaan simulator untuk ujian surat izin mengemudi, yang telah berkomunikasi dengan Aziz, datang mendatangi mereka. Ia menyampaikan pesan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo: "Kiriman ada di mobil." Aziz lalu meminta "paket" dipindahkan ke mobil yang ia tumpangi bersama Bambang, sedan hitam Mercy S-Class.

Teddy memimpin proyek simulator mobil dan sepeda motor tahun anggaran 2011 senilai Rp 196,8 miliar. Ia beberapa kali menemani Djoko Susilo menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat demi memuluskan pembahasan anggaran proyek ini. Transaksi di De Luca pada akhir 2010 itu merupakan bagian dari serangkaian lobi yang mereka lakukan.

Perjamuan dengan para politikus dilakukan beberapa kali di antaranya di Restoran Nippon Kan, Hotel Sultan, dan King Crab di Jakarta. Djoko dan Teddy menemui Muhammad Nazaruddin, anggota Dewan dari Partai Demokrat. Menurut seseorang yang mengetahui peristiwa ini, Nazaruddin menawarkan jasa "pengamanan" anggaran Kepolisian, termasuk proyek simulator. Djoko setuju dan meminta Nazaruddin berhubungan dengan Teddy. Di pertemuan kedua, Teddy bertemu dengan Nazaruddin yang ditemani Anas Urbaningrum, ketika itu Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan. Ini membuat nama Anas terseret dalam kasus Simulator SIM

Segera setelah pertemuan-pertemuan itu, menurut sumber yang sama, Teddy sibuk mengantar paket ke para politikus. Ia datang ke Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Ditaruh dalam paper bag dan dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat, bingkisan ini merupakan jatah untuk Partai Demokrat. Bagian untuk politikus PDI Perjuangan sejumlah Rp 2 miliar dikirimkan ke kantor Herman Herry, anggota Dewan dari partai itu, di Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Bambang Soesatyo membantah hadir dalam penyerahan uang di Kafe De Luca. Ia mengaku hadir dalam pertemuan lain yang dihadiri Djoko Susilo di ruang VIP Restoran Basara, Menara Summitmas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Bambang menyebutkan pertemuan di Basara dihadiri banyak anggota Komisi Hukum Dewan. Ia mengatakan acara pada awal 2010 itu dihadiri antara lain oleh Nazaruddin dan Herman Herry. Ketua Komisi Benny K. Harman juga datang. Bambang menyatakan hadir karena diajak Aziz Syamsuddin. Adapun Djoko Susilo dite­mani Teddy Rusmawan. Menurut Bambang, Djoko membicarakan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas. Aziz mengakui sering datang ke Kafe De Luca. Namun ia menyatakan belum pernah sekali pun bertemu dengan Teddy.

Pengacara Djoko Susilo, Tommy Sihotang, mengatakan tak pernah mendengar cerita pertemuan kliennya dengan para politikus Senayan. Soal pertemuan dengan Nazaruddin, ia mengatakan, "KPK belum pernah tanya soal itu."

Sumber: *

Bambang Soesatyo, Menyindir Presiden SBY

Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyindir Presiden SBY yang telah mengeluarkan pernyataan permintaan mundur kepada menteri dari parpol yang tak bisa membagi tugas negara.

Menurut Bambang, Presiden SBY tak boleh menyalahkan menterinya jika dirinya sendiri masih menjabat di parpol.

"Seharusnya Presiden juga memberi contoh kepada bawahannya agar tidak menjadi bagian dari pengurus parpol," ujar Bambang melalui pesan singkat elektronik, Jumat (20/7/2012).

Permintaan mundur bagi menteri yang tak becus membagi energi di pemerintahan dan parpol ini disampaikan Presiden SBY dalam pidato pengantar Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (19/7/2012) kemarin.

Presiden mengingatkan agar para pembantunya yang berasal dari parpol tetap memprioritaskan tugas pokok melayani rakyat hingga akhir masa tugas 2014 mendatang.

"Mari bersama-sama seperti dulu tahun 2008. Bagi saudara yang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik mengundurkan diri," tegas Presiden SBY.

Sebagaimana diketahui, sejumlah petinggi hingga ketua umum (ketum) parpol masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan Presiden SBY. Sejumlah petinggi partai besutan SBY, Partai Demokrat (PD), juga ikut dalam barisan menteri-menteri tersebut. Bahkan, Presiden SBY sendiri juga menjabat Ketua Dewan dan Ketua Majelis Tinggi PD.

"Selama presiden tetap menjadi pengurus parpol dengan menjadi Ketua Dewan Pembina dan tokoh sentral parpol, maka tidak boleh menyalahkan menterinya," sindir Bambang selaku Wakil Bendahara Umum Partai Golkar dan juga anggota Komisi III DPR itu.

Sumber:  *