Bambang Soesatyo, Menyindir Presiden SBY

Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyindir Presiden SBY yang telah mengeluarkan pernyataan permintaan mundur kepada menteri dari parpol yang tak bisa membagi tugas negara.

Menurut Bambang, Presiden SBY tak boleh menyalahkan menterinya jika dirinya sendiri masih menjabat di parpol.

"Seharusnya Presiden juga memberi contoh kepada bawahannya agar tidak menjadi bagian dari pengurus parpol," ujar Bambang melalui pesan singkat elektronik, Jumat (20/7/2012).

Permintaan mundur bagi menteri yang tak becus membagi energi di pemerintahan dan parpol ini disampaikan Presiden SBY dalam pidato pengantar Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (19/7/2012) kemarin.

Presiden mengingatkan agar para pembantunya yang berasal dari parpol tetap memprioritaskan tugas pokok melayani rakyat hingga akhir masa tugas 2014 mendatang.

"Mari bersama-sama seperti dulu tahun 2008. Bagi saudara yang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik mengundurkan diri," tegas Presiden SBY.

Sebagaimana diketahui, sejumlah petinggi hingga ketua umum (ketum) parpol masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan Presiden SBY. Sejumlah petinggi partai besutan SBY, Partai Demokrat (PD), juga ikut dalam barisan menteri-menteri tersebut. Bahkan, Presiden SBY sendiri juga menjabat Ketua Dewan dan Ketua Majelis Tinggi PD.

"Selama presiden tetap menjadi pengurus parpol dengan menjadi Ketua Dewan Pembina dan tokoh sentral parpol, maka tidak boleh menyalahkan menterinya," sindir Bambang selaku Wakil Bendahara Umum Partai Golkar dan juga anggota Komisi III DPR itu.

Sumber:  *

Prof. Sofjan: Mereka Beban Negara, Anti-Pancasila

Di Denmark, menteri pulang dari lawatan luar negeri dengan kelas ekonomi, lalu naik taksi dari bandara ke kantor. Hanya di Indonesia saja yang wakil rakyatnya jor-joran. Mereka ini beban negara, anti-Pancasila.

Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar, MA, pengajar pada Islamic University of Europa, Rotterdam, kepada detikcom, Kamis (19/4/2012) waktu setempat.

"Kita harus mencontoh cara mengelola uang rakyat di Eropa. Ketika sang menteri kirim faktur taksi ke kementeriannya untuk diganti, dia langsung dikritik mengapa naik taksi, padahal ada bus umum. Bola-balik DPR ke luar negeri, tapi yang begini DPR pura-pura tidak melihat," tutur Sofjan.

Selengkapnya ...