Jakarta - KPK telah mengirim surat kepada pemerintah dan DPR meminta agar kedua RUU tersebut ditarik kembali dan pembahasannya ditunda hingga periode berikutnya. Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul setuju dengan sikap KPK dan tak masalah bila dicap berseberangan dengan pemerintah.
"Aku pendukung KPK. Ruhut kok berseberangan pemerintah? Boleh dong kalau aku pribadi. Aku bilang kalau sekarang momennya kurang tepat," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014). Selanjutnya *
Tampilkan postingan dengan label Ruhut Sitompul. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ruhut Sitompul. Tampilkan semua postingan
Kamis, 20 Februari 2014
Kamis, 13 Februari 2014
Polisi: Status Ruhut Sitompul Masih Terlapor
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat ini statusnya masih sebagai terlapor dalam laporan Boni Hargens terhadap Ruhut
terkait ucapan penghinaan dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Kamis (5/12/2013) sore.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan hingga saat ini penyidik Subdit Cyber Crime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih memproses kasus tersebut dengan memeriksa saksi-saksi.
"Ruhut belum tersangka, masih berstatus terlapor. Sudah masuk penyidikan," tegas Rikwanto, Kamis (13/2/2014). Selanjutnya *
terkait ucapan penghinaan dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Kamis (5/12/2013) sore.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan hingga saat ini penyidik Subdit Cyber Crime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih memproses kasus tersebut dengan memeriksa saksi-saksi.
"Ruhut belum tersangka, masih berstatus terlapor. Sudah masuk penyidikan," tegas Rikwanto, Kamis (13/2/2014). Selanjutnya *
Minggu, 10 November 2013
SBY Diingatkan Soal Sepak Terjang Ruhut Sitompul
JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mewaspadai sepak terjang Kadernya partainya, Ruhut Sitompul. Sebab, pengacara kondang itu dinilai kerap bermanufer.
Demikian diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi, Minggu (10/11/2013). Menurut Iberamsjah, banyak contoh sikap dan pernyataan Ruhut hanyalah upayanya untuk bertahan dalam kekuasaan. Meskipun untuk itu, kata Iberamsjah, dirinya harus berani bersikap tidak konsisten dan menjilat pada kekuasaan serta sama sekali tidak memiliki loyalitas.
"Sudah banyak contoh ketidakkonsistenan sikap dan pernyataan Ruhut. Dia suka menjilat kepada penguasa. Dulu ketika Golkar berkuasa, dia membela Golkar mati-matian. Tapi ketika Golkar tidak lagi berkuasa dan Partai Demokrat menguasai dunia politik, dia pun menjelek-jelekkan Golkar dan memuji Demokrat setinggi langit," kata Iberamsjah. Selanjutnya *
Demikian diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi, Minggu (10/11/2013). Menurut Iberamsjah, banyak contoh sikap dan pernyataan Ruhut hanyalah upayanya untuk bertahan dalam kekuasaan. Meskipun untuk itu, kata Iberamsjah, dirinya harus berani bersikap tidak konsisten dan menjilat pada kekuasaan serta sama sekali tidak memiliki loyalitas.
"Sudah banyak contoh ketidakkonsistenan sikap dan pernyataan Ruhut. Dia suka menjilat kepada penguasa. Dulu ketika Golkar berkuasa, dia membela Golkar mati-matian. Tapi ketika Golkar tidak lagi berkuasa dan Partai Demokrat menguasai dunia politik, dia pun menjelek-jelekkan Golkar dan memuji Demokrat setinggi langit," kata Iberamsjah. Selanjutnya *
Label:
Demokrat,
Diingatkan,
Golkar,
Iberamsjah,
kerap bermanufer,
loyalitas,
menjilat,
pengacara kondang,
pengamat politik,
Ruhut Sitompul,
SBY,
Sepak Terjang,
tidak konsisten,
UI
Rabu, 25 September 2013
Ruhut Sitompul, Persoalan Moral dan Etik Lebih Tinggi (Kumpul Kebo?)
Trio SBY adalah mereka yang disebut Ruhut keras menolak dirinya dilantik sebagai ketua komisi III, yaitu Syarifudin Suding (Hanura), Bambang Soesatyo (Golkar) dan Ahmad Yani (PPP). Meski selain itu ada Desmon Mahesa (Gerindra) dan lainnya.
Menurut Yani, ia lebih ingin menanggapi persoalan etik Ruhut Sitompul dari pada terkait integritas dalam hal anti korupsi. Yani kembali menyinggung agar pimpinan membuktikan dugaan etik yang disebut Desmon 'kumpul kebo'.
"Paling tidak berkali-kali saya katakan, pimpinan DPR klarifikasi kepada BK (Badan Kehormatan). Apa betul BK sudah ada putusan tentang saudara Ruhut (soal kumpul kebo), daripada perdebatan bersih," tuturnya.
"Persoalan moral dan etik lebih tinggi daripada itu (bersih-red)," imbuh anggota komisi hukum DPR itu. Selengkapnya *
Menurut Yani, ia lebih ingin menanggapi persoalan etik Ruhut Sitompul dari pada terkait integritas dalam hal anti korupsi. Yani kembali menyinggung agar pimpinan membuktikan dugaan etik yang disebut Desmon 'kumpul kebo'.
"Paling tidak berkali-kali saya katakan, pimpinan DPR klarifikasi kepada BK (Badan Kehormatan). Apa betul BK sudah ada putusan tentang saudara Ruhut (soal kumpul kebo), daripada perdebatan bersih," tuturnya.
"Persoalan moral dan etik lebih tinggi daripada itu (bersih-red)," imbuh anggota komisi hukum DPR itu. Selengkapnya *
Label:
Ahmad Yani,
Bambang Soesatyo,
BK,
Desmon Mahesa,
DPR,
Etik,
Kumpul Kebo,
Lebih Tinggi,
moral,
persoalan,
Ruhut Sitompul,
SBY,
Syarifudin Suding,
Trio
Abraham Samad Senang Ruhut Pimpin Komisi III DPR
Sebagai mitra Komisi III, Abraham menyatakan siap rapat bersama dengan politisi Partai Demokrat tersebut. Bahkan Abraham mengaku senang jika Ruhut Sitompul yang memimpin rapat.
"Saya pribadi senang dengan Ruhut. Ruhut orangnya agak bersih (dari korupsi)," kata Abraham.
Diketahui, pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum DPR urung dilakukan, Selasa kemarin. Pasalnya, sebagian besar anggota Komisi III menolak Ruhut Sitompul. Sumber *
"Saya pribadi senang dengan Ruhut. Ruhut orangnya agak bersih (dari korupsi)," kata Abraham.
Diketahui, pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum DPR urung dilakukan, Selasa kemarin. Pasalnya, sebagian besar anggota Komisi III menolak Ruhut Sitompul. Sumber *
Rabu, 28 Agustus 2013
Ruhut: Negara Hancur Jika Dipimpin Jokowi
JAKARTA - Kans Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi presiden semakin besar. Elektabilitasnya pun semakin melejit dan bahkan mengalahkan calon presiden lainnya termasuk mereka yang ikut konvensi capres Partai Demokrat.
Namun, apabila benar-benar nantinya jadi presiden negara justru dalam keadaan bahaya bahkan hancur karena Jokowi lahir dari pencitraan.
"Orang itu jika presiden jadi apa, ini kan ada orang yang mendorong Jokowi jadi 'Media Darling'(pencitraan), orang-orang yang menginginkan negara ini hancur," kata Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada Tribunnews, Selasa(27/8/2013). Selanjutnya *
Namun, apabila benar-benar nantinya jadi presiden negara justru dalam keadaan bahaya bahkan hancur karena Jokowi lahir dari pencitraan.
"Orang itu jika presiden jadi apa, ini kan ada orang yang mendorong Jokowi jadi 'Media Darling'(pencitraan), orang-orang yang menginginkan negara ini hancur," kata Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada Tribunnews, Selasa(27/8/2013). Selanjutnya *
Rabu, 24 April 2013
Wow...! Ongkos Jadi Anggota DPR Capai Rp10 Miliar
JAKARTA - Menjelang Pemilu Legislatif 2014 banyak strategi partai politik untuk mendulang suara salah satunya dengan merekrut artis sebagai calon anggota legislatif. Namun, rekruitmen artis tak menjamin menaikkan elektabilitas partai bahkan meski artis tersbeut dijadikan Caleg belum tentu terpilih pula.
Politikus Demokrta Ruhut Sitompul mengatakan, untuk menjadi anggota DPR dibutuhkan dana minimal Rp1 miliar sampai Rp10 miliar.
"Dalam kampanye legislatif biaya yang terbesar bukan di kaos dan baliho, tapi pengerahan massa. Jaman saya satu kepala Rp50 ribu. Saya yang didukung 100 ribu orang ini minimal mengeluarkan Rp5 miliar," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (22/4/2013).
Mahalnya biaya politik untuk menjadi anggota DPR juga diakui Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah. Namun, politikus PKB ini enggan mengatakan mengenai nominal biaya yang dikeluarkan. Menurut pengalaman dia, biaya paling mahal adalah alat peraga seperti kaos, spanduk, serta biaya pertemuan.
"Yang paling mahal itu alat peraga, dan pertemuan, sedangkan kampanye lebih banyak dilakukan partai," jelas dia.
Dia benar-benar mencari tentang cara yang murah untuk menjadi anggota DPR. Apalagi, kata dia, bagi caleg perempuan yang memiliki kesulitan tingkat tinggi dalam pendanaan.
Dia juga mengakui bila Pileg 2014 nanti masih banyak diwarnai dengan money politic. "Ya nanti itu money politic masih akan bergentayangan, kompetisi internal juga sudah keras apalagi dengan eksternal karena semakin sempit ruangnya. Sehingga menuntut orang agar lebih banyak kreatif. Saya berpikir keras bagaiamana dapat suara yang suara, ya salah satunya dengan mengambil hatinnya," jelasnya.
Politikus Demokrta Ruhut Sitompul mengatakan, untuk menjadi anggota DPR dibutuhkan dana minimal Rp1 miliar sampai Rp10 miliar.
"Dalam kampanye legislatif biaya yang terbesar bukan di kaos dan baliho, tapi pengerahan massa. Jaman saya satu kepala Rp50 ribu. Saya yang didukung 100 ribu orang ini minimal mengeluarkan Rp5 miliar," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (22/4/2013).
Mahalnya biaya politik untuk menjadi anggota DPR juga diakui Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah. Namun, politikus PKB ini enggan mengatakan mengenai nominal biaya yang dikeluarkan. Menurut pengalaman dia, biaya paling mahal adalah alat peraga seperti kaos, spanduk, serta biaya pertemuan.
"Yang paling mahal itu alat peraga, dan pertemuan, sedangkan kampanye lebih banyak dilakukan partai," jelas dia.
Dia benar-benar mencari tentang cara yang murah untuk menjadi anggota DPR. Apalagi, kata dia, bagi caleg perempuan yang memiliki kesulitan tingkat tinggi dalam pendanaan.
Dia juga mengakui bila Pileg 2014 nanti masih banyak diwarnai dengan money politic. "Ya nanti itu money politic masih akan bergentayangan, kompetisi internal juga sudah keras apalagi dengan eksternal karena semakin sempit ruangnya. Sehingga menuntut orang agar lebih banyak kreatif. Saya berpikir keras bagaiamana dapat suara yang suara, ya salah satunya dengan mengambil hatinnya," jelasnya.
Label:
10 milyar,
2014,
anggota,
artis,
baliho,
DPR,
Ida Fauziyah,
kaos,
kreatif,
legislatif,
money politic,
ongkos,
pemilu,
pengerahan massa,
perempuan,
pertemuan,
Ruhut Sitompul,
spanduk,
wow
Sabtu, 15 Desember 2012
Ruhut Dipecat, Angie Pilih Demokrat Jadi Kenangan
Bekas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Angelina Sondakh, tak mau mengomentari perihal pencopotan koleganya, Ruhut Sitompul oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat. Semenjak menjadi tersangka kasus suap, Angeie memilih berfokus pada keluarga.
"Saya hanya dua hal di kehidupan saya, merawat anak dan orang tua saya. Kalau urusan politik saya tidak mau komentar," katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 14 Desember 2012.
Angie menganggap kehidupannya di dunia politik yang membawanya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pengurus harian Demokrat hanyalah kenangan. "Itu masa lalu saya," ujar dia.
"Saya hanya dua hal di kehidupan saya, merawat anak dan orang tua saya. Kalau urusan politik saya tidak mau komentar," katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 14 Desember 2012.
Angie menganggap kehidupannya di dunia politik yang membawanya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pengurus harian Demokrat hanyalah kenangan. "Itu masa lalu saya," ujar dia.
Langganan:
Postingan (Atom)