Jakarta - KPK telah mengirim surat kepada pemerintah dan DPR meminta agar kedua RUU tersebut ditarik kembali dan pembahasannya ditunda hingga periode berikutnya. Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul setuju dengan sikap KPK dan tak masalah bila dicap berseberangan dengan pemerintah.
"Aku pendukung KPK. Ruhut kok berseberangan pemerintah? Boleh dong kalau aku pribadi. Aku bilang kalau sekarang momennya kurang tepat," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014). Selanjutnya *
Tampilkan postingan dengan label DPR-RI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPR-RI. Tampilkan semua postingan
Kamis, 20 Februari 2014
Pramono Anung: Jangankan Jokowi, Saya dan Mbak Mega Juga Sering Disadap
Jakarta - Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyebut bahwa di kediaman Gubernur DKI Jakarta Jokowi ditemukan alat sadap. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan bahwa dirinya pun sering merasa disadap.
"Jangankan Jokowi, saya setiap menelpon dengan Mbak Mega (Ketum PDIP) juga sering merasa disadap. Tadi pagi saya telpon Mbak Mega, saya bilang 'Mbak, jangan-jangan kita disadap', lalu Mbak Mega bilang 'disadap yo ben (biarkan)'. Jadi memang saya seringkali merasa disadap," ungkap Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).
Namun demikian Pramono enggan menuding pihak yang melakukan penyadapan tersebut. Dia tak ingin berspekulasi bahwa penyadapan Jokowi, Mega, dan dirinya.
"Saya tidak mau berprasangka. Kita tak punya data mengenai siapa yang menyadap. Jangan menjadi persoalan yang dibesar-besarkan," imbuh politisi PDIP ini.
Pramono mengakui bahwa PDIP merupakan kekuatan politik yang besar saat ini. Sumber *
"Jangankan Jokowi, saya setiap menelpon dengan Mbak Mega (Ketum PDIP) juga sering merasa disadap. Tadi pagi saya telpon Mbak Mega, saya bilang 'Mbak, jangan-jangan kita disadap', lalu Mbak Mega bilang 'disadap yo ben (biarkan)'. Jadi memang saya seringkali merasa disadap," ungkap Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).
Namun demikian Pramono enggan menuding pihak yang melakukan penyadapan tersebut. Dia tak ingin berspekulasi bahwa penyadapan Jokowi, Mega, dan dirinya.
"Saya tidak mau berprasangka. Kita tak punya data mengenai siapa yang menyadap. Jangan menjadi persoalan yang dibesar-besarkan," imbuh politisi PDIP ini.
Pramono mengakui bahwa PDIP merupakan kekuatan politik yang besar saat ini. Sumber *
Jumat, 21 Juni 2013
Kamis, 06 September 2012
BNPT: 86% Mahasiswa 5 Universitas Kenamaan di Jawa Tidak Lagi Menerima Pancasila
Banyak tempat ibadah dan universitas yang saat ini telah dikooptasi oleh kaum radikalisme. Tak hanya itu, kampus juga menjadi sasaran empuk untuk proses regenerasi kaum radikalisme.
"Hasil penelitian, banyak tempat ibadah yang dikooptasi kaum radikal. Kampus juga kewalahan radikalisme di kampus," ujar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai.
Ansyaad menyampaikan hal ini dalam rapat Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2013 bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Ansyaad kemudian menyampaikan sebuah fakta yang mengejutkan. Dimana 86 % mahasiswa di 5 universitas kenamaan di Pulau Jawa tidak lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
"Kampus juga kewalahan menghadapi radikalisme di kampus. Hasil penelitian LIPI 5 universitas ternama di Jawa, 86 % mahasiswanya menolak Pancasila sebagai dasar negara," lanjutnya.
Tak hanya universitas, Ansyaad mengungkapkan bahwa para siswa sekolah menengah ke atas juga tak luput dari gerakan radikalisme.
"Yang namanya Rohis SMA, di Jaksel, Jakut, dan Bandung, sudah dibawah pengaruh NII," ujar Ansyaad.
Untuk itu, Ansyaad menegaskan pihaknya ingin melindungi negara ini dari gerakan-gerakan radikalisme.
"Kita ingin melindungi, jangan sampai terkooptasi radikalisme. Jangan sampai tempat ibadah dikooptasi radikalisme. Kita lakukan hari ini, jangan tanya hasilnya besok. Ini proses yang panjang," pungkasnya.
"Hasil penelitian, banyak tempat ibadah yang dikooptasi kaum radikal. Kampus juga kewalahan radikalisme di kampus," ujar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai.
Ansyaad menyampaikan hal ini dalam rapat Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2013 bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Ansyaad kemudian menyampaikan sebuah fakta yang mengejutkan. Dimana 86 % mahasiswa di 5 universitas kenamaan di Pulau Jawa tidak lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
"Kampus juga kewalahan menghadapi radikalisme di kampus. Hasil penelitian LIPI 5 universitas ternama di Jawa, 86 % mahasiswanya menolak Pancasila sebagai dasar negara," lanjutnya.
Tak hanya universitas, Ansyaad mengungkapkan bahwa para siswa sekolah menengah ke atas juga tak luput dari gerakan radikalisme.
"Yang namanya Rohis SMA, di Jaksel, Jakut, dan Bandung, sudah dibawah pengaruh NII," ujar Ansyaad.
Untuk itu, Ansyaad menegaskan pihaknya ingin melindungi negara ini dari gerakan-gerakan radikalisme.
"Kita ingin melindungi, jangan sampai terkooptasi radikalisme. Jangan sampai tempat ibadah dikooptasi radikalisme. Kita lakukan hari ini, jangan tanya hasilnya besok. Ini proses yang panjang," pungkasnya.
Label:
Ansyaad Mbai,
BNPT,
dasar negara,
DPR-RI,
ibadah,
Jawa,
Komisi III,
LIPI,
mahasiswa,
NII,
Pancasila,
radikalisme,
Renja-KL,
SMA,
terkooptasi,
Universitas
Langganan:
Postingan (Atom)