Jakarta - Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyebut bahwa di kediaman Gubernur DKI Jakarta Jokowi ditemukan alat sadap. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan bahwa dirinya pun sering merasa disadap.
"Jangankan Jokowi, saya setiap menelpon dengan Mbak Mega (Ketum PDIP) juga sering merasa disadap. Tadi pagi saya telpon Mbak Mega, saya bilang 'Mbak, jangan-jangan kita disadap', lalu Mbak Mega bilang 'disadap yo ben (biarkan)'. Jadi memang saya seringkali merasa disadap," ungkap Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).
Namun demikian Pramono enggan menuding pihak yang melakukan penyadapan tersebut. Dia tak ingin berspekulasi bahwa penyadapan Jokowi, Mega, dan dirinya.
"Saya tidak mau berprasangka. Kita tak punya data mengenai siapa yang menyadap. Jangan menjadi persoalan yang dibesar-besarkan," imbuh politisi PDIP ini.
Pramono mengakui bahwa PDIP merupakan kekuatan politik yang besar saat ini. Sumber *
Tampilkan postingan dengan label PDIP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PDIP. Tampilkan semua postingan
Kamis, 20 Februari 2014
Rabu, 12 Februari 2014
Survei LSJ: Posisi Opisisi Jadi Keuntungan Besar Bagi PDIP
1. PDI Perjuangan 19,83 persen 2. Partai Golkar 17,74 persen 3. Partai Gerindra 12,58 persen 4. Partai NasDem 6,94 persen 5. Partai Hanura 6,85 persen 6. Partai Demokrat 6,12 persen 7. PPP 4,83 persen 8. PKB 4,67 persen 9. PAN 4,51 persen 10. PKS 3,87 persen 11. PBB 1,2 persen 12. PKP Indonesia 0,24 persen 13. Undecided 10,62 persen | Jakarta - Posisi opisisi yang diambil PDIP dalam pemerintahan kali
ini berbuah manis. Sikap 'berseberangan' dengan pemerintah itu membuat
tingkat elektabilitas PDIP terus merangkak naik. Gambaran tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ) yang dipaparkan di Restoran |
Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2014). LSJ merupakan salah satu dari 38 anggota Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia. Selanjutnya * |
Kamis, 06 Februari 2014
Seknas: Jokowi Sudah Hampir Pasti Dicapreskan
Hasil analisa rapat harian presidium Seknas Jokowi, Rabu 5 Februari 2014 menyebut, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sudah hampir pasti segera dicapreskan.
Untuk itulah kepada seluruh jajaran pengurus Seknas di tingkat provinsi dan kabupaten se Indonesia untuk segera berkonsentrasi membantu pemenangan PDIP dalam ajang Pileg 2014, 9 April mendatang.
“Kemenangan PDI Perjuangan dalam Pileg akan semakin melapangkan jalan bagi Jokowi,” ujar Dadang Yuliantara, presidium Seknas Jokowi di kantornya Jl Brawijaya 35 Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2014) malam. Sumber *
Untuk itulah kepada seluruh jajaran pengurus Seknas di tingkat provinsi dan kabupaten se Indonesia untuk segera berkonsentrasi membantu pemenangan PDIP dalam ajang Pileg 2014, 9 April mendatang.
“Kemenangan PDI Perjuangan dalam Pileg akan semakin melapangkan jalan bagi Jokowi,” ujar Dadang Yuliantara, presidium Seknas Jokowi di kantornya Jl Brawijaya 35 Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2014) malam. Sumber *
Rabu, 22 Januari 2014
Jumat, 13 September 2013
Bela Jokowi, Tokoh PDIP: Amien Rais Sok Nasionalis
Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristyanto akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan Amien Rais, mantan Ketua MPR RI, soal keraguan nasionalisme Joko Widodo dan Megawati Sukarno Putri. Ia menyatakan, Amien-lah yang sok nasionalis.
Ia mengurai kembali saat Amien menjadi Ketua MPR. Waktu itu presidennya Megawati. Kebijakan privatisasi Indosat dan kebijakan BPPN Megawati yang dinilai berlawanan dengan semangat nasionalisme, ujarnya, adalah untuk melaksanakan ketetapan MPR karena presiden sebagai mandataris MPR. "Ketua MPR waktu itu adalah Amien Rais."
"Pak Amien lah yang harus bertanggungjawab terhadap liberalisasi politik yang dilakukan tergesa-gesa melalui amandemen UUD 1945," kata Hasto tadi malam.
Ia menyatakan, kegagalan agenda reformasi justru di tangan Amien. Karena itu, ia tidak sependapat kalau Amien disebut tokoh reformasi. Justru Amienlah yang menyebabkan agenda reformasi gagal. Selanjutnya *
Ia mengurai kembali saat Amien menjadi Ketua MPR. Waktu itu presidennya Megawati. Kebijakan privatisasi Indosat dan kebijakan BPPN Megawati yang dinilai berlawanan dengan semangat nasionalisme, ujarnya, adalah untuk melaksanakan ketetapan MPR karena presiden sebagai mandataris MPR. "Ketua MPR waktu itu adalah Amien Rais."
"Pak Amien lah yang harus bertanggungjawab terhadap liberalisasi politik yang dilakukan tergesa-gesa melalui amandemen UUD 1945," kata Hasto tadi malam.
Ia menyatakan, kegagalan agenda reformasi justru di tangan Amien. Karena itu, ia tidak sependapat kalau Amien disebut tokoh reformasi. Justru Amienlah yang menyebabkan agenda reformasi gagal. Selanjutnya *
Label:
amandemen,
Amien Rais,
Bela,
BPPN,
Hasto Kristyanto,
Indosat,
Joko Widodo,
Jokowi,
kebijakan,
keraguan,
liberalisasi,
Megawati Sukarno Putri,
nasionalis,
Nasionalisme,
PDIP,
politik,
privatisasi,
Sok,
tokoh,
UUD 1945
Senin, 02 September 2013
PDIP Akan 'Jual' Nama Jokowi di Pilpres
Sejak terpilih jadi gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sering dipakai jadi juru kampanye kader PDIP yang maju pilkada. Sosok Jokowi dinilai memiliki nilai jual tinggi, untuk menarik simpati pemilih.
Dari situ, Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin mengatakan desakan capres dari masyarakat untuk Jokowi, akan dipertimbangkan partai.
"Tidak bisa dihindari, Jokowi menjadi voting getter. Mungkin jadi pertimbangan di pilpres. Pertimbangannya seperti apa, kita lihat saja nanti," kata TB Hasanudin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR ini di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/9). Selanjutnya *
Dari situ, Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin mengatakan desakan capres dari masyarakat untuk Jokowi, akan dipertimbangkan partai.
"Tidak bisa dihindari, Jokowi menjadi voting getter. Mungkin jadi pertimbangan di pilpres. Pertimbangannya seperti apa, kita lihat saja nanti," kata TB Hasanudin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR ini di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/9). Selanjutnya *
Minggu, 01 September 2013
PDIP Sumbar Pertimbangkan Jokowi Jadi Capres
Jakarta -PDI Perjuangan Sumatera Barat akan mempertimbangkan Gubernur Joko Widodo sebagai calon presiden. Ketua DPD PDIP Sumatera Barat Alek Indra Lukman mengatakan sambutan luar biasa masyarakat Sumatera Barat terhadap Jokowi akan menjadi landasan mengajukan Jokowi dalam laga Pemilihan Presiden 2014.
"Lihat sendiri kan fenomenanya, semua orang suka Jokowi, mulai anak-anak hingga orang tua tidak ada yang tak kenal Jokowi," kata Alek. "walaupun nantinya semua ada ditangan ibu Megawati."
Jokowi disambut meriah di dua kampus di Padang saat memberi kuliah umum di Universitas Bung Hatta dan Universitas Andalalas, Padang, Sumatra Barat, Sabtu 31 Agustus 2013. Selanjutnya *
"Lihat sendiri kan fenomenanya, semua orang suka Jokowi, mulai anak-anak hingga orang tua tidak ada yang tak kenal Jokowi," kata Alek. "walaupun nantinya semua ada ditangan ibu Megawati."
Jokowi disambut meriah di dua kampus di Padang saat memberi kuliah umum di Universitas Bung Hatta dan Universitas Andalalas, Padang, Sumatra Barat, Sabtu 31 Agustus 2013. Selanjutnya *
Label:
Alek Indra Lukman,
capres,
DPD,
Jokowi,
kuliah umum,
PDIP,
Pertimbangkan,
sambutan luar biasa,
Sumbar,
Universitas Andalalas,
Universitas Bung Hatta
Sabtu, 31 Agustus 2013
PDIP Tidak Akan Lawan Keinginan Rakyat Terkait Jokowi
JAKARTA - Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Calon Presiden dalam Pilpres 2014 mendatang terus meningkat. Terkait hal tersebut Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk memperkirakan PDI Perjuangan tidak akan melawan keinginan masyarakat dalam konteks calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.
"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP. Selanjutnya *
"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP. Selanjutnya *
Label:
2014,
calon presiden,
Hamdi Muluk,
Jokowi,
kehendak publik,
Keinginan,
kemarahan warga,
Lawan,
pakar,
PDIP,
Pilpres,
politik alienation,
Psikologi Politik,
rakyat,
terkait,
Tidak Akan,
UI
Rabu, 28 Agustus 2013
Jokowi Potensial Dibunuh
JAKARTA - Makin melesatnya elektabilitas Jokowi sebagai Capres 2014 paling dirindukan masyarakat, meletupkan serangan Partai Demokrat (PD) yang gagal menggaet melalui konvensi Capres. Jokowi bahkan rentan dibunuh lawan-lawan politiknya yang haus kekuasaan, menjelang Pemilu.
Peringatan potensi maut dikemukakan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. Ia menyarankan kader PDIP yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta itu, tepat memilih strategi menyikapi hasil-hasil survei yang semuanya menempatkan elektabilitas dirinya di puncak.
"Apabila salah, keselamatan nyawanya bisa sangat terancam," tegas Sebastian Salang di Jakarta, Selasa (27/8). Sebastian yang juga dikenal sebagai pengamat Tata Hukum Negara ini menjelaskan, pembunuhan terhadap Jokowi sangat dimungkinkan. Selanjutnya *
Peringatan potensi maut dikemukakan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. Ia menyarankan kader PDIP yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta itu, tepat memilih strategi menyikapi hasil-hasil survei yang semuanya menempatkan elektabilitas dirinya di puncak.
"Apabila salah, keselamatan nyawanya bisa sangat terancam," tegas Sebastian Salang di Jakarta, Selasa (27/8). Sebastian yang juga dikenal sebagai pengamat Tata Hukum Negara ini menjelaskan, pembunuhan terhadap Jokowi sangat dimungkinkan. Selanjutnya *
Jika Jadi Capres, Jokowi Dinilai Tak Terbendung
Jakarta - Direktur Riset Charta Politica Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memiliki kans terbesar memenangi kursi RI 1 pada pemilihan presiden 2014.
"Trennya paling baik saat ini. Kalau tidak ada perubahan cukup besar, Jokowi tidak terbendung," kata Yunarto Wijaya, Senin, 26 Agustus 2013. Meski begitu, Yunarto membenarkan keputusan pencalonan itu sangat bergantung pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan, hingga kini, PDI Perjuangan belum menentukan calon presiden yang akan diusung oleh partai berlambang banteng itu. Yang akan menentukan tokohnya, menurut Puan, adalah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Selanjutnya *
"Trennya paling baik saat ini. Kalau tidak ada perubahan cukup besar, Jokowi tidak terbendung," kata Yunarto Wijaya, Senin, 26 Agustus 2013. Meski begitu, Yunarto membenarkan keputusan pencalonan itu sangat bergantung pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan, hingga kini, PDI Perjuangan belum menentukan calon presiden yang akan diusung oleh partai berlambang banteng itu. Yang akan menentukan tokohnya, menurut Puan, adalah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Selanjutnya *
Label:
capres,
Charta Politica Indonesia,
Dinilai,
Gubernur DKI Jakarta,
Jadi,
jika,
Joko Widodo,
Jokowi,
PDIP,
Puan Maharani,
Tak Terbendung,
Yunarto Wijaya
Jumat, 23 Agustus 2013
Puan: Kalau Ibu Mega Memutuskan, Pak Jokowi Majunya Lewat PDIP
Semarang, - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah kader PDIP yang loyal. Tentu jika nyapres, Jokowi pun lewat PDIP.
"Jokowi kader PDIP, kalau ibu ketua umum memutuskan, ya pak Jokowi majunya lewat PDIP," kata Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, dalam halal bihalal usai pelantikan Ganjar-Heru sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng di kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhen, Semarang, Jumat (23/8/2013).
Meski demikian Puan mengakui belum bisa dipastikan apakah Jokowi benar akan maju Pilpres 2014 atau tidak. Semua tergantung dari perintah ketua umum.
"Kembali lagi, tunggu siapa yang ditunjuk oleh Ibu Megawati untuk maju Pilpres. Sekarang kami maju konsolidasi agar Pileg menang," tandasnya.
Puan menambahkan, dengan kemenangan Ganjar-Heru dalam Pilgub Jateng, setidaknya sudah mewakili suara PDIP secara nasional.
"Jawa Tengah mempunyai suara yang cukup signifikan untuk PDIP," tegas Puan. Sumber *
"Jokowi kader PDIP, kalau ibu ketua umum memutuskan, ya pak Jokowi majunya lewat PDIP," kata Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, dalam halal bihalal usai pelantikan Ganjar-Heru sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng di kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhen, Semarang, Jumat (23/8/2013).
Meski demikian Puan mengakui belum bisa dipastikan apakah Jokowi benar akan maju Pilpres 2014 atau tidak. Semua tergantung dari perintah ketua umum.
"Kembali lagi, tunggu siapa yang ditunjuk oleh Ibu Megawati untuk maju Pilpres. Sekarang kami maju konsolidasi agar Pileg menang," tandasnya.
Puan menambahkan, dengan kemenangan Ganjar-Heru dalam Pilgub Jateng, setidaknya sudah mewakili suara PDIP secara nasional.
"Jawa Tengah mempunyai suara yang cukup signifikan untuk PDIP," tegas Puan. Sumber *
Sabtu, 03 Agustus 2013
Pengurus Daerah Pilih Jokowi Ketimbang Mega
Jakarta - Para pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah mulai mengalihkan dukungan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi calon presiden.Sejumlah pengurus partai bergambar banteng bermoncong putih itu di daerah Jawa Timur yang ditemui Tempo meminta Megawati tidak maju lagi.
Wakil Ketua PDIP Daerah Jawa Timur, Bambang Juwono, mengatakan sejumlah pengurus cabang di daerahnya sudah menyatakan dukungan untuk Jokowi. "Mereka meminta pengurus Jawa Timur menyampaikan dukungan ini ke pengurus pusat,” kata Juwono, yang dihubungi kemarin.
Ketua Dewan Pengurus Cabang PDIP Kabupaten Madiun, Y. Riestu Nugroho, menilai Jokowi layak diusung sebagai calon presiden. “Harapan masyarakat terhadap Jokowi sangat kuat,” kata Riestu kepada Tempo. Menurut dia, kinerja Jokowi di Jakarta cukup bagus, meski belum setahun menjabat. “Dia mau turun ke rakyat.” Jokowi, kata Riestu, berpengalaman memimpin daerah. Selanjutnya *
Wakil Ketua PDIP Daerah Jawa Timur, Bambang Juwono, mengatakan sejumlah pengurus cabang di daerahnya sudah menyatakan dukungan untuk Jokowi. "Mereka meminta pengurus Jawa Timur menyampaikan dukungan ini ke pengurus pusat,” kata Juwono, yang dihubungi kemarin.
Ketua Dewan Pengurus Cabang PDIP Kabupaten Madiun, Y. Riestu Nugroho, menilai Jokowi layak diusung sebagai calon presiden. “Harapan masyarakat terhadap Jokowi sangat kuat,” kata Riestu kepada Tempo. Menurut dia, kinerja Jokowi di Jakarta cukup bagus, meski belum setahun menjabat. “Dia mau turun ke rakyat.” Jokowi, kata Riestu, berpengalaman memimpin daerah. Selanjutnya *
Label:
Bambang Juwono,
calon presiden,
Daerah,
Jawa Timur,
Jokowi,
Ketimbang,
Madiun,
Megawati Soekarno Putri,
PDIP,
pengurus,
pilih,
tidak maju lagi,
Y. Riestu Nugroho
Selasa, 23 Juli 2013
Empat Skenario Buat Jokowi
Dokumen hasil survei internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menguji empat skenario buat Jokowi menghadapi pemilihan presiden tahun depan. Jajak pendapat digelar 3-15 Mei lalu ini melibatkan 1.500 responden di 33 provinsi.
Merdeka.com memperoleh dokumen laporan survei berjudul Trajektori Politik 2014 dari seorang sumber mengaku dekat dengan Jokowi.
1. Skenario pertama, PDIP menyorongkan ketua umum Megawati Soekarnoputeri sebagai calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang dengan raihan dukungan 35,2 persen. Sedangkan Megawati-Kalla meraup 25,3 persen, disusul Aburizal Bakrie-Mahfud dengan 18,3 persen.
Merdeka.com memperoleh dokumen laporan survei berjudul Trajektori Politik 2014 dari seorang sumber mengaku dekat dengan Jokowi.
1. Skenario pertama, PDIP menyorongkan ketua umum Megawati Soekarnoputeri sebagai calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang dengan raihan dukungan 35,2 persen. Sedangkan Megawati-Kalla meraup 25,3 persen, disusul Aburizal Bakrie-Mahfud dengan 18,3 persen.
Jumat, 19 Juli 2013
Puan Maharani: Jangan Paksa PDIP Capreskan Jokowi!
Jakarta - Pernyataan peneliti LIPI bahwa PDIP bodoh jika tak mencapreskan Jokowi, mendapat tanggapan keras dari Ketua FPDIP Puan Maharani. Semua pihak diingatkan tidak memaksa partainya mengusung Jokowi sebagai bakal capres hanya karena hasil survey menunjukkan tingginya popularitas icon baru PDIP itu.
"Kami mempunyai mekanisme sendiri. Jangan kami dipaksa mencalonkan seseorang yang mungkin dianggap cukup hasil surveinya," tegas Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Urusan pencapresan adalah perkara keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Berbagai survei yang bermuculan belakangan ini dia nilai tidak bisa memastikan realitas elektabilitas seorang bakal capres pada 2014 kelak. Selanjutnya *
"Kami mempunyai mekanisme sendiri. Jangan kami dipaksa mencalonkan seseorang yang mungkin dianggap cukup hasil surveinya," tegas Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Urusan pencapresan adalah perkara keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Berbagai survei yang bermuculan belakangan ini dia nilai tidak bisa memastikan realitas elektabilitas seorang bakal capres pada 2014 kelak. Selanjutnya *
Kamis, 27 Juni 2013
Survei LIPI: PDIP Dulang Suara 2014, Efek Jokowi?
Disusul Golkar 14,5% dan Demokrat 11,1%," kata koordintor survei, Wawan Ichwanuddin saat menyampaikan hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI tentang "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Menjelang Pemilu 2014" di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Survei yang dilakukan LIPI memiliki margin of error 2,31% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sampel diambil pada periode 10-31 Mei 2013. Pengambilan contoh berasal dari 1.799 responden dengan cara tatap muka dan berusia di atas 17 tahun, atau sudah menikah.
Menurut Wawan, PDIP dan Golkar bisa dikatakan masih berimbang. Hanya PKB yang tidak terlalu mengemuka. Tetapi, lanjut dia, hasil survei yang dilakukan LIPI cukup menimbulkan kejutan. "Tapi ini namanya politik bisa saja berubah, tergantung konstelasi politiknya nanti," kata Wawan.
Berikut hasil survei elektabilitas partai:
1. PDIP 14,9%
2. Gerindra 7,4%
3. PKB 5,6%
4. PPP 2,9%
5. Nasdem 2,2%
6. PKS 2,6%
7. PAN 2,5%
8. Hanura 1,9%
9. PBB 0,6%
10. PKPI 0,3%
11. Yang tidak jawab 31,1%
Sementara itu, peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, banyaknya responden yang lebih memilih PDIP disinyalir karena adanya berbagai kasus dugaan korupsi dan suap, yang melibatkan partai-partai saingan PDIP
"Fenomena suap itu mempengaruhi, tapi tidak lebih walaupun ada yang loyal juga. Seperti tadi data loyalitas masa pendukung itu cukup tinggi di PDIP," jelas Syamsuddin.
Label:
1.799 responden,
2014,
Dulang,
Efek Jokowi,
fenomena,
Golkar,
Joko Widodo,
LIPI,
loyalitas,
Megawati Soekarnoputri,
PDIP,
suap,
suara,
survei,
Syamsuddin Haris,
Wawan Ichwanuddin
Minggu, 09 Juni 2013
JK: Taufiq Kiemas Penjaga Nasionalisme
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas merupakan sosok negarawan yang menjaga nasionalisme secara konstitusional.
"Kita kehilangan tokoh bangsa yang sangat memahami, melaksanakan, dan menjaga nasionalisme secara konstitusional," kata Kalla dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu malam (8/6/2013).
Kalla yang sedang berada di luar negeri menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Taufiq Kiemas.
Sementara itu Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat menilai Taufiq Kieamas sebagai sosok yang berhasil menjaga keseimbangan di tubuh PDIP sehingga PDIP tetap bisa menjadi "Partai Wong Cilik" yang nasionalis religius.
Selain itu, kata Jumhur, Taufiq Kiemas di akhir masa hayatnya begitu gencar memberikan dukungan moral kepada kaum muda. "Kita sungguh kehilangan beliau secara fisik, namun ruh perjuangannya tidak akan padam dan harus terus dikobar-kobarkan," katanya.
Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Singapura pada Sabtu (8/6) malam. Politisi senior yang meninggal di usia 70 tahun itu selama hidupnya dikenal sebagai politisi yang berkomitmen memperjuangkan empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
"Kita kehilangan tokoh bangsa yang sangat memahami, melaksanakan, dan menjaga nasionalisme secara konstitusional," kata Kalla dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu malam (8/6/2013).
Kalla yang sedang berada di luar negeri menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Taufiq Kiemas.
Sementara itu Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat menilai Taufiq Kieamas sebagai sosok yang berhasil menjaga keseimbangan di tubuh PDIP sehingga PDIP tetap bisa menjadi "Partai Wong Cilik" yang nasionalis religius.
Selain itu, kata Jumhur, Taufiq Kiemas di akhir masa hayatnya begitu gencar memberikan dukungan moral kepada kaum muda. "Kita sungguh kehilangan beliau secara fisik, namun ruh perjuangannya tidak akan padam dan harus terus dikobar-kobarkan," katanya.
Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Singapura pada Sabtu (8/6) malam. Politisi senior yang meninggal di usia 70 tahun itu selama hidupnya dikenal sebagai politisi yang berkomitmen memperjuangkan empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Label:
Bhinneka Tunggal Ika,
BNP2TKI,
JK,
Jumhur Hidayat,
Jusuf Kalla,
nasionalis,
Nasionalisme,
NKRI,
Pancasila,
Partai Wong Cilik,
PDIP,
Penjaga,
religius,
Taufiq Kiemas,
UUD 1945
Selasa, 04 Juni 2013
PILGUB JAWA TENGAH : Ganjar-Heru Raih Suara 48,82 Persen
SEMARANG –Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko meraih 6.962.417 suara atau sekitar 48,82 persen dalam Pilgub Jateng yang digelar Minggu (26/5/2013). Kemudian, disusul pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo yang meraih 4.314.813 atau 30,62 persen dan Hadi Prabowo-Don Murdono meraih 2.982.715 atau 20,92 persen.
Kepastian perolehan suara masing-masing cagub dan cawagub itu ditetapkan Ketua KPU Jateng itu M Fajar Subkhi dalam rapat pleno perhitungan suara cagub-cawagub di kantor KPU Jateng, Jl Veteran Semarang, Selasa (4/6/2013).
Kepastian perolehan suara masing-masing cagub dan cawagub itu ditetapkan Ketua KPU Jateng itu M Fajar Subkhi dalam rapat pleno perhitungan suara cagub-cawagub di kantor KPU Jateng, Jl Veteran Semarang, Selasa (4/6/2013).
Selasa, 28 Mei 2013
Mega Isyaratkan Tak Nyapres, Ini Tanggapan Jokowi
Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menginginkan regenerasi capres. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (51) yang muncul sebagai capres paling potensial pun angkat bicara terkait isyarat Mega tak nyapres di 2014 tersebut.
"Nggak tahu saya, itu urusan Ketua Umum dan DPP. Nggak tahu, saya nggak mikir," kata Jokowi sembari tersenyum.
Hal ini disampaikan Jokowi di sela-sela makan siang di RM Dapur Sunda di Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Jokowi mengaku belum tertarik memikirkan Pilpres 2014. Meskipun survei menempatkannya sebagai capres paling potensial.
"Tidak mikir, dari dulu memang nomor satu," kilahnya.
Ada fenomena politik menarik di PDIP. Pada beberapa pilkada, mereka mengedepankan tokoh-tokoh muda. Fenomena ini bisa berlanjut di Pilpres 2014. PDIP juga membuka peluang pencapresan Jokowi.
"Ibu Mega berkeinginan ada kaderisasi dan regenerasi. Jika ada tokoh muda potensial kenapa tidak, pastinya akan menjadi salah satu pertimbangan," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani (39) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Keinginan Megawati untuk melakukan kaderisasi di PDIP kian menguat. Selain memajukan tokoh muda di Pilkada, PDIP juga memajukan banyak caleg muda untuk Pemilu 2014.
"Hampir sebagian besar caleg yang kita ajukan tokoh muda," ujarnya
"Nggak tahu saya, itu urusan Ketua Umum dan DPP. Nggak tahu, saya nggak mikir," kata Jokowi sembari tersenyum.
Hal ini disampaikan Jokowi di sela-sela makan siang di RM Dapur Sunda di Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Jokowi mengaku belum tertarik memikirkan Pilpres 2014. Meskipun survei menempatkannya sebagai capres paling potensial.
"Tidak mikir, dari dulu memang nomor satu," kilahnya.
Ada fenomena politik menarik di PDIP. Pada beberapa pilkada, mereka mengedepankan tokoh-tokoh muda. Fenomena ini bisa berlanjut di Pilpres 2014. PDIP juga membuka peluang pencapresan Jokowi.
"Ibu Mega berkeinginan ada kaderisasi dan regenerasi. Jika ada tokoh muda potensial kenapa tidak, pastinya akan menjadi salah satu pertimbangan," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani (39) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Keinginan Megawati untuk melakukan kaderisasi di PDIP kian menguat. Selain memajukan tokoh muda di Pilkada, PDIP juga memajukan banyak caleg muda untuk Pemilu 2014.
"Hampir sebagian besar caleg yang kita ajukan tokoh muda," ujarnya
Jumat, 21 Desember 2012
Bupati Aceng Akhirnya Dilengserkan DPRD Garut
Hampir semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut sepakat akan melengserkan Bupati Aceng Fikri dari jabatannya. Aceng dinilai melakukan pelanggaran etika, sumpah janji jabatan, dan perundang-undangan.
Pendapat para wakil rakyat ini akan dituangkan dalam pandangan umum fraksi terhadap hasil penyelidikan pansus skandal pernikahan Bupati Aceng, pada Jumat, 21 Desember 2012.
"Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Bupati Aceng dari jabatannya," kata Wakil Ketua DRPD Garut dari PDIP, Dedi Hasan Bachtiar, Kamis, 20 Desember 2012.
Pendapat senada dilontarkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Garut. Mereka mengaku telah siap untuk melengserkan Bupati Aceng. "Kita sudah lebih siap, dari awal kita juga yang pertama mengusulkan pembentukan pansus," ujar Ketua Fraksi PKS, Wawan Kurnia.
Menurut anggota dewan yang enggan disebutkan namanya menyatakan dari delapan fraksi yang ada di DPRD Garut, hanya dua fraksi yang berpihak kepada Bupati Aceng. Salah satunya yakni fraksi Partai Amanat Nasional. "Mereka itu (Fraksi PAN) sudah masuk angin," ujarnya.
Pendapat para wakil rakyat ini akan dituangkan dalam pandangan umum fraksi terhadap hasil penyelidikan pansus skandal pernikahan Bupati Aceng, pada Jumat, 21 Desember 2012.
"Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Bupati Aceng dari jabatannya," kata Wakil Ketua DRPD Garut dari PDIP, Dedi Hasan Bachtiar, Kamis, 20 Desember 2012.
Pendapat senada dilontarkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Garut. Mereka mengaku telah siap untuk melengserkan Bupati Aceng. "Kita sudah lebih siap, dari awal kita juga yang pertama mengusulkan pembentukan pansus," ujar Ketua Fraksi PKS, Wawan Kurnia.
Menurut anggota dewan yang enggan disebutkan namanya menyatakan dari delapan fraksi yang ada di DPRD Garut, hanya dua fraksi yang berpihak kepada Bupati Aceng. Salah satunya yakni fraksi Partai Amanat Nasional. "Mereka itu (Fraksi PAN) sudah masuk angin," ujarnya.
Label:
Aceng Fikri,
alasan,
Bupati,
Dedi Hasan Bachtiar,
dilengserkan,
DPRD,
etika,
Garut,
jabatan,
janji,
PAN,
pansus,
PDIP,
pelanggaran,
pernikahan,
PKS,
skandal,
sumpah,
undang-undang
Jumat, 21 September 2012
Suara Kaum Muda, Kunci Kemenangan Jokowi-Ahok Putaran Kedua Pilgub DKI
Kemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) tidak terlepas dari dukungan suara mengambang (swing voters) kaum muda DKI Jakarta. Hal ini yang menjadi penentu kemenangan Jokowi-Ahok berdasarkan quick count.
"Tanpa adanya kisah Jokowi pun anak muda sangat berpengaruh besar, karena secara kuantitatif suaranya signifikan sekitar 38 persen dari keseluruhan pemilih. Secara kualitatif, mereka cenderung menjadi sosial 'influencer' karena mereka aktif dalam komunitas dan 'multiplayer' efek dibandingkan orangtua yang lebih individualis," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, kepada detikcom, Jumat (21/9/2012).
Suara kaum muda DKI Jakarta yang sangat berpengaruh membuat dukungan partai menjadi tidak ada dampak berarti. Yunarto menambahkan hasil tidak bergantung pada partai karena internal partai sendiri memiliki suara mengambang.
"Jadi ini pemborosan saja ketika ada logika politik transaksional, terbukti pada putaran pertama pilgub DKI, menunjukkan tidak efektif. Keseluruhan tidak tergantung pada partai, jadi pemilih loyal yang patuh dalam partai hanya 20 persen sedangkan sisanya adalah pemilih independen," ujar Yunarto.
Seperti yang diketahui, pasangan Jokowi-Ahok hanya didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra, sedangkan pesaingnya Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli didukung banyak partai seperti Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, Golkar, Hanura dan PDS. Namun ternyata dukungan partai-partai tersebut tidak mampu Jokowi-Ahok.
Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dalam pilgub DKI kemarin, pasangan Jokowi-Ahok menang. Meski dengan metode dan jumlah sampel yang berbeda, hasilnya semua hampir sama.
Hitung cepat ini digelar real time dari sejumlah TPS di Jakarta. Sebagian ada yang disiarkan langsung televisi, sebagian lagi merilisnya di lokasi tertentu.
Berikut hasil hitung cepat lembaga survei pilgub DKI Jakarta:
1. Quick Count LSI-TV One: Jokowi-Ahok 53,68%, Foke-Nara 46,32%.
2. Indo Barometer-Metro TV: Jokowi-Ahok 54,11%, Foke-Nara 45,89%.
3. LSI-SCTV: Jokowi-Ahok: 53,81%, Foke-Nara 46,19%.
4. Kompas: Jokowi-Ahok: 52,97 %, Foke-Nara 47,03%
5. MNC Media-SMRC: Jokowi-Ahok 52,63, Foke-Nara 47,37%.
"Tanpa adanya kisah Jokowi pun anak muda sangat berpengaruh besar, karena secara kuantitatif suaranya signifikan sekitar 38 persen dari keseluruhan pemilih. Secara kualitatif, mereka cenderung menjadi sosial 'influencer' karena mereka aktif dalam komunitas dan 'multiplayer' efek dibandingkan orangtua yang lebih individualis," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, kepada detikcom, Jumat (21/9/2012).
Suara kaum muda DKI Jakarta yang sangat berpengaruh membuat dukungan partai menjadi tidak ada dampak berarti. Yunarto menambahkan hasil tidak bergantung pada partai karena internal partai sendiri memiliki suara mengambang.
"Jadi ini pemborosan saja ketika ada logika politik transaksional, terbukti pada putaran pertama pilgub DKI, menunjukkan tidak efektif. Keseluruhan tidak tergantung pada partai, jadi pemilih loyal yang patuh dalam partai hanya 20 persen sedangkan sisanya adalah pemilih independen," ujar Yunarto.
Seperti yang diketahui, pasangan Jokowi-Ahok hanya didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra, sedangkan pesaingnya Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli didukung banyak partai seperti Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, Golkar, Hanura dan PDS. Namun ternyata dukungan partai-partai tersebut tidak mampu Jokowi-Ahok.
Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dalam pilgub DKI kemarin, pasangan Jokowi-Ahok menang. Meski dengan metode dan jumlah sampel yang berbeda, hasilnya semua hampir sama.
Hitung cepat ini digelar real time dari sejumlah TPS di Jakarta. Sebagian ada yang disiarkan langsung televisi, sebagian lagi merilisnya di lokasi tertentu.
Berikut hasil hitung cepat lembaga survei pilgub DKI Jakarta:
1. Quick Count LSI-TV One: Jokowi-Ahok 53,68%, Foke-Nara 46,32%.
2. Indo Barometer-Metro TV: Jokowi-Ahok 54,11%, Foke-Nara 45,89%.
3. LSI-SCTV: Jokowi-Ahok: 53,81%, Foke-Nara 46,19%.
4. Kompas: Jokowi-Ahok: 52,97 %, Foke-Nara 47,03%
5. MNC Media-SMRC: Jokowi-Ahok 52,63, Foke-Nara 47,37%.
Label:
Ahok,
Charta Politika,
DKI Jakarta,
Gerindra,
individualis,
influencer,
Jokowi,
kaum muda,
kemanangan,
multiplayer,
PDIP,
pemborosan,
quick count,
suara mengambang,
swing voters,
Yunarto Wijaya
Langganan:
Postingan (Atom)