Jimly: Kemendagri Tak Peduli Demokrasi

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menilai sikap Kementerian Dalam Negeri yang tetap akan melantik Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, karena akibat dari demokrasi yang hanya dipahami sebatas persoalan prosedur formal.

Menurut dia, pemahaman yang demikian sama sekali tidak mempedulikan integritas etika yang harus dimuliakan sebagai roh dari prosedur demokrasi. “Pemahaman demikian sama sekali tidak peduli dengan demokrasi yang berintegritas,” kata Jimly melalui pesan pendek, Rabu, 25 Desember 2013.

Status Hambit sebagai Bupati Gunung Mas, kata Jimly, memang baru bisa ditetapkan batal secara final ketika sudah resmi menjadi terdakwa. “Untuk pengamanan tokoh di setiap keputusan selalu ada kalimat bahwa keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika....,” ujar dia.

Menurut dia, presiden yang berwenang menetapkan keputusan presiden (Keppres) pengangkatan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas harus mengeluarkan Keppres pembatalan.

“Presiden bisa saja menetapkan kembali Keppres pembatalan hingga yang bersangkutan tidak perlu dilantik sampai ada putusan yang final dan mengikat atas kasusnya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sumber *

Modus Adik Atut Mirip Nazaruddin

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi bukti-bukti penyimpangan di sejumlah proyek yang digarap kelompok usaha milik keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Proyek-proyek itu dikendalikan oleh Tubagus Chaeri Wardana, adik Atut yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

"Chaeri itu otak dan konseptornya. Seluruh proyek di Banten dipegang dia," kata sumber Tempo kemarin. Chaeri saat ini ditahan KPK sebagai tersangka suap dalam sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten, yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif, Akil Mochtar.

Jejak penyimpangan tersebut ditemukan penyidik ketika mereka menggeledah kantor PT Bali Pacific Pragama sepanjang Senin hingga Selasa lalu di gedung The East, Mega Kuningan, Jakarta. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan 200 lembar sertifikat tanah atas nama Chaeri yang berlokasi di Melbourne, Australia; Jakarta; dan Banten. Selanjutnya *

Ditegur Touring Tak Pakai Helm, Bupati Indragiri Hulu Ancam Demo DPRD

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) meminta Kapolres Inhu bersikap tegas pada bupati yang touring tak mengenakan helm. Menanggapi hal itu Bupati Inhu Yopi Arianto malah mengancam akan mengerahkan massa mendemo DPRD.

Bupati Inhu Yopi Arianto balik menantang anggota dewan tersebut. Dia beralasan naik motor di pedesaan sehingga tak perlu pakai helm.

"Saya tidak memakai helm karena saya menyapa masyarakat saya, saya mengendarai motor di pedesaan, bukan di perkotaan, masa begitu saja di komentari," ungkap Yopi kepada merdeka.com senin malam (10/6) melalui selulernya.

Yopi mengakui dirinya bersalah tak mentaati peraturan, "saya memang salah tidak pakai helm, tapi kalau dewan mengkritik saya perjalanan ke pedesaan menemui masyarakat Batang Gangsal, nanti saya kerahkan massa dari sana untuk unjuk rasa di DPRD Inhu," kecam Yopi.

Bupati juga menyarankan kepada Dewan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya agar dipergunakan kepada masyarakat. Hal itu dinilainya lebih berguna.

Selanjutnya *

Nyalon Jadi Bupati, Limbad Minta Tak Dikaitkan dengan Kasus Mertua

Di tengah pengumuman dirinya yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati Tegal, Limbad kini juga masih tersandung kasus tuduhan zina oleh istri pertamanya.

Magician yang identik dengan warna serba hitam itu juga terbelit kasus lain. Sang mertua, Bunyana Sofa masih mendekam di Polres Tangerang karena tuduhan pemerasan.

Namun Limbad meminta masyarakat untuk tak menyangkutpautkan masalah tersebut dengan langkahnya maju ke dunia politik. Hal itu dikatakannya saat ditemui di Studio RCTI, Jakarta Barat, Selasa (26/2/2013).

"Itu jangan disangkutpautkan dengan saya ya karena profesinya berbeda, apapun itu beliau itu ibu mertua saya, tetap saya dukung. Tetap saya support bagaimana caranya itu saya harus bisa keluar dengan yang saya bisa," paparnya.

Selain itu, Limbad juga yakin masyarakat bisa secara objektif memandang dua hal tersebut. Karenanya, tak terbesit keraguan di benak Limbad untuk pencalonan dirinya itu.

Limbad akan mencalonkan diri bersama Partai Hanura dalam waktu dekat ini. Ia juga mengaku langkahnya didukung penuh oleh partai yang mengusungnya itu.

Sumber: *

Bupati Aceng Akhirnya Dilengserkan DPRD Garut

Hampir semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut sepakat akan melengserkan Bupati Aceng Fikri dari jabatannya. Aceng dinilai melakukan pelanggaran etika, sumpah janji jabatan, dan perundang-undangan.

Pendapat para wakil rakyat ini akan dituangkan dalam pandangan umum fraksi terhadap hasil penyelidikan pansus skandal pernikahan Bupati Aceng, pada Jumat, 21 Desember 2012.

"Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Bupati Aceng dari jabatannya," kata Wakil Ketua DRPD Garut dari PDIP, Dedi Hasan Bachtiar, Kamis, 20 Desember 2012.

Pendapat senada dilontarkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Garut. Mereka mengaku telah siap untuk melengserkan Bupati Aceng. "Kita sudah lebih siap, dari awal kita juga yang pertama mengusulkan pembentukan pansus," ujar Ketua Fraksi PKS, Wawan Kurnia.

Menurut anggota dewan yang enggan disebutkan namanya menyatakan dari delapan fraksi yang ada di DPRD Garut, hanya dua fraksi yang berpihak kepada Bupati Aceng. Salah satunya yakni fraksi Partai Amanat Nasional. "Mereka itu (Fraksi PAN) sudah masuk angin," ujarnya.

Sumber: *