PKS Dinilai Ingin Balas Dendam

Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Hifdzil Alim menyatakan banyaknya usulan perubahan yang diajukan partai-partai dalam daftar Inventaris masalah RUU KUHP dan KUHAP tak wajar. “Ada unsur balas dendam partai,” kata Hifdzil saat dihubungi, Rabu, 19 februari 2014.

Menurut Hifdzil dari seribuan lebih perubahan yang diajukan dalam DIM, Partai Keadilan Sejahtera merupakan yang paling banyak mengajukan. Dia menduga hal ini lantaran partai ingin melindungi sejumlah kadernya. “Ini adalah operasi terselubung melawan pemberantasan korupsi melalui konstitusi.”

Bila dillihat sejumlah perubahan yang diajukan PKS, Hifzil menilai ada upaya partai dakwah itu melindungi citra dan kepentingan kadernya. Sebelumnya PKS pernah punya pengalaman buruk dengan ditangkapnya presiden partai akibat terlibat korupsi. Saat itu, PKS menilai KPK berlaku sewenang-wenang dan telah merugikan partai. Selanjutnya *

Ustad Kecil Pembawa Prahara PKS, Akhirnya?

Jakarta - Nama Ahmad Fathanah sebelumnya hampir-hampir tidak pernah terdengar gaungnya. Namun begitu terciduk KPK, pria yang memberi julukan dirinya ini dengan sebutan ustad kecil, ternyata langsung membawa malapetaka besar bagi PKS.

Mengapa PKS? Sehari setelah penangkapan Fathanah, KPK langsung menangkap Luthfi Hasan Ishaaq yang saat itu masih menjabat Presiden PKS. Usai ditangkap, Luthfi pun langsung diboyong ke C1, sebutan gedung KPK, untuk diperiksa secara maraton. Keduanya dijerat kasus dugaan suap impor daging sapi di Kementan.

Nah, dari sinilah awal prahara PKS muncul. Sejumlah nama elite PKS mulai disebut. Mulai dari Hilmi Aminuddin dan anaknya Ridwan Hakim, Anis Matta, Hidayat Nurwahid bahkan hingga Mentan Suswono.

Awalnya mereka membantah kenal Fathanah. Namun melalui bukti yang ditunjukan, KPK membalikan semuanya.

Dalam fakta persidangan, Fathanah ternyata bukan orang baru di PKS. Sosoknya sudah sering bersliweran di markas partai ini. Selanjutnya *

Bunda Putri Mengatakan 3000 Persen SBY Mengenal Dirinya ...

MESKIPUN dikabarkan diburu polisi dan intelijen, sosok misterius Bunda Putri tak lantas ‘gentar’. Jumat sore pekan lalu, SINDO Weekly mendapat kabar bahwa perempuan paruh baya yang diduga bernama Non Saputri itu menyambangi kantor Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.

Lira berawal dari Blora Center, organisasi relawan pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2004 yang didirikan Sudi Silalahi dan Jusuf Rizal. Lira kini mengklaim sebagai lembaga non-partisan.

Sejak 2010, Saputri menjadi penasihat lembaga swadaya itu. Selain sebagai penasihat, Saputri menjabat Ketua Lira Hijau, salah satu sayap organisasi. Salah seorang staf Lira sempat membantah keberadaan Saputri. Namun kemudian, Wakil Presiden Lira Bidang Polhukam, Imam Bogie Yudha Swara, mengakui Saputri sempat mampir di kantor itu selama dua jam sejak pukul 14.00 WIB. “Dia datang untuk pertemuan biasa saja. Dia memang orang Lira,” kata Imam.

Dipicu sebuah rekaman penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama Non Saputri pun menjadi bahan pembicaraan orang seantero negeri, dari Istana hingga warung kopi. Rekaman penyadapan yang diputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, beberapa waktu lalu, itu memperdengarkan percakapan tiga orang: Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin; Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS, dan seseorang yang disapa “Bunda”.

Dalam percakapan itu, “Bunda” tampak sangat berpengaruh. Dia bisa mengotak-atik posisi seorang pejabat negara. “Nanti saya ngomong sama Pak Lurah. Benar apa yang kamu bilang tentang Haji Susu itu. Sudah babat saja. Bunda gituin aja. Aman,” kata “Bunda” dalam perbicangan dengan Luthfi melalui telefon genggam milik Ridwan. “Pak Lurah” dalam percakapan itu adalah panggilan yang biasa digunakan untuk menyebut Presiden Yudhoyono. Selanjutnya *

Pimpinan Majelis Rasulullah Habib Munzir Al Musawa Meninggal Dunia

JAKARTA - Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dikabarkan meninggal dunia, Minggu(15/9/2013). Pimpinan Majelis Rasulullah ini menghembuskan nafas terakhir pada pukul 15.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Sang kakak Habib Nabil Almusawa yang juga Ketua DPP PKS mengabarkan berita duka tersebut melalui akun twitternya.

"Adinda Habib Munzir meninggal, mohon maafkan kesalahannya dan mohon doanya," tulis Habib Nabil di akun Twitternya, Minggu(15/9/2013).

Selanjutnya *

Kuota Impor Sapi, Serba Misterius: Sengman Tyahja, Bunda Putri, ...

Saat ditanya apakah dia mengenal orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga seorang pengusaha bernama Sengman Tjahja? Dipo pun berkelakar, Sengman yang ia kenal adalah seorang tukang seng. "Yang saya tahu (Sengman) tukang seng," tukasnya.

Kasus pengurusan kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tersangka Ahmad Fathanah, dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, diduga mulai menyenggol Istana.

Bahkan, Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, turut menyebut Sengman yang diduga utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sosok lain yang muncul di sidang adalah perempuan misterius bernama Bunda Putri. Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyebutkan, Bunda Putri punya peran penting. Saat diperdengarkan dipersidangan, tersingkap rekaman pembicaraan antara Luthfi Hasan dan Ridwan Hakim ini, turut muncul nama Dipo dan Mas Boed. Sumber *

Suap Impor Daging Mengalir ke Munas PKS

Jakarta - Bendahara PT Indoguna Utama Pudji Rahayu Aminingrum mengatakan bahwa perusahaannya pernah memberikan uang untuk acara Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera di Medan 2012 lalu. Pudji mengatakan uang itu diberikan atas perintah Direktur Indoguna Juard Effendi. “Di kasbonnya ada,” kata Yuni saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 22 Juli 2013.

Pernyataan Yuni ini adalah jawaban atas pertanyaan jaksa penuntut Muhibudin soal catatan pengeluaran Indoguna. Yuni bersaksi untuk terdakwa kasus suap impor daging Luthfi Hasan Ishaaq yang merupakan mantan Presiden PKS. Menurut catatan yang dipegang oleh Muhibudin, uang itu sebesar Rp 98 juta. Yuni pun tak membantah kebenaran catatan itu. Luthfi pun tak memberikan tanggapan atau penolakan atas kesaksian ini. Selanjutnya *

Abraham Samad: KPK Bukan Binatang Diseret-seret

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memprotes ucapan anggota Tim Pengawas Century. Menurut Samad, pernyataan yang diucapkan anggota Timwas Century asal PKS Indra tidak pantas.

"Saya minta saudara Indra menarik kata-kata menyeret, karena KPK bukan binatang yang dengan mudah bisa diseret ke sini," tegas Abraham di ruang timwas Century, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Indra sempat mengutip ucapan BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) bahwa KPK bisa diseret karena tidak hadir dalam dua kali pertemuan. "Saya mengutip kata-kata BEM SI, saya tidak akan menarik kata-kata saya, karena saya mengutip itu fakta ada rekamannya," ujar Anggota Komisi IX itu.

Selanjutnya *

Ketua Majelis Syuro Temui SBY Setuju Harga BBM Naik

Tribunnews.com, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menegaskan jika Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin telah bertemu dengan Presiden SBY membahas soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Saya sudah bicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Ustad Hilmi ,yang sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil Pak SBY (menaikkan harga BBM)," kata Tifatul di gedung DPR Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Menurut dia pertemuan Hilmi dengan SBY dilakukan sebelum rapat Setgab semalam di kediaman Wapres Boediono. Rapat semalam perwakilan PKS tidak hadir.

"Jadi di luar pertemuan itu sudah ada pertemuan antara Ustad Hilmi dengan Presiden SBY. Saya pikir ini masalah sosialisasi saja. Kalau masalah ada wacana dan sebagainya nanti akan diputuskan di Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai (DPTP) yang akan memutuskan nanti dengan diperluas bersama Fraksi PKS di DPR supaya nanti satu sikap," kata Tifatul.

Selanjutnya *

4 Faktor yang Untungkan Aher-Deddy Mizwar di Pilgub Jabar

Kemenangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar di Pilgub Jabar bukan semata-mata karena kekuatan mesin partai PKS. Namun ada sejumlah faktor yang membuat Aher-Deddy menang di quick count Pilgub Jabar.

"Jadi ini bukan semata-mata mesin partai. Ada empat faktor yang menyumbang keberhasilan pasangan Aher-Deddy di Jabar," kata pengamat politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, kepada detikcom, Senin (25/2/2013).

Gun-gun menuturkan, jumlah kandidat yang banyak memecah suara di Jabar. Apalagi partai-partai besar pecah dan mengajukan kandidat pasangan cagubnya sendiri.

"Ada 5 pasangan dan partai besar punya kandidat sendiri-sendiri. Ini memecah basis-basis pemilih. Ada PDIP sendiri, Golkar sendiri. Ini kan menguntungkan incumbent," kata Gun.

Masuknya 'Jenderal Naga Bonar' sebagai cagub pasangan Aher juga menjadi faktor penentu kemenangan cagub usungan PKS. Karena popularitas Deddy Mizwar di Jabar tak diragukan lagi.

"Yang kedua proses masuknya Deddy Mizwar memang memberikan insentif elektoral kepada Aher. Jadi ini bukan basis PKS tapi masyarakat akar rumput yang sudah sangat familiar dengan Deddy Mizwar," ungkapnya.

Faktor ketiga adalah kisruh internal PD. Penetapan tersangka Ketua Umum PD Anas Urbaningrum jelas menyumbang nilai buruk bagi pasangan cagub Jabar Dede Yusuf-Lex Laksamana yang diusung PD.

"Saya lihat ada situasi dinamis kompetitor utama. Waktu itu H-2 sebelum Pilgub Jabar Anas ditetapkan sebagai tersangka dan pengunduran diri Anas menjadi persepsi buruk terhadap kompetitor utama Dede Yusuf," katanya.

"Kita bisa lihat turunnya suara Dede Yusuf dan naiknya suara Rieke," lanjutnya.

Faktor terakhir barulah konsolidasi partai. PKS cepat-cepat melepaskan Luthfi Hasan yang tersangkut kasus impor daging dari jabatan tertinggi di PKS. "Menurut saya PKS cepat melakukan konsolidasi, tidak berlarut-larut seperti Partai Demokrat. PKS cepat mengganti presiden melalui Dewan Syuro," katanya.

Sumber: *

Luthfi Hasan Mundur dari Jabatan Presiden PKS

Luthfi Hasan Ishaaq mundur dari jabatan Presiden PKS. Luthi akan fokus untuk menjalani proses hukum. Dia sudah menyampaikannya ke Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.

"Saya menyampaikan ini terutama kepada ketua majelis syuro, saya mengajukan pengunduran diri saya kepada ketua majelis syuro untuk kemudian silakan diproses," jelas Luthfi di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/1/2013). Luthhfi akan ditahan di Rutan Guntur.

Dia pun menyampaikan pesannya kepada kader dan keluarga besar PKS. Dirinya tengah menghadapi persoalan hukum hingga nanti dibuktikan di pengadilan.

"Di satu sisi organisasi PKS harus tetap berjalan, sebab amanat di munas PKS, PKS harus masuk 3 besar di 2014," terangnya.

Luthfi yakin tanpa kehadiran dirinya, PKS tetap akan bisa berjalan. "Insya Allah tanpa saya, PKS bisa berjalan," tegasnya.

Sumber: *

Digelandang Tengah Malam, Presiden PKS Langsung Ditahan?

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, tiba di gedung KPK sekitar pukul 24.00 WIB menggunakan mobil Toyota Innova hitam. Kedatangan Luthfi memang sudah ditunggu wartawan di depan lobby gedung KPK.


Luthfi yang dikawal dua penyidik KPK enggan berkomentar banyak kepada awak media, dia langsung merangsek kerumunan wartawan dan bergegas masuk ke dalam gedung KPK. "Doakan saya, doakan saya," kata Luthfi singkat di gedung KPK, Rabu, 30 Januari 2013.

Terkait kedatangan Presiden PKS itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan KPK belum memastikan akan langsung menahan Luthfi. Menurut Johan, kedatangan Luhfi dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi.

"Karena ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke LHI, apa saja yang akan ditanyakan tentu nanti tergantung penyidik," ujar Johan.

Begitupun soal surat penahanan yang kabarnya sudah ditandatangani KPK, Johan mengaku belum memperoleh informasi terkait hal tersebut. "Saya belum dapat konfirmasi soal itu, tapi yang dapat pastikan itu hanya pemanggilan untuk pemeriksaan LHI," tandasnya.

Lihat Undang-undang Tipikor!

Sumber: *

Bupati Aceng Akhirnya Dilengserkan DPRD Garut

Hampir semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut sepakat akan melengserkan Bupati Aceng Fikri dari jabatannya. Aceng dinilai melakukan pelanggaran etika, sumpah janji jabatan, dan perundang-undangan.

Pendapat para wakil rakyat ini akan dituangkan dalam pandangan umum fraksi terhadap hasil penyelidikan pansus skandal pernikahan Bupati Aceng, pada Jumat, 21 Desember 2012.

"Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Bupati Aceng dari jabatannya," kata Wakil Ketua DRPD Garut dari PDIP, Dedi Hasan Bachtiar, Kamis, 20 Desember 2012.

Pendapat senada dilontarkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Garut. Mereka mengaku telah siap untuk melengserkan Bupati Aceng. "Kita sudah lebih siap, dari awal kita juga yang pertama mengusulkan pembentukan pansus," ujar Ketua Fraksi PKS, Wawan Kurnia.

Menurut anggota dewan yang enggan disebutkan namanya menyatakan dari delapan fraksi yang ada di DPRD Garut, hanya dua fraksi yang berpihak kepada Bupati Aceng. Salah satunya yakni fraksi Partai Amanat Nasional. "Mereka itu (Fraksi PAN) sudah masuk angin," ujarnya.

Sumber: *