PKS Dinilai Ingin Balas Dendam

Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Hifdzil Alim menyatakan banyaknya usulan perubahan yang diajukan partai-partai dalam daftar Inventaris masalah RUU KUHP dan KUHAP tak wajar. “Ada unsur balas dendam partai,” kata Hifdzil saat dihubungi, Rabu, 19 februari 2014.

Menurut Hifdzil dari seribuan lebih perubahan yang diajukan dalam DIM, Partai Keadilan Sejahtera merupakan yang paling banyak mengajukan. Dia menduga hal ini lantaran partai ingin melindungi sejumlah kadernya. “Ini adalah operasi terselubung melawan pemberantasan korupsi melalui konstitusi.”

Bila dillihat sejumlah perubahan yang diajukan PKS, Hifzil menilai ada upaya partai dakwah itu melindungi citra dan kepentingan kadernya. Sebelumnya PKS pernah punya pengalaman buruk dengan ditangkapnya presiden partai akibat terlibat korupsi. Saat itu, PKS menilai KPK berlaku sewenang-wenang dan telah merugikan partai. Selanjutnya *