Mahfud MD: Kembalikan Pilkada ke DPRD

Malang (Antara) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan sebaiknya pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun wali kota/bupati dikembalikan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Secara substansi memang akan lebih baik dikembalikan lagi ke DPRD, sebab pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya," tegas Mahfud MD disela-sela silaturahmi dengan wartawan di Malang, Minggu.

Ia mencontohkan, pilkada untuk memilih gubernur. Jika anggota DPRD-nya 100 orang, untuk memenangkan pilkada cukup hanya menggenggam 51 suara dan anggaran yang dikeluarkan juga tidak banyak, cukup 51 wakil rakyat untuk mengamankan suaranya. Selanjutnya *

APBD Bocor Dinsinyalir Jadi Aset Keluarga Atut

Jakarta -- Koordinator Jaringan Warga untuk Reformasi Banten, Oman, mengadukan keterlibatan Tubagus Chaeri Wardhana, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam korupsi APBD. Menurut Oman, Tubagus Chaeri aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan skema pembangunan daerah di Banten.

"TCW terlibat dalam penggunaan anggaran publik, APBD maupun APBN, yang mulai massif terjadi sejak 2006," kata Oman di halaman gedung KPK, Senin, 7 Oktober 2013.

Menurut Oman, APBD Banten bocor sejak pembahasan di DPRD. "Makanya, KPK seharusnya tak hanya menelusuri suap, tapi juga tindak pidana pencucian uang hingga penyimpangan kekuasaan yang dilakukannya bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah," kata dia. "Seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada di Pemprov Banten ikut bermain."

Ada empat aset milik Tubagus Chaeri yang disinyalir dari kebocoran APBD. Pertama, Hotel Ratu Bidakara, di Jalan KH Abdul Hadi 68, Serang, yang di dalam akta notaris, Andiara Aprilia Hikmat, putri bungsu Atut, sebagai direktur utama. Sedangkan direkturnya Tanto Warsono, suami Andiara. Komisaris utamanya, Andika Hazrumy, anak pertama Atut. Komisarisnya, Adde Rossi Khoirunisa, istri Andika. "Sejak didirikan, setiap kegiatan SKPD di lingkungan Pemprov Banten hampir pasti dilakukan di hotel itu," kata Oman. Selanjutnya *

Dinilai Lecehkan DPRD, Ahok: Saya Tantang Presiden Pecat Saya!

Jakarta : Fraksi PPP mengirim surat kepada pimpinan DPRD DKI terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dinilai melecehkan institusi DPRD.

Menanggapi hal itu, Ahok pun menantang Fraksi PPP untuk menyampaikan surat langsung kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat dirinya sebagai wakil gubernur.

"Kalau gitu, saya tantang Presiden suruh pecat saya. Saya demen tuh yang kayak gitu. Sampaikan aja PPP kirim surat ke Mendagri, ke Presiden bilang mau memecat Ahok dari Wagub DKI. Bagus dong kalau dipecat. Iya nggak?" tegas mantan Bupati Belitung Timur itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (30/8/2013). Selanjutnya *

Cari Ahok, Pendukung Lulung Geruduk Balai Kota

Jakarta - Massa dari 12 elemen organisasi masyarakat pembela Haji Lulung sekitar pukul 14.30 WIB mendatangi Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk meminta bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami tersinggung, keberatan sikap Ahok mencaci maki seorang pejabat," ucap Muhidin Muchtar, koordinator lapangan Aksi Gabungan Pembela Haji Lulung, di Balai Kota Jakarta, Senin, 29 Juli 2013.

Muhidin menuding Ahok merupakan wakil gubernur paling bodoh. Sebab, menurut dia, Ahok pernah melontarkan ucapan meminta Menteri Dalam Negeri memecat Haji Lulung Lunggana sebagai anggota DPRD Jakarta. "Ahok itu wagub bodoh, di koran ngomong berani banget, di sini dia ngumpet," kata Muhidin.

Sebelumnya diberitakan, Ahok menyebut Lulung Lunggana sebagai anggota DPRD DKI Jakarta tak mengerti peraturan daerah. Ahok kemudian mengatakan, dengan begitu, keanggotaannya sudah gugur sebagai anggota Dewan. Selanjutnya *

Pantun Jokowi di Paripurna Istimewa DPRD DKI

Jakarta - Sebelum memberikan laporannya pada rapat paripurna istimewa DPRD, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpantun. Paripurna itu digelar terkait HUT DKI yang ke-486.

Ke Cimanggis beli kopiah 
Kota Bogor deket Ciawi 
Para tamu cantik dan gagah 
Karena pakai baju betawi

Sontak pantun tersebut membuat riuh para peserta rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (22/6/2013). Spontan mereka tertawa dan bertepuk tangan melihat aksi kocak DKI 1 tersebut. Hadir dalam rapat ini pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI.

Pada rapat ini, Suami Iriana tersebut juga memberikan apresiasi kepada para perintis yang membangun kota Jakarta. Hari ulang tahun ini dianggap sebagai pengingat bahwa begitu banyak pengorbanan dari para pendahulu untuk menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan.

"Memperingati ultah jakarta mengingatkan kita pada perintis kita dahulu, di sebuah kota bernama Sunda Kelapa yang saat ini menjadi metropolitan yang dihuni oleh 10 juta jiwa masyarakat," ujarnya dalam kata sambutan di rapat paripurna istimewa.

Selain itu Jokowi mengatakan bahwa hari ulang tahun tersebut merupakan momentum bagi Jakarta dan masyarakatnya untuk berbenah diri. Pembangunan infrastruktur akan selalu dilakukan agar Jakarta dapat menjadi sebuah pusat pemerintahan yang tak kalah dari kota-kota besar lainnya di dunia.

"Pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan Jakarta adalah merupakan wujud nyata untuk membangun kota ini agar memiliki fungsi yang sama dengan kota-kota besar di dunia," ujarnya.

Dalam momentum ulang tahun ini, Jokowi juga memberikan visinya untuk membangun Jakarta baru. Dengan hal yang paling penting adalah menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang memiliki masyarakat yang punya kesadaran publik.

"Visi kita adalah mewujudkan Jakarta baru, jadi kota modern yang tertata rapi, manusiawi dan masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pelayanan publik," jelasnya.

Sumber *

Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi menilai Gubernur Joko Widodo, bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" , memiliki gaya kepemimpinan yang unik. Mereka dinilai berhasil menjadi pemerintahan yang bisa menaklukan legislatif dengan cukup mudah. "Dia memenangkan hati publik dan mengalahkan DPRD dengan mudah," katanya kepada Tempo.

Dodi menilai, kepemimpinan Jokowi-Ahok di Jakarta menjadi contoh baru bagaimana seharusnya sikap eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Mereka dinilai bisa meyakinkan wakil rakyat untuk bisa mengikuti agenda yang dijalankan oleh pemerintah dengan baik. "Dan memang Jokowi mampu melakukan itu," ujar dia.

Dodi pun memberikan kredit tersendiri kepada Ahok dalam hal menaklukkan DPRD. Gayanya yang cenderung konfrontatif dinilai sebagai gaya berbeda dari yang selama ini diketahui publik. Bagi kalangan tertentu, sikap konfrontatif Ahok dinilai tidak sopan karena DPRD adalah mitra kerja dari pemerintah.

Tapi bagi masyarakat kelas menengah ke atas dan kaum terpelajar, sikap Ahok menarik untuk diperhatikan. Soalnya, sikap tersebut mampu memberikan hawa baru untuk gaya kepemimpinan di Indonesia. Bahkan sikap itu disebut Dodi membuat citra Ahok yang kurang disukai menjadi orang yang menarik untuk diperhatikan.

"Dan dia selalu mengejutkan dengan pernyataan dan gayanya," kata Dodi. Bahkan, kata dia, Ahok juga kerap menantang DPRD untuk membahas secara terbuka program-program yang dimiliki pemerintah saat hendak mengajukan Hak Interpelasi. "Tapi Ahok malah menantang dan bilang "Apa sih mau interpelasi segala, belagu!". Mana ada politisi yang berani seperti itu"" lanjutnya.

Secara politik, Dodi menilai Jokowi-Ahok telah berhasil memenangi hati publik. Hal itu berbeda dengan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah pusat saat berhadapan dengan DPR RI. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM kerap maju mundur saat politikus Senayan berteriak-teriak menolak rencana tersebut. Bahkan Setgab yang dibentuk untuk memuluskan program pemerintah juga tidak berjalan secara efektif.

"Tapi Jokowi-Ahok datang, DPRD Jakarta kalah dengan mudah dan tidak berkutik, itu kan prestasi besar," ujarnya. Keberhasilan itu dianggap satu dari beberapa keberhasilan eksekutif dalam menaklukan legislatif. Satu-satunya kepala pemerintahan yang juga berhasil menaklukkan legislatif adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Dia juga menantang DPRD dan menang, " kata Dodi.

Sumber *

Ditegur Touring Tak Pakai Helm, Bupati Indragiri Hulu Ancam Demo DPRD

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) meminta Kapolres Inhu bersikap tegas pada bupati yang touring tak mengenakan helm. Menanggapi hal itu Bupati Inhu Yopi Arianto malah mengancam akan mengerahkan massa mendemo DPRD.

Bupati Inhu Yopi Arianto balik menantang anggota dewan tersebut. Dia beralasan naik motor di pedesaan sehingga tak perlu pakai helm.

"Saya tidak memakai helm karena saya menyapa masyarakat saya, saya mengendarai motor di pedesaan, bukan di perkotaan, masa begitu saja di komentari," ungkap Yopi kepada merdeka.com senin malam (10/6) melalui selulernya.

Yopi mengakui dirinya bersalah tak mentaati peraturan, "saya memang salah tidak pakai helm, tapi kalau dewan mengkritik saya perjalanan ke pedesaan menemui masyarakat Batang Gangsal, nanti saya kerahkan massa dari sana untuk unjuk rasa di DPRD Inhu," kecam Yopi.

Bupati juga menyarankan kepada Dewan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya agar dipergunakan kepada masyarakat. Hal itu dinilainya lebih berguna.

Selanjutnya *

PESTA NARKOBA SOLORAYA: Nyabu Hingga Bertukar Pasangan Kencan

Ketika artis Raffi Ahmad ditahan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), masyarakat gaduh. Media massa ramai-ramai memberitakannya. Ternyata, dunia artis begitu dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Seiring perjalanan waktu, kegaduhan itu berangsur hilang.

Sebenarnya, peredaran narkoba tak hanya di kalangan artis. Pejabat, pengusaha hingga warga biasa juga rentan terjerat narkoba. Solo juga demikian. Banyak cerita tentang peredaran narkoba di Kota Bengawan. Ya, tingkat peredaran narkoba di Solo tergolong tinggi di tingkat Jateng.

Simak penuturan bekas pencandu narkoba yang dekat dengan kalangan atas, sebut saja S. Menurut S, pencandu narkoba dari kalangan pejabat memiliki kebiasaan berpesta bareng-bareng.

Mereka biasanya menyewa hotel hingga tempat hiburan malam. “Kadang kami kenal baik dengan bos hotelnya,” kata S saat ditemui kepadaJIBI/SOLOPOS, Sabtu (9/2/2013) malam.

S dulu adalah anggota DPRD di daerah Soloraya. Selama 10 tahun mengonsumsi narkoba, ia nyaris mencicipi semua lokasi pesta narkoba di Kota Solo. Ia bukan sekadar pengonsumsi narkoba dalam frekuensi harian, melainkan per dua jam lantaran saking ketergantungannya kepada narkoba. Tak heran, ke mana pun ia pergi, di dalam tasnya selalu tersedia narkoba.

Rekan-rekan S sendiri juga dari kalangan pejabat, pengusaha, aparat hingga kurir dan bandar narkoba. Mereka berdatangan dari Jakarta, Jogja, Semarang hingga Surabaya. Selama menggelar pesta narkoba, S sama sekali tak waswas berurusan dengan aparat lantaran backing mereka juga dari kalangan aparat. “Aparat sekelas perwira menengah ke atas itu ikut bersama kami. Jadi, kami cukup aman,” akunya.

Menurut S, aparat kelas teri tak ada yang berani berpesta narkoba di kalangan pejabat. Namun, mereka tahu bahwa atasannya juga mengonsumsi narkoba. “Aparat kelas teri hanya disuruh menangkapi pengguna narkoba kelas teri juga. Itu sebagai ganti agar aparat kelihatan bertugas,” jelasnya.

Salah satu narkoba yang digemari S ialah jenis sabu-sabu dan inex. Dua jenis narkoba itu dianggap sesuai dengan kepribadiannya yang tertutup atau introvet. Hal ini jelas berbeda dengan rekan-rekannya yang menggemari jenis heroin atau putaw. “Saya itu yang penting fly dan pikiran tenang di tengah keramaian. Kalau teman-teman itu sampai joget dan pesta seks segala,” tuturnya.

Soal pesta seks, kata S, tradisi yang diselenggarakan para pencandu narkoba ialah mula-mula dengan membawa pasangan sendiri-sendiri. Tiba di lokasi dan memakai narkoba, ritual selanjutnya ialah seks bebas dengan saling bertukar pasangan secara berganti-ganti sampai pagi.

“Ada yang di dalam kamar tidur hingga kamar mandi. Yang jelas, siapa pun boleh memakai semua perempuan yang tersedia,” paparnya.

Sumber: *

Bupati Aceng Akhirnya Dilengserkan DPRD Garut

Hampir semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut sepakat akan melengserkan Bupati Aceng Fikri dari jabatannya. Aceng dinilai melakukan pelanggaran etika, sumpah janji jabatan, dan perundang-undangan.

Pendapat para wakil rakyat ini akan dituangkan dalam pandangan umum fraksi terhadap hasil penyelidikan pansus skandal pernikahan Bupati Aceng, pada Jumat, 21 Desember 2012.

"Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Bupati Aceng dari jabatannya," kata Wakil Ketua DRPD Garut dari PDIP, Dedi Hasan Bachtiar, Kamis, 20 Desember 2012.

Pendapat senada dilontarkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Garut. Mereka mengaku telah siap untuk melengserkan Bupati Aceng. "Kita sudah lebih siap, dari awal kita juga yang pertama mengusulkan pembentukan pansus," ujar Ketua Fraksi PKS, Wawan Kurnia.

Menurut anggota dewan yang enggan disebutkan namanya menyatakan dari delapan fraksi yang ada di DPRD Garut, hanya dua fraksi yang berpihak kepada Bupati Aceng. Salah satunya yakni fraksi Partai Amanat Nasional. "Mereka itu (Fraksi PAN) sudah masuk angin," ujarnya.

Sumber: *

Ada Soal Ujian yang Lecehkan Gus Dur

Tasikmalaya - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mendesak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengungkap pembuat soal ujian akhir sekolah (UAS) tingkat SMA/MA yang dinilai menghina almarhum Gus Dur. Desakan ini muncul saat pertemuan antara pihak PC NU dengan pejabat Kemenag Kota Tasikmalaya, DPRD, dan Dinas Pendidikan membahas soal ujian tersebut, Senin, 10 Desember 2012.

"Kami minta Kemenag Provinsi Jabar untuk selesaikan soal ini secara hukum. Cari pihak yang terlibat dalam pembuatan soal dan materi yang jadi bahan (pembuatan soal), yakni buku tersebut (sejarah)," kata Ketua GP Anshor Kota Tasikmalaya, Atang Setiawan, Senin, 10 Desember 2012.

Selanjutnya ...

Kronologi Penangkapan 7 Anggota DPRD Riau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan tujuh anggota DPRD Provinsi Riau, dua pejabat Dinas Pemuda dan Olah Raga dan empat orang swasta, Selassa 3 April 2012. Mereka ditangkap saat melakukan praktik suap terkait pembahasan Perda penyelenggaraan PON tahun 2012 di Riau.

Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha membeberkan kronologi penangkapan tersebut. KPK bergerak berdasarkan laporan masyarakat. Tim KPK yang terdiri dari sepuluh orang terbagi menjadi dua tim berangkat ke Riau sejak beberapa hari lalu.

VivaNews