Ketika Kemampuan Otak Bukan Lagi Faktor Utama...

Pada 2010 dan 2011, ketika krisis dunia sedang melanda berbagai negara, lulusan universitas di seluruh Jepang yang terserap lapangan kerja hanya berkisar di angka 60 persen. Namun, pada masa sulit tersebut, lebih dari 95 lulusan Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) justru berhasil diserap dunia kerja.

Data-data tersebut didapatkan berdasarkan laporan Recruit, sebuah konsultan biro jasa lapangan kerja terbesar di Jepang. Sementara data lain bisa dijadikan acuan adalah laporan survei Nikkei Shimbun pada Maret 2012 lalu. Survei dilakukan terhadap 186 perusahaan multinasional yang dipilih secara acak di bursa saham Tokyo dengan pertanyaan utama lulusan universitas mana yang menjadi prioritas perekrutan perusahaannya.

Hasilnya mengejutkan, terutama pada praktisi pendidikan di Jepang. Survei menyatakan, APU meraih poin tertinggi 8,3 dari 10 poin maksimum, disusul berturut-turut oleh universitas-universitas ternama yang berumur ratusan tahun, seperti Waseda, Keio, Universitas Tokyo, dan Universitas Ritsumeikan. Ritsumeikan sendiri merupakan ibu kandung yang telah melahirkan APU pada 12 tahun lalu.

Pertanyaannya, apakah parameter utama yang dijadikan acuan perusahaan multinasional Jepang merekrut tenaga kerja baru itu?

Berdasarkan laporan Recruit, sepuluh parameter terpenting berturut-turut adalah kemampuan berkomunikasi, kemandirian, kemampuan berkolaborasi/kerja sama, jiwa petualang untuk mencoba (spirit of challenge), loyalitas, jiwa tanggung jawab, fleksibilitas, kemampuan berlogika, keahlian, dan kepemimpinan (leadearship).

Hasil ini menunjukkan, kemampuan otak dan keahlian semata bukanlah faktor terpenting bisa berhasil masuk menjadi tenaga profesional di perusahaan-perusahan multinasional tersebut. Kemampuan komunikasi, kemandirian, kemampuan kerja sama, tanggung jawab, dan beberapa jiwa-jiwa dasar sebagai seorang profesional jauh lebih dianggap sebagai faktor penting.

"Ekonomi Indonesia berjalan cepat dan membutuhkan SDM yang pandangan atau pemikirannya global. Maka, di bidang bisnis, mereka harus berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa Indonesia dan Inggris, tapi juga bahasa lain. Namun, bahasa saja tidak cukup karena komunikasi skill-nya juga harus sangat baik. Orang mengerti apa yang kita bicarakan, itulah skillkomunikasi dan itu kami asah dalam lingkungan global di kampus ini. Kami membuat para mahasiswa terbiasa hidup dalam pluralisme, beragam bahasa, dan budaya di sini agar mereka siap terjun ke persaingan global," ujar Profesor Yamamoto, Dean of Careers Ritsumeikan APU, dalam presentasinya di kampus Ritsumeikan APU, Beppu, Jepang, Kamis (27/6/2013).

Yamamoto mengatakan, rata-rata mahasiwa Indonesia di APU memiliki teman negara lain sebanyak 5 sampai 25 negara di sini. Selama 24 jam, setiap hari, selama 4 tahun, para mahasiswa itu hidup bersama dan bergaul bersama untuk mengenal satu sama lain dan bekerja sama.

"Kami bertanggung jawab mendorong siswa belajar lebih keras, tetapi kami juga harus bisa membuat mereka mengasah karakter mereka dengan bergaul dalam perbedaan. Hasilnya, anak-anak Indonesia tidak kalah bagus dengan mahasiswa dari negara lain. Mereka sangat bisa bersaing di sini," tambah Yamamoto.

24 jam
Berdasarkan jumlahnya, seluruh mahasiswa universitas di Ritsumeikan APU tidak begitu besar. Jumlah total mahasiswanya berkisar sekitar 6 ribu orang. Mereka terbagi dalam College of Asia Pacific Studies dan International Management. Sampai pada titik ini, APU tak jauh berbeda dengan universitas di mana pun.

Namun, satu hal pembeda dengan universitas pada umumnya adalah komposisi mahasiswa dan tenaga pendidiknya. Sekitar 40 persen dari 6 ribu mahasiswa APU adalah orang asing non-Jepang. Mereka datang dari 81 negara. Tenaga pendidiknya juga datang dari 28 negara berbeda sehingga inilah yang menjadikan lingkungan APU sebagai "kampus internasional".

Bahasa Inggris dan Jepang adalah pengantar resmi dalam kegiatan perkuliahan. Tetapi, di lingkungan kampus ini, setiap hari ada 81 lebih jenis komunikasi bahasa berbeda ditinjau berdasarkan asal negaranya.

Bagi mereka yang tertarik bahasa negara tertentu, mencari teman dari negara tersebut adalah metode paling jitu. Mudah sekali ditemukan, misalnya, mahasiswa Korea lancar dan fasih berbahasa Indonesa, atau sebaliknya anak Indonesia pintar berbahasa Korea setelah satu dua tahun belajar di kampus ini.

Hal seperti itu kemungkinan bisa terjadi terhadap bahasa 81 negara asal mahasiswa tersebut. Selain sistem kegiatan perkuliahan di dalam kelas, banyak sekali kegiatan-kegiatan grup diskusi, field study, active learning, internship, dan beberapa aktivitas belajar yang tidak hanya mengandalkan perkuliahan di dalam kelas.

"Bayangkan, mereka berinteraksi selama 24 jam dengan mahasiswa asing. Dalam 24 jam ini, mereka tidak semua mendapatkan hal-hal yang baik dan menyenangkan, tetapi juga berargumentasi dengan mahasiswa lain yang mungkin bisa membuat mereka kesal atau bahkan menangis. Tetapi, semua itu demi belajar hidup di dunia baru mereka, dunia internasional," ujar Dean of Admissions APU, Prof Kondo, dalam presentasinya.

Tak heran, tahun ini Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memberikan perhatian khusus kepada APU. Pada kunjungannya dua bulan lalu, Abe mengatakan bahwa APU merupakan model paling baru untuk perguruan tinggi di Jepang.

"Biasanya prime minister tidak pernah mempromosikan universitas, sekalipun itu di Tokyo. Tetapi, kemarin dia secara khusus mengatakan soal kami," ujar Kondo.

Sumber *

Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi menilai Gubernur Joko Widodo, bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" , memiliki gaya kepemimpinan yang unik. Mereka dinilai berhasil menjadi pemerintahan yang bisa menaklukan legislatif dengan cukup mudah. "Dia memenangkan hati publik dan mengalahkan DPRD dengan mudah," katanya kepada Tempo.

Dodi menilai, kepemimpinan Jokowi-Ahok di Jakarta menjadi contoh baru bagaimana seharusnya sikap eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Mereka dinilai bisa meyakinkan wakil rakyat untuk bisa mengikuti agenda yang dijalankan oleh pemerintah dengan baik. "Dan memang Jokowi mampu melakukan itu," ujar dia.

Dodi pun memberikan kredit tersendiri kepada Ahok dalam hal menaklukkan DPRD. Gayanya yang cenderung konfrontatif dinilai sebagai gaya berbeda dari yang selama ini diketahui publik. Bagi kalangan tertentu, sikap konfrontatif Ahok dinilai tidak sopan karena DPRD adalah mitra kerja dari pemerintah.

Tapi bagi masyarakat kelas menengah ke atas dan kaum terpelajar, sikap Ahok menarik untuk diperhatikan. Soalnya, sikap tersebut mampu memberikan hawa baru untuk gaya kepemimpinan di Indonesia. Bahkan sikap itu disebut Dodi membuat citra Ahok yang kurang disukai menjadi orang yang menarik untuk diperhatikan.

"Dan dia selalu mengejutkan dengan pernyataan dan gayanya," kata Dodi. Bahkan, kata dia, Ahok juga kerap menantang DPRD untuk membahas secara terbuka program-program yang dimiliki pemerintah saat hendak mengajukan Hak Interpelasi. "Tapi Ahok malah menantang dan bilang "Apa sih mau interpelasi segala, belagu!". Mana ada politisi yang berani seperti itu"" lanjutnya.

Secara politik, Dodi menilai Jokowi-Ahok telah berhasil memenangi hati publik. Hal itu berbeda dengan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah pusat saat berhadapan dengan DPR RI. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM kerap maju mundur saat politikus Senayan berteriak-teriak menolak rencana tersebut. Bahkan Setgab yang dibentuk untuk memuluskan program pemerintah juga tidak berjalan secara efektif.

"Tapi Jokowi-Ahok datang, DPRD Jakarta kalah dengan mudah dan tidak berkutik, itu kan prestasi besar," ujarnya. Keberhasilan itu dianggap satu dari beberapa keberhasilan eksekutif dalam menaklukan legislatif. Satu-satunya kepala pemerintahan yang juga berhasil menaklukkan legislatif adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Dia juga menantang DPRD dan menang, " kata Dodi.

Sumber *

Tolak Pemimpin yang Tidak Pancasilais

JAKARTA - Rakyat harus menolak calon legislatif (Caleg), dan Capres, yang jejak rekamnya tidak Pancasilais, melainkan kapitalis, impresialis, dan neoliberalisme. Seluruh kebijakan ekonomi, sosial politik, pendidikan, budaya, agama, dan sebagainya harus menjiwai Pancasila.

“Caleg dan Capres 2014 harus-harus benar ditakar jejak rekamnya terhadap pelaksanaan Pancasila, agar tujuan reformasi seperti mewujudkan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, keadilan dalam berbangsa, dan bernegara benar-benar terwujud,” ujar pakar hukum tata Negara Margarito Kamis, dalam dialog kepemimpinan bersama Ketua The Presiden Center Eddy Herwani Didied Mahaswara, dan pengamat politik UI Boni Hargens, di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Margarito mengatakan, DPR dan Presiden ke depan bukan mereka yang membiarkan bangsa ini terkepung oleh kapitalisme, neoliberalisme, dan imperialisme selama reformasi ini.

Namun dia masih optimis tokoh seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, Rizal Ramli, Jusuf Kalla dan lainnya, akan mempunyai tempat di hati rakyat, juga partai, jika bangsa ini benar-benar ingin maju dan mandiri. Menyuarakan Pancasila itu tak boleh berhenti dan tak putus asa.

Pengamat politik dari UI Boni Hargens menegaskan elite politik, partai politik, dan penyelenggara Negara sekarang ini, produk-produk kebijakan, dan perilakunya tak mencerminkan Pancasila. Pancasila seolah tinggal kemasan, bahkan seperti bangkai yang dibiarkan mati, tanpa semangat dan ruhnya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara ini.

Menurut Boni, Pancasila itu sumber nilai bagi berbagai kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan program pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara. Presiden SBY gagal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

Menurutnya penghargaan sebagai negarawan dunia dari ACF (Appeal of Conscience Foundation) yang dinilai mampu menjaga toleransi dalam berbangsa, dan bernegara itu merupakan lelucon yang mengerikan.

“Karena pada saat yang sama masih terjadinya perusakan, pembakaran, diskriminasi bahkan pembunuhan terhadap muslim Ahmadiyah, Syiah, dan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu semua akibat tak menjadikan Pancasila sebagai spirit dalam berbangsa,” katanya.

Menurut Didied, legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama menyimpang dari Pancasila, dan tak ada lagi yang bisa mengontrol, maka salah satu jalan adalah harus ada gerakan rakyat, meski namanya bukan revolusi.

“Jadi, harus ada gerakan rakyat Indonesia sendiri, untuk menghadapi kondisi pemimpin yang menyimpang dari Pancasila itu,” katanya.

Sumber: *

Jokowi Calon Presiden Alternatif Dari Kalangan Muda?

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo dinilai menjadi calon presiden alternatif potensial pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 nanti. Jokowi dianggap unggul dalam 13 kriteria calon presiden menurut seratus responden terpilih dalam survei yang digelar Pol Tracking Institute.

"Jokowi unggul di hampir semua kriteria," ujar Direktur Eksekutif Pol Tracking, Hanta Yuda dalam rilis survei Mencari Kandidat Muda Potensial 2014, Ahad, 7 Oktober 2012.

Menurut Hanta ada 13 aspek yang dinilai, di antaranya integritas; kapabilitas dan intelektualitas; visioner; kemampuan kepemimpinan; pengalaman; keberanian mengambil keputusan; komunikasi publik; komunikasi elite; kematangan emosi; akseptabilitas publik; dan penerimaan partai. Untuk seluruh aspek ini, Jokowi mendapat rapor 78,6 persen.

Dua nama lain yang juga dijagokan oleh pakar yang terdiri dari akademisi, pegiat LSM, budayawan, tokoh masyarakat, pemuda, dan politikus adalah Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Anies memperoleh nilai 73,2 perden dan Sri Mulyani 70,2 persen.

Dalam survei terbatas ini, Pol Tracking mengajukan sejumlah tokoh muda berusia 35 hingga 53 tahun. Nama-nama ini dipilih dari yang sering muncul di media dan punya gagasan bagus tapi tidak terikat kasus hukum.

Sedangkan pemilihan usia 35 tahun didasarkan syarat minimal calon presiden dan 53 tahun sebagai batas psikologis calon presiden yang diterima publik. Penelitian dilakukan pada Agustus - Oktober 2012.

Selain tiga nama tadi, sejumlah tokoh yang masuk dalam survei Pol-Tracking adalah Pramono Anung Wibowo, Puan Maharani, Yenny Wahid, Sandiaga Uno, Anas Urbaningrum, Khofifah Indar Parawangsa, Harry Tanoesudibjo, Zulkifli Hasan, Lukman Hakim Saefuddin, Chairul Tanjung, Rio Capella, dan Anis Matta.

Menurut Hanta, dari 13 kriteria yang diuji, tokoh dari luar partai terbukti memiliki penerimaan publik yang lebih luas. Salah satu alasannya politikus di luar partai dianggap lebih pihak pada masyarakat.

Pakar Psikologi Politik, Universitas Indonesia, Hamdi Muluk mengatakan munculnya capres alternatif ini harus menjadi perhatian serius partai. Partai juga harus belajar dari kemenangan Joko Widodo dalam Pilkada DKI Jakarta. Kemunculan Jokowi, kata dia, menunjukkan publik sudah semakin sadar dan melek dalam berpolitik.

Sumber: *

AM Fatwa: Jokowi Memiliki Karakter Kepemimpinan Mirip Ali Sadikin

Anggota DPD RI asal DKI Jakrta, AM Fatwa menilai Joko Widodo (Jokowi) memiliki karakter kepemimpinan yang mirip seperti mantan gubernur DKI Jakarta era 70an, Ali Sadikin. Fatwa mengatakan keduanya sama-sama senang turun langsung ke masyarakat.

"Mirip, Pak Ali Sadikin kan juga suka turun ke lapangan daripada bekerja di kantor," ujar AM Fatwa dalam talkshow DPD RI Perspektif Indonesia: Kejutan Pemilu Kada DKI Jakarta dan Harapan Baru, di ruang press room DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

AM Fatwa menyebut, kemiripan lain antara Jokowi dan Ali Sadikin adalah keduanya kerap mengunjungi gang-gang sempit di perkampungan padat penduduk.

"Jokowi masuk gang-gang, setelah jadi gubernur dia juga masuk gang. Kalau di kantor kan ada pegawainya. Ali Sadikin juga begitu, surat-surat dibawanya ke rumah," lanjutnya.

Selanjutnya, AM Fatwa juga menilai Jakarta lebih membutuhkan orang yang berasal dari luar Jakarta. Ali Sadikin dan Sutiyoso menjadi contoh pemimpin Jakarta yang sukses dan tidak berasal dari dalam Jakarta.

"Ali Sadikin dan Sutiyoso kan orang luar yang perbaiki. Kalau orang dalam itu malah terpenjara dalam masalah yang sudah ada," tuturnya.
Selain disebut mempunyai kemiripan dengan Ali Sadikin, AM Fatwa juga percaya bahwa Jokowi dapat merealisasikan janji-janjinya selama masa kampanye. Dia menilai Jokowi sudah menunjukkan hal tersebut selama memimpin kota Solo.

"Saya percaya, karena dia sudah melakukannya di Solo," terang AM Fatwa.

AM Fatwa juga mengatakan bahwa Jokowi dan Ahok punya tugas berat yakni menangani warisan sistem birokrasi. Namun dia mengaku yakin bahwa Jokowi akan berhasil melakukan perubahan birokrasi di Jakarta dalam waktu satu tahun.

"Satu tahun saya yakin mereka bisa benahi. Jokowi kita lihat ketulusannya mendekati orang kecil. Jokowi pasti bisa dengan prestasi yang kita lihat. Walau tak bisa dibandingkan Solo dan Jakarta, tapi saya yakin Jokowi bisa," tuturnya.

Salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menitipkan pesan kepada Jokowi.

"Jangan takut berbuat karana takut salah, takutlah kalau salah," pungkasnya.

Sumber: *