Begini Bentuk Kemarahan Rakyat Indonesia Saat Usman Harun Digantung

Jakarta - Gelombang protes terus dilancarkan masyarakat Indonesia usai mendengar kabar Serda Usman dan Kopral Harun Said dieksekusi hukuman gantung di Singapura. Demo dan kecaman mengalir di jalanan. Begini penampakannya.

Dalam foto yang dipajang di museum Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014) terdapat gambar demonstrasi masyarakat terhadap Singapura yang digelar di bandara Kemayoran, Jakpus. Ada yang menuliskan kecaman hingga ajakan untuk berperang. Selanjutnya ... *

Hanura: Koruptor Tak Layak Dapat Pensiun

JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, para anggota dewan yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak pantas lagi mendapatkan fasilitas dari negara, termasuk uang pensiun.

Fraksi Partai Hanura akan mengusulkan adanya revisi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD (MD3). ‘’Terlepas dari mekanisme yang ada di DPR RI, saya menegaskan bahwa seharusnya seorang koruptor tidak layak untuk mendapatkan uang pensiun dari negara. Alasannya, mereka sudah merugikan rakyat dan negara dengan melakukan korupsi,’’ ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2013). Selanjutnya *

Rektor Usulkan DR HC, Jokowi Menolak

SUKOHARJO – Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Bambang Setiaji, mengusulkan kepada Senat UMS untuk memberikan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa (HC) kepada Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi).

Pemberian gelar tersebut mempertimbangkan peran Jokowi dalam kepemimpinannya saat menjabat Wali Kota Solo hingga menjadi Gubernur DKI yang dinilai sangat dekat dengan rakyat.

“Dalam kepemimpinannya, Jokowi adalah tokoh muda yang polos, tidak terkontaminasi dan dekat dengan rakyat. Jokowi sudah membuktikan di tengah keterbatasan, sebagai pemimpin bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Atas kiprahnya itu, selayaknya Senat Akademik UMS mempertimbangkan gelar Doktor Kehormatan kepada Jokowi,” terang Bambang di sela-sela sambutannya dalam Upacara Hari Jadi ke-55 UMS di Auditorium Muh. Djazman UMS, Sabtu (26/10/2013).

Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Munir Mulkan, mendukung usulan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Jokowi.
Menurutnya, sosok Jokowi sangat dekat dan pro kepada rakyat kecil baik di Solo maupun di Jakarta.

“Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah kami mendukung pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Jokowi. Masyarakat menunggu orang-orang seperti Jokowi untuk mengubah nasib bangsa. Pemimpin itu seharusnya Jokowi yang sederhana, terbuka, dan membela rakyat kecil,” jelas Munir dalam sambutannya di acara tersebut.

Sementara itu, saat wartawan meminta konfirmasi kepada Jokowi terkait usulan gelar kehormatan tersebut, Jokowi justru menampik secara halus.

Dengan alasan keterbatasan pengetahuan, Jokowi mengaku berat menerima gelar kehormatan tersebut.
Menurutnya, bukan hal mudah menyandang gelar kehormatan karena konsekuensinya cukup berat.

“Saya ini kan orang bodoh jadi tidak layak kalau menerima gelar itu,” jelasnya seusai memberikan orasi ilmiah dalam acara tersebut. Sumber *

PDIP Tidak Akan Lawan Keinginan Rakyat Terkait Jokowi

JAKARTA - Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Calon Presiden dalam Pilpres 2014 mendatang terus meningkat. Terkait hal tersebut Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk memperkirakan PDI Perjuangan tidak akan melawan keinginan masyarakat dalam konteks calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.

"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP. Selanjutnya *

Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi menilai Gubernur Joko Widodo, bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" , memiliki gaya kepemimpinan yang unik. Mereka dinilai berhasil menjadi pemerintahan yang bisa menaklukan legislatif dengan cukup mudah. "Dia memenangkan hati publik dan mengalahkan DPRD dengan mudah," katanya kepada Tempo.

Dodi menilai, kepemimpinan Jokowi-Ahok di Jakarta menjadi contoh baru bagaimana seharusnya sikap eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Mereka dinilai bisa meyakinkan wakil rakyat untuk bisa mengikuti agenda yang dijalankan oleh pemerintah dengan baik. "Dan memang Jokowi mampu melakukan itu," ujar dia.

Dodi pun memberikan kredit tersendiri kepada Ahok dalam hal menaklukkan DPRD. Gayanya yang cenderung konfrontatif dinilai sebagai gaya berbeda dari yang selama ini diketahui publik. Bagi kalangan tertentu, sikap konfrontatif Ahok dinilai tidak sopan karena DPRD adalah mitra kerja dari pemerintah.

Tapi bagi masyarakat kelas menengah ke atas dan kaum terpelajar, sikap Ahok menarik untuk diperhatikan. Soalnya, sikap tersebut mampu memberikan hawa baru untuk gaya kepemimpinan di Indonesia. Bahkan sikap itu disebut Dodi membuat citra Ahok yang kurang disukai menjadi orang yang menarik untuk diperhatikan.

"Dan dia selalu mengejutkan dengan pernyataan dan gayanya," kata Dodi. Bahkan, kata dia, Ahok juga kerap menantang DPRD untuk membahas secara terbuka program-program yang dimiliki pemerintah saat hendak mengajukan Hak Interpelasi. "Tapi Ahok malah menantang dan bilang "Apa sih mau interpelasi segala, belagu!". Mana ada politisi yang berani seperti itu"" lanjutnya.

Secara politik, Dodi menilai Jokowi-Ahok telah berhasil memenangi hati publik. Hal itu berbeda dengan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah pusat saat berhadapan dengan DPR RI. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM kerap maju mundur saat politikus Senayan berteriak-teriak menolak rencana tersebut. Bahkan Setgab yang dibentuk untuk memuluskan program pemerintah juga tidak berjalan secara efektif.

"Tapi Jokowi-Ahok datang, DPRD Jakarta kalah dengan mudah dan tidak berkutik, itu kan prestasi besar," ujarnya. Keberhasilan itu dianggap satu dari beberapa keberhasilan eksekutif dalam menaklukan legislatif. Satu-satunya kepala pemerintahan yang juga berhasil menaklukkan legislatif adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Dia juga menantang DPRD dan menang, " kata Dodi.

Sumber *

Ahsan/Hendra: Kemenangan Ini untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Jakarta - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan jadi satu-satunya wakil Indonesia yang mendapatkan gelar di Djarum Indonesia Open Super Series Premier 2013. Mereka mendedikasikan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Indonesia.

Ahsan/Hendra menjadi juara setelah mengalahkan ganda putra Korea Selatan, Ko Sung Hyun/Lee Yong Dae, pada pertandingan final di Istora Senayan, Minggu (16/6/2013). Mereka menang dua set langsung 21-14, 21-18 dalam waktu 40 menit.

Ini adalah kemenangan kedua yang didapat Ahsan/Hendra atas Ko/Lee. Sebelumnya, mereka mengalahkan pasangan nomor satu dunia itu di final Malaysia Open, awal tahun ini.

"Saya rasa hari ini kita bermain cukup baik. Sebelumnya, kita berdua memang sudah mempelajari permainan mereka," ucap Hendra seusai pertandingan.

"Pertama, syukur alhamdulillah sudah bisa memberi gelar untuk Indonesia. Jujur, saya tadi main sudah benar-benar lelah. Karena dukungan penonton, saya jadi semangat terus. Seperti kata saya kemarin, saya akan mati-matian," timpal Ahsan.

Soal strategi permainan, Ahsan/Hendra memang berusaha untuk mengambil inisiatif serangan. Usaha mereka berhasil dan membuat Ko/Lee tak bisa mengembangkan permainan terbaiknya.

"Memang kita terapkan menyerang dulu. Apalagi di sini terbantu angin juga, jadi enak menyerangnya. Sebenarnya defense mereka juga tidak jelek-jelek amat kok. Mereka nggak gampang mati," ujar Hendra.

Ahsan/Hendra memang merasakan beban sebagai satu-satunya wakil Indonesia di final. Tapi, pada akhirnya mereka berhasil memenuhi harapan seluruh pecinta bulutangkis di tanah air.

"Tentu ada beban. Tapi, kami mencoba untuk tak memikirkan itu dan mencoba menampilkan yang terbaik. Pokoknya berjuang habis-habisan. Nothing to lose," kata Ahsan.

Lebih lanjut lagi, Ahsan dan juga Hendra juga mempersembahkan kemenangan mereka ini untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Seluruh rakyat Indonesia. Yang sudah mendukung, sudah berdoa," tutur Ahsan.

"Terima kasih untuk semua dukungan rakyat Indonesia. Itu sangat memberikan semangat buat kita," katanya.

Sumber *

Bengawan Solo Pernah Jadi Lagu Perjuangan Polandia

Irama “Bengawan Solo” ciptaan Gesang ternyata pernah menjadi lagu perjuangan rakyat Polandia tahun 1965-an. Lagu versi Polandia ditulis tahun 1964 di masa pemerintahan Presiden Soekarno.

“Lirik lagunya menggambarkan impian rakyat Polandia akan tanah yang indah dan kemerdekaan yang tidak kami miliki kala itu,” kata Grzegorz WiÅ›niewski, Duta Besar Polandia untuk Indonesia dalam acara peluncuran program kekhususan Eropa Tengah, Pusat Kajian Eropa Universitas Indonesia di Wisma Antara, Selasa 19 Maret 2013.

Di tahun 60-an, hubungan kedua negara sangat dekat. Terutama dengan semangat anti-kolonalisme yang dikobarkan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Perjuangan kemerdekaan tersebut mendekatkan Polandia dan Indonesia dan negara-negara Visegard lainnya seperti Ceko, Slovakia dan Hungaria.

Lirik lagu versi Polandia ditulis oleh Marek Sewen dan Roman Sadowski dan dinyanyikan oleh diva musik negeri Eropa Tengah itu, Violetta Villas. Lagu itu menggambarkan tanah indah bernama “Indonesia” yang diciptakan Tuhan dengan pantai murni dan alami.

Menurut lirik lagu tersebut, tanah indah di diciptakan oleh Tuhan buat mereka yang bekerja keras dan berani untuk memperjuangkan kemerdekaan dan nasib sendiri. Dibawakan dengan suara emas Villas, lagu itu seolah menghipnotis para pendengarnya, warga Polandia.

“Itulah sebabnya mengapa lagu itu menjadi menjadi hit kala itu di Polandia, dan masih dikenang oleh para pecinta musik baik tua maupun muda,” katanya. Lagu berjudul “Kiedy Allach SzedÅ‚” tersebut bisa diunduh melaluiYou Tube.

Sumber: *

Westerling Mengaku Membantai Rakyat Sulsel

Setelah 66 tahun berlalu, akhirnya terungkap, pengakuan pernah ke luar dari mulut Kapten Raymond Westerling. Bahwa benar, di masa lalunya, mantan Kapten KNIL itu telah membantai masyarakat Sulawesi Selatan.

Pengakuan itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara di sebuah program televisi di stasiun NCRV. "Akulah yang bertanggung jawab, bukan tentara di bawah komandoku. Aku sendiri, secara personal yang memutuskannya," kata dia seperti dimuat situs Volkskrant, 14 Agustus 2012.

Pengakuan Westerling yang baru terkuak itu sejatinya ia sampaikan dalam sebuah wawancara di tahun 1969, hanya sesaat setelah mantan tentara Joop Hueting mengungkap soal kejahatan perang tentara Nederland di Indonesia dalam wawancara dengan Volkskrant dan Achter het Nieuws. Pengakuan Hueting membuat geger dan memicu murka para veteran serdadu kala itu. Sang jurnalis yang mewawancarainya bahkan harus mendapat perlindungan polisi, karena nyawanya terancam.

Apalagi jika pengakuan Westerling yang diungkap, efeknya bisa bak bom meledak di siang bolong. Bagaimana tidak, meski di Indonesia dianggap "tukang jagal", Westerling dianggap pahlawan oleh para veteran. Ia adalah komandan pasukan khusus (Speciale Troepen) yang dikirim pada Desember 1946 lalu ke Sulawesi Selatan untuk menekan gerakan revolusioner.

Tiga bulan bertugas, ia dianggap sukses, meski mengorbankan 3.500 penduduk lokal, kebanyakan dibunuh tanpa diadili atas nama penegakan hukum. Versi Indonesia, ada 40.000 nyawa yang melayang.

Tak pernah ditayangkan

Pengakuan Westerling di tahun 1969 itu direkam oleh juru kamera Hans van der Busken, sementara wawancara dilakukan jurnalis Joep Buttinghausen, namun tak pernah ditayangkan, bahkan sampai Westerling meninggal pada 26 November 1987 lalu.

Rekaman itu selama puluhan tahun tersimpan di rak, baik van der Busken dan Buttinghausen tak berani mengambil risiko yang bisa membahayakan nyawa mereka kala itu. Suasana sedang tegang.

Seperti halnya Westerling, Buttinghausen juga meninggal pada tahun 1987. Mereka saling mengenal dan duduk berdekatan saat wawancara, di ruangan sesak, dilapisi karpet rusia, yang dipenuhi asap cerutu. Westerling bicara bebas soal 500 nyawa yang melayang atas perintahnya, dalam 15 operasi yang dilakukannya. Kata dia, mereka yang tewas adalah orang-orang yang terbunuh saat melawan, ditembak kala kabur, atau dieksekusi.

Westerling tak takut melakukan tindakan kejinya, karena merasa mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda. "Saya bertanggung jawab atas tindakan saya, mereka harus membuat perbedaan antara kejahatan perang atau tindakan tegas, konsisten, dan adil dalam keadaan sangat sulit," kata dia.

Westerling mengakui bahwa ia mungkin melakukan kejahatan perang, tapi tidak bagi empat serdadu yang bertindak di bawah perintahnya. Dia juga mengatakan, sifat sadistis yang tersembunyi di dalam diri seseorang dapat berkembang jauh lebih cepat saat perang daripada dalam situasi normal.

Sejarawan Willem IJzereef yakin, Westerling bertanggung jawab atas pembantaian 3.500 orang di Sulawesi Selatan, atas nama hukum. Sementara, bocornya bukti pengakuan Westerling menjadi kabar baik bagi pengacara korban pembantaian, Liesbeth Zegveld. "Ini adalah bukti yang didapat dari pihak pertama. Secara hukum, ini sangat menarik."

Sumber: *

Perhitungan BBM Versi Rieke Dyah Pitaloka

Anggota Komisi IX DPR-RI, Rieke Dyah Pitaloka mengingatkan 13 hari lagi adalah keputusan kenaikan harga BBM. Salah satu argumen SBY, kenaikan tersebut adalah untuk menyelamatkan APBN supaya tidak jebol.
"Saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menolak kenaikan BBM, tolak BLT karena itu adalah muslihat agar subsidi dicabut, akibatnya SBY untung rakyat buntung!" tegas politisi PDIP ini

Selanjutnya ...

PBNU: Kenaikan BBM Pilihan Terakhir (Terpaksa), BLT Tidak Setuju

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, meminta pemerintah menjadikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir. Dia tidak setuju dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi bagi warga miskin dari naiknya harga BBM.

Dalam keterangan tertulis hari ini, Said meminta pemerintah tidak menaikkan BBM agar rakyat tidak semakin terbebani. Tapi, jika memang terpaksa naik, pemerintah harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ...