Rektor Usulkan DR HC, Jokowi Menolak

SUKOHARJO – Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Bambang Setiaji, mengusulkan kepada Senat UMS untuk memberikan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa (HC) kepada Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi).

Pemberian gelar tersebut mempertimbangkan peran Jokowi dalam kepemimpinannya saat menjabat Wali Kota Solo hingga menjadi Gubernur DKI yang dinilai sangat dekat dengan rakyat.

“Dalam kepemimpinannya, Jokowi adalah tokoh muda yang polos, tidak terkontaminasi dan dekat dengan rakyat. Jokowi sudah membuktikan di tengah keterbatasan, sebagai pemimpin bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Atas kiprahnya itu, selayaknya Senat Akademik UMS mempertimbangkan gelar Doktor Kehormatan kepada Jokowi,” terang Bambang di sela-sela sambutannya dalam Upacara Hari Jadi ke-55 UMS di Auditorium Muh. Djazman UMS, Sabtu (26/10/2013).

Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Munir Mulkan, mendukung usulan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Jokowi.
Menurutnya, sosok Jokowi sangat dekat dan pro kepada rakyat kecil baik di Solo maupun di Jakarta.

“Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah kami mendukung pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Jokowi. Masyarakat menunggu orang-orang seperti Jokowi untuk mengubah nasib bangsa. Pemimpin itu seharusnya Jokowi yang sederhana, terbuka, dan membela rakyat kecil,” jelas Munir dalam sambutannya di acara tersebut.

Sementara itu, saat wartawan meminta konfirmasi kepada Jokowi terkait usulan gelar kehormatan tersebut, Jokowi justru menampik secara halus.

Dengan alasan keterbatasan pengetahuan, Jokowi mengaku berat menerima gelar kehormatan tersebut.
Menurutnya, bukan hal mudah menyandang gelar kehormatan karena konsekuensinya cukup berat.

“Saya ini kan orang bodoh jadi tidak layak kalau menerima gelar itu,” jelasnya seusai memberikan orasi ilmiah dalam acara tersebut. Sumber *

Forum Rektor: Capres 2014 Jangan Pro-Amerika

Surakarta- Forum Rektor Indonesia menilai saat ini masyarakat terjebak hanya memilih calon pemimpin berdasarkan popularitas, elektabilitas, dan kekuatan uangnya. “Sama sekali tak memperhatikan program,” ujar Ketua Forum Rektor Indonesia Laode Kamaluddin kepada wartawan saat penjelasan pelaksanaan Regional Meeting Forum Rektor Indonesia Wilayah Jawa Tengah-Yogyakarta di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Jumat 10 Mei 2013.

Laode mengatakan, saat ini Indonesia sudah hampir 10 tahun dipimpin seorang Presiden yang dinilai santun dan berpenampilan baik. “Nyatanya toh tidak bisa menyelesaikan persoalan kita,” katanya. Mantan staf Wakil Presiden yang dekat dengan BJ Habibie ini menunjuk angka kemiskinan yang masih 28,59 juta orang sebagai buktinya.

Untuk itu Forum Rektor menyodorkan usulan enam kriteria calon pemimpin bangsa. "Pertama punya jejak kepemimpinan di berbagai organisasi maupun lembaga dan tidak pernah melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau cacat moral lainnya," kata La Ode.

Kedua, tegas dan berani menegakkan keadilan. Ketiga punya inovasi dan visi yang jelas, lalu memiliki rumusan yang jelas untuk arah pembangunan bangsa. Kelima, harus profesional dan berdiri di atas semua golongan dan terakhir mampu membawa Indonesia sejajar dengan bangsa maju di Asia. “Yang tidak kalah penting, harus paham era Asia dan tidak lagi pro Amerika atau Eropa. Sebab masa depan ekonomi ada di Asia,” ujar La Ode.

Kriteria itu akan dibahas dan disepakati dalam pertemuan Forum Rektor regional Jawa pada 11 Mei di kampus UNS Surakarta yang dihadiri 100 rektor. Pimpinan perguruan tinggi itu akan memberi masukan untuk merumuskan kriteria calon pemimpin pada Pemilu 2014. Selanjutnya disosialisasikan agar masyarakat tak lagi memilih berdasarkan popularitas, elektabilitas, dan uang. “Jika hanya mendasarkan tiga hal itu, akan membuat Indonesia makin terpuruk,” katanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Ravik Karsidi mengatakan, pertemuan serupa akan digelar di Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara dan terakhir Kalimantan.

Sumber: *