Tampilkan postingan dengan label visi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label visi. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 11 Mei 2013

Forum Rektor: Capres 2014 Jangan Pro-Amerika

Surakarta- Forum Rektor Indonesia menilai saat ini masyarakat terjebak hanya memilih calon pemimpin berdasarkan popularitas, elektabilitas, dan kekuatan uangnya. “Sama sekali tak memperhatikan program,” ujar Ketua Forum Rektor Indonesia Laode Kamaluddin kepada wartawan saat penjelasan pelaksanaan Regional Meeting Forum Rektor Indonesia Wilayah Jawa Tengah-Yogyakarta di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Jumat 10 Mei 2013.

Laode mengatakan, saat ini Indonesia sudah hampir 10 tahun dipimpin seorang Presiden yang dinilai santun dan berpenampilan baik. “Nyatanya toh tidak bisa menyelesaikan persoalan kita,” katanya. Mantan staf Wakil Presiden yang dekat dengan BJ Habibie ini menunjuk angka kemiskinan yang masih 28,59 juta orang sebagai buktinya.

Untuk itu Forum Rektor menyodorkan usulan enam kriteria calon pemimpin bangsa. "Pertama punya jejak kepemimpinan di berbagai organisasi maupun lembaga dan tidak pernah melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau cacat moral lainnya," kata La Ode.

Kedua, tegas dan berani menegakkan keadilan. Ketiga punya inovasi dan visi yang jelas, lalu memiliki rumusan yang jelas untuk arah pembangunan bangsa. Kelima, harus profesional dan berdiri di atas semua golongan dan terakhir mampu membawa Indonesia sejajar dengan bangsa maju di Asia. “Yang tidak kalah penting, harus paham era Asia dan tidak lagi pro Amerika atau Eropa. Sebab masa depan ekonomi ada di Asia,” ujar La Ode.

Kriteria itu akan dibahas dan disepakati dalam pertemuan Forum Rektor regional Jawa pada 11 Mei di kampus UNS Surakarta yang dihadiri 100 rektor. Pimpinan perguruan tinggi itu akan memberi masukan untuk merumuskan kriteria calon pemimpin pada Pemilu 2014. Selanjutnya disosialisasikan agar masyarakat tak lagi memilih berdasarkan popularitas, elektabilitas, dan uang. “Jika hanya mendasarkan tiga hal itu, akan membuat Indonesia makin terpuruk,” katanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Ravik Karsidi mengatakan, pertemuan serupa akan digelar di Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara dan terakhir Kalimantan.

Rabu, 25 Juli 2012

Isu Sara di PilGub DKI, Apa Kata Jokowi?

Calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku enggan menanggapi kampanye hitam yang berbau SARA. Ia berharap semua pihak saling menghargai selama bulan Ramadan.

"Selama bulan Ramadan ini saya tidak mau komentar banyak. Bulan Ramadan kok isunya SARA seperti ini," kata dia kepadaVIVAnews di Solo, Rabu, 25 Juli 2012.

Jokowi heran kenapa momen bulan suci ini tidak diisi dengan kegiatan yang baik. Seharusnya kampanye dilakukan seperti mengadu visi dan misi.

Menurut dia, munculnya kampanye hitam soal SARA tersebut sedikit berpengaruh terhadap masyarakat pemilihnya. "Ya ada beberapa yang termakan isu itu, meskipun tidak besar," ujar Wali Kota Solo itu.

Tim sukses Jokowi-Ahok, Eva Kusuma Sundari, mengatakan isu SARA itu ada yang disampaikan secara langsung. Ada juga yang melalui twitter, facebook, blackberry messenger, hingga pesan singkat secara intensif. Namun, dia mengaku tidak tahu siapa yang menyebarkan isu SARA tersebut.

Tim juga sudah melaporkannya ke polisi. Namun Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, menjelaskan semua sengketa Pilkada tidak bisa langsung dilaporkan ke polisi.

Menurutnya setiap pelanggaran harus dilaporkan terlebih dulu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Semua laporan ke Panwaslu nantinya disaring dan diteliti apakah termasuk kategori pidana atau bukan.

Selanjutnya, apabila hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran pidana, maka Panwaslu membuat pengantar untuk mengirimkannya ke kepolisian.

Sedangkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Ramdansyah mengatakan, tidak semua laporan pelanggaran bisa ditindaklanjuti. Begitu juga dengan laporan kampanye hitam menggunakan isu SARA yang kini marak beredar di masyarakat.

"Tidak semua masalah pelanggaran yang dilaporkan ke Panwas bisa diproses. Kalau isu itu beredar di media sosial, penyelesaiannya menggunakan UU ITE, itu jelas bukan ranah kami," kata Ramdansyah.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
//** Like Button FB **//
//** Like Button FB **//