Mulai Jumat, PNS di DKI Dilarang Bawa Kendaraan Pribadi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengeluarkan aturan baru bagi pegawainya, yakni melarang membawa kendaraan pribadi. Jokowi menegaskan bahwa langkah pembatasan kendaraan pribadi untuk menekan kemacetan juga diterapkan bagi bawahannya.

Mulai Jumat(3/1/2013) besok, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat setiap Jumat pertama dalam satu bulan.

Jokowi mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam ingub tersebut diinstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Wali Kota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kelapa Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya. Selanjutnya *

Saluran di Jakarta Tak Pernah Diperbaiki, Kok Bisa?

JAKARTA — Sungguh tidak masuk akal. Sebagian besar dari 884 saluran penghubung di Jakarta belum dinormalisasi. Hal itu mengakibatkan pendangkalan saluran air karena sedimentasi parah. Sisi kanan-kiri saluran ditempati bangunan liar yang masuk badan saluran. Air di beberapa saluran bahkan tidak mengalir, menjadi seperti kali mati.

"Informasi dari warga seperti itu, dan ini terjadi hampir di semua saluran penghubung. Dampaknya bisa dilihat bersama, kondisi saluran menjadi rusak. Banyak yang mengalami penyempitan," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo saat melihat proses pengerukan Cakung Drain di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (19/11/2013).

Menurut Jokowi, seharusnya ada jalan inspeksi di kanan-kiri saluran tersebut. Namun, sebagian besar ruas tanah yang seharusnya menjadi jalan inspeksi itu justru ditempati bermacam-macam bangunan. Idealnya, perawatan saluran penghubung bukan dilakukan setiap tahun, melainkan setiap hari.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Joko Susetyo tidak tahu pasti mengapa saluran penghubung tidak pernah dinormalisasi. Joko mengaku baru menjabat enam bulan lalu di Bidang Sumber Daya Air. "Saluran ini sepertinya juga tidak pernah disentuh," kata Joko.

Jikapun ada pengerukan, kata Joko, maka penggunaan alat berat baru dilakukan tahun ini. Sebelumnya, pengerukan hanya menggunakan peralatan manual.

Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menormalisasi semua saluran penghubung. Karena terbatasnya waktu pengerjaan, target normalisasi baru akan dilakukan 20 persen dari semua saluran penghubung. Sumber *

Cari Ahok, Pendukung Lulung Geruduk Balai Kota

Jakarta - Massa dari 12 elemen organisasi masyarakat pembela Haji Lulung sekitar pukul 14.30 WIB mendatangi Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk meminta bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami tersinggung, keberatan sikap Ahok mencaci maki seorang pejabat," ucap Muhidin Muchtar, koordinator lapangan Aksi Gabungan Pembela Haji Lulung, di Balai Kota Jakarta, Senin, 29 Juli 2013.

Muhidin menuding Ahok merupakan wakil gubernur paling bodoh. Sebab, menurut dia, Ahok pernah melontarkan ucapan meminta Menteri Dalam Negeri memecat Haji Lulung Lunggana sebagai anggota DPRD Jakarta. "Ahok itu wagub bodoh, di koran ngomong berani banget, di sini dia ngumpet," kata Muhidin.

Sebelumnya diberitakan, Ahok menyebut Lulung Lunggana sebagai anggota DPRD DKI Jakarta tak mengerti peraturan daerah. Ahok kemudian mengatakan, dengan begitu, keanggotaannya sudah gugur sebagai anggota Dewan. Selanjutnya *

Jaya Suprana: Pelantikan Serentak 415 Pejabat DKI Rekor Dunia

JAKARTA--Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Camat dan Lurah serta Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai rekor pelantikan pejabat secara serentak dengan jumlah terbanyak dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Jaya Suprana, pendiri MURI yang secara khusus hadir dalam acara pelantikan tersebut, menyatakan pelantikan camat, lurah, kepala kantor wilayah, dan asisten kantor wilayah secara serentak baru terjadi di DKI Jakarta. Ditegaskan, belum pernah terjadi di seluruh nusantara bahkan dunia, acara serupa dilakukan.

"Rekor ini diajukan sebagai rekor nasional, tapi dengan berat hati kami terpaksa menolak. Karena rekor ini adalah rekor dunia!" tutur Jaya dengan senyum sumringah.

Dalam acara ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi secara serentak melanitik 415 pejabat hari ini, Kamis pagi (26/6/2013) di lapangan Balaikota, Jakarta Pusat. Pejabat yang dilantik terdiri dari Pejabat Eselon III sebanyak 78 orang dan Pejabat Eselon IV sebanyak 337 orang untuk menjadi camat dan lurah pada berbagai wilayah di DKI Jakarta.

Sumber *

Pantun Jokowi di Paripurna Istimewa DPRD DKI

Jakarta - Sebelum memberikan laporannya pada rapat paripurna istimewa DPRD, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpantun. Paripurna itu digelar terkait HUT DKI yang ke-486.

Ke Cimanggis beli kopiah 
Kota Bogor deket Ciawi 
Para tamu cantik dan gagah 
Karena pakai baju betawi

Sontak pantun tersebut membuat riuh para peserta rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (22/6/2013). Spontan mereka tertawa dan bertepuk tangan melihat aksi kocak DKI 1 tersebut. Hadir dalam rapat ini pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI.

Pada rapat ini, Suami Iriana tersebut juga memberikan apresiasi kepada para perintis yang membangun kota Jakarta. Hari ulang tahun ini dianggap sebagai pengingat bahwa begitu banyak pengorbanan dari para pendahulu untuk menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan.

"Memperingati ultah jakarta mengingatkan kita pada perintis kita dahulu, di sebuah kota bernama Sunda Kelapa yang saat ini menjadi metropolitan yang dihuni oleh 10 juta jiwa masyarakat," ujarnya dalam kata sambutan di rapat paripurna istimewa.

Selain itu Jokowi mengatakan bahwa hari ulang tahun tersebut merupakan momentum bagi Jakarta dan masyarakatnya untuk berbenah diri. Pembangunan infrastruktur akan selalu dilakukan agar Jakarta dapat menjadi sebuah pusat pemerintahan yang tak kalah dari kota-kota besar lainnya di dunia.

"Pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan Jakarta adalah merupakan wujud nyata untuk membangun kota ini agar memiliki fungsi yang sama dengan kota-kota besar di dunia," ujarnya.

Dalam momentum ulang tahun ini, Jokowi juga memberikan visinya untuk membangun Jakarta baru. Dengan hal yang paling penting adalah menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang memiliki masyarakat yang punya kesadaran publik.

"Visi kita adalah mewujudkan Jakarta baru, jadi kota modern yang tertata rapi, manusiawi dan masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pelayanan publik," jelasnya.

Sumber *

Siap Disembelih, Kadis Pariwisata Dipuji Jokowi

Dari sepuluh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang penyerapan anggarannya rendah, hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang mendapat pujian dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Apabila Kepala Dinas lainnya tampak gugup saat ditanya Jokowi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Arie Budhiman tampak lugas saat menjawab pertanyaan Jokowi.

Arie mengaku siap melaksanakan penyerapan hingga akhir tahun 2013 mencapai 98 persen. Namun, dirinya memperkirakan hanya bisa menyerap 95 persen saja dan siap disembelih.

"Kami siap disembelih, Pak. Target kami memang 98 persen, tapi nampaknya realisasinya hanya 95 persen," kata Arie, saat pengarahan SKPD, di Balaikota Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Mendengar itu, Jokowi pun langsung mengeluarkan pujian kepada Arie. "Ini baru Kepala Dinas. Begini lho, yang berani disembelih," kata Jokowi.

Serentak, seisi Balai Agung pun tertawa dan bertepuk tangan riuh. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI merupakan salah satu SKPD yang penyerapan anggarannya rendah. Sejak pengesahan APBD DKI 2013 hingga 17 Juni 2013, telah terpakai anggaran mencapai Rp 603.231.016.020, dan berarti telah terpakai atau terserap hanya 10,78 persen.

Sebagian besar kegiatan kebudayaan, kata dia, masih dalam proses lelang sehingga anggaran juga masih belum dapat dipakai.

Sumber *

Jokowi Dianggap Sebagai 'Jimat' Kongres PSSI

Gubernur DKI Joko Widodo belum pernah berkecimpung di PSSI. Namun muncul anggapan dari para petinggi PSSI dan juga Menpora Roy Suryo, bahwa Jokowi merupakan 'jimat' badan tertinggi pengelola sepakbola di tanah air tersebut. Kok bisa?

Anggapan itu muncul dalam jamuan makan malam di Balai Agung, Balaikota, di Jl Medan Merdeka Barat, Minggu (17/3/2013) malam. Jamuan ini merupakan undangan dari Jokowi.

Dalam sambutannya di acara ini, Menteri Roy menyatakan keberhasilan kongres PSSI memiliki kaitan dengan Jokowi. Seperti diketahui, pada hari Minggu ini PSSI menggelar kongres luar biasa di hotel Borobudur, Jakarta.

"Menurut saya mungkin kongres PSS itu harus ikut dengan pak Jokowi kali ya. Dulu di Solo berhasil dan sekarang di Jakarta juga berhasil," kata Roy setengah berkelakar.

Hal senada juga diutarakan pengarah Satgas PSSI Agum Gumelar. Ketika tengah bersalaman dengan Jokowi, Agum menyatakan bahwa ada 'faktor' Jokowi dalam kongres PSSI.

"Di tempatnya bapak selalu berhasil ya kongresnya," ujar Agum. Kalimat serupa juga diutarakan oleh Ketum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo.

KLB PSSI hari Minggu ini dinilai sejumlah pihak sebagai suatu langkah maju untuk memperbaiki persepakbolaan tanah air. Dalam kongres diputuskan pembubaran KPSI.

Kongres dengan kategori berhasil sebelumnya digelar pada Juli 2011 di Hotel The Sunan Solo. Kala itu kongres memutuskan Djohar Airifin sebagai Ketum PSSI yang baru. Nah pada saat itu, Solo masih dipimpin oleh Jokowi.

Sumber: *

Rincian Gaji Dokter Honorer Versi Basuki

Untuk memaksimalkan kinerja tenaga medis di DKI Jakarta, upah dokter honorer di DKI yang belum sesuai UMP akan segera disesuaikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov akan segera menaikkan gaji dokter honorer sesuai dengan UMP DKI, yaitu Rp 2,2 juta. "Itu gaji pokoknya saja, akan ada insentif dan tunjangan," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2013.

Basuki menyebutkan, jika diakumulasi,dengan insentif dan tunjangan, maka seorang dokter honorer akan membawa pulang gaji sekitar Rp 4-5 juta. Unsur insentif dan tunjangan tersebut, Basuki menjelaskan, akan ada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp 1 juta. Lalu ada Tunjangan Kinerja Rumah Sakit sekitar Rp 900 ribu-Rp 1 juta. "Jadi, kalau ditambah-tambah sudah sekitar Rp 4,2 juta," kata Basuki.

Selain dua tunjangan tersebut, Basuki mengatakan, masih akan ada insentif kasus tertentu yang bisa ditangani oleh dokter yang melebihi kompetensinya, "Misalnya, ia bisa mencegah wabah TBC, padahal dokter umum, itu ditambah lagi," ujar Basuki. Kemudian ditambah insentif yang dilihat dari jumlah pasien yang ditangani. Semakin banyak menangani pasien, maka insentifnya akan semakin besar. "Kalau menurut saya, sih, idealnya dokter-dokter yang kerja keras itu gajinya Rp 10 jutaan. Gaji supir Transjakarta saja Rp 7 jutaan. Berarti dokter kan harusnya di atas Rp 10 juta," kata dia.

Sumber: *

Malaysia krisis figur, rindukan sosok seperti Jokowi

Aksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata mengundang decak kagum negara tetangga. Sosok Jokowi yang merakyat dan mau turun langsung mendengar keluh kesah warga dinilai sebagai figur yang dibutuhkan di Malaysia.

Memang sejak menjadi gubernur, Jokowi tak henti-hentinya blusukan ke kampung-kampung kumuh. Bahkan, sebagai orang nomor satu di Jakarta, Jokowi rela masuk gorong-gorong dan menerobos banjir.

Seorang kolumnis Malaysia Syed Nadzri Syed Harun, dalam tulisan yang berjudul, Wanted badly: A Malaysian Jokowi, mengatakan, Jokowi yang baru menjabat Gubernur Jakarta akhir Oktober tahun lalu lebih menekankan kerja nyata ketimbang sibuk dengan urusan politik. Tentu tulisan itu dikaitkan menjelang Pemilu Malaysia, April nanti.

"Jokowi bahkan mau masuk ke gorong-gorong dan mengunjungi daerah kumuh serta berbicara dengan rakyat miskin tentang akses kesehatan dan pendidikan," tulis Nadzri.

Jokowi, kata dia, juga langsung turun tangan menangani banjir besar yang merendam Jakarta bulan lalu. "Dia lebih menekankan aksi nyata untuk menangani banjir," demikian tulisan Nadzri, beberapa mengutip artikel The Economist dia.

Nadzri mengaku miris dengan kondisi di Negeri Jiran saat ini di mana para elitenya lebih mementingkan urusan politik ketimbang kerja buat rakyat. Padahal, katanya, kemacetan semakin di Ibu Kota Kuala Lumpur, Johor Baru, dan Penang.

"Kita butuh Jokowi di sini. Dan seperti pernah dia katakan, dia tak ingin jadi presiden. Dia hanya menjalankan pekerjaan mulia," tuturnya.

Bahkan, Nadzri menilai tokoh oposisi di Malaysia Anwar Ibrahim sekali pun bukan lah sosok yang tepat. Dia pesimistis politikus yang sempat di bui itu akan membawa perubahan bagi Malaysia.

"Anwar sekali pun tidak akan mampu. Fokus dia sekarang adalah menang pilihan raya. Anwar dan politisi dari partai berkuasa tidak ada yang fokus kepada kepentingan rakyat. Mereka cuma sibuk dengan urusan politik," katanya.

Berarti Malaysia sedang krisis kepemimpinan? "Bukan itu maksud saya. Lebih baik lagi kalau mereka berlaku seperti Jokowi," tandasnya.

Sumber: *

Ahok: DKI Akan Jadi Percontohan BPJS

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Jakarta akan dijadikan proyek percontohan penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di seluruh Indonesia. Untuk percontohan ini, Pembrov DKI akan menandatangani nota kesepahaman.

"Nanti mau tanda tanggan tanggal 1 Maret. Teknisnya kami ikuti seperti BPJS, tapi uangnya tidak diserahkan kepada PT Askes, kami yang pegang," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin 25 Februari 2013.

Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang BPJS, nantinya seluruh rakyat Indonesia akan mempunyai asuransi dengan PT Askes sebagai pengelola. BPJS rencanannya mulai diterapkan di Indonesia pada 2014 mendatang.

Ahok menuturkan, dalam uji coba ini, pada teknisnya warga miskin akan mendapat uang kesehatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23 ribu per orang. Sementara, dalam program ini Kementerian Keuangan hanya menyalurkan Rp15.500 untuk setiap penduduk miskin.

"Nah kami ingin uji cobanya di Jakarta, apa betul Rp23.000 cukup atau tidak. Sedangkan Menkeu malah cuma kasih PT Askes Rp15.500 sekarang per bulan per orang. Kami kan menghitungnya Rp23.000. Seolah-olah PT Askes kelola uang itu, cukup atau tidak. Nanti kita evaluasi," ujar Ahok

Ahok berharap program tersebut bisa berhasil dan bisa membatu warga miskin dalam masalah kesehatan. Dia juga berharap rumah sakit mau menjadi partner dalam program BPJS. Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan proyek itu baru sekadar uji coba. Kata dia, jika di Jakarta berhasil, maka akan diikuti oleh provinsi lainnya

"Kami mau uji coba. Dengan angka seperti itu semua rumah sakit mau ikut apa tidak. Makanya ini semua kami mau uji coba. Jakarta kalau bisa lolos, semua pasti bisa. Karena alat-alat kesehatannya paling canggih. Intinya kita ingin mencoba." ujarnya.

Menurut Ahok, penerapan sistem BPJS termasuk sulit dan banyak tentangan. Dia membandingkan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat. "Amerika saja sampai sekarang masih berdebat. Presiden Obama memperjuangkan bahwa 30 persen orang miskin itu harus dapat jaminan kesehatan. Itu kan ditantang habis sama kapitalis murni," kata Ahok.

Ahok menuturkan memperjuangkan kesehatan orang miskin bukan berarti bahwa negara itu harus sosialis. Memperjuangkan kesehatan rakyat miskin merupakan bentuk pembuktian bahwa negara Indonesia itu negara Pancasilais.

"Kami juga bukan sosialis kan. Orang pintar atau bodoh sama. Kita pancasilais, Obama itu lebih pancasilais daripada kita. Mungkin dia pengaruh di Menteng. Itu luar biasa loh. Mungkin dia pengaruh dari kita kan," ujarnya.

Sumber: *

Habibie: Jika Saya Presiden, Saya Akan Tangani Banjir Lebih Cepat

Banjir yang melanda ibukota membuat Mantan Presiden RI BJ Habibie angkat bicara. Ia memberikan ide khusus untuk menangani banjir Jakarta dengan lebih cepat sehingga tidak menjadi masalah yang menahun.

"Ini harus dikoordinasikan kepada pemerintah pusat, jangan nunggu sampai lama. Kalau saya jadi presiden, pasti saya sudah lakukan dalam penanganan banjir ini," jelas Habibie usai acara Wirausaha Mandiri Expo 2013 di Jakarta, Kamis (17/1/2013).

Menurut mantan Menteri Riset dan Teknologi, pencegahan banjir harus dilakukan dengan memperbaiki dari hulunya dulu yang berada di kawasan Puncak, Jawa Barat. Setelah itu baru memikirkan hilirnya.

"Tidak boleh memikirkan hilirnya saja, namun harus dipikirkan juga hulunya. Kita harus bendung, harus ada pemetaan air," ujarnya,

Dia juga berpendapat, penanganan banjir Jakarta tidak boleh hanya menjadi tanggung Jawa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pemerintah pusat harus turun untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang bertahun-tahun menghantui Jakarta.

"Harus ada kerjasama antara pusat dan daerah untuk menangani banjir sehingga penanganannya bisa lebih tanggap kedepannya," papar dia.

Sumber: *

Jokowi Senang Pemprov DKI Jadi Model Pertama E-Audit

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI didaulat menjadi model pertama E-Audit untuk pencegahan korupsi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mengaku senang dan merasa mendapat kehormatan.

"Saya senang sekali Pemprov DKI menjadi model pertama E-Audit, yang jelas nanti setiap hari saya tahu tambahan pendapatan, setiap menit punya duit berapa, mnggu depan tambah pendapatan berapa, semuanya bisa dilihat," kata Jokowi di dalam acara Implementasi E-Audit Untuk Mencegah Korupsi di Gedung BPK DKI, Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Selain dapat melihat tambahan pendapatan, sistem E-Audit itu juga dapat melihat sisi penggunaan anggaran. Misalnya saja, kata dia, uang seribu, uang semiliar, uang setriliun dapat dilihat secara jelas penggunaannya untuk apa.

Untuk itu, Pemprov DKI bekerjasama dengan BPK untuk mengintegrasikan sistem dinas-dinas yang parsial di Pemprov DKI mengoneksikan sebuah sistem terpadu.

"Saya juga terimakasih telah terintegrasikan sistem dari BPK RI," kata Jokowi.

Sumber: *

SIGMA, Kunci Kemenangan Jokowi-Ahok: Kepribadian, Kinerja & Sportivitas

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, mengatakan bahwa ada tiga kunci keunggulan Joko Widodo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua. Tiga faktor itu adalah kepribadian, kinerja, dan sportivitas.

"Karenanya, ia wajar dan layak menang untuk memimpin Ibu Kota. Kepribadian Wali Kota Solo itu tampaknya telah benar-benar memikat hati publik Jakarta," kata Said, di Jakarta, Kamis (20/9/2012) malam.

Ia mengatakan, ketika kompetitornya dipersepsikan oleh masyarakat sebagai figur yang arogan, Jokowi menampilkan sebaliknya. "Jokowi justru senantiasa tampil dengan pribadi yang bersahaja, lembut, santun, dan rendah hati," kata Said.

Sementara itu, faktor yang kedua adalah kinerja. Said mengatakan, saat masyarakat Jakarta lelah dengan kompleksnya birokrasi di DKI, Jokowi berhasil memberi contoh bagaimana sistem pelayanan publik yang cepat, murah, dan sederhana di Solo.

"Jerit tangis pedagang kaki lima (PKL) saat penggusuran di Jakarta menjadi kontras dengan pemandangan relokasi dan penataan Kota Solo yang tak jarang diiringi senyum mengembang para pedagangnya. Jakarta dipimpin oleh doktor lulusan luar negeri yang minim prestasi, Solo justru dikendalikan oleh wong ndesoyang malah dibanggakan oleh luar negeri. Kinerja Jokowi yang terukur dan terlihat kasat mata itu tampaknya turut membulatkan niat publik untuk memilihnya," ujarnya.

Selain itu, sikap sportif yang ditunjukkan oleh Jokowi selama berlangsungnya proses Pilkada DKI Jakarta juga turut memberi andil atas kemenangannya. Ia mengatakan, isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tidak memengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon Jokowi-Basuki.

"Ketika pihak lawan gencar menyerang pribadinya, berkampanye negatif, menebar isu SARA, bahkan terindikasi melakukan intimidasi dan praktik money politics, Jokowi malah terang-terangan meminta agar tim kampanye dan pendukungnya tidak membalas kebatilan itu, apalagi menganjurkan untuk melakukan perbuatan serupa," kata Said.

Hitung cepat yang dilakukan oleh Kompas di 200 TPS menunjukkan bahwa Jokowi-Basuki mendapat 52,97 persen, sedangkan Foke-Nara 47,03 persen. Sementara Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan pasangan Jokowi-Basuki dengan 53,81 persen dan Foke-Nara memperoleh 46,19 persen. Hasil resmi Pilkada DKI Jakarta 2012 baru akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada 3 Oktober 2012.

Sumber: *

Dialog Warga Jakarta Via Skype Bersama Jokowi

Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memiliki waktu terbatas untuk bertemu muka secara langsung dengan warga Jakarta. Sebab, dia harus memenuhi kewajibannya sebagai Wali Kota Solo. Sejak masa cutinya habis, Jokowi hanya bisa menyambangi warga Jakarta pada akhir pekan. 

Tak hilang akal, ia pun memanfaatkan teknologi Skype agar bisa tetap menyapa warga Jakarta. "Ide awal dari Pak Jokowi. Kami terus terang kaget," kata ketua tim kampanye Jokowi-Basuki, Boy Sadikin, Kamis, 6 September 2012. 

Skype adalah program komunikasi jarak jauh dengan teknologi P2P (peer to peer) dengan berbasis Internet dan dapat diunduh gratis. Program ini menampilkan suara dan gambar sekaligus serta bisa berlangsung komunikasi dua arah. Menurut Boy, komunikasi lewat Skype bersama Jokowi ini telah berlangsung selama sebulan terakhir. Sudah enam kali Jokowi ber-Skype ria bersama warga Jakarta. Durasi dialog jarak jauh antara Jokowi dan pendukungnya ini berlangsung sekitar 40 menit. Dalam sehari, ia hanya sekali ber-Skype dengan warga Jakarta.

Menurut Boy, pembahasan via Skype tersebut berkisar keluhan warga Jakarta mengenai masalah sehari-hari di Jakarta. Di titik yang sudah ditentukan, para relawan menghadirkan infocus, lengkap dengan layar besar. Dari situlah warga bisa bertatap muka “langsung” dengan Jokowi. "Dialog biasa saja karena Pak Jokowinya sibuk, tak selalu bisa hadir di Jakarta," kata Boy. 

Jokowi menggelar komunikasi via Skype, antara lain di Kebon Jeruk dan Menteng Trenggulung. Pemilihan lokasi tersebut pun bukan tanpa alasan. Tim kampanye memilih tempat yang menjadi basis pendukung lawan serta daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Jokowi. 

Jadwal dialog via Skype bersama Jokowi pun tidak menentu. "Bisa akhir pekan atau bisa hari biasa, tergantung waktu Pak Jokowi," kata Boy. 

Hingga kini, Boy belum menentukan kapan jadwal selanjutnya dialog via Skype bersama Jokowi. Namun, ia memastikan Jokowi akan tetap memanfaatkan Skype untuk menembus batas kesulitannya bertemu warga Jakarta pada hari kerja.

Sumber: *

Isu SARA Rhoma Irama, Pramono: Terlalu!

Wakil Ketua DPR Pramono Anung memantau juga pemeriksaan Rhoma Irama di Panwaslu DKI karena diduga mengumbar isu SARA. Apa kata Pramono?

"Terlalu...!" kata Pramono dengan logat khas Rhoma Irama, sembari tersenyum.

Hal ini disampaikan Pramono menjawab pertanyaan wartawan mengenai pemeriksaan Panwaslu DKI atas Rhoma Irama, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Namun saat ditanya apa sebaiknya yang dilakukan terhadap Rhoma Irama, dan bagaimana sikap Panwaslu seharusnya, Pramono yang mengenakan baju batik hanya tersenyum meninggalkan wartawan.

Sementara itu politisi senior PDIP Taufiq Kiemas juga enggan memberikan komentar. Mungkin isu tersebut sensitif baginya. Dia hanya menyarankan cagub usungan PDIP Joko Widodo(Jokowi) untuk tidak terpancing dengan isu semacam itu.

"Jadi keliling saja. Jadi main isu SARA itu nggak perlu lagi. Saya rasa sekarang ini Pak Jokowi keluar jangan mengurusi isu SARA saja," imbaunya.

Panwaslu DKI telah memeriksa Rhoma Irama sebagai terlapor dalam dugaan pelanggaran SARA. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu jam, raja dangdut itu dicecar 38 pertanyaan oleh Panwaslu DKI.

"Tadi Bang Haji kita tanya 38 pertanyaan terkait ceramah agama yang dilakukan di masjid di Tanjung Duren, penjelasannya ada dalam materi," ujar ketua Panwaslu DKI jakarta, Ramdansyah di kantornya, Jl Suryopranoto, Jakpus, Senin (6/8/2012).

Sumber: *

Isu Sara di PilGub DKI, Apa Kata Jokowi?

Calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku enggan menanggapi kampanye hitam yang berbau SARA. Ia berharap semua pihak saling menghargai selama bulan Ramadan.

"Selama bulan Ramadan ini saya tidak mau komentar banyak. Bulan Ramadan kok isunya SARA seperti ini," kata dia kepadaVIVAnews di Solo, Rabu, 25 Juli 2012.

Jokowi heran kenapa momen bulan suci ini tidak diisi dengan kegiatan yang baik. Seharusnya kampanye dilakukan seperti mengadu visi dan misi.

Menurut dia, munculnya kampanye hitam soal SARA tersebut sedikit berpengaruh terhadap masyarakat pemilihnya. "Ya ada beberapa yang termakan isu itu, meskipun tidak besar," ujar Wali Kota Solo itu.

Tim sukses Jokowi-Ahok, Eva Kusuma Sundari, mengatakan isu SARA itu ada yang disampaikan secara langsung. Ada juga yang melalui twitter, facebook, blackberry messenger, hingga pesan singkat secara intensif. Namun, dia mengaku tidak tahu siapa yang menyebarkan isu SARA tersebut.

Tim juga sudah melaporkannya ke polisi. Namun Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, menjelaskan semua sengketa Pilkada tidak bisa langsung dilaporkan ke polisi.

Menurutnya setiap pelanggaran harus dilaporkan terlebih dulu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Semua laporan ke Panwaslu nantinya disaring dan diteliti apakah termasuk kategori pidana atau bukan.

Selanjutnya, apabila hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran pidana, maka Panwaslu membuat pengantar untuk mengirimkannya ke kepolisian.

Sedangkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Ramdansyah mengatakan, tidak semua laporan pelanggaran bisa ditindaklanjuti. Begitu juga dengan laporan kampanye hitam menggunakan isu SARA yang kini marak beredar di masyarakat.

"Tidak semua masalah pelanggaran yang dilaporkan ke Panwas bisa diproses. Kalau isu itu beredar di media sosial, penyelesaiannya menggunakan UU ITE, itu jelas bukan ranah kami," kata Ramdansyah.

Sumber: *

Foke: Kecam Simpatisan Dengan Isu SARA

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengecam pihak-pihak yang bermanuver dengan menggunakan isu SARA untuk menyerang pihak lain. Ia menegaskan, dukungan kepada dirinya sebaiknya tidak dilakukan dengan cara-cara negatif.

"Saya kecam keras dan melarang mereka yang simpati pada saya dengan menggunakan isu (SARA) ini, walaupun barangkali dalam rangka untuk memenangkan seseorang pada putaran kedua Pilkada DKI 20 September nanti," ujar Fauzi, sebelum menghadiri Shalat Taraweh di Masjid Tangkuban Perahu, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2012) malam.

Sebagai calon petahana dalam Pilkada DKI Jakarta, Foke menginginkan semua pendukungkan menggunakan cara-cara kampanye positif dan tidak menimbulkan keresahan di tengah warga. Apalagi, memainkan isu SARA sangat rentan berbuah gangguan keamanan.

"Saya sangat prihatin dan mengecam dikembangkannya isu SARA saat ini oleh siapapun tanpa terkecuali. Karena sudah jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45," tegas Foke.

Ia mengimbau apa yang ditegaskan malam ini bisa disampaikan kepada seluruh warga Jakarta. Selain tidak sejalan dengan norma berbangsa, mendiskreditkan pihak lain dengan isu SARA tidak sejalan dengan ajaran agama manapun.

"Sampaikan pesan ini pada seluruh warga Jakarta. Bagi umat Islam, (bermain isu SARA) juga tidak sejalan dengan ajaran agama," tutur pasangan Nachrowi Ramli dalam Pilkada DKI 2012.

Sebagaimana diberitakan, serangan berbau SARA terhadap pasangan yang menjadi saingan Foke-Nara sempat berkembang melalui berbagai media sosial. Serangan muncul setelah putaran pertama Pilkada DKI menunjukkan dua pasangan yang akan lolos ke putaran berikutnya.

Dengan demikian, banyak pihak mengarahkan dugaan bahwa penyebar isu SARA tersebut adalah pendukung pasangan Foke-Nara. Melalui pernyataan ini, Foke berharap isu SARA bernada menyerang pihak lawan tak lagi dilanjutkan. Sekaligus, ia mengingatkan warga agar tidak mudah percaya atau terpengaruh dengan isu-isu tersebut.

Sumber: *

Kekalahan Foke-Nara: Dukungan PAN Tidak Solid

JAKARTA - Tak maksimalnya suara yang diperoleh pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam putaran pertama Pilgub DKI Jakarta, salah satu faktornya karena tak mendapat dukungan solid dari kader partai pengusung, yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

Itu diakui oleh Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiyarto. Menurutnya, ketika putaran pertama, ada beberapa kader yang mendukung Didik J Rachbini yang berpasangan dengan Hidayat Nur Wahid, ada pula yang mendukung Faisal Basri-Biem Benyamin.

"Memang suara Foke tak maksimal, ada kontribusi itu meski tidak dominan. Kader kami bertebaran di Hidayat dan Faisal. Yang bertebaran sudah dikonsolidasikan. Karena konstelasinya seperti itu," ujar Bima di diskusi 'Masih Patutkah Survei Politik Dipercaya? 'di Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012).

Menurut Bima, dengan masuknya Foke-Nara pada putaran kedua bersama pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, PAN mengaku lebih solid.

Mengingat, banyak kader yang terpecah pada putaran pertama dengan tidak memenangkan Foke-Nara, kini satu suara mendukungnya.

Bima mengatakan, secara personal banyak kader PAN tak memberikan suaranya kepada Foke, tapi lebih memilih Jokowi karena kedekatan.

Beberapa waktu lalu, tak sedikit petinggi PAN kerap menyindir cara komunikasi politik Foke yang tidak menarik antusiasme publik.

Meski banyak personal yang mendukung Jokowi, PAN tak serta merta mendukung Jokowi. Sebab, ada ikatan undang-undang bahwa sebuah partai yang mendukung calon tertentu sejak awal dan tercatat di KPUD, tak boleh mencabut dukungannya. (*)

Sumber

Kartu Kesehatan & Pendidikan Untuk DKI Ala Jokowi

Joko Widodo, cagub DKI dari PDIP menebar konsepnya di bidang pendidikan dan kesehatan bila terpilih menjadi DKI 1. Solusinya, seperti yang sudah dilakukannya di Solo, satu kartu untuk semua layanan kesehatan dan pendidikan. Seperti apa?

"Saya kira nanti kita akan buat semuanya sistem kartu, sebentar saya tunjukkan," kata Walikota Solo ini sambil menunjukkan kartu berwarna kuning seukuran KTP yang dilaminating. Dia mengeluarkan kartu itu dari dompetnya.

Selanjutnya ...

Pertarungan Sengit (Versi Yudi Latif): Jokowi-Ahok, Foke-Nara, dan Hidayat-Didik

Bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta kian ramai. Sebanyak enam pasangan resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017, baik melalui sokongan partai politik maupaun jalur independen.

Selanjutnya ...