Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dia mengaku sudah menerima mandat dari Megawati Soekarnoputri.

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat melakukan blusukan di Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).

"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi lagi, sekitar pukul 14.49 WIB.

Kemudian, Jokowi mencium bendera Merah Putih yang ada di belakangnya.

Para wartawan dan warga yang ada di sekitar tersebut langsung bertepuk tangan. "Alhamdulillah," kata mereka. Sumber *

Yusril Siap Dampingi Nazaruddin Ungkap Peran Ibas dalam Hambalang

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku siap mendampingi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam mengungkapkan peran koruptor kelas kakap.

Hal tersebut dikatakan Yusril menanggapi pernyataan Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Mahfud MD Siap Potong Tangan & Leher bila Terima Suap

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengaku siap dipenggal apabila benar-benar menerima suap seperti yang dituduhkan calon bupati yang kalah pada Pemilu Kepala Daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara, Irwan H Daulay. Mahfud mengaku siap mengganti uang Rp3 miliar seperti yang dituduhkan Irwan H Daulay saat ini juga.

"Hari ini juga saya akan ganti, saya punya uang Rp6 miliar, rumah, atau mobil. Kalau benar saya terima, saya akan ganti. Saya (siap) potong tangan dan potong leher," kata Mahfud di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2013). Selanjutnya *

Kapal Perang TNI AL Siap Tampung Pemudik Tujuan Semarang

KRI Banda Aceh 593 sebagai salah satu KRI di jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) menjadi salah satu kapal angkut yang disiapkan program mudik gratis tahun 2013. KRI Banda Aceh ini akan mengangkut pemudik sepeda motor secara cuma-cuma dengan tujuan Semarang.

Dalam siaran pers dari Kolinlamil, yang diterima detikcom, Senin (22/7/2013) program rutin yang digelar tahunan ini, merupakan program pemerintah melalui kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan TNI Angkatan Laut yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor agar dapat mudik lebaran dengan lebih aman dan nyaman. Selanjutnya *

PT KA Siap Operasikan Krakatau Ekspres Rute Merak-Madiun

BANDUNG - PT Kereta Api (PT KA) akan mengoperasikan KA Krakatau Ekspres rute Merak - Madiun mulai 24 Juli 2013.

"KA Krakatau akan diluncurkan pada 24 Juli 2013, sehingga diharapkan bisa mendukung pelaksanaan angkutan Lebaran 2013," kata Vice President PR PTKA Sugeng Proyono di Bandung, Selasa.

Pengusaha Kecil di Solo Siap Tolak Pajak UKM

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Solo siap menolak pemberlakuan pajak bagi usaha kecil menengah, yang resmi diberlakukan 1 Juli lalu. Mereka mengaku keberatan dengan sistem pungutan pajak yang didasarkan pada besaran omzet.

»Omzet tinggi belum tentu berlaba tinggi, terkadang juga malah merugi,” kata Nur Aini, seorang pedagang pakaian di Pasar Klewer, Surakarta, Rabu 3 Juli 2013.

Nur berpendapat, seharusnya pemerintah melakukan sebuah riset yang mendalam soal pengusaha kecil. Ia mengatakan, dasar dari penarikan pajak yang seharusnya bukan dari omzet melainkan dari keuntungan para pedagang. »Kalau berdasarkan omzet itu namanya tetap tidak adil,” katanya.

Penolakan soal pajak UKM juga datang dari Ita, seorang pelaku usaha warung makan di kawasan Sriwedari. Ia mengaku keberatan jika harus membayar pajak per bulan yang dikenakan kepadanya selaku pengusaha kecil. Sebab saat ini, warungnya sedang sepi, sedangkan harga kebutuhan pokok terus melonjak. »Belum lagi harga gas dan BBM ikut naik,” ujarnya.

Ita meminta pemerintah membatalkan penarikan pajak dari usaha kecil. Lebih baik, katanya, pemerintah memungut pajak dari usaha besar. Dalam sehari, omzetnya rata-rata Rp 600 ribu. Sehingga omzet sebulan Rp 18 juta dan pajak yang harus dibayar Rp 180 ribu. »Itu cukup berat buat pengusaha kecil,” katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Basuki Rahmad mengatakan pemberlakukan pajak memang mengacu omzet. »Tak ada batas minimal omzet,” ujarnya. Sehingga pelaku UMKM yang misalnya hanya punya omzet Rp 10 juta per tahun, tetap kena pajak.

Contoh UMKM yang kena pajak yaitu usaha perdagangan yang punya tempat berjualan tetap seperti warung makan, kios pakaian, hingga kios di pasar tradisional. Sedangkan pelaku usaha yang tempatnya berjualan bongkar pasang seperti pedagang kaki lima, terbebas dari pajak.

Menurut Basuki, pajak dihitung per bulan sebesar 1 persen dari omzet bulanan. Misalnya pelaku UMKM punya omzet Rp 2 juta sebulan, maka membayar pajak Rp 20 ribu. Ia menyadari hingga kini belum banyak UMKM yang mengetahui aturan tersebut. Sebab pihaknya belum melakukan sosialisasi. Sebab peraturan teknis seperti cara membayar dan cara pelaporan belum ada aturannya.

Sumber *

Siap Disembelih, Kadis Pariwisata Dipuji Jokowi

Dari sepuluh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang penyerapan anggarannya rendah, hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang mendapat pujian dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Apabila Kepala Dinas lainnya tampak gugup saat ditanya Jokowi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Arie Budhiman tampak lugas saat menjawab pertanyaan Jokowi.

Arie mengaku siap melaksanakan penyerapan hingga akhir tahun 2013 mencapai 98 persen. Namun, dirinya memperkirakan hanya bisa menyerap 95 persen saja dan siap disembelih.

"Kami siap disembelih, Pak. Target kami memang 98 persen, tapi nampaknya realisasinya hanya 95 persen," kata Arie, saat pengarahan SKPD, di Balaikota Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Mendengar itu, Jokowi pun langsung mengeluarkan pujian kepada Arie. "Ini baru Kepala Dinas. Begini lho, yang berani disembelih," kata Jokowi.

Serentak, seisi Balai Agung pun tertawa dan bertepuk tangan riuh. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI merupakan salah satu SKPD yang penyerapan anggarannya rendah. Sejak pengesahan APBD DKI 2013 hingga 17 Juni 2013, telah terpakai anggaran mencapai Rp 603.231.016.020, dan berarti telah terpakai atau terserap hanya 10,78 persen.

Sebagian besar kegiatan kebudayaan, kata dia, masih dalam proses lelang sehingga anggaran juga masih belum dapat dipakai.

Sumber *