Pemerintahan AS Ditutup, Pertama Kali Dalam 17 Tahun

Washington - Secara mengejutkan, pemerintahan Amerika Serikat (AS) berhenti beroperasi pada Selasa dini hari waktu setempat. Ini merupakan yang pertama kali dalam 17 tahun terakhir. Situasi ini bakal menyebabkan agensi pemerintahan menghentikan layanannya. Apa sebabnya?

Penyebabnya adalah, Kongres AS yang tidak menyetujui pengajuan anggaran baru sampai batas waktu yang ditentukan.

Sepuluh menit sebelum lonceng tengah malam berbunyi, dan belum juga ada persetujuan anggaran baru, pihak Gedung Putih telah memerintahkan seluruh agensi federal untuk menutup layanannya.

"Kami meminta Kongres untuk bertindak cepat menyetujui sebuah resolusi yang diajukan, untuk menyediakan jembatan jangka pendek bagi kelangsungan anggaran tahun ini," ujar Direktur Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Sylvia Mathews Burwell dikutip dari AFP, Selasa (1/10/2013). Selanjutnya *

Siap Disembelih, Kadis Pariwisata Dipuji Jokowi

Dari sepuluh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang penyerapan anggarannya rendah, hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang mendapat pujian dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Apabila Kepala Dinas lainnya tampak gugup saat ditanya Jokowi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Arie Budhiman tampak lugas saat menjawab pertanyaan Jokowi.

Arie mengaku siap melaksanakan penyerapan hingga akhir tahun 2013 mencapai 98 persen. Namun, dirinya memperkirakan hanya bisa menyerap 95 persen saja dan siap disembelih.

"Kami siap disembelih, Pak. Target kami memang 98 persen, tapi nampaknya realisasinya hanya 95 persen," kata Arie, saat pengarahan SKPD, di Balaikota Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Mendengar itu, Jokowi pun langsung mengeluarkan pujian kepada Arie. "Ini baru Kepala Dinas. Begini lho, yang berani disembelih," kata Jokowi.

Serentak, seisi Balai Agung pun tertawa dan bertepuk tangan riuh. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI merupakan salah satu SKPD yang penyerapan anggarannya rendah. Sejak pengesahan APBD DKI 2013 hingga 17 Juni 2013, telah terpakai anggaran mencapai Rp 603.231.016.020, dan berarti telah terpakai atau terserap hanya 10,78 persen.

Sebagian besar kegiatan kebudayaan, kata dia, masih dalam proses lelang sehingga anggaran juga masih belum dapat dipakai.

Sumber *

Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Akan Diberlakukan Bulan Ini

Jakarta - Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM subsidi, yakni premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter tetap akan diberlakukan bulan ini. Apalagi pembahasan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 terus berjalan.

Hari ini pemerintah dan DPR telah menyepakati beberapa poin asumsi makro RAPBN-P 2013. Sebelum menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah menunggu RAPBN-P ini disahkan karena di dalamnya ada anggaran kompensasi untuk rakyat miskin, salah satunya bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan untuk 15,5 juta kepala keluarga miskin.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan kenaikan harga BBM subsidi optimistis dilakukan pada Juni 2013. "Artinya sudah sesuai jadwal, dan nggak ada perubahan terhadap kenaikan BBM di bulan Juni," kata Chatib usai rapat dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Selanjutnya *

Jokowi Senang Pemprov DKI Jadi Model Pertama E-Audit

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI didaulat menjadi model pertama E-Audit untuk pencegahan korupsi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mengaku senang dan merasa mendapat kehormatan.

"Saya senang sekali Pemprov DKI menjadi model pertama E-Audit, yang jelas nanti setiap hari saya tahu tambahan pendapatan, setiap menit punya duit berapa, mnggu depan tambah pendapatan berapa, semuanya bisa dilihat," kata Jokowi di dalam acara Implementasi E-Audit Untuk Mencegah Korupsi di Gedung BPK DKI, Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Selain dapat melihat tambahan pendapatan, sistem E-Audit itu juga dapat melihat sisi penggunaan anggaran. Misalnya saja, kata dia, uang seribu, uang semiliar, uang setriliun dapat dilihat secara jelas penggunaannya untuk apa.

Untuk itu, Pemprov DKI bekerjasama dengan BPK untuk mengintegrasikan sistem dinas-dinas yang parsial di Pemprov DKI mengoneksikan sebuah sistem terpadu.

"Saya juga terimakasih telah terintegrasikan sistem dari BPK RI," kata Jokowi.

Sumber: *