PBNU Soal FPI: Pemerintah Lemah dan Tidak Berwibawa

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, menyindir pemerintahan yang tidak berwibawa menghadapi organisasi massa yang sering melakukan sweeping.

Said pun menyinggung soal aksi keributan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan warga Kendal, Jawa Tengah, yang berbuntut meninggalnya seorang warga karena tertabrak mobil beberapa waktu lalu.

"Pemerintah tidak berwibawa. Pemerintah lemah, kenapa mengatasi itu saja tidak bisa? Mengatasi konflik lain, Ahmadiyah, Syiah di Sampang, Gereja Yasmin, banyak yang belum. Masa enggak bisa ngatasi?" Ujar Said kepada wartawan, usai menghadiri 'Peringatan Harlah ke-15 PKB' di DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Selanjutnya *

Pakar Imbau Pemerintah Perbaiki Perekonimian Nasional

Jakarta (Antara) - Pakar Ekonomi Rizal Ramli mengimbau kepada pemerintah untuk segera membenahi perekonomian nasional yang semakin sulit.

"Hal ini sangat terasa sekali pada ekonomi rumah tangga kelas menengah ke bawah yang telah memasuki fase lampu kuning," kata Rizal Ramli di sela acara buka puasa bersama di kediamannya, di Jakarta, Senin.

Menurut Rizal, ekonomi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah memasuki tahap lampu kuning, terutama karena kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sejak pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM, merencanakan kenaikan, hingga pengumuman kenaikan harga BBM, menurut dia, telah terjadi tiga kali kenaikan harga barang-barang, terutama barang kebutuhan pokok. Selanjutnya *

Harga Premium Rp 4.500, Pemerintah Sebenarnya Tidak Mensubsidi BBM

JAKARTA - Mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie menyatakan, pemerintah tidak mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium untuk masyarakat yang harganya Rp 4.500. Menurutnya, dengan harga BBM Rp 4.500 pemerintah justru mendapat kelebihan uang.

"Istilah subsidi sudah berhasil dicecoki pemerintah ke otak kita semua oleh para elite. Kalau kita beli premiun dengan harga Rp 4.500 apakah itu disubsidi? Tidak. Justru pemerintah kelebihan uang dari penjualan harga BBM Rp 4.500," kata Kwik Kian Gie dalam dalam dialog publik 'Subsidi BBM dan Kejahatan Konstitusi' di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Kwik Kian Gie menjelaskan, Indonesia memiliki kelebihan sumber daya alam yang melimpah. Pertamina dalam mendapatkan minyak mentah di Indonesia untuk dijadikan bensin tidak harus membeli, karena telah tersedia di Tanah Air.

"Yang dibutuhkan hanya biaya penyedotannya saja," kata Kwik Kian Gie.

Lebih lanjut Kwik Kian Gie mengatakan, Pertamina dalam membuat bensin hanya menyediakan alat untuk mengeluarkan minyak mentah dari dalam perut bumi yang akan dijadikan bensin. Dari penyedotan sampai pendistribusian pun hanya membutuhkan dana yang tidak besar.

"Itu hanya membutuhkan 10 dolar AS per barrel. Untuk satu liter produksinya kira-kira hanya membutuhkan dana Rp 630. Dengan harga jual Rp 4.500, pemerintah masih memiliki kelebihan Rp 3.870," ujar Kwik Kian Gie.

Maka, menurut Kwik selama ini pemerintah mengatakan telah mensubsidi premium adalah hasil brainwash yang telah dilakukan. Selama ini pemerintah seolah-olah mensubsidi BBM, padahal tidak bila dilihat dari proses pengadaan bensin yang berasal dari minyak mentah yang berlimpah di Indonesia.

"Rakyat Indonesia di brainwash seolah-olah pemerintah mensubsidi BBM," ujarnya.

Sumber *

Hormati Kemungkinan Awal Puasa yang Berbeda

JAKARTA - Awal Ramadhan yang ditandai mulainya berpuasa kemungkinan ada perbedaan. Muhammadiyah menetapkan awal puasa pada Selasa (9/7) mendatang. Pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama masih menunggu hasil rukyat. Meskipun demikian, pihak-pihak berbeda diharapkan saling menghormati.

”Ada kemungkinan keputusan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah yang menetapkan awal Ramadhan dengan rukyat hilal (melihat bulan). Kami berharap, meski berbeda pendapat, umat Islam tetap saling menghormati,” kata Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Selasa (2/7).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada Selasa, 9 Juli 2013, berdasarkan perhitungan atau hisab wujudul hilal (keberadaan bulan). Umat Islam di Indonesia diharapkan menghargai keputusan itu meski kemungkinan ada perbedaan.

Menurut perhitungan Muhammadiyah, ijtimak (posisi Bumi dan Bulan berada di bujur langit yang sama) pada awal Ramadhan terjadi pada Senin (8/7) pukul 14.15,55 WIB dengan tinggi Bulan (di Yogyakarta) pada +00. 44’59. Artinya, saat Matahari terbenam, hilal sudah wujud. Dengan begitu, 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada esok harinya, Selasa (9/7).

Lalu, Lebaran atau 1 Syawal 1434 H atau hari raya Idul Fitri jatuh pada Kamis (8/8). Itu didasari perhitungan ijtimak awal Syawal terjadi pada Rabu (7/8) pukul 04.52,19 WIB dengan tinggi Bulan pada +03. 54’11”. Artinya, saat itu hilal sudah wujud.

Ketua Lajnah Falaqiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ghazali Masroeri mengatakan, NU tetap menentukan awal Ramadhan dengan rukyat hilal. NU akan meneropong untuk melihat Bulan pada Senin (8/7) sore di 90 titik di seluruh Indonesia, seperti di laut, bukit, atau menara. Ketika matahari terbenam lantas disusul hilal (bulan sabit), malam itu disebut 1 Ramadhan. Kalau tak bisa melihat hilal atau karena di bawah 1 derajat, awal Ramadhan jatuh pada Rabu (10/7).

”Hasil rukyat itu nanti kami laporkan dalam sidang isbat Kementerian Agama yang dijadwalkan pada Senin malam. Nanti, negara akan menetapkan hasil sidang itu sebagai awal Ramadhan,” katanya.

Dalam rilisnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Selasa malam, menegaskan, PBNU belum menentukan awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2013. NU akan tetap mempertahankan metode rukyat atau melihat hilal sebagai penanda awal bulan. ”Sesuai sabda Nabi Muhammad, puasalah kamu dengan melihat bulan dan berlebaranlah dengan melihat bulan,” ungkap Said Aqil Siroj.

Sumber *

Pemerintah dukung pengembangan bisnis PT Dirgantara Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengatakan pemerintah mendukung pengembangan PT Dirgantara Indonesia dengan model bisnis yang tepat dan saling menguntungkan.

"Kami serius ingin mengembangkan industri kedirgantaraan di Tanah Air seperti harapan Pak Habibie," kata Boediono di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan saat Wapres menerima kunjungan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan CEO European Aeronautic Defence and Space (EADS) Thomas Enders.

Dikatakan Wapres, Indonesia adalah pasar yang potensial bagi bisnis kedirgantaraan sehingga kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan European Aeronautic Defence and Space (EADS) harus saling menguntungkan dan berkesinambungan.

Selanjutnya *

Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Akan Diberlakukan Bulan Ini

Jakarta - Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM subsidi, yakni premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter tetap akan diberlakukan bulan ini. Apalagi pembahasan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 terus berjalan.

Hari ini pemerintah dan DPR telah menyepakati beberapa poin asumsi makro RAPBN-P 2013. Sebelum menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah menunggu RAPBN-P ini disahkan karena di dalamnya ada anggaran kompensasi untuk rakyat miskin, salah satunya bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan untuk 15,5 juta kepala keluarga miskin.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan kenaikan harga BBM subsidi optimistis dilakukan pada Juni 2013. "Artinya sudah sesuai jadwal, dan nggak ada perubahan terhadap kenaikan BBM di bulan Juni," kata Chatib usai rapat dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Selanjutnya *

Habibie: Jika Saya Presiden, Saya Akan Tangani Banjir Lebih Cepat

Banjir yang melanda ibukota membuat Mantan Presiden RI BJ Habibie angkat bicara. Ia memberikan ide khusus untuk menangani banjir Jakarta dengan lebih cepat sehingga tidak menjadi masalah yang menahun.

"Ini harus dikoordinasikan kepada pemerintah pusat, jangan nunggu sampai lama. Kalau saya jadi presiden, pasti saya sudah lakukan dalam penanganan banjir ini," jelas Habibie usai acara Wirausaha Mandiri Expo 2013 di Jakarta, Kamis (17/1/2013).

Menurut mantan Menteri Riset dan Teknologi, pencegahan banjir harus dilakukan dengan memperbaiki dari hulunya dulu yang berada di kawasan Puncak, Jawa Barat. Setelah itu baru memikirkan hilirnya.

"Tidak boleh memikirkan hilirnya saja, namun harus dipikirkan juga hulunya. Kita harus bendung, harus ada pemetaan air," ujarnya,

Dia juga berpendapat, penanganan banjir Jakarta tidak boleh hanya menjadi tanggung Jawa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pemerintah pusat harus turun untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang bertahun-tahun menghantui Jakarta.

"Harus ada kerjasama antara pusat dan daerah untuk menangani banjir sehingga penanganannya bisa lebih tanggap kedepannya," papar dia.

Sumber: *

Pemerintah Rencanakan Perubahan Program Pensiun PNS

Saat ini sistem pembayaran pensiun PNS menggunakan sistem Pay As You Go atau saat memasuki masa pensiun dan dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerapan sistem itu membuat beban APBN terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penerima pensiun dan besaran kenaikan gaji pokok maupun pensiun pokok.

Pemerintah ingin mengganti skema tersebut dengan sistem Fully Funded, pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Setelah itu akan dicarikan bentuk investasi yang sesuai untuk pengelolaan dana tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan penerapan skema Fully Funded membutuhkan pengelola dana pensiun yang kuat, kredibel, transparan dan profesional serta pengembangan dana iuran melalui investasi.

"Hanya saja pemanfaatan peluang investasi itu memerlukan kejelian, ketelitian, ketepatan dan insting serta visi bisnis yang kuat, karena kekeliruan dalam berinvestasi akan menimbulkan persoalan tersendiri," ujarnya.

Pada 2015, jumlah PNS yang memasuki masa pensiun diperkirakan mencapai 2.764.809 orang dan jumlah PNS aktif tercatat sebesar 4.391.965 orang.

Sumber: *

Stellarium: Hari Raya Qurban Jatuh Pada Tanggal 26 Oktober 2012?

Yuk melihat simulasi hilal dengan menggunakan Stellarium, program virtual astronomi. Dari simulasi Stellarium hilal bakal terlihat pada tanggal 16 Oktober 2012, pukul 17:42:43, pada posisi lebih dari 10 derajat di atas ufuk sebelah barat di Jakarta. Sehingga penetapan tanggal 1 Dzulhijjah 1433H jatuh pada tanggal 17 Oktober 2012 dan penentuan Hari Raya Qurban (Idhul Adha) adalah pada tanggal 26 Oktober 2012. Nampaknya tidak akan ada perbedaan penetapan Hari Raya Qurban tahun ini, antara organisasi masa Muhammadiyah dengan Pemerintah. Semoga, amin.

Sumber: *

Mobil Listrik Menjadi Mobil Nasional

Pemerintah akan mengembangkan mobil listrik menjadi mobil nasional. Tahun 2014 direncanakan sebanyak 10.000 unit akan diproduksi. "Kita akan jadikan mobil nasional. Kalau kita bicara mobil nasional ya diproduksi nasional, otaknya nasional, ototnya nasional," sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Senin (23/7/2012).

Pada hari ini, Hatta mendapatkan laporan bahwa riset sejumlah universitas telah melakukan perkembangan yang berarti terkait dengan mobil listrik. Ia pun menyebutkan, mobil listrik yang dibuat oleh alumnus ITB Dasep Ahmadi sudah masuk ke level 7 dalam technology readyness level. Mobil tersebut pun siap masuk ke level 9.

"LIPI sudah produksi kendaraan listrik bus juga berbagai macam kendaraan-kendaraan city car model-modelnya yang sudah masuk kategori kalau dalam istilah Menristek itu skala 9, sempurna itu 9, kita berada di skala 7 sekarang untuk city car," papar Hatta.

Karena keyakinan itu maka Pemerintah pun memutuskan untuk segera membentuk Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Otomotif. Pusat ini akan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan BUMN. Lalu, Pemerintah akan menyelesaikan semua Peraturan Pemerintah yang terkait dengan insentif dan disinsentif.

Pemerintah, lanjut Hatta, juga akan melakukan quick win pada tanggal 30 Agustus mendatang yakni saat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pada hari itu, kata Hatta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir di Bandung. Dan, berbagai produk-produk yang sudah berhasil dibuat seperti bus sampai kendaraan city car pun akan digelar.

"Itu akan kita gelar sambil tetap mengembangkan industri-industri komponen terutama batere itu yang paling penting. Jadi ini keputusan kita tadi dan kita optimis akan berhasil," lanjut Hatta.

Tahun 2014, ia pun optimistis mobil listrik akan diproduksi sebanyak 10.000 unit. Ia yakin akan ada investor dan BUMN yang akan memberikan dukungan dalam memproduksi mobil ini secara massal. "Kalau itu (swasta) sih banyak begitu kita kasih kemudahan dan insentif," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, insentif kepada mobil listrik adalah bebas bea masuk dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk, diantaranya mesin dan batere. "Pokoknya komponen utama maupun komponen penunjangnya," sebut Bambang.

Sumber: *