Surabaya--Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya Aribowo mengatakan ada lima faktor yang mempangaruhi Pasangan Calon Gubenur Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) menang dalam Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jawa Timur. Hasil hitung cepat, Kamis 29 Agustus 2013, memang menunjukkan Soekarwo dan-Saifullah unggul.
Pertama, pasangan ini selama memimpin Jawa Timur mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen. Angka ini, menurut Ariwibowo,sangat bagus dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya *
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 31 Agustus 2013
Rabu, 31 Juli 2013
Cak Ali: Kembalikan Kedaulatan Energi Nasional
JAKARTA - Indonesia adalah lumbung energi, sayangnya penguasaan sumber daya energi belum sepenuhnya berada di tangan negara, karena hal itu kemandirian energi nasional masih belum juga terwujud.
"Masyarakat belum bisa menikmati kemakmuran dari kekayaan sumber daya alam yang kita miliki," ujar anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa pada diskusi Membangun Paradigma Baru Kemandirian Energi oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Cikini, Rabu (31/07/2013).
Cak Ali, panggilan akrabnya, menilai penyebab kemandirian energi belum terwujud adalah terlalu dominannya perusahaan asing dalam mengelola sumber daya alam kita. Asing menguasai 70% pertambangan migas, 75% tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah; 85% tambang tembaga dan emas; serta 50% perkebunan sawit.
"Ironisnya, Pertamina, BUMN Migas kita hanya menguasai tujuh belas persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara itu, tiga belas persen sisanya adalah share perusahaan-perusahaan swasta nasional," ungkapnya. Selanjutnnya *
"Masyarakat belum bisa menikmati kemakmuran dari kekayaan sumber daya alam yang kita miliki," ujar anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa pada diskusi Membangun Paradigma Baru Kemandirian Energi oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Cikini, Rabu (31/07/2013).
Cak Ali, panggilan akrabnya, menilai penyebab kemandirian energi belum terwujud adalah terlalu dominannya perusahaan asing dalam mengelola sumber daya alam kita. Asing menguasai 70% pertambangan migas, 75% tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah; 85% tambang tembaga dan emas; serta 50% perkebunan sawit.
"Ironisnya, Pertamina, BUMN Migas kita hanya menguasai tujuh belas persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara itu, tiga belas persen sisanya adalah share perusahaan-perusahaan swasta nasional," ungkapnya. Selanjutnnya *
Label:
Ali Masykur Musa,
Badan Pemeriksa Keuangan,
BUMN,
Cak Ali,
dominan,
Energi,
kedaulatan,
kemandirian,
Kembalikan,
KMI,
lumbung energi,
Migas,
nasional,
Pertamina,
perusahaan asing,
Terlalu,
terwujud
Senin, 22 Juli 2013
Pakar Imbau Pemerintah Perbaiki Perekonimian Nasional
Jakarta (Antara) - Pakar Ekonomi Rizal Ramli mengimbau kepada pemerintah untuk segera membenahi perekonomian nasional yang semakin sulit.
"Hal ini sangat terasa sekali pada ekonomi rumah tangga kelas menengah ke bawah yang telah memasuki fase lampu kuning," kata Rizal Ramli di sela acara buka puasa bersama di kediamannya, di Jakarta, Senin.
Menurut Rizal, ekonomi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah memasuki tahap lampu kuning, terutama karena kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sejak pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM, merencanakan kenaikan, hingga pengumuman kenaikan harga BBM, menurut dia, telah terjadi tiga kali kenaikan harga barang-barang, terutama barang kebutuhan pokok. Selanjutnya *
"Hal ini sangat terasa sekali pada ekonomi rumah tangga kelas menengah ke bawah yang telah memasuki fase lampu kuning," kata Rizal Ramli di sela acara buka puasa bersama di kediamannya, di Jakarta, Senin.
Menurut Rizal, ekonomi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah memasuki tahap lampu kuning, terutama karena kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sejak pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM, merencanakan kenaikan, hingga pengumuman kenaikan harga BBM, menurut dia, telah terjadi tiga kali kenaikan harga barang-barang, terutama barang kebutuhan pokok. Selanjutnya *
Rabu, 08 Mei 2013
Senin, 29 April 2013
SBY Beri 'Kado' untuk Buruh, 1 Mei Jadi Hari Libur Nasional
Jakarta - Presiden SBY akan mengeluarkan kebijakan Hari Libur Nasional pada 1 Mei. Hal itu untuk menghormati Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei di seluruh dunia termasuk Indonesia.
"Ini kado istimewa, dan akan disampaikan presiden pada pertemuan 1 Mei di PT Maspion dan PT Unilever di Jatim. Beliau akan berikan kado istimewa yang sudah kami tunggu-tunggu lama sekali, akan jadikan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional pada tahun-tahun berikutnya," jelas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2013).
Hari ini Presiden SBY bertemu dengan perwakilan organisasi-organisasi buruh di Istana Negara. Said mengatakan dalam pertemuan tertutup itu Presiden SBY bercerita soal latar belakangnya yang berasal dari keluarga miskin.
"Beliau juga sampaikan tentang empati. Beliau katakan saya (SBY) dari keluarga miskin, tentu empati dan hati saya bisa dirasakan bersama masyarakat miskin, termasuk didalamnya buruh," ungkapnya.
Sejumlah hal disampaikan perwakilan buruh kepada Presiden SBY. Salah satunya mengenai jaminan kesehatan dan upah murah. Khususnya tentang jaminan kesehatan seluruh rakyat pada Januari 2014, bukan dimulai 2019. Caranya merevisi peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 dan PP nomor 101 tahun 2012.
"Pada prinsipnya presiden sampaikan ke menteri terkait, kalau dijumpai perpres dan PP bertentangan dengan UU, jangan malu-mulu merevisi. Oleh karena itu akan diskusikan kembali dilakukan revisi pasal-pasal yang bertentangan dengan UU. Kami sampaikan, tidak boleh ada diskriminasi antara peserta BPJS kesehatan dan yang belum non BPJS kesehatan," jelasnya.
Terkait upah murah, kalangan buruh menyampaikan agar komponen Kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dari 60 item menjadi 84 item KHL. Mereka juga meminta jangan ada penangguhan upah minimum yang tidak sesuai aturan main peraturan menteri tenaga kerja nomor 231/2003.
Said juga menambahkan agar guru honor harus dapat upah minimun karena pemerintah sudah meminta pengusaha menjalankan upah minimum. Menurutnya guru honor sebagai pegawainya pemerintah pun agar diperhatikan.
"Beliau katakan soal penangguhan memang harus pas, tidak boleh tidak sesuai aturan. Kalau memang sesuai persyaratan, maka dipersilakan. Termasuk 84 item akan didialogkan dengan kawan-kawan APINDO," tutupnya.
Sementara itu Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha saat dikonfirmasi soal penetapan Hari Libur Nasional pada 1 Mei belum mau menjelaskan. "Nanti biar surprise. Jangan saya yang sampaikan," jelasnya.
"Ini kado istimewa, dan akan disampaikan presiden pada pertemuan 1 Mei di PT Maspion dan PT Unilever di Jatim. Beliau akan berikan kado istimewa yang sudah kami tunggu-tunggu lama sekali, akan jadikan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional pada tahun-tahun berikutnya," jelas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2013).
Hari ini Presiden SBY bertemu dengan perwakilan organisasi-organisasi buruh di Istana Negara. Said mengatakan dalam pertemuan tertutup itu Presiden SBY bercerita soal latar belakangnya yang berasal dari keluarga miskin.
"Beliau juga sampaikan tentang empati. Beliau katakan saya (SBY) dari keluarga miskin, tentu empati dan hati saya bisa dirasakan bersama masyarakat miskin, termasuk didalamnya buruh," ungkapnya.
Sejumlah hal disampaikan perwakilan buruh kepada Presiden SBY. Salah satunya mengenai jaminan kesehatan dan upah murah. Khususnya tentang jaminan kesehatan seluruh rakyat pada Januari 2014, bukan dimulai 2019. Caranya merevisi peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 dan PP nomor 101 tahun 2012.
"Pada prinsipnya presiden sampaikan ke menteri terkait, kalau dijumpai perpres dan PP bertentangan dengan UU, jangan malu-mulu merevisi. Oleh karena itu akan diskusikan kembali dilakukan revisi pasal-pasal yang bertentangan dengan UU. Kami sampaikan, tidak boleh ada diskriminasi antara peserta BPJS kesehatan dan yang belum non BPJS kesehatan," jelasnya.
Terkait upah murah, kalangan buruh menyampaikan agar komponen Kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dari 60 item menjadi 84 item KHL. Mereka juga meminta jangan ada penangguhan upah minimum yang tidak sesuai aturan main peraturan menteri tenaga kerja nomor 231/2003.
Said juga menambahkan agar guru honor harus dapat upah minimun karena pemerintah sudah meminta pengusaha menjalankan upah minimum. Menurutnya guru honor sebagai pegawainya pemerintah pun agar diperhatikan.
"Beliau katakan soal penangguhan memang harus pas, tidak boleh tidak sesuai aturan. Kalau memang sesuai persyaratan, maka dipersilakan. Termasuk 84 item akan didialogkan dengan kawan-kawan APINDO," tutupnya.
Sementara itu Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha saat dikonfirmasi soal penetapan Hari Libur Nasional pada 1 Mei belum mau menjelaskan. "Nanti biar surprise. Jangan saya yang sampaikan," jelasnya.
Label:
1 Mei,
BPJS,
buruh,
empati,
Hari Buruh,
jaminan kesehatan,
kado,
KHL,
KSPI,
libur,
merevisi,
miskin,
nasional,
penangguhan,
PT Maspion,
PT Unilever,
Said Iqbal,
SBY,
sedunia,
upah murah
Selasa, 26 Februari 2013
TNI Tuntut Anggota Komnas HAM Minta Maaf Terkait Ucapan 'Tidur & Nongkrong'
Mabes TNI bereaksi cukup keras menanggapi pernyataan Ketua Bidang Pemantauan dan Pelanggaran HAM Komnas HAM Natalius Pigai tentang aktivitas prajurit di Papua. Permintaan maaf secara nasional pun diminta karena dianggap sudah menyakiti keluarga korban.
"Kita meminta dia minta maaf secara nasional ke seluruh media. Minta maaf lewat media dari Sabang sampai Merauke," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2013).
Iskandar menyampaikan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengecam pernyataan Natalius. Penyataan Natalius disebut sebagai tidak berdasar fakta dan tidak pada tempatnya.
"Kasihan kaum ibu-ibu yang suaminya berkorban. Kenapa mereka membuat pernyataan tanpa klarifikasi terlebih dahulu," sesal Iskandar.
Menurut Iskandar, prajurit TNI telah berjasa menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tak semestinya seorang anak bangsa merendahkan kerja keras TNI. Iskandar mengungkapkan, Natalius juga menyebut anggota TNI yang tewas saat kejadian sedang dalam keadaan lalai bertugas.
"Sangat ironis apabila prajurit TNI dikatakan hanya tidur dan nongkrong. Itu tidak sesuai fakta yang ada," tepis Iskandar.
Sebelumnya diberitakan, Natalius menyampaikan pendapatnya dalam diskusi 'DPRD Papua Desak Dialog Jakarta-Papua Dilaksanakan' di Gedung DPR,Jumat (22/2/2013). Dirinya berkata bahwa tragedi yang menewaskan delapan anggota TNI di Papua tidak melanggar HAM.
Dia juga mengatakan, ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab insiden penembakan anggota TNI oleh kelompok pengacau keamanan. Jumlah anggota TNI di Papua mencapai 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen. Sementara anggota kelompok separatis di Papua diperkirakan mencapai 1.000 orang.
"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujar Natalius.
"Kita meminta dia minta maaf secara nasional ke seluruh media. Minta maaf lewat media dari Sabang sampai Merauke," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2013).
Iskandar menyampaikan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengecam pernyataan Natalius. Penyataan Natalius disebut sebagai tidak berdasar fakta dan tidak pada tempatnya.
"Kasihan kaum ibu-ibu yang suaminya berkorban. Kenapa mereka membuat pernyataan tanpa klarifikasi terlebih dahulu," sesal Iskandar.
Menurut Iskandar, prajurit TNI telah berjasa menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tak semestinya seorang anak bangsa merendahkan kerja keras TNI. Iskandar mengungkapkan, Natalius juga menyebut anggota TNI yang tewas saat kejadian sedang dalam keadaan lalai bertugas.
"Sangat ironis apabila prajurit TNI dikatakan hanya tidur dan nongkrong. Itu tidak sesuai fakta yang ada," tepis Iskandar.
Sebelumnya diberitakan, Natalius menyampaikan pendapatnya dalam diskusi 'DPRD Papua Desak Dialog Jakarta-Papua Dilaksanakan' di Gedung DPR,Jumat (22/2/2013). Dirinya berkata bahwa tragedi yang menewaskan delapan anggota TNI di Papua tidak melanggar HAM.
Dia juga mengatakan, ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab insiden penembakan anggota TNI oleh kelompok pengacau keamanan. Jumlah anggota TNI di Papua mencapai 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen. Sementara anggota kelompok separatis di Papua diperkirakan mencapai 1.000 orang.
"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujar Natalius.
Sumber: *
Label:
fakta,
HAM,
ironis,
klarifikasi,
Komnas,
Laksamana Agus Suhartono,
Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul,
maaf,
Markas Besar,
Merauke,
nasional,
Natalius Pigai,
nongkrong,
Panglima TNI,
Sabang,
tidur,
TNI,
tuntut
Selasa, 24 Juli 2012
4 Tokoh Perempuan Deklarasi Gerakan Birokrasi Bersih
Jakarta - Sebanyak empat tokoh perempuan nasional mendeklarasikan Gerakan Perempuan Pro-Birokrasi Bersih dan Meyalani (GPP-BBM). Gerakan tersebut diharapkan menjadi tonggak peran perempuan dalam birokrasi.
Empat tokoh perempuan itu adalah, Mooryati Soedibyo (Pendiri Mustika Ratu), Yenny Wahid (Direktur Wahid Institute), Putri K. Wardani (Presiden Direktur Mustika Ratu), dan Dewi Aryani (Anggota DPR RI).
Dengan lahirnya GPP-BBM diharapkan peran perempuan semakin besar pada masa modern ini, pendidikan dan pemahaman yang diterima oleh perempuan Indonesia pun setara dengan laki-laki," ujar anggota DPR RI, Dewi Aryani.
Empat tokoh perempuan itu adalah, Mooryati Soedibyo (Pendiri Mustika Ratu), Yenny Wahid (Direktur Wahid Institute), Putri K. Wardani (Presiden Direktur Mustika Ratu), dan Dewi Aryani (Anggota DPR RI).
Hal itu disampaikan dalam sambutan deklarasi GPP-BBM, di Aula Relawan Jokowi Center, Jalan Mangunsarkoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2012).
Menurut Dewi, gerakan perempuan itu tidak saja sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Jokowi-Ahok, tetapi kepada seluruh pemimpin yang bersih, jujur dan pro terhadap birokrasi.
"Gerakan ini menjadi cermin bahwa rakyat sudah cerdas, sudah saatnya negeri ini berbenah melalui birokrsi yang bersih dan berkomitmen melayani rakyat," ungkap Dewi.
Sementara itu, pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo menyatakan harapannya kepada gerakan yang dideklarasikannya. "Saya berharap deklarasi ini dapat menjadi acuan masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat, terutama yang pro terhadap birokrasi bersih dan melayani," ujar Mooryati.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wahid Institute, Yenni Wahid, menyatakan bahwa birokrasi yang bersih berkepentingan langsung dengan kaum perempuan.
"Contoh paling gampang, ruang menyusui di ruang publik. Kalau tidak ada pemimpin yang peka, hal sepele ini tidak akan terwujud," terang Yenny.
Sumber: *
Menurut Dewi, gerakan perempuan itu tidak saja sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Jokowi-Ahok, tetapi kepada seluruh pemimpin yang bersih, jujur dan pro terhadap birokrasi.
"Gerakan ini menjadi cermin bahwa rakyat sudah cerdas, sudah saatnya negeri ini berbenah melalui birokrsi yang bersih dan berkomitmen melayani rakyat," ungkap Dewi.
Sementara itu, pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo menyatakan harapannya kepada gerakan yang dideklarasikannya. "Saya berharap deklarasi ini dapat menjadi acuan masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat, terutama yang pro terhadap birokrasi bersih dan melayani," ujar Mooryati.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wahid Institute, Yenni Wahid, menyatakan bahwa birokrasi yang bersih berkepentingan langsung dengan kaum perempuan.
"Contoh paling gampang, ruang menyusui di ruang publik. Kalau tidak ada pemimpin yang peka, hal sepele ini tidak akan terwujud," terang Yenny.
Sumber: *
Label:
Aula,
bersih,
birokrasi,
Center,
Dewi Aryani,
empat,
gerakan,
GPP-BEM,
Jokowi,
melayani,
Mooryati Soedibyo,
Mustika Ratu,
nasional,
pro,
Putri K Wardani,
Relawan,
tokoh,
Wahid Institute,
wanita,
Yenny Wahid
Senin, 23 Juli 2012
Mobil Listrik Menjadi Mobil Nasional
Pemerintah akan mengembangkan mobil listrik menjadi mobil nasional. Tahun 2014 direncanakan sebanyak 10.000 unit akan diproduksi. "Kita akan jadikan mobil nasional. Kalau kita bicara mobil nasional ya diproduksi nasional, otaknya nasional, ototnya nasional," sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Senin (23/7/2012).
Pada hari ini, Hatta mendapatkan laporan bahwa riset sejumlah universitas telah melakukan perkembangan yang berarti terkait dengan mobil listrik. Ia pun menyebutkan, mobil listrik yang dibuat oleh alumnus ITB Dasep Ahmadi sudah masuk ke level 7 dalam technology readyness level. Mobil tersebut pun siap masuk ke level 9.
"LIPI sudah produksi kendaraan listrik bus juga berbagai macam kendaraan-kendaraan city car model-modelnya yang sudah masuk kategori kalau dalam istilah Menristek itu skala 9, sempurna itu 9, kita berada di skala 7 sekarang untuk city car," papar Hatta.
Karena keyakinan itu maka Pemerintah pun memutuskan untuk segera membentuk Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Otomotif. Pusat ini akan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan BUMN. Lalu, Pemerintah akan menyelesaikan semua Peraturan Pemerintah yang terkait dengan insentif dan disinsentif.
Pemerintah, lanjut Hatta, juga akan melakukan quick win pada tanggal 30 Agustus mendatang yakni saat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pada hari itu, kata Hatta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir di Bandung. Dan, berbagai produk-produk yang sudah berhasil dibuat seperti bus sampai kendaraan city car pun akan digelar.
"Itu akan kita gelar sambil tetap mengembangkan industri-industri komponen terutama batere itu yang paling penting. Jadi ini keputusan kita tadi dan kita optimis akan berhasil," lanjut Hatta.
Tahun 2014, ia pun optimistis mobil listrik akan diproduksi sebanyak 10.000 unit. Ia yakin akan ada investor dan BUMN yang akan memberikan dukungan dalam memproduksi mobil ini secara massal. "Kalau itu (swasta) sih banyak begitu kita kasih kemudahan dan insentif," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, insentif kepada mobil listrik adalah bebas bea masuk dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk, diantaranya mesin dan batere. "Pokoknya komponen utama maupun komponen penunjangnya," sebut Bambang.
Pada hari ini, Hatta mendapatkan laporan bahwa riset sejumlah universitas telah melakukan perkembangan yang berarti terkait dengan mobil listrik. Ia pun menyebutkan, mobil listrik yang dibuat oleh alumnus ITB Dasep Ahmadi sudah masuk ke level 7 dalam technology readyness level. Mobil tersebut pun siap masuk ke level 9.
"LIPI sudah produksi kendaraan listrik bus juga berbagai macam kendaraan-kendaraan city car model-modelnya yang sudah masuk kategori kalau dalam istilah Menristek itu skala 9, sempurna itu 9, kita berada di skala 7 sekarang untuk city car," papar Hatta.
Karena keyakinan itu maka Pemerintah pun memutuskan untuk segera membentuk Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Otomotif. Pusat ini akan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan BUMN. Lalu, Pemerintah akan menyelesaikan semua Peraturan Pemerintah yang terkait dengan insentif dan disinsentif.
Pemerintah, lanjut Hatta, juga akan melakukan quick win pada tanggal 30 Agustus mendatang yakni saat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pada hari itu, kata Hatta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir di Bandung. Dan, berbagai produk-produk yang sudah berhasil dibuat seperti bus sampai kendaraan city car pun akan digelar.
"Itu akan kita gelar sambil tetap mengembangkan industri-industri komponen terutama batere itu yang paling penting. Jadi ini keputusan kita tadi dan kita optimis akan berhasil," lanjut Hatta.
Tahun 2014, ia pun optimistis mobil listrik akan diproduksi sebanyak 10.000 unit. Ia yakin akan ada investor dan BUMN yang akan memberikan dukungan dalam memproduksi mobil ini secara massal. "Kalau itu (swasta) sih banyak begitu kita kasih kemudahan dan insentif," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, insentif kepada mobil listrik adalah bebas bea masuk dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk, diantaranya mesin dan batere. "Pokoknya komponen utama maupun komponen penunjangnya," sebut Bambang.
Label:
Bandung,
batere,
BUMN,
bus,
Dasep Ahmadi,
Hatta Rajasa,
insentif,
investor,
ITB,
kompenen,
level,
LIPI,
listrik,
mobil,
nasional,
otak,
otot,
pemerintah,
swasta
Langganan:
Postingan (Atom)