Tampilkan postingan dengan label HAM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label HAM. Tampilkan semua postingan
Kamis, 13 Februari 2014
'Peluru Panas' Adik Jenderal Prabowo
Jakarta - Tak ada angin dan tak ada hujan, peluru panas dilontarkan adik Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Sasarannya tak lain adalah jenderal-jenderal yang menatap Pilpres 2014. Apakah ini awal 'perang bintang' di Pilpres 2014?
Awanya Hashim hanya membuka fakta bahwa tak hanya kakaknya yang ditolak Amerika. Namun ada 7 jenderal yang ditolak negeri Paman Sam itu. Persoalannya adalah masalah HAM di masa lalu. Hashim mengaku mendapatkan informasi sahih itu dari hasil 8 kali mondar-mandir bertemu orang penting di Washington.
kata Hashim saat berkunjung ke redaksi Trans TV, Jl. Kapten P. Tendean no 12-14A, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014). Selanjutnya *
Label:
'Peluru Panas,
7 jenderal,
adik,
blacklist,
fakta,
HAM,
Hashim Djojohadikusumo,
Jenderal,
mondar-mandir,
Pilpres 2014,
Prabowo Subianto,
Trans TV,
Washington
Kamis, 20 Juni 2013
SBY Dinilai Terlalu Gemar Terima Penghargaan
JAKARTA - Meskipun diprotes sejumlah kalangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menerima penghargaan 2013 World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (AoCF) di Garden Foyer, Hotel The Pierre, New York, Amerika Serikat, Jumat (31/5/2013), waktu Indonesia.
Ketua Setara Institute Hendardi dalam rilisnya mengatakan memberi dan menerima itu adalah hak dan jelas tidak bisa dihalang-halangi.
"Namun, sebagai pejabat publik, di mana penghargaan tersebut berhubungan dengan kinerjanya sebagai Presiden RI, SBY semestinya tidak terlalu mudah menerima sebuah penghargaan," kata Hendardi.
Menurut dia penghargaan diperoleh SBY tidak berbanding lurus dengan kinerja yang dilakukannya terkait pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan justru telah mencoreng wajah Indonesia.
Dia menilai SBY terlalu gemar menerima penghargaan inilah yang harus menjadi bahan koreksi dan introspeksi para pejabat publik.
"Penghargaan tersebut tidak akan banyak manfaat untuk Indonesia dan diplomasi politik luar negeri Indonesia," kata dia.
Menurut Hendardi ini justru merupakan tamparan bagi korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kelompok minoritas lainnya.
"Kekhawatiran justru muncul, bahwa penghargaan ini akan menjadi alat proteksi bagi SBY atas kelemahan kinerjanya dalam pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pemajuan HAM pada umumnya," kata Hendardi.
Ketua Setara Institute Hendardi dalam rilisnya mengatakan memberi dan menerima itu adalah hak dan jelas tidak bisa dihalang-halangi.
"Namun, sebagai pejabat publik, di mana penghargaan tersebut berhubungan dengan kinerjanya sebagai Presiden RI, SBY semestinya tidak terlalu mudah menerima sebuah penghargaan," kata Hendardi.
Menurut dia penghargaan diperoleh SBY tidak berbanding lurus dengan kinerja yang dilakukannya terkait pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan justru telah mencoreng wajah Indonesia.
Dia menilai SBY terlalu gemar menerima penghargaan inilah yang harus menjadi bahan koreksi dan introspeksi para pejabat publik.
"Penghargaan tersebut tidak akan banyak manfaat untuk Indonesia dan diplomasi politik luar negeri Indonesia," kata dia.
Menurut Hendardi ini justru merupakan tamparan bagi korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kelompok minoritas lainnya.
"Kekhawatiran justru muncul, bahwa penghargaan ini akan menjadi alat proteksi bagi SBY atas kelemahan kinerjanya dalam pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pemajuan HAM pada umumnya," kata Hendardi.
Label:
beragama,
berbanding lurus,
berkeyakinan,
Dinilai,
Gemar,
HAM,
Hendardi,
introspeksi,
kinerja,
korban,
koreksi,
penghargaan,
proteksi,
SBY,
Setara Institute,
tamparan,
Terima,
Terlalu,
World Statesman Award
Senin, 08 April 2013
Usai Idjon Djanbi, kini muncul 1 miliar dukungan untuk Kopassus
Sebelum pelaku penembakan Lapas Cebongan terungkap, muncul akun bernama Idjon Djanbi di Facebook. Dia membela Kopassus dan menuding polisi menjadi pelaku penyerangan lapas yang mengakibatkan empat tahanan tewas.
Kini muncul gerakan 'Satu Miliar dukungan Untuk 11 Kopassus' di Facebook. Admin fan page mengaku membuat gerakan ini untuk memberikan dukungan pada 11 anggota Kopassus tidak dihukum.
"Yuk ramai-ramai dukung 11 kopassus pembersih Sampah masyarakat di LAPAS CEBONGAN agar tidak dipidanakan tapi di beri penghargaan. Like dan sebarkan ya!!" tulis Admin.
Fan page ini dibuat Kamis (4/4) lalu, setelah ketua tim investigasi Mabes TNI merilis pelaku penyerangan adalah 11 anggota Kopassus.
Hanya dalam waktu 3 hari, sudah 10.544 orang yang mendukung gerakan ini. Kebanyakan mereka menuliskan dukungannya untuk Kopassus yang justru dinilai menghabisi preman.
"Hidup kopasus berantas premanisme. Sekalian berantas yang bersembunyi di balik HAM itu. Memangnya preman kenal HAM. TNI terus jaya, jangan mundur dengan gertakan HAM," tulis salah seorang pendukung bernama Wayono.
Lalu ada juga Wahyudi yang menulis. "Hanya Kopassus yang bisa berantas premanisme."
Sementara itu Semar menulis "Kopasus emang tiada duanya. Teruskan perjuangan brantas premanisme."
Belum diketahui siapa di balik dukungan ini.
Kini muncul gerakan 'Satu Miliar dukungan Untuk 11 Kopassus' di Facebook. Admin fan page mengaku membuat gerakan ini untuk memberikan dukungan pada 11 anggota Kopassus tidak dihukum.
"Yuk ramai-ramai dukung 11 kopassus pembersih Sampah masyarakat di LAPAS CEBONGAN agar tidak dipidanakan tapi di beri penghargaan. Like dan sebarkan ya!!" tulis Admin.
Fan page ini dibuat Kamis (4/4) lalu, setelah ketua tim investigasi Mabes TNI merilis pelaku penyerangan adalah 11 anggota Kopassus.
Hanya dalam waktu 3 hari, sudah 10.544 orang yang mendukung gerakan ini. Kebanyakan mereka menuliskan dukungannya untuk Kopassus yang justru dinilai menghabisi preman.
"Hidup kopasus berantas premanisme. Sekalian berantas yang bersembunyi di balik HAM itu. Memangnya preman kenal HAM. TNI terus jaya, jangan mundur dengan gertakan HAM," tulis salah seorang pendukung bernama Wayono.
Lalu ada juga Wahyudi yang menulis. "Hanya Kopassus yang bisa berantas premanisme."
Sementara itu Semar menulis "Kopasus emang tiada duanya. Teruskan perjuangan brantas premanisme."
Belum diketahui siapa di balik dukungan ini.
Selasa, 26 Februari 2013
TNI Tuntut Anggota Komnas HAM Minta Maaf Terkait Ucapan 'Tidur & Nongkrong'
Mabes TNI bereaksi cukup keras menanggapi pernyataan Ketua Bidang Pemantauan dan Pelanggaran HAM Komnas HAM Natalius Pigai tentang aktivitas prajurit di Papua. Permintaan maaf secara nasional pun diminta karena dianggap sudah menyakiti keluarga korban.
"Kita meminta dia minta maaf secara nasional ke seluruh media. Minta maaf lewat media dari Sabang sampai Merauke," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2013).
Iskandar menyampaikan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengecam pernyataan Natalius. Penyataan Natalius disebut sebagai tidak berdasar fakta dan tidak pada tempatnya.
"Kasihan kaum ibu-ibu yang suaminya berkorban. Kenapa mereka membuat pernyataan tanpa klarifikasi terlebih dahulu," sesal Iskandar.
Menurut Iskandar, prajurit TNI telah berjasa menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tak semestinya seorang anak bangsa merendahkan kerja keras TNI. Iskandar mengungkapkan, Natalius juga menyebut anggota TNI yang tewas saat kejadian sedang dalam keadaan lalai bertugas.
"Sangat ironis apabila prajurit TNI dikatakan hanya tidur dan nongkrong. Itu tidak sesuai fakta yang ada," tepis Iskandar.
Sebelumnya diberitakan, Natalius menyampaikan pendapatnya dalam diskusi 'DPRD Papua Desak Dialog Jakarta-Papua Dilaksanakan' di Gedung DPR,Jumat (22/2/2013). Dirinya berkata bahwa tragedi yang menewaskan delapan anggota TNI di Papua tidak melanggar HAM.
Dia juga mengatakan, ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab insiden penembakan anggota TNI oleh kelompok pengacau keamanan. Jumlah anggota TNI di Papua mencapai 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen. Sementara anggota kelompok separatis di Papua diperkirakan mencapai 1.000 orang.
"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujar Natalius.
"Kita meminta dia minta maaf secara nasional ke seluruh media. Minta maaf lewat media dari Sabang sampai Merauke," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2013).
Iskandar menyampaikan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengecam pernyataan Natalius. Penyataan Natalius disebut sebagai tidak berdasar fakta dan tidak pada tempatnya.
"Kasihan kaum ibu-ibu yang suaminya berkorban. Kenapa mereka membuat pernyataan tanpa klarifikasi terlebih dahulu," sesal Iskandar.
Menurut Iskandar, prajurit TNI telah berjasa menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tak semestinya seorang anak bangsa merendahkan kerja keras TNI. Iskandar mengungkapkan, Natalius juga menyebut anggota TNI yang tewas saat kejadian sedang dalam keadaan lalai bertugas.
"Sangat ironis apabila prajurit TNI dikatakan hanya tidur dan nongkrong. Itu tidak sesuai fakta yang ada," tepis Iskandar.
Sebelumnya diberitakan, Natalius menyampaikan pendapatnya dalam diskusi 'DPRD Papua Desak Dialog Jakarta-Papua Dilaksanakan' di Gedung DPR,Jumat (22/2/2013). Dirinya berkata bahwa tragedi yang menewaskan delapan anggota TNI di Papua tidak melanggar HAM.
Dia juga mengatakan, ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab insiden penembakan anggota TNI oleh kelompok pengacau keamanan. Jumlah anggota TNI di Papua mencapai 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen. Sementara anggota kelompok separatis di Papua diperkirakan mencapai 1.000 orang.
"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujar Natalius.
Sumber: *
Label:
fakta,
HAM,
ironis,
klarifikasi,
Komnas,
Laksamana Agus Suhartono,
Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul,
maaf,
Markas Besar,
Merauke,
nasional,
Natalius Pigai,
nongkrong,
Panglima TNI,
Sabang,
tidur,
TNI,
tuntut
Langganan:
Postingan (Atom)