'Peluru Panas' Adik Jenderal Prabowo

Jakarta - Tak ada angin dan tak ada hujan, peluru panas dilontarkan adik Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Sasarannya tak lain adalah jenderal-jenderal yang menatap Pilpres 2014. Apakah ini awal 'perang bintang' di Pilpres 2014?

Awanya Hashim hanya membuka fakta bahwa tak hanya kakaknya yang ditolak Amerika. Namun ada 7 jenderal yang ditolak negeri Paman Sam itu. Persoalannya adalah masalah HAM di masa lalu. Hashim mengaku mendapatkan informasi sahih itu dari hasil 8 kali mondar-mandir bertemu orang penting di Washington.

"Prabowo hanya 1 dari 7 jenderal yang ditolak Amerika. Ada 7 jenderal yang di blacklist, tidak hanya Prabowo, catat itu! " 

kata Hashim saat berkunjung ke redaksi Trans TV, Jl. Kapten P. Tendean no 12-14A, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014). Selanjutnya *

Enam Tokoh Paling Ditolak Jadi Capres

JAKARTA— Para pakar yang menjadi responden survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menolak sejumlah nama untuk menjadi calon presiden (capres) RI 2014. Survei dilakukan dengan pertanyaan terbuka pada 61 pakar.

Tokoh yang paling ditolak ialah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra sebesar 20 persen.

"Prabowo paling tinggi, yaitu 20 persen menolak," kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Hamdi Muluk saat memaparkan hasil Survei Opinion Leader Mencari Lawan Jokowi di Hotel Morrisey, Jakarta, Minggu (29/12/2013).

Setelah Prabowo ialah raja dangdut Rhoma Irama yang ditolak sebesar 18 persen, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga 18 persen, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sebanyak 7 persen, peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo sebesar 3 persen, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto 3 persen. Sumber *

Survei: Kalau Pemilu Hari Ini, Jokowi Presiden

JAKARTA - Untuk kesekian kalinya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memiliki elektabilitas paling tinggi diantara nama Calon Presiden (Capres) lainnya. Berdasarkan survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP), Jokowi unggul dengan 19,6 persen, tertinggi dari nama-nama seperti Wiranto, Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla.

"Pada saat survei, kami menanyakan jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini siapa yang responden pilih. Jokowi pun mendapat suara tertinggi dan berpeluang menjadi presiden," kata Usman Rachman, CEO LKP di Jakarta, Senin (2/9/2013) Selanjutnya *

Ketika Lembaga yang Unggulkan Prabowo Dicecar

Jakarta - Direktur Focus Survey Indonesia (FSI) Nelly Rosa Juliana datang terlambat ke Kafe Tjikini, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2013. Mengenakan rok selutut dan sepatu hak tinggi, ia berjalan tergopoh menuju kursi yang berjejer menghadap para wartawan.

Menurut jadwal, konferensi pers seharusnya dimulai pukul 16.00. Nelly baru tiba pukul 17.30. "Maaf, jalanan Jakarta macet," kata dia membuka percakapan dengan puluhan wartawan.

Mengingat azan Magrib penanda buka puasa akan segera berkumandang, Nelly bergerak cepat. Siaran pers setebal 10 halaman ia bacakan kembali, tanpa ada yang ditambah ataupun dikurangi.

Inti siaran pers, menurut FSI, tokoh paling menjanjikan saat ini adalah Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. Jika pemilu digelar hari ini, Prabowo diprediksi mendapat 27,4 persen suara, disusul Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati 12,7 persen, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 11,5 persen. Selanjutnya *

Kenapa Hasil Survei Jokowi Capres Selalu Teratas?

Jakarta - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai usia pemilih menjadi faktor penentu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu memenangi sejumlah survei calon presiden. Saat ini 60 persen pemilih Indonesia masuk kategori muda karena sekitar 40-an tahun.

"Secara biologis mereka akan memilih pemimpin yang masuk kategori fresh," kata Philips kepada Tempo, pekan lalu. Selain itu, para pemilih muda ini lebih suka pemimpin yang reformis.

Dalam survei CSIS di 31 provinsi (tidak termasuk Papua dan Papua Barat), 9-16 April 2013 lalu, 28,6 responden menjawab akan memilih Jokowi sebagai presiden 2014. Lalu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dipilih 15,6 persen, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie 7 persen, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla 3,7 persen, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD 2,4 persen, dan Hatta Rajasa 2,2 persen. Survei ini menggunakan sampel 1635 responden dengan wawancara tatap muka.

Menurut Philips, persepsi bahwa seorang pemimpin harus inspirasional dan cekatan juga melekat dalam benak para pemilih muda ini. Kriteria-kriteria semacam ini, kata dia, melekat dalam benak para pemilih muda dan itu ada pada Jokowi.

Selain itu, kata dia, gaya komunikasi Jokowi mewakili antitesa dari para pejabat publik yang kini masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat. »Dia dianggap memberikan harapan perubahan,” ujarnya.

Sumber *

Gerindra Berubah Sikap, Tolak Kenaikan BBM dan Pengesahan RAPBN-P 2013

Jakarta - Rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 terkait kenaikan harga BBM semakin panas. Di masa skors, Gerindra menarik dukungan, memutuskan menolak pengesahan RAPBN-P 2013.

"Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur harga BBM bersubsidi. Hal ini karena kenaikan BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya," kata Waketum Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (17/6/2013).

Anggaran dana penurunan subsidi, menurut Fadli, juga tak digunakan untuk kepentingan infrastruktur dan transporasi murah rakyat. Syarat inilah yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

"Prabowo bisa memahami subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah. Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur," tegasnya.

Partai Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan.

"Anehnya, harga BBM naik namun alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa? Kebijakan kenaikan harga BBM memang hak pemerintah, tapi jelas menambah kesengsaraan rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri," protesnya.

"Inilah anomali logika yang mencolok. Pertama, rencana harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp. 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp. 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun," lanjut Fadli.

Pertimbangan berikutnya, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa menambah utang. Pendapatan pajak turun Rp 53.6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliun.

"Akibatnya defisit melebar dari Rp. 153.3 trilyun menjadi Rp 233.5 trilyun. Karena itu, dalam sidang paripurna malam ini, Partai Gerindra tak setuju dengan pengesahan RAPBN-P 2013," tandasnya.

Sumber *

Mudik Gratis Dengan Kerata Api Bersama Gerindra

Partai Gerindra menggelar mudik bareng gratis dengan tujuan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Untuk program mudik gratis ini, Gerindra menyewa 24 gerbong kereta ekonomi AC jurusan Pasar Senen-Malang.

"Beda dengan partai lainnya yang mengadakan mudik gratis dengan bus, kami adakan mudik gratis dengan kereta api," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2012.

Gerindra memilih kereta untuk mudik gratis, karena ingin mengurangi kemacetan. Sebab, sejumlah pihak telah banyak menggunakan bus untuk mudik gratis. "Kami menyewa 24 gerbong kereta untuk menampung 1.536 warga yang terdaftar," tambah Taufik.

Mudik gratis yang diberangkatkan pada pukul 17.45 WIB ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh partai binaan Prabowo Subianto itu. Penumpang, Taufik menjelaskan, bisa turun di sejumlah tempat, seperti Cirebon, Semarang, Solo, Madiun, Kertosono hingga Malang.

Taufik menambahkan, mudik gratis bukan hanya diikuti oleh simpatisan partai Gerindra ataupun pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Mudik gratis ini juga diikuti warga DKI Jakarta yang memang ingin mudik.

"Siapa saja boleh ikut, bukan hanya dari Gerindra. Walaupun kemarin tidak nyoblos Jokowi juga bisa ikut," katanya.

Sumber: *