Mulai Jumat, PNS di DKI Dilarang Bawa Kendaraan Pribadi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengeluarkan aturan baru bagi pegawainya, yakni melarang membawa kendaraan pribadi. Jokowi menegaskan bahwa langkah pembatasan kendaraan pribadi untuk menekan kemacetan juga diterapkan bagi bawahannya.

Mulai Jumat(3/1/2013) besok, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat setiap Jumat pertama dalam satu bulan.

Jokowi mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam ingub tersebut diinstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Wali Kota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kelapa Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya. Selanjutnya *

SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjawab pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyerahkan soal kemacetan Ibu Kota ke dirinya. Menurut Jokowi, justru pemerintah pusatlah yang tak mendukung kebijakan pengentasan kemacetan. Dia kembali mengungkap program mobil murah yang telah diteken SBY.

Menurut Jokowi, secara umum sebenarnya pemerintah pusat sudah mendukung program DKI Jakarta di sektor kemacetan. "Tetapi kalau mobil murah itu beda lagi, pengecualian," katanya di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 November 2013. Selanjutnya *

Jusuf Kalla: Jokowi Harus Nyapres

Padang--Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki peluang untuk menjadi Presiden. Apalagi jika mampu menjaga image yang bagus seperti sekarang ini.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, seandainya Jokowi berhasil membangun Jakarta dalam satu tahun mendatang, misalnya mengurangi kemacetan, banjir, kekumuhan dan membangun pasar baik, pasti image-nya tetap bagus. "Jika begitu, ia harus mencapres," ujar JK di Padang 1 September 2013.

Terkait dengan adanya wacana untuk memasangan JK dengan Jokowi, Ketua PMI ini mengaku belum memikirkannya. "Pada waktunya lah nanti," ujarnya. Selanjutnya *

Alasan Polda Metro Jaya Tak Berlakukan Sistem Genap Ganjil untuk Motor

Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya punya alasan sendiri mengapa pihaknya membuat kebijakan motor tidak masuk dalam sistem genap ganjil.

Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono mengatakan pihaknya belum menyetujui pembatasan kenadaraan dengan sistem ganjil genap untuk diterapkan bagi pengguna sepeda motor lantaran motor bukan penyebab utama kemacetan.

"Untuk motor harus dipertimbangkan kembali. Pengguna motor itu menengah ke bawah, karena yang menggunakan motor biasanya pekerja (worker). Kalau mobil midlle manajemen," ungkap Wahyono, Minggu (9/12/2012).

Lebih lanjut, diungkap Wahyono sepedamotor merupakan sumber kesemrawutan bukan sumber kemacetan. Karena menurut Wahyono motor tidak membutuhkan uang yang banyak dan harusnya untuk menerapkan sistem tersebut melihat dari sisi ekonomis.

Ditambahkan Wahyono, dengan adanya penerapan sistem tersebut diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan bukan membatasi pembelian kendaraan.

Sumber: *

Mudik Gratis Dengan Kerata Api Bersama Gerindra

Partai Gerindra menggelar mudik bareng gratis dengan tujuan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Untuk program mudik gratis ini, Gerindra menyewa 24 gerbong kereta ekonomi AC jurusan Pasar Senen-Malang.

"Beda dengan partai lainnya yang mengadakan mudik gratis dengan bus, kami adakan mudik gratis dengan kereta api," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2012.

Gerindra memilih kereta untuk mudik gratis, karena ingin mengurangi kemacetan. Sebab, sejumlah pihak telah banyak menggunakan bus untuk mudik gratis. "Kami menyewa 24 gerbong kereta untuk menampung 1.536 warga yang terdaftar," tambah Taufik.

Mudik gratis yang diberangkatkan pada pukul 17.45 WIB ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh partai binaan Prabowo Subianto itu. Penumpang, Taufik menjelaskan, bisa turun di sejumlah tempat, seperti Cirebon, Semarang, Solo, Madiun, Kertosono hingga Malang.

Taufik menambahkan, mudik gratis bukan hanya diikuti oleh simpatisan partai Gerindra ataupun pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Mudik gratis ini juga diikuti warga DKI Jakarta yang memang ingin mudik.

"Siapa saja boleh ikut, bukan hanya dari Gerindra. Walaupun kemarin tidak nyoblos Jokowi juga bisa ikut," katanya.

Sumber: *