Jakarta - Mobil Vellfire dari rumah artis Jennifer Dunn disita KPK karena diduga pemberian dari Tubagus Chaeri Wardana (Wawan). Tetangga mengatakan bahwa orang mirip Wawan sering datang tengah malam.
"Seringnya sih jam 12 malam kalau datang. Bawa mobil Alphard hitam. Kadang ada ajudannya juga," ujar salah seorang tetangga Jennifer, Wisnu (54) di Jl Bangka, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014).
Wisnu biasa ngopi di sebuah warung yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah Jennifer hingga tengah malam. Ketika itulah dia sering melihat orang yang mirip Wawan bertandang ke rumah Jennifer.
"Tidak lama sih kalau mampir. Paling sekitar satu jam lah. Jam 2 pagi pas saya pulang ke rumah biasanya dia sudah pulang dari rumah Jennifer," tutur Wisnu. Selanjutnya *
Tampilkan postingan dengan label Kata. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kata. Tampilkan semua postingan
Kamis, 13 Februari 2014
Rabu, 06 November 2013
SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjawab pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyerahkan soal kemacetan Ibu Kota ke dirinya. Menurut Jokowi, justru pemerintah pusatlah yang tak mendukung kebijakan pengentasan kemacetan. Dia kembali mengungkap program mobil murah yang telah diteken SBY.
Menurut Jokowi, secara umum sebenarnya pemerintah pusat sudah mendukung program DKI Jakarta di sektor kemacetan. "Tetapi kalau mobil murah itu beda lagi, pengecualian," katanya di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 November 2013. Selanjutnya *
Menurut Jokowi, secara umum sebenarnya pemerintah pusat sudah mendukung program DKI Jakarta di sektor kemacetan. "Tetapi kalau mobil murah itu beda lagi, pengecualian," katanya di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 November 2013. Selanjutnya *
Senin, 23 September 2013
Mark-Up E-KTP Rp 2,5 T, Kata Nazaruddin
Nazaruddin datang ke KPK guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka dugaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum. Saat ditanyai wartawan mengenai pelaporan Gamawan terhadapnya ke Polda Metro Jaya, Nazaruddin tak menjawab secara tegas. Dia justru menegaskan kembali proses pembahasan anggaran proyek tersebut sampai terjadi skandal.
"Jadi gini ini proyek nilainya Rp 5,9 triliun. Saya, Novanto, dan semua merekayasa proyek ini bahwa mark up 2,5 triliun," kata Nazaruddin seraya masuk ke dalam kantor KPK. Sumber *
"Jadi gini ini proyek nilainya Rp 5,9 triliun. Saya, Novanto, dan semua merekayasa proyek ini bahwa mark up 2,5 triliun," kata Nazaruddin seraya masuk ke dalam kantor KPK. Sumber *
Sabtu, 03 Agustus 2013
Kata Maarif, Jokowi Layak Jadi Capres
Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memenuhi syarat sebagai calon pemimpin bangsa. Namun dia meminta Jokowi membuktikan dulu berhasil menyelesaikan persoalan Jakarta.
"Saya bilang, jika Anda berhasil di Jakarta, pimpin republik ini," kata Syafii Maarif ketika dihubungi, Jumat, 2 Agustus 2013.Kemarin Syafii dan Jokowi bertemu di Maarif Institute.Pertemuan selama 40 menit ini merupakan kelanjutan dari pertemuan mereka saat mengisi acara di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selanjutnya *
"Saya bilang, jika Anda berhasil di Jakarta, pimpin republik ini," kata Syafii Maarif ketika dihubungi, Jumat, 2 Agustus 2013.Kemarin Syafii dan Jokowi bertemu di Maarif Institute.Pertemuan selama 40 menit ini merupakan kelanjutan dari pertemuan mereka saat mengisi acara di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selanjutnya *
Selasa, 30 Juli 2013
Ahok-Lulung Berseteru, Ini Kata Kemendagri
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menolak berkomentar panjang soal permintaan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta untuk menegur Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Juru bicara Kementerian, Restuardi Daud, menilai permintaan untuk menegur Wakil Gubernur tersebut sulit diukur secara aturan. “Karena itu kaitannya personal jadi sangat subyektif,” katanya saat dihubungi, Selasa, 30 Juli 2013.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar menegur Ahok atas pernyataan-pernyataannya selama ini. Dalam persoalan pedagang Tanah Abang, Ahok dituding menghina Abraham 'Haji Lulung' Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP.
PPP menilai pernyataan dan sikap arogansi Ahok sering kontroversial sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya *
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar menegur Ahok atas pernyataan-pernyataannya selama ini. Dalam persoalan pedagang Tanah Abang, Ahok dituding menghina Abraham 'Haji Lulung' Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP.
PPP menilai pernyataan dan sikap arogansi Ahok sering kontroversial sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya *
Jumat, 21 Juni 2013
Langganan:
Postingan (Atom)