Klise: Yang Kaya Semakin Kaya Yang Miskin Semakin Miskin

Perekonomian Indonesia masih tumbuh cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir dengan kisaran 5%-6%. Sayangnya, pertumbuhan tinggi tak diimbangi pemerataan.

"Ketimpangan pendapatan semakin memburuk. Memang orang miskin dan kaya di Indonesia ini sama-sama tumbuh ekonominya. Pendapatannya naik. Tapi yang orang kaya itu naiknya lebih cepat dibandingkan yang miskin," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Dodi Zulverdi di kantor pusat BI, Jakarta, Selasa (18/2/2014)

Dodi menilai hal ini memang merupakan dampak dari pemerataan ekonomi yang tidak maksimal. Sehingga ketimpangan pendapatannya semakin lebar.

"Ketimpangan pendapatan menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi," sebutnya.

Sementara itu dari sisi kemiskinan, memang ada penambahan dari segi jumlah di tahun 2013. Menurut Dodi ini bukan disebabkan oleh minimnya dampak dari ekonomi yang tumbuh tapi karena beberapa faktor seperti kenaikan harga BBM dan komoditas pangan.

"Pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya berpengaruh untuk pengurangan kemiskinan. Memang jumlahnya naik tapi liat persentasenya kan turun setiap tahunnya. Kita juga harus lihat trennya kan. Kalau nambah banyak itu kan karena kemarin ada BBM dan pangan yang tiba-tiba naik," jelasnya.

Dodi menilai masalah ini perlu diatasi segera, dalam rangka pemerataan ekonomi di dalam negeri dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Alasannya jika dibiarkan dampaknya akan semakin meluas ke arah sosial dan lainnya. Sumber *

Sentimen Regional Asia Bakal Dorong Kenaikan IHSG

JAKARTA - Reza Priyambada, Kepala Riset Trust Securities memerkirakan, pada perdagangan Senin (30/9/2013) hari ini, pergerakan Indeks Harga Saham Gabung (IHSG) akan berada pada kisaran level support 4.400-4.416 dan resistance 4.438-4.460.

Ia menilai, sentimen positif akan datang dengan rilis penurunan initial jobless claims Amerika Serikat (AS), yang memberikan imbas cukup positif pada laju bursa saham Asia, di penutupan pekan kemarin.

Selain itu, indeks akan ditopang rilis kenaikan inflation rate dan CPI Jepang, yang akan memberikan imbas positif pada bursa saham Asia, dengan penilaian percepatan inflasi yang menandakan peningkatan ekonomi. Selanjutnya *

Kenaikan BBM, Apa Kata Orang Papua?

Sumber *

Inilah Hasil "Voting" Rapat Paripurna BBM

Rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) malam akhirnya ditempuh melalui mekanisme voting. Hasilnya, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir menyetujui RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Berikut hasil voting yang dilakukan secara terbuka:

• Hanura : 14 orang menolak, 0 menerima 
• Gerindra: 26 orang menolak, 0 menerima 
• PKB: 23 orang menerima, 0 menolak 
• PPP: 34 orang menerima, 0 menolak 
• PAN: 40 orang menerima, 0 menolak 
• PKS: 51 orang menolak, 0 menerima
• PDI Perjuangan: 91 orang menolak, 0 menerima
• Golkar: 98 orang menerima, 0 menolak 
• Demokrat: 143 orang menerima, 0 menolak

Jumlah yang menerima 338 anggota, sementara yang menolak 181 anggota.Dengan hasil voting ini, RAPBN-P 2013 akhirnya disahkan.

Sumber *

Gerindra Berubah Sikap, Tolak Kenaikan BBM dan Pengesahan RAPBN-P 2013

Jakarta - Rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 terkait kenaikan harga BBM semakin panas. Di masa skors, Gerindra menarik dukungan, memutuskan menolak pengesahan RAPBN-P 2013.

"Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur harga BBM bersubsidi. Hal ini karena kenaikan BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya," kata Waketum Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (17/6/2013).

Anggaran dana penurunan subsidi, menurut Fadli, juga tak digunakan untuk kepentingan infrastruktur dan transporasi murah rakyat. Syarat inilah yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

"Prabowo bisa memahami subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah. Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur," tegasnya.

Partai Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan.

"Anehnya, harga BBM naik namun alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa? Kebijakan kenaikan harga BBM memang hak pemerintah, tapi jelas menambah kesengsaraan rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri," protesnya.

"Inilah anomali logika yang mencolok. Pertama, rencana harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp. 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp. 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun," lanjut Fadli.

Pertimbangan berikutnya, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa menambah utang. Pendapatan pajak turun Rp 53.6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliun.

"Akibatnya defisit melebar dari Rp. 153.3 trilyun menjadi Rp 233.5 trilyun. Karena itu, dalam sidang paripurna malam ini, Partai Gerindra tak setuju dengan pengesahan RAPBN-P 2013," tandasnya.

Sumber *