Inilah Hasil "Voting" Rapat Paripurna BBM

Rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) malam akhirnya ditempuh melalui mekanisme voting. Hasilnya, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir menyetujui RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Berikut hasil voting yang dilakukan secara terbuka:

• Hanura : 14 orang menolak, 0 menerima 
• Gerindra: 26 orang menolak, 0 menerima 
• PKB: 23 orang menerima, 0 menolak 
• PPP: 34 orang menerima, 0 menolak 
• PAN: 40 orang menerima, 0 menolak 
• PKS: 51 orang menolak, 0 menerima
• PDI Perjuangan: 91 orang menolak, 0 menerima
• Golkar: 98 orang menerima, 0 menolak 
• Demokrat: 143 orang menerima, 0 menolak

Jumlah yang menerima 338 anggota, sementara yang menolak 181 anggota.Dengan hasil voting ini, RAPBN-P 2013 akhirnya disahkan.

Sumber *

Gerindra Berubah Sikap, Tolak Kenaikan BBM dan Pengesahan RAPBN-P 2013

Jakarta - Rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 terkait kenaikan harga BBM semakin panas. Di masa skors, Gerindra menarik dukungan, memutuskan menolak pengesahan RAPBN-P 2013.

"Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur harga BBM bersubsidi. Hal ini karena kenaikan BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya," kata Waketum Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (17/6/2013).

Anggaran dana penurunan subsidi, menurut Fadli, juga tak digunakan untuk kepentingan infrastruktur dan transporasi murah rakyat. Syarat inilah yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

"Prabowo bisa memahami subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah. Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur," tegasnya.

Partai Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan.

"Anehnya, harga BBM naik namun alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa? Kebijakan kenaikan harga BBM memang hak pemerintah, tapi jelas menambah kesengsaraan rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri," protesnya.

"Inilah anomali logika yang mencolok. Pertama, rencana harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp. 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp. 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun," lanjut Fadli.

Pertimbangan berikutnya, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa menambah utang. Pendapatan pajak turun Rp 53.6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliun.

"Akibatnya defisit melebar dari Rp. 153.3 trilyun menjadi Rp 233.5 trilyun. Karena itu, dalam sidang paripurna malam ini, Partai Gerindra tak setuju dengan pengesahan RAPBN-P 2013," tandasnya.

Sumber *

Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Akan Diberlakukan Bulan Ini

Jakarta - Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM subsidi, yakni premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter tetap akan diberlakukan bulan ini. Apalagi pembahasan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 terus berjalan.

Hari ini pemerintah dan DPR telah menyepakati beberapa poin asumsi makro RAPBN-P 2013. Sebelum menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah menunggu RAPBN-P ini disahkan karena di dalamnya ada anggaran kompensasi untuk rakyat miskin, salah satunya bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan untuk 15,5 juta kepala keluarga miskin.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan kenaikan harga BBM subsidi optimistis dilakukan pada Juni 2013. "Artinya sudah sesuai jadwal, dan nggak ada perubahan terhadap kenaikan BBM di bulan Juni," kata Chatib usai rapat dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Selanjutnya *