"Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur harga BBM bersubsidi. Hal ini karena kenaikan BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya," kata Waketum Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (17/6/2013).
Anggaran dana penurunan subsidi, menurut Fadli, juga tak digunakan untuk kepentingan infrastruktur dan transporasi murah rakyat. Syarat inilah yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.
"Prabowo bisa memahami subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah. Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur," tegasnya.
Partai Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan.
"Inilah anomali logika yang mencolok. Pertama, rencana harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp. 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp. 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun," lanjut Fadli.
Pertimbangan berikutnya, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa menambah utang. Pendapatan pajak turun Rp 53.6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliun.
"Akibatnya defisit melebar dari Rp. 153.3 trilyun menjadi Rp 233.5 trilyun. Karena itu, dalam sidang paripurna malam ini, Partai Gerindra tak setuju dengan pengesahan RAPBN-P 2013," tandasnya.
