Pengamat: Saking Kuatnya Atut, Rano Karno Cuma Jadi "Vote Getter"

JAKARTA — Pengaruh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai kepala daerah rupanya tak hanya sebatas pada tampuk dinasti kepemimpinan semata. Lebih dari itu, dari segi pengambilan kebijakan, Atut dinilai paling berperan. Begitu tingginya kekuasaan Atut hingga membuat peran Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, seakan dikerdilkan kekuasaannya.

Demikian dikatakan pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhar, ketika berbincang dengan Kompas.com, Senin (14/10/2013).

"Saya kira demikian, bahkan lebih parah saya pikir. Orang yang menjadi wagub (di Banten) tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kebijakan," katanya. Selanjutnya *

Bela Jokowi, Tokoh PDIP: Amien Rais Sok Nasionalis

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristyanto akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan Amien Rais, mantan Ketua MPR RI, soal keraguan nasionalisme Joko Widodo dan Megawati Sukarno Putri. Ia menyatakan, Amien-lah yang sok nasionalis.

Ia mengurai kembali saat Amien menjadi Ketua MPR. Waktu itu presidennya Megawati. Kebijakan privatisasi Indosat dan kebijakan BPPN Megawati yang dinilai berlawanan dengan semangat nasionalisme, ujarnya, adalah untuk melaksanakan ketetapan MPR karena presiden sebagai mandataris MPR. "Ketua MPR waktu itu adalah Amien Rais."

"Pak Amien lah yang harus bertanggungjawab terhadap liberalisasi politik yang dilakukan tergesa-gesa melalui amandemen UUD 1945," kata Hasto tadi malam.

Ia menyatakan, kegagalan agenda reformasi justru di tangan Amien. Karena itu, ia tidak sependapat kalau Amien disebut tokoh reformasi. Justru Amienlah yang menyebabkan agenda reformasi gagal. Selanjutnya *

Alasan Polda Metro Jaya Tak Berlakukan Sistem Genap Ganjil untuk Motor

Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya punya alasan sendiri mengapa pihaknya membuat kebijakan motor tidak masuk dalam sistem genap ganjil.

Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono mengatakan pihaknya belum menyetujui pembatasan kenadaraan dengan sistem ganjil genap untuk diterapkan bagi pengguna sepeda motor lantaran motor bukan penyebab utama kemacetan.

"Untuk motor harus dipertimbangkan kembali. Pengguna motor itu menengah ke bawah, karena yang menggunakan motor biasanya pekerja (worker). Kalau mobil midlle manajemen," ungkap Wahyono, Minggu (9/12/2012).

Lebih lanjut, diungkap Wahyono sepedamotor merupakan sumber kesemrawutan bukan sumber kemacetan. Karena menurut Wahyono motor tidak membutuhkan uang yang banyak dan harusnya untuk menerapkan sistem tersebut melihat dari sisi ekonomis.

Ditambahkan Wahyono, dengan adanya penerapan sistem tersebut diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan bukan membatasi pembelian kendaraan.

Sumber: *