Jokowi Masuk 50 Pemimpin Terhebat Versi Fortune

Amerika Serikat - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masuk ke dalam daftar 50 pemimpin hebat dunia versi majalah Fortune edisi 7 April 2014. Pria yang akrab disapa Jokowi itu menempati urutan ke-37.

Jokowi masuk ke dalam daftar tersebut karena kiprahnya dalam memimpin Solo, Jawa Tengah, sebagai wali kota dan DKI Jakarta sebagai gubernur. Di kedua kota itu, Jokowi dinilai telah banyak melakukan perubahan, dari dalam persoalan tata ruang kota hingga korupsi.

"Jokowi, begitu dia dikenal, membersihkan kota dan membersihkan korupsi. Ini menggetarkan masyarakat Indonesia yang lelah dengan status quo," demikian tulis majalah itu. Sumber *

Seknas: Jokowi Sudah Hampir Pasti Dicapreskan

Hasil analisa rapat harian presidium Seknas Jokowi, Rabu 5 Februari 2014 menyebut, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sudah hampir pasti segera dicapreskan.

Untuk itulah kepada seluruh jajaran pengurus Seknas di tingkat provinsi dan kabupaten se Indonesia untuk segera berkonsentrasi membantu pemenangan PDIP dalam ajang Pileg 2014, 9 April mendatang.

“Kemenangan PDI Perjuangan dalam Pileg akan semakin melapangkan jalan bagi Jokowi,” ujar Dadang Yuliantara, presidium Seknas Jokowi di kantornya Jl Brawijaya 35 Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2014) malam. Sumber *

Jokowi disamakan dengan Walikota London Boris Johnson

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menjadi berita koran terkemuka Inggris The Independent yang pada edisi Senin 27 Januari menyebut Jokowi setara dengan Walikota London Boris Johnson.

Dalam laporan berjudul On the road to power? Meet Joko Widodo, Indonesia's very own Boris Johnson itu koresponden The Independent James Ashton memasangkan foto Jokowi sedang bersepeda menuju kantor Gubernur.

Seperti halnya Boris Johnson yang juga selalu bersepeda ke kantornya di pinggir Sungai Thames yang membelah kota London, Jokowi disebut telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk pegawai Pemda DKI Jakarta untuk mengunakan sepeda khususnya setiap Jumat guna mengurangi kemacetan di Jakarta yang semakin parah.

Mulai Jumat, PNS di DKI Dilarang Bawa Kendaraan Pribadi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengeluarkan aturan baru bagi pegawainya, yakni melarang membawa kendaraan pribadi. Jokowi menegaskan bahwa langkah pembatasan kendaraan pribadi untuk menekan kemacetan juga diterapkan bagi bawahannya.

Mulai Jumat(3/1/2013) besok, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat setiap Jumat pertama dalam satu bulan.

Jokowi mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam ingub tersebut diinstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Wali Kota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kelapa Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya. Selanjutnya *

Saluran di Jakarta Tak Pernah Diperbaiki, Kok Bisa?

JAKARTA — Sungguh tidak masuk akal. Sebagian besar dari 884 saluran penghubung di Jakarta belum dinormalisasi. Hal itu mengakibatkan pendangkalan saluran air karena sedimentasi parah. Sisi kanan-kiri saluran ditempati bangunan liar yang masuk badan saluran. Air di beberapa saluran bahkan tidak mengalir, menjadi seperti kali mati.

"Informasi dari warga seperti itu, dan ini terjadi hampir di semua saluran penghubung. Dampaknya bisa dilihat bersama, kondisi saluran menjadi rusak. Banyak yang mengalami penyempitan," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo saat melihat proses pengerukan Cakung Drain di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (19/11/2013).

Menurut Jokowi, seharusnya ada jalan inspeksi di kanan-kiri saluran tersebut. Namun, sebagian besar ruas tanah yang seharusnya menjadi jalan inspeksi itu justru ditempati bermacam-macam bangunan. Idealnya, perawatan saluran penghubung bukan dilakukan setiap tahun, melainkan setiap hari.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Joko Susetyo tidak tahu pasti mengapa saluran penghubung tidak pernah dinormalisasi. Joko mengaku baru menjabat enam bulan lalu di Bidang Sumber Daya Air. "Saluran ini sepertinya juga tidak pernah disentuh," kata Joko.

Jikapun ada pengerukan, kata Joko, maka penggunaan alat berat baru dilakukan tahun ini. Sebelumnya, pengerukan hanya menggunakan peralatan manual.

Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menormalisasi semua saluran penghubung. Karena terbatasnya waktu pengerjaan, target normalisasi baru akan dilakukan 20 persen dari semua saluran penghubung. Sumber *

Presiden Canangkan Gres! Wujudkan Ekonomi Syariah Dunia

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!) di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, Minggu, agar mampu mendorong misi Indonesia untuk menjadi pusat Ekonomi Syariah dunia.

Pencanangan Gres!, yang dilakukan di hadapan puluhan para pemangku kepentingan Ekonomi Syariah itu, juga dihadiri oleh Ibu Ani Yudhoyono, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

"Saya menyambut baik Gres! untuk meningkatkan akselerasi masyarakat pada Ekonomi Syariah ... mari kita perkuat ekonomi domestik, mari kita bangun sistem dan budaya ... ekonomi nenek moyang kita," kata Presiden sebelum menekan sirine tanda pencanangan Gres!

Presiden menilai Sistem Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang harus diperkuat di Indonesia mengingat saat perekonomian dunia mengalami gejolak, Ekonomi Syariah terbukti mampu bertahan. Selanjutnya *

Kenalkan! Ini Dista, Ajudan Kebanggaan Jokowi

Semarang - Jika diperhatikan, ada satu nama yang selalu dimasukkan cerita oleh Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan. Dia adalah Dista. Seorang ajudan yang kini menjadi kebanggaan Gubernur DKI ini.

Nama Dista sering disebut Jokowi jika menghadiri berbagai acara. Kehadiran Dista membuat Jokowi merasa tidak minder saat bertemu dan berjabat tangan dengan sejumlah orang, meski jabatan Jokowi yang tinggi.

Jokowi berkisah memang punya cerita unik soal ajudan. Saat masih menjadi wali kota Solo, para tamu yang datang lebih sering menyalami ajudannya duluan. Ajudan Jokowi saat itu tinggi, gagah nan tampan.

Tidak ingin kejadian terulang, Jokowi pun kali ini berinisiatif memilih sendiri para ajudannya. "Saya milih sendiri, saya pilih dari 10 lulusan IPDN, pilih dan dapat. Mau kenal ajudan saya?" tanya Jokowi saat memberi kuliah umum di Gedung Prof Soedarto, Undip, Semarang, Sabtu (9/11/2013). Selanjutnya *

Bela Jokowi, Tokoh PDIP: Amien Rais Sok Nasionalis

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristyanto akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan Amien Rais, mantan Ketua MPR RI, soal keraguan nasionalisme Joko Widodo dan Megawati Sukarno Putri. Ia menyatakan, Amien-lah yang sok nasionalis.

Ia mengurai kembali saat Amien menjadi Ketua MPR. Waktu itu presidennya Megawati. Kebijakan privatisasi Indosat dan kebijakan BPPN Megawati yang dinilai berlawanan dengan semangat nasionalisme, ujarnya, adalah untuk melaksanakan ketetapan MPR karena presiden sebagai mandataris MPR. "Ketua MPR waktu itu adalah Amien Rais."

"Pak Amien lah yang harus bertanggungjawab terhadap liberalisasi politik yang dilakukan tergesa-gesa melalui amandemen UUD 1945," kata Hasto tadi malam.

Ia menyatakan, kegagalan agenda reformasi justru di tangan Amien. Karena itu, ia tidak sependapat kalau Amien disebut tokoh reformasi. Justru Amienlah yang menyebabkan agenda reformasi gagal. Selanjutnya *

Lagi-Lagi Jokowi, Ungguli SBY dan Megawati

JAKARTA - Pemberitaan wacana pencalonan Joko Widodo (Jokowi) versi penelitian Indonesia Indicator mendominasi ekspose berita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang 2013.

"Tercatat pada Januari, Mei, Agustus, dan September pemberitaan Jokowi menyamai. bahkan mengungguli Presiden SBY," kata Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Minggu (8/9).

Peringkat pemberitaan Jokowi memuncak terkait dengan puncak isu pencalonan presiden sebanyak 6.727 berita, SBY (5.608 berita), Aburizal Bakrie (2.995 berita), Prabowo S (2.278 berita), Jusuf Kalla (2.177 berita), Mahfud MD(2.085 berita), Megawati (2.048 berita), Dahlan Iskan (1.980 berita), Gita Wirjawan (1.819 berita) dan Marzuki Alie (1.680 berita). Selanjutnya *

Rekomendasi DPD: Capres Jokowi, Deklarasi 10 Januari atau Otoritas Mega

Jakarta - Siang nanti, Rakernas III PDIP akan mendengarkan rekomendasi dari rapat komisi yang berlangsung Jumat (7/9) malam kemarin. Selain itu ada juga rekomendasi dari seluruh DPD di Indonesia tentang Pilpres.

Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan dari 33 DPD yang ada, nantinya bakal dibacakan oleh delapan perwakilan. Hanya DPD dari kawasan Sumatra dan Jawa saja yang mendapat jatah 2 perwakilan.

Sebagian besar dari daerah, lanjut Eriko, ingin agar PDIP tidak terlalu mepet mengumumkan nama capres.

Siapa capresnya? Eriko mengakui bahwa sebagian besar aspirasi daerah menginginkan sosok  yang dimajukan sebagai capres. Selanjutnya *

Joko Widodo-Jusuf Kalla Berpeluang Menang

JAKARTA - Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti berharap PDIP jangan sampai salah menerapkan strategi dalam pencalonan presiden. Mantan Wapres Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai lebih berpeluang memenangkan Pilpres 2014.

"Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla lebih berpeluang menang dalam Pilpres 2014, jika kedua tokoh ini berhasil disandingkan. Apalagi, kedua figur tersebut sama-sama mendapat respon positif dan tinggi dalam banyak survei dibandingkan capres yang lain. Karena itu, PDIP jangan sampai salah strategi dalam Pilpres 2014 nanti,” kata Ikrar Nusa Bakti dalam Dialog Pilar Kenegaraan bertajuk “Mencari Pemimpin Bangsa: Geliat Capres Menjelang Pemilu 2014” bersama Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y Thohari dan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, Senin (2/9/2013) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Selanjutnya *

Naiknya Popularitas Jokowi Bukti Perubahan Paradigma Pemilih Indonesia

JAKARTA - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam survei Kompas yang mencapai angka 32,5 persen, menunjukkan kecenderungan perilaku pemilih yang meninggalkan sikap konservatisme politik

"Angka ini meningkat dua kali lipat dari survei di 2012, dan ini dipertegas dengan survei serupa oleh Forum Akademisi IT," ujar Direktur Seven Strategic Studies Mulyana W Kusumah. Mulyana, dalam diskusi 'Membaca Kehendak Rakyat di Kawasan SCBD Jakarta', Selasa (27/8/2013).

Naiknya elektabilitas Jokowi, menurut Mulyana, mengubah paradigma ketokohan berdasarkan pencitraan semu penuh rekayasa, yang kebijakannya justru tidak pro rakyat. Selanjutnya *

Jika Jadi Capres, Jokowi Dinilai Tak Terbendung

Jakarta - Direktur Riset Charta Politica Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memiliki kans terbesar memenangi kursi RI 1 pada pemilihan presiden 2014.

"Trennya paling baik saat ini. Kalau tidak ada perubahan cukup besar, Jokowi tidak terbendung," kata Yunarto Wijaya, Senin, 26 Agustus 2013. Meski begitu, Yunarto membenarkan keputusan pencalonan itu sangat bergantung pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan, hingga kini, PDI Perjuangan belum menentukan calon presiden yang akan diusung oleh partai berlambang banteng itu. Yang akan menentukan tokohnya, menurut Puan, adalah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Selanjutnya *

Puan: Kalau Ibu Mega Memutuskan, Pak Jokowi Majunya Lewat PDIP

Semarang, - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah kader PDIP yang loyal. Tentu jika nyapres, Jokowi pun lewat PDIP.

"Jokowi kader PDIP, kalau ibu ketua umum memutuskan, ya pak Jokowi majunya lewat PDIP," kata Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, dalam halal bihalal usai pelantikan Ganjar-Heru sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng di kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhen, Semarang, Jumat (23/8/2013).

Meski demikian Puan mengakui belum bisa dipastikan apakah Jokowi benar akan maju Pilpres 2014 atau tidak. Semua tergantung dari perintah ketua umum.

"Kembali lagi, tunggu siapa yang ditunjuk oleh Ibu Megawati untuk maju Pilpres. Sekarang kami maju konsolidasi agar Pileg menang," tandasnya.

Puan menambahkan, dengan kemenangan Ganjar-Heru dalam Pilgub Jateng, setidaknya sudah mewakili suara PDIP secara nasional.

"Jawa Tengah mempunyai suara yang cukup signifikan untuk PDIP," tegas Puan. Sumber *

Ketika Lembaga yang Unggulkan Prabowo Dicecar

Jakarta - Direktur Focus Survey Indonesia (FSI) Nelly Rosa Juliana datang terlambat ke Kafe Tjikini, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2013. Mengenakan rok selutut dan sepatu hak tinggi, ia berjalan tergopoh menuju kursi yang berjejer menghadap para wartawan.

Menurut jadwal, konferensi pers seharusnya dimulai pukul 16.00. Nelly baru tiba pukul 17.30. "Maaf, jalanan Jakarta macet," kata dia membuka percakapan dengan puluhan wartawan.

Mengingat azan Magrib penanda buka puasa akan segera berkumandang, Nelly bergerak cepat. Siaran pers setebal 10 halaman ia bacakan kembali, tanpa ada yang ditambah ataupun dikurangi.

Inti siaran pers, menurut FSI, tokoh paling menjanjikan saat ini adalah Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. Jika pemilu digelar hari ini, Prabowo diprediksi mendapat 27,4 persen suara, disusul Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati 12,7 persen, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 11,5 persen. Selanjutnya *

Basuki Disomasi PKL, Jokowi Minta Maaf

JAKARTA — Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menuntut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf atas pernyataannya yang mengancam akan memenjarakan PKL di Tanah Abang yang menolak direlokasi. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap meminta maaf kepada para PKL.

"Ya, enggak apa-apa. Saya yang minta maaf ke PKL. Saya minta maaf kepada siapa pun, siapa tahu saya ada salah," kata Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (24/7/2013).

Jokowi mengatakan bahwa pernyataan Basuki untuk memidanakan PKL itu baru dilakukan setelah dirasa PKL melakukan tindak pidana. Apabila tidak melakukan tindak pidana, PKL itu tidak akan dilaporkan ke polisi. Selanjutnya *

Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi

Jakarta - Ada kejadian menarik saat pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia 2013 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2013. Kejadian bermula ketika Ketua Umum PGRI, Sulistyo, memberi sambutan di panggung utama.

Sulistyo membuka sambutan dengan menyampaikan salam ke tamu undangan "khusus" dalam acara pembukaan yang diimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Pertama-tama, ia mengucapkan salam kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkesempatan hadir.

"Yang kami hormati dan muliakan, Presiden Republik Indonesia Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono," kata Sulistyo. Berikutnya, ia menyampaikan salam ke sejumlah pejabat negara yang ikut mendampingi.

Antara lain Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Hal berbeda terjadi saat Sulistyo menyampaikan salam untuk Gubernur Jakarta Joko Widodo yang mendampingi SBY. "Dan secara khusus kepada Gubernur Ibu Kota Jakarta," ujar dia. Ucapan salam ini langsung disambut tepuk tangan meriah ribuan guru yang hadir.

Padahal sebelumnya, tak ada tepuk tangan meriah untuk tamu undangan yang disebutkan oleh Sulistyo. Termasuk saat ucapan salam diberikan kepada Presiden SBY dan Ibu Negara Ani SBY.

Sumber *

Survei LIPI: PDIP Dulang Suara 2014, Efek Jokowi?

Jakarta - Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, PDIP diperkirakan mendulang suara paling banyak pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Posisi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berada di urutan pertama meraih 14,9 persen. LIPI juga menempatkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemenang pilpres dengan elektabilitas 22,6 persen.

Disusul Golkar 14,5% dan Demokrat 11,1%," kata koordintor survei, Wawan Ichwanuddin saat menyampaikan hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI tentang "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Menjelang Pemilu 2014" di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Survei yang dilakukan LIPI memiliki margin of error 2,31% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sampel diambil pada periode 10-31 Mei 2013. Pengambilan contoh berasal dari 1.799 responden dengan cara tatap muka dan berusia di atas 17 tahun, atau sudah menikah.

Menurut Wawan, PDIP dan Golkar bisa dikatakan masih berimbang. Hanya PKB yang tidak terlalu mengemuka. Tetapi, lanjut dia, hasil survei yang dilakukan LIPI cukup menimbulkan kejutan. "Tapi ini namanya politik bisa saja berubah, tergantung konstelasi politiknya nanti," kata Wawan.

Berikut hasil survei elektabilitas partai:
1. PDIP 14,9%
2. Gerindra 7,4%
3. PKB 5,6%
4. PPP 2,9%
5. Nasdem 2,2%
6. PKS 2,6%
7. PAN 2,5%
8. Hanura 1,9%
9. PBB 0,6%
10. PKPI 0,3%
11. Yang tidak jawab 31,1%

Sementara itu, peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, banyaknya responden yang lebih memilih PDIP disinyalir karena adanya berbagai kasus dugaan korupsi dan suap, yang melibatkan partai-partai saingan PDIP

"Fenomena suap itu mempengaruhi, tapi tidak lebih walaupun ada yang loyal juga. Seperti tadi data loyalitas masa pendukung itu cukup tinggi di PDIP," jelas Syamsuddin.

Sumber *

Pantun Jokowi di Paripurna Istimewa DPRD DKI

Jakarta - Sebelum memberikan laporannya pada rapat paripurna istimewa DPRD, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpantun. Paripurna itu digelar terkait HUT DKI yang ke-486.

Ke Cimanggis beli kopiah 
Kota Bogor deket Ciawi 
Para tamu cantik dan gagah 
Karena pakai baju betawi

Sontak pantun tersebut membuat riuh para peserta rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (22/6/2013). Spontan mereka tertawa dan bertepuk tangan melihat aksi kocak DKI 1 tersebut. Hadir dalam rapat ini pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI.

Pada rapat ini, Suami Iriana tersebut juga memberikan apresiasi kepada para perintis yang membangun kota Jakarta. Hari ulang tahun ini dianggap sebagai pengingat bahwa begitu banyak pengorbanan dari para pendahulu untuk menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan.

"Memperingati ultah jakarta mengingatkan kita pada perintis kita dahulu, di sebuah kota bernama Sunda Kelapa yang saat ini menjadi metropolitan yang dihuni oleh 10 juta jiwa masyarakat," ujarnya dalam kata sambutan di rapat paripurna istimewa.

Selain itu Jokowi mengatakan bahwa hari ulang tahun tersebut merupakan momentum bagi Jakarta dan masyarakatnya untuk berbenah diri. Pembangunan infrastruktur akan selalu dilakukan agar Jakarta dapat menjadi sebuah pusat pemerintahan yang tak kalah dari kota-kota besar lainnya di dunia.

"Pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan Jakarta adalah merupakan wujud nyata untuk membangun kota ini agar memiliki fungsi yang sama dengan kota-kota besar di dunia," ujarnya.

Dalam momentum ulang tahun ini, Jokowi juga memberikan visinya untuk membangun Jakarta baru. Dengan hal yang paling penting adalah menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang memiliki masyarakat yang punya kesadaran publik.

"Visi kita adalah mewujudkan Jakarta baru, jadi kota modern yang tertata rapi, manusiawi dan masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pelayanan publik," jelasnya.

Sumber *

Pengelola Mal Minta Tatap Muka dengan Jokowi

Surat Edaran (SE) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang penggunaan kantong daur ulang di pusat perbelanjaan diapresiasi positif pengelola pusat perbelanjaan. Namun, mereka menganggap kebijakan itu tidak cukup dengan surat edaran.

Handaka, CEO Kuningan Mal yang membawahi 74 pusat perbelanjaan di Jakarta, mengatakan, karena pentingnya kampanye menggunakan kantong daur ulang untuk kelestarian lingkungan hidup, Pemprov DKI Jakarta selayaknya bertemu pengelola pusat perbelanjaan ataupun pengelola toko.

"Ini ide bagus, menyangkut lingkungan hidup. Tapi kan harusnya ada tatap muka, sejauh ini belum," ujarnya saat dihubungi, Rabu (12/6/2013).

Menurut Handaka, jika Pemprov DKI Jakarta melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan pengelola pusat perbelanjaan ataupun pengelola toko, kampanye gerakan agar tidak menggunakan kantong plastik akan lebih efektif. Pasalnya, lanjut Handaka, pihak pengelola pusat perbelanjaan pun tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendesak pengelola toko menyediakan kantong daur ulang.

Pihaknya hanya membantu meneruskan informasi bahwa ada surat edaran Pemprov DKI Jakarta tidak boleh menggunakan kantong plastik yang tak bisa diurai di tiap toko.

"Karena sebetulnya kan bukan pengelola pusat perbelanjaan yang menyediakan tas daur ulang itu, melainkan pengelola toko dan penyewa yang menempati tempat di sebuah pusat belanja yang menyediakannya masing-masing," jelasnya.

Oleh sebab itu, Handaka menyarankan, meskipun surat edaran itu baru sebatas sosialisasi hingga satu bulan mendatang, Pemprov DKI Jakarta selayaknya melakukan pertemuan terlebih dahulu.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, Pemprov DKI Jakarta memberikan surat edaran ke setiap mal di Ibu Kota. Surat edaran itu meminta tiap pengelola mal mengganti plastik pembungkus barang dengan tas daur ulang demi lingkungan.

Sumber *