Hasil Lengkap Hitung Cepat 6 Lembaga Survei

Hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei, Rabu (9/4/2014), menempatkan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014.

Berikut ini hasil lengkap hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei Rabu.

Indikator Politik Indonesia
Data hingga pukul 19.00 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,4%
2	Partai Golkar	14,43%
3	Gerindra	12,3%
4	Demokrat	9,74%
5	PKB	8,98%
6	PAN	7,34%
7	Partai Nasdem	6,88%
8	PKS	6,91%
10	PPP	6,34%
11	Hanura	5,47%
12	PBB	1,54%
13	PKPI	0,94%

Cyrus Network-CSIS
Data hingga pukul 19.55 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,1%
2	Partai Golkar	14,44%
3	Gerindra	11,8%
4	Demokrat	9,6%
5	PKB	9,3%
6	PAN	7,4%
7	PKS	6,98%
8	Partai Nasdem	6,8%
10	PPP	6,6%
11	Hanura	5,4%
12	PBB	1,6%
13	PKPI	1,1%

Lembaga Survei Nasional (LSN)
Data hingga pukul 18.18 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	20,77%
2	Partai Golkar	13,58%
3	Gerindra	12,35%
4	Demokrat	10,65%
5	PKB	7,93%
6	PAN	7,53%
7	PKS	7,32%
8	PPP	6,89%
10	Partai Nasdem	5,39%
11	Hanura	5,1%
12	PBB	1,45%
13	PKPI	1,04%

Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
Data hingga pukul 20.00 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,74%
2	Partai Golkar	14,59%
3	Gerindra	11,78%
4	Demokrat	9,12%
5	PKB	9,93%
6	PAN	7,05%
7	PPP	7,32%
8	PKS	6,59%
10	Partai Nasdem	6,29%
11	Hanura	5,28%
12	PBB	1,38%
13	PKPI	0,98%

Jaringan Survei Indonesia
Data hingga pukul 17.30 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	18,84%
2	Partai Golkar	15,69%
3	Gerindra	11,56%
4	PKB	9,98%
5	Demokrat	9,41%
6	PAN	7,78%
7	Nasdem	6,40%
8	PPP	6,37%
10	PKS	6,34%
11	Hanura	5,13%
12	PBB	1,48%
13	PKPI	1,02%

Survei RRI
Data hingga pukul 20.24 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	18,58%
2	Partai Golkar	14,64%
3	Gerindra	11,46%
4	Demokrat	10,26%
5	PKB	9,59%
6	PAN	7,44%
7	Nasdem	6,77%
8	PKS	6,74%
10	PPP	6,52%
11	Hanura	5,48%
12	PBB	1,65%
13	PKPI	0,94%

Sumber *

Yusril: "Mengapa tidak mencurigai Akil Mochtar ..."

"Banyak orang mencurigai saya mengapa baru sekarang ajukan uji UU Pilpres dengan sejuta purbasangka. Seolah karena kini Hamdan yang jadi Ketua MK, maka Hamdan akan bantu saya" kata Yusril Ihza Mahendra

"Mengapa tidak mencurigai Akil Mochtar (mantan ketua MK) sebagai eks Golkar yang menahan-nahan pembacaan putusan permohonan Efendi Ghazali hampir setahun lamanya? Mengapa putusan itu baru dibaca sekarang ketika Pemilu 2014 sudah dekat? Atas dasar itu dinyatakanlah putusan baru berlaku untuk Pemilu 2019" sebut calon presiden dari Partai Bulan Bintang itu.

SBY Diingatkan Soal Sepak Terjang Ruhut Sitompul

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mewaspadai sepak terjang Kadernya partainya, Ruhut Sitompul. Sebab, pengacara kondang itu dinilai kerap bermanufer.

Demikian diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi, Minggu (10/11/2013). Menurut Iberamsjah, banyak contoh sikap dan pernyataan Ruhut hanyalah upayanya untuk bertahan dalam kekuasaan. Meskipun untuk itu, kata Iberamsjah, dirinya harus berani bersikap tidak konsisten dan menjilat pada kekuasaan serta sama sekali tidak memiliki loyalitas.

"Sudah banyak contoh ketidakkonsistenan sikap dan pernyataan Ruhut. Dia suka menjilat kepada penguasa. Dulu ketika Golkar berkuasa, dia membela Golkar mati-matian. Tapi ketika Golkar tidak lagi berkuasa dan Partai Demokrat menguasai dunia politik, dia pun menjelek-jelekkan Golkar dan memuji Demokrat setinggi langit," kata Iberamsjah. Selanjutnya *

Agung Laksono benarkan Bunda Putri anak tokoh Golkar Ahmadi

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono membenarkan Bunda Putri adalah anak mantan pengurus Golkar DKI Jakarta, Ahmadi. Namun ia membantah jika Bunda Putri aktif di partai pimpinan Aburizal Bakrie itu.

"Setahu saya betul, kan saya pengurus Golkar DKI, bos saya almarhum Haji Ahmadi," jelas Agung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/10).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini hanya tahu sebatas Bunda Putri adalah anak dari Ahmadi, purnawirawan mayor jenderal. Dia mengaku tak tahu menahu soal sosok Bunda Putri dengan aktivitasnya yang diduga banyak kenal pejabat tinggi negara.

"Saya enggak tahu, saya tahunya anak Pak Ahmadi saja," imbuhnya.

Agung menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak perlu turun tangan langsung mengungkap siapa Bunda Putri itu. Dia berpandangan, sebaiknya suami dari Bunda Putri sendiri yakni, salah satu Dirjen di Kementerian Pertanian yang seharusnya menjelaskan siapa Bunda Putri itu.

"Menurut saya, suami Bunda Putri pejabat tinggi, jelasin sendiri saja," terang dia.

Agung menegaskan jika Bunda Putri bukan kader Partai Golkar. Dia juga tak tahu apa kegiatan pemilik nama asli Non Saputri itu selama ini.

"Oh bukan (kader Golkar). Bukan aktivis, saya enggak tahu pebisnis atau enggak," pungkasnya. Sumber *

Ical: Golkar akan Pasangkan Saya dengan Jokowi, Asal...

Solo - Terbukanya peluang memasangkan Aburizal Bakrie-Joko Widodo dalam pilpres mendapat sambutan hangat. Ketua Umum yang juga capres Partai Golkar, Aburizal Bakrie tidak masalah dengan pencalonan itu asal memenuhi dua persyaratan mutlak.

"Syaratnya ada kemauan dari kedua pihak. Kalau pihak Partai Golkar mau dan demikian juga Pak Jokowi mau, maka bisa juga dipasangkan," ujar pria yang akbrab disapa Ical ini kepada wartawan usai buka puasa bersama ratusan anak yatim dan tukang becak di Posko Arianti Dewi, Jalan Bayangkara, Solo, Kamis (18/7/2013) malam. Selanjutnya *

Survei LIPI: PDIP Dulang Suara 2014, Efek Jokowi?

Jakarta - Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, PDIP diperkirakan mendulang suara paling banyak pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Posisi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berada di urutan pertama meraih 14,9 persen. LIPI juga menempatkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemenang pilpres dengan elektabilitas 22,6 persen.

Disusul Golkar 14,5% dan Demokrat 11,1%," kata koordintor survei, Wawan Ichwanuddin saat menyampaikan hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI tentang "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Menjelang Pemilu 2014" di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Survei yang dilakukan LIPI memiliki margin of error 2,31% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sampel diambil pada periode 10-31 Mei 2013. Pengambilan contoh berasal dari 1.799 responden dengan cara tatap muka dan berusia di atas 17 tahun, atau sudah menikah.

Menurut Wawan, PDIP dan Golkar bisa dikatakan masih berimbang. Hanya PKB yang tidak terlalu mengemuka. Tetapi, lanjut dia, hasil survei yang dilakukan LIPI cukup menimbulkan kejutan. "Tapi ini namanya politik bisa saja berubah, tergantung konstelasi politiknya nanti," kata Wawan.

Berikut hasil survei elektabilitas partai:
1. PDIP 14,9%
2. Gerindra 7,4%
3. PKB 5,6%
4. PPP 2,9%
5. Nasdem 2,2%
6. PKS 2,6%
7. PAN 2,5%
8. Hanura 1,9%
9. PBB 0,6%
10. PKPI 0,3%
11. Yang tidak jawab 31,1%

Sementara itu, peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, banyaknya responden yang lebih memilih PDIP disinyalir karena adanya berbagai kasus dugaan korupsi dan suap, yang melibatkan partai-partai saingan PDIP

"Fenomena suap itu mempengaruhi, tapi tidak lebih walaupun ada yang loyal juga. Seperti tadi data loyalitas masa pendukung itu cukup tinggi di PDIP," jelas Syamsuddin.

Sumber *

Djoko Susilo Bagi-bagi Rp 10 Miilyar di Area Parkir, Siapa Penerima?

Duit suap kasus korupsi simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang menyeret nama Inspektur Jenderal Djoko Susilo ternyata diberikan tempat parkir. Miliaran rupiah uang rasuah itu juga dibungkus dalam sebuah kardus tas kertas. Total uang yang diduga didiruskan Djoko Susilo mencapai Rp 10 miliar.

Uang itu disalurkan melalui tiga pintu: politikus Partai Demokrat (Nazaruddin), Partai Golkar (Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Herman Hery). Pelicin ini diduga berkaitan dengan usaha memuluskan pembahasan anggaran pada 2010, untuk tahun 2011.

Hal itu terungkap dalam laporan majalah utama Tempo edisi 11 Maret 2013 yang berjudul "Minyak Penangkal 'Masuk Angin'. Menurut sumber Tempo, kardus duit berupa kardus air kemasan itu berpindah tangan di area parkir Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Ini bukan kardus biasa: isinya uang kertas yang diperkirakan sejumlah Rp 4 miliar. Pembawanya Wasis Triapambudi, anggota staf Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Penerimanya ajudan politikus Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.

Beberapa saat sebelumnya, di kursi luar Kafe De Luca, juga di area parkir mal itu, Aziz Syamsuddin duduk bersama koleganya, Bambang Soesatyo. Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, kepala panitia pengadaan simulator untuk ujian surat izin mengemudi, yang telah berkomunikasi dengan Aziz, datang mendatangi mereka. Ia menyampaikan pesan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo: "Kiriman ada di mobil." Aziz lalu meminta "paket" dipindahkan ke mobil yang ia tumpangi bersama Bambang, sedan hitam Mercy S-Class.

Teddy memimpin proyek simulator mobil dan sepeda motor tahun anggaran 2011 senilai Rp 196,8 miliar. Ia beberapa kali menemani Djoko Susilo menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat demi memuluskan pembahasan anggaran proyek ini. Transaksi di De Luca pada akhir 2010 itu merupakan bagian dari serangkaian lobi yang mereka lakukan.

Perjamuan dengan para politikus dilakukan beberapa kali di antaranya di Restoran Nippon Kan, Hotel Sultan, dan King Crab di Jakarta. Djoko dan Teddy menemui Muhammad Nazaruddin, anggota Dewan dari Partai Demokrat. Menurut seseorang yang mengetahui peristiwa ini, Nazaruddin menawarkan jasa "pengamanan" anggaran Kepolisian, termasuk proyek simulator. Djoko setuju dan meminta Nazaruddin berhubungan dengan Teddy. Di pertemuan kedua, Teddy bertemu dengan Nazaruddin yang ditemani Anas Urbaningrum, ketika itu Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan. Ini membuat nama Anas terseret dalam kasus Simulator SIM

Segera setelah pertemuan-pertemuan itu, menurut sumber yang sama, Teddy sibuk mengantar paket ke para politikus. Ia datang ke Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Ditaruh dalam paper bag dan dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat, bingkisan ini merupakan jatah untuk Partai Demokrat. Bagian untuk politikus PDI Perjuangan sejumlah Rp 2 miliar dikirimkan ke kantor Herman Herry, anggota Dewan dari partai itu, di Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Bambang Soesatyo membantah hadir dalam penyerahan uang di Kafe De Luca. Ia mengaku hadir dalam pertemuan lain yang dihadiri Djoko Susilo di ruang VIP Restoran Basara, Menara Summitmas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Bambang menyebutkan pertemuan di Basara dihadiri banyak anggota Komisi Hukum Dewan. Ia mengatakan acara pada awal 2010 itu dihadiri antara lain oleh Nazaruddin dan Herman Herry. Ketua Komisi Benny K. Harman juga datang. Bambang menyatakan hadir karena diajak Aziz Syamsuddin. Adapun Djoko Susilo dite­mani Teddy Rusmawan. Menurut Bambang, Djoko membicarakan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas. Aziz mengakui sering datang ke Kafe De Luca. Namun ia menyatakan belum pernah sekali pun bertemu dengan Teddy.

Pengacara Djoko Susilo, Tommy Sihotang, mengatakan tak pernah mendengar cerita pertemuan kliennya dengan para politikus Senayan. Soal pertemuan dengan Nazaruddin, ia mengatakan, "KPK belum pernah tanya soal itu."

Sumber: *

JK Dipecat, Justru Untung (Yunarto Wijaya)

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pemecatan Jusuf Kalla dari Golkar, justru akan menguntungkan posisi politiknya menjelang Pemilihan Presiden 2014. JK akan lebih leluasa bergerak mencari mesin politik lain yang sudi mengusung dirinya menjadi calon presiden.

»Jika betul-betul dipecat, JK bisa leluasa digandeng partai lain. Tidak lagi dikungkung di Golkar,” kata Yunarto saat dihubungi pada Sabtu 21 Juli 2012.

Selain membuatnya lebih leluasa bermanuver, pemecatan JK dinilai bisa meningkatkan empati publik. Publik akan berempati pada JK yang terpinggirkan oleh sistem partai Golkar.

Seperti ramai diberitakan, Golkar memang telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden tunggal beringin menuju 2014. Dengan begitu, peluang JK untuk dicalonkan partainya sendiri pun tertutup.

Isyarat JK yang bersedia untuk dicalonkan partai lain inilah yang memicu pernyataan keras sejumlah kader Golkar. Jika berani-berani maju dari partai lain, Kalla diancam akan dipecat. »Justru jika dipecat, Kalla akan naik jadi tokoh bangsa, tak lagi sekadar tokoh partai,” kata Yunarto.

Sumber: *