Pasar Klewer Terbakar, Sabtu-Minggu 27-28 Desember 2014 (Video)

Sumber *

Temuan dari Indonesia Masuk 10 Terobosan Besar Ilmu Pengetahuan Tahun 2014

Sumber *

Hasil Lengkap Hitung Cepat 6 Lembaga Survei

Hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei, Rabu (9/4/2014), menempatkan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014.

Berikut ini hasil lengkap hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei Rabu.

Indikator Politik Indonesia
Data hingga pukul 19.00 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,4%
2	Partai Golkar	14,43%
3	Gerindra	12,3%
4	Demokrat	9,74%
5	PKB	8,98%
6	PAN	7,34%
7	Partai Nasdem	6,88%
8	PKS	6,91%
10	PPP	6,34%
11	Hanura	5,47%
12	PBB	1,54%
13	PKPI	0,94%

Cyrus Network-CSIS
Data hingga pukul 19.55 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,1%
2	Partai Golkar	14,44%
3	Gerindra	11,8%
4	Demokrat	9,6%
5	PKB	9,3%
6	PAN	7,4%
7	PKS	6,98%
8	Partai Nasdem	6,8%
10	PPP	6,6%
11	Hanura	5,4%
12	PBB	1,6%
13	PKPI	1,1%

Lembaga Survei Nasional (LSN)
Data hingga pukul 18.18 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	20,77%
2	Partai Golkar	13,58%
3	Gerindra	12,35%
4	Demokrat	10,65%
5	PKB	7,93%
6	PAN	7,53%
7	PKS	7,32%
8	PPP	6,89%
10	Partai Nasdem	5,39%
11	Hanura	5,1%
12	PBB	1,45%
13	PKPI	1,04%

Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
Data hingga pukul 20.00 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,74%
2	Partai Golkar	14,59%
3	Gerindra	11,78%
4	Demokrat	9,12%
5	PKB	9,93%
6	PAN	7,05%
7	PPP	7,32%
8	PKS	6,59%
10	Partai Nasdem	6,29%
11	Hanura	5,28%
12	PBB	1,38%
13	PKPI	0,98%

Jaringan Survei Indonesia
Data hingga pukul 17.30 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	18,84%
2	Partai Golkar	15,69%
3	Gerindra	11,56%
4	PKB	9,98%
5	Demokrat	9,41%
6	PAN	7,78%
7	Nasdem	6,40%
8	PPP	6,37%
10	PKS	6,34%
11	Hanura	5,13%
12	PBB	1,48%
13	PKPI	1,02%

Survei RRI
Data hingga pukul 20.24 WIB

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	18,58%
2	Partai Golkar	14,64%
3	Gerindra	11,46%
4	Demokrat	10,26%
5	PKB	9,59%
6	PAN	7,44%
7	Nasdem	6,77%
8	PKS	6,74%
10	PPP	6,52%
11	Hanura	5,48%
12	PBB	1,65%
13	PKPI	0,94%

Sumber *

Tahun Depan, Beli Saham Kian Murah, 1 Lot = 100 Lembar Saham Saja!

JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya merilis beleid baru perubahan isi satuan lot saham dan fraksi harga. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas No: Kep-00071/BEI/11-2013.

Aturan ini sudah diteken 8 November 2013, tapi baru akan berlaku pada 6 Januari 2014. Direktur Perdagangan dan Pengaturan BEI, Samsul Hidayat bilang, ada tiga perubahan penting dalam beleid anyar itu. Pertama, perubahan satu satuan perdagangan. Semula satu lot terdiri 500 unit saham. Mulai 6 Januari 2014 nanti, satu lot hanya sebanyak 100 unit saham.

Jelas ini kabar baik bagi investor ritel karena membeli saham akan semakin murah. Ambil contoh, untuk membeli saham A seharga Rp 1.000 per saham, semula investor harus merogoh kocek Rp 500.000 untuk membeli satu lot saham. Nah, nanti cukup dengan uang Rp 100.000, investor sudah bisa memborong satu lot. Selanjutnya *

IMF: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anjlok ( Proyeksi 6,2% ke 5,2% )

Kepercayaan investor terhadap Indonesia kini sudah melorot setelah kondisi makro ekonomi nasional mengalami gejolak. Lembaga internasional pun kini mulai menyoroti prospek ekonomi Indonesia dan menerapkan serangkaian tindakan.

Dana Moneter Internasional (IMF) kini memangkas prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga donor itu menurunkan proyeksi pertumbuhan dari level 6,3 persen menjadi 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 bahkan lebih rendah dibandingkan 2012 yang mencapai 6,2 persen.

Melalui keterangan tertulis, IMF menyatakan proyeksi tersebut diterbitkan menyusul penurunan ekspor dan melemahnya kepercayaan investor di Indonesia. Meski pertumbuhan tahun ini melorot, IMF meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami percepatan pada 2014 seiring dengan membaiknya ekonomi global dan kenaikan konsumsi menjelang pemilihan umum presiden. Selanjutnya *

PDIP Tidak Akan Lawan Keinginan Rakyat Terkait Jokowi

JAKARTA - Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Calon Presiden dalam Pilpres 2014 mendatang terus meningkat. Terkait hal tersebut Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk memperkirakan PDI Perjuangan tidak akan melawan keinginan masyarakat dalam konteks calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.

"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP. Selanjutnya *

Gelar Imam Besar hingga Capres 2014 untuk Habib Rizieq

Front Pembela Islam menggelar Musyawarah Nasional III di Asrama Haji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam Munas ini, para anggota FPI sepakat mengganti Ketua Umum mereka, Habib Rizieq setelah 15 tahun menjabat.

Tapi bukan berarti peran Rizieq akan berakhir. Pria kelahiran 24 Agustus 1965 ini diangkat menjadi Imam Besar Seumur Hidup.

"99 Persen peserta rapat pleno sepakat Habib Rizieq menjadi imam besar seumur hidup. Pimpinan rapat sudah ketok palu (menyetujui)," kata salah satu peserta Pleno asal Kepulauan Riau (Kepri), Umar Hasibuan di Bekasi, Jumat (23/08) malam.

Pengganti Rizieq belum ditetapkan. Namun, para Ketua Daerah FPI punya peluang menggantikan Rizieq. Selama ini FPI memang sangat identik dengan Rizieq. Selanjutnya *

Roy Marten: Jokowi Pegang Indonesia, Ahok Jakarta

Jakarta-Roy Marten mengaku masih terus mengumpulkan dukungan agar Jokowi mau maju menjadi presiden. Ia menargetkan sudah bisa mengumpulkan 10 juta tanda tangan dukungan dalam waktu 3 bulan. Caranya dengan mendatangi wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.

"Kami sudah melakukan deklarasi di Kendal, Jakarta, Kalimantan, setelah lebaran ini akan keliling lagi, rencananya dari Sabang sampai Merauke," ujar suami dari artis Eva Maria ini di sela-sela peresmian Roy Marten Production di Planet Hollywood, Jakarta Selatan, tadi malam.

Roy dan kawan-kawannya menginisiasi pembentukan Barisan Relawan Jokowi for Presiden (Bara JP) 2014 bulan lalu. Gerakan relawan ini dimaksudkan untuk mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Selanjutnya *

Akhirnya, PDI Perjuangan Pertimbangkan Jokowi sebagai Capres 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo semakin meroket. Elektabilitasnya seakan tak terbendung dalam survei sejumlah lembaga. Elektabilitas Jokowi mengalahkan tokoh-tokoh politik yang sudah lebih dulu muncul, seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Terakhir, survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) menempatkan Jokowi sebagai tokoh terpopuler 2013. Selama ini, saat ditanya soal kemungkinan "mencapreskan" Jokowi, PDI Perjuangan selalu menyatakan bahwa Jokowi akan berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 2017.

Kini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, Jokowi menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terkait Pilres 2014. Selanjutnya *

Survei LIPI: PDIP Dulang Suara 2014, Efek Jokowi?

Jakarta - Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, PDIP diperkirakan mendulang suara paling banyak pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Posisi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berada di urutan pertama meraih 14,9 persen. LIPI juga menempatkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemenang pilpres dengan elektabilitas 22,6 persen.

Disusul Golkar 14,5% dan Demokrat 11,1%," kata koordintor survei, Wawan Ichwanuddin saat menyampaikan hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI tentang "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Menjelang Pemilu 2014" di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Survei yang dilakukan LIPI memiliki margin of error 2,31% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sampel diambil pada periode 10-31 Mei 2013. Pengambilan contoh berasal dari 1.799 responden dengan cara tatap muka dan berusia di atas 17 tahun, atau sudah menikah.

Menurut Wawan, PDIP dan Golkar bisa dikatakan masih berimbang. Hanya PKB yang tidak terlalu mengemuka. Tetapi, lanjut dia, hasil survei yang dilakukan LIPI cukup menimbulkan kejutan. "Tapi ini namanya politik bisa saja berubah, tergantung konstelasi politiknya nanti," kata Wawan.

Berikut hasil survei elektabilitas partai:
1. PDIP 14,9%
2. Gerindra 7,4%
3. PKB 5,6%
4. PPP 2,9%
5. Nasdem 2,2%
6. PKS 2,6%
7. PAN 2,5%
8. Hanura 1,9%
9. PBB 0,6%
10. PKPI 0,3%
11. Yang tidak jawab 31,1%

Sementara itu, peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, banyaknya responden yang lebih memilih PDIP disinyalir karena adanya berbagai kasus dugaan korupsi dan suap, yang melibatkan partai-partai saingan PDIP

"Fenomena suap itu mempengaruhi, tapi tidak lebih walaupun ada yang loyal juga. Seperti tadi data loyalitas masa pendukung itu cukup tinggi di PDIP," jelas Syamsuddin.

Sumber *

Wow...! Ongkos Jadi Anggota DPR Capai Rp10 Miliar

JAKARTA - Menjelang Pemilu Legislatif 2014 banyak strategi partai politik untuk mendulang suara salah satunya dengan merekrut artis sebagai calon anggota legislatif. Namun, rekruitmen artis tak menjamin menaikkan elektabilitas partai bahkan meski artis tersbeut dijadikan Caleg belum tentu terpilih pula.

Politikus Demokrta Ruhut Sitompul mengatakan, untuk menjadi anggota DPR dibutuhkan dana minimal Rp1 miliar sampai Rp10 miliar.

"Dalam kampanye legislatif biaya yang terbesar bukan di kaos dan baliho, tapi pengerahan massa. Jaman saya satu kepala Rp50 ribu. Saya yang didukung 100 ribu orang ini minimal mengeluarkan Rp5 miliar," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (22/4/2013).

Mahalnya biaya politik untuk menjadi anggota DPR juga diakui Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah. Namun, politikus PKB ini enggan mengatakan mengenai nominal biaya yang dikeluarkan. Menurut pengalaman dia, biaya paling mahal adalah alat peraga seperti kaos, spanduk, serta biaya pertemuan.

"Yang paling mahal itu alat peraga, dan pertemuan, sedangkan kampanye lebih banyak dilakukan partai," jelas dia.

Dia benar-benar mencari tentang cara yang murah untuk menjadi anggota DPR. Apalagi, kata dia, bagi caleg perempuan yang memiliki kesulitan tingkat tinggi dalam pendanaan.

Dia juga mengakui bila Pileg 2014 nanti masih banyak diwarnai dengan money politic. "Ya nanti itu money politic masih akan bergentayangan, kompetisi internal juga sudah keras apalagi dengan eksternal karena semakin sempit ruangnya. Sehingga menuntut orang agar lebih banyak kreatif. Saya berpikir keras bagaiamana dapat suara yang suara, ya salah satunya dengan mengambil hatinnya," jelasnya.

Sumber: *

Yusril: Mati Siji Mati Kabeh

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memutus sidang sengketa (ajudikasi) partai politik (parpol), kepada Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra sudah akan melayangkan gugatan, agar pengadilan membatalkan 10 parpol peserta Pemilu 2014.

Dalam akun Twitter Yusril yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (23/1/2013), Yusril menilai SK KPU Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang 10 peserta pemilu lolos dan 24 tak lolos, berdasar hasil verifikasi faktual, melanggar undang-undang.

Bekas Menteri Kehakiman mengalkulasi, proses Pemilu 2014 akan berantakan jika gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dikabulkan, karena 10 parpol peserta Pemilu dan 24 parpol tak lolos yang dikeluarkan lewat SK KPU jadi gugur.

"Kalau SK yang loloskan 10 partai dibatalkan pengadilan, maka jadwal pemilu akan berantakan. Itu bukan salah saya. KPU yang bertanggung jawab. Saya melakukan perlawanan yang sah dan konstitusional," tegas Yusril.

Yusril mengklaim sudah menghimpun alat bukti dan saksi untuk membuktikan KPU melakukan kecurangan dalam verifikasi, yang juga mengandung unsur penipuan.

Pesan Yusril dalam laman Twitter-nya, diposting tak lama setelah pada kemarin sore memimpin PBB menjalani sidang sengketa, karena termasuk parpol tak lolos peserta pemilu.

Menurut Yusril, sidang sengketa pemilu tidak tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, melainkan hanya sengketa tata usaha negara biasa.

Yusril menjelaskan, SK KPU tentang verifikasi partai lolos dan tidak lolos adalah keputusan pejabat TUN yang bersifat individual, konkrit, final, dan membawa akibat hukum. Perorangan luar partai yang merasa dirugikan bisa menggugat SK KPUm tanpa mekanisme penyelesaian sengketa parpol dan dengan KPU.

"Tak seorang pun secara hukum bisa hentikan dan halangi perlawanan yang saya lakukan. Prinsipnya 'tiji tibeh', 'mati siji mati kabeh' (mati satu mati semua)," ungkap Yusril mengakhiri pesan dalam kicauannya di Twitter, kemarin.

Sumber: *

JK Dipecat, Justru Untung (Yunarto Wijaya)

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pemecatan Jusuf Kalla dari Golkar, justru akan menguntungkan posisi politiknya menjelang Pemilihan Presiden 2014. JK akan lebih leluasa bergerak mencari mesin politik lain yang sudi mengusung dirinya menjadi calon presiden.

»Jika betul-betul dipecat, JK bisa leluasa digandeng partai lain. Tidak lagi dikungkung di Golkar,” kata Yunarto saat dihubungi pada Sabtu 21 Juli 2012.

Selain membuatnya lebih leluasa bermanuver, pemecatan JK dinilai bisa meningkatkan empati publik. Publik akan berempati pada JK yang terpinggirkan oleh sistem partai Golkar.

Seperti ramai diberitakan, Golkar memang telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden tunggal beringin menuju 2014. Dengan begitu, peluang JK untuk dicalonkan partainya sendiri pun tertutup.

Isyarat JK yang bersedia untuk dicalonkan partai lain inilah yang memicu pernyataan keras sejumlah kader Golkar. Jika berani-berani maju dari partai lain, Kalla diancam akan dipecat. »Justru jika dipecat, Kalla akan naik jadi tokoh bangsa, tak lagi sekadar tokoh partai,” kata Yunarto.

Sumber: *

Fenomena Kutu Loncat: Semakin PRAGMATIS!

Mending Kampanye Begini

Sebanyak 37 anggota DPR dari berbagai parpol berkomitmen bergabung dengan Nasdem pada Pemilu 2014 mendatang. Fenomena kutu 'loncat ini' menunjukan kader partai politik semakin pragmatis.

"Kalau terjadi kutu loncat ya karena calon anggota DPR itu sekarang pragmatis akan modal politik dan jabataan 2014 nanti. Padahal bagi Partai Nasdem, tidak ada makan siang gratis. Setelah jadi anggota DPR nanti pastinya uang itu wajib kembali dalam bentuk, konsesi kebijakan, dalam bentuk korupsi anggaran dan sebagainya," ujar peniliti Divisi Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, kepada detikcom, Minggu (22/7/2012).

Apung mengatakan dampak buruk dari fenomena kader 'kutu loncat' adalah pertama pertarungan poltik semakin mahal dan politik hanya jadi sarana perebutan kekuasaan belaka. Kedua, dampak kebijakan kedepan setelah jadi, pastinya akan berorientasi pada pemberi modal awal.

"Artinya akan mudah disetir oleh pemodal," imbuhnya.

Dampak selanjutnya menurut Apung pengkaderan politik parpol dinilai berdasarkan popularitas belaka. Sehingga tidak mendidik caleg untuk bekerja politik di dapilnya.

"Tapi yang paling penting korupsi kebijakannya itu yang akan banyak menyimpang. Misalnya penyimpangan slot pasal 6 APBN untuk Lapindo itu contohnya. Nah yang gitu-gitu akan banyak, berkorelasi dengan lahan atau kepentingan bisnis si pemodal," ungkapnya.

Terkait pendanaan parpol, ICW, lanjut Apung akan mengirim surat kepada Partai Nasdem untuk meminta keterbukaan laporan keuangannya.

"Itu perlu, makanya kita berencana uji informasi pakai UU KIP itu ke Nasdem. Kedua, sebenarnya, untuk verifikasi parpol oleh KPU harus ada syarat parpol harus menyerahkan laporan keuangan secara rinci, mulai dari sumbangan perseorangan, badan hukum, maupun dari internal partai," tutupnya.

Partai Nasdem menyatakan berhasil menggaet 37 anggota DPR dari berbagai parpol untuk berlaga di Pemilu 2014. Partai Nasdem mengiming-iming modal caleg Rp 5-10 miliar.

Sumber: *

Aburizal Bakrie dan Pramono Edhie Wibowo, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden?

Memastikan maju dalam kompetisi pemilihan umum presiden 2014, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie disebut-sebut ingin menggandeng Jenderal Pramono Edhie Wibowo menjadi calon wakil presiden.

Sumber Tempo mengatakan Aburizal yang akrab dipanggil Ical menginginkan orang nomor dua yang mendampinginya adalah tentara. “Dan orang yang diinginkan itu adalah Jenderal Pramono,” katanya dalam percakapan dengan Tempo, Sabtu 19 November 2011.

Selanjutnya ...