Jusuf Kalla Diingatkan Pernah Dicampakkan SBY

Pertama, JK pasti akan dikeluarkan dari habitat Partai Golkar - senasib dengan Endriartono Sutarto yang dipecat dari Nasdem gara-gara ikut konvensi. Positioning JK, lanjut Ari, akan turun di mata partai-partai lain selain Demokrat. JK akan dianggap petualang politik yang "sibuk" mencari perahu-perahu lain demi menggapai tiket menjadi capres.

"Posisi ARB sebagai capres unggulan dari Golkar memang kuat. Tapi ingat, beberapa daerah sudah mengajukan evaluasi pencalonan ARB. Artinya, peluang JK tidak kecil di Golkar. Saatnya JK untuk tetap menjadi endoser ke anak-anak muda yang potensial menjadi presiden. Beri kesempatan kepada memimpin bangsa ini. Lebih baik JK tetap istikomah membantu Jokowi hingga Presiden," pungkas Ari, peraih doktor berkat penelitiannya tentang pelarian politik 1965 di mancanegara ini. Selengkapnya *

Hary Tanoe: Saya Mundur Karena Surya Paloh Ingin Jadi Ketum NasDem

Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo resmi mengundurkan diri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Hary Tanoe berseberangan dengan Surya Paloh terkait ambisi Surya Paloh mengambil alih kursi Ketum NasDem.

"Masalahnya sederhana. Sederhana bahwa saya melihat Partai NasDem sudah berkembang dengan baik. Dan mayoritas pengurus NasDem di daerah itu adalah kalangan muda. Jadi bisa diterima kalangan muda. Kurang lebih 70 persen kader NasDem adalah anak-anak muda, dan saya ingin mempertahankan postur kepengurusan yang sedang berlangsung tanpa adanya perubahan," kata Hary dalam konferensi pers di Museum Adam Malik, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2013). Hary Tanoe mengadakan jumpa pers didampingi Sekjen dan Wasekjen NasDem yang juga mundur.

Menurut Hary Tanoe, sayangnya Surya Paloh mendadak menginginkan kursi Ketum NasDem sehingga bertentangan dengan sikap politiknya.

"Kita senior justru mendorong kaum muda bekerja lebih giat lagi lebih keras lagi. Namun Pak Surya Paloh menginginkan adanya perubahan dan beliau ingin langsung terjun sebagai ketua umum partai. Bukan berarti ada konflik, kami secara pribadi tetap bersahabat tetapi secara organisasi kami berbeda pandangan," tegasnya.

Keputusan ini diakui Hary cukup berat. Karena dia telah sejak awal membesarkan NasDem.

"Keinginan saya adalah mengundurkan diri. Namun saya akan tetap beraktivitas untuk kepentingan bangsa dan negara dan gerakan perubahan adalah gerakan yang dilakukan bersama-sama. Saya akan tetap berjalan menggerakkan generasi muda supaya terlibat langsung membangun bangsa yang kita cintai," pungkas Hary yang baru saja menyerahkan surat mundurnya ke DPP NasDem di Jl RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Sumber: *

Fenomena Kutu Loncat: Semakin PRAGMATIS!

Mending Kampanye Begini

Sebanyak 37 anggota DPR dari berbagai parpol berkomitmen bergabung dengan Nasdem pada Pemilu 2014 mendatang. Fenomena kutu 'loncat ini' menunjukan kader partai politik semakin pragmatis.

"Kalau terjadi kutu loncat ya karena calon anggota DPR itu sekarang pragmatis akan modal politik dan jabataan 2014 nanti. Padahal bagi Partai Nasdem, tidak ada makan siang gratis. Setelah jadi anggota DPR nanti pastinya uang itu wajib kembali dalam bentuk, konsesi kebijakan, dalam bentuk korupsi anggaran dan sebagainya," ujar peniliti Divisi Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, kepada detikcom, Minggu (22/7/2012).

Apung mengatakan dampak buruk dari fenomena kader 'kutu loncat' adalah pertama pertarungan poltik semakin mahal dan politik hanya jadi sarana perebutan kekuasaan belaka. Kedua, dampak kebijakan kedepan setelah jadi, pastinya akan berorientasi pada pemberi modal awal.

"Artinya akan mudah disetir oleh pemodal," imbuhnya.

Dampak selanjutnya menurut Apung pengkaderan politik parpol dinilai berdasarkan popularitas belaka. Sehingga tidak mendidik caleg untuk bekerja politik di dapilnya.

"Tapi yang paling penting korupsi kebijakannya itu yang akan banyak menyimpang. Misalnya penyimpangan slot pasal 6 APBN untuk Lapindo itu contohnya. Nah yang gitu-gitu akan banyak, berkorelasi dengan lahan atau kepentingan bisnis si pemodal," ungkapnya.

Terkait pendanaan parpol, ICW, lanjut Apung akan mengirim surat kepada Partai Nasdem untuk meminta keterbukaan laporan keuangannya.

"Itu perlu, makanya kita berencana uji informasi pakai UU KIP itu ke Nasdem. Kedua, sebenarnya, untuk verifikasi parpol oleh KPU harus ada syarat parpol harus menyerahkan laporan keuangan secara rinci, mulai dari sumbangan perseorangan, badan hukum, maupun dari internal partai," tutupnya.

Partai Nasdem menyatakan berhasil menggaet 37 anggota DPR dari berbagai parpol untuk berlaga di Pemilu 2014. Partai Nasdem mengiming-iming modal caleg Rp 5-10 miliar.

Sumber: *