 |
| Mending Kampanye Begini |
"Kalau terjadi kutu loncat ya karena calon anggota DPR itu sekarang pragmatis akan modal politik dan jabataan 2014 nanti. Padahal bagi Partai Nasdem, tidak ada makan siang gratis. Setelah jadi anggota DPR nanti pastinya uang itu wajib kembali dalam bentuk, konsesi kebijakan, dalam bentuk korupsi anggaran dan sebagainya," ujar peniliti Divisi Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, kepada detikcom, Minggu (22/7/2012).
Apung mengatakan dampak buruk dari fenomena kader 'kutu loncat' adalah pertama pertarungan poltik semakin mahal dan politik hanya jadi sarana perebutan kekuasaan belaka. Kedua, dampak kebijakan kedepan setelah jadi, pastinya akan berorientasi pada pemberi modal awal.
"Artinya akan mudah disetir oleh pemodal," imbuhnya.
Dampak selanjutnya menurut Apung pengkaderan politik parpol dinilai berdasarkan popularitas belaka. Sehingga tidak mendidik caleg untuk bekerja politik di dapilnya.
"Tapi yang paling penting korupsi kebijakannya itu yang akan banyak menyimpang. Misalnya penyimpangan slot pasal 6 APBN untuk Lapindo itu contohnya. Nah yang gitu-gitu akan banyak, berkorelasi dengan lahan atau kepentingan bisnis si pemodal," ungkapnya.
Terkait pendanaan parpol, ICW, lanjut Apung akan mengirim surat kepada Partai Nasdem untuk meminta keterbukaan laporan keuangannya.
"Itu perlu, makanya kita berencana uji informasi pakai UU KIP itu ke Nasdem. Kedua, sebenarnya, untuk verifikasi parpol oleh KPU harus ada syarat parpol harus menyerahkan laporan keuangan secara rinci, mulai dari sumbangan perseorangan, badan hukum, maupun dari internal partai," tutupnya.
Partai Nasdem menyatakan berhasil menggaet 37 anggota DPR dari berbagai parpol untuk berlaga di Pemilu 2014. Partai Nasdem mengiming-iming modal caleg Rp 5-10 miliar.
