Hore! Orang Miskin Kini Bisa Gugat Menggugat Gratis di Pengadilan

Jakarta - Anda korban rekayasa aparat dan ingin menggugat negara tetapi terkendala biaya karena miskin? Contoh tersebut kini bisa terpecahkan dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014. Dengan aturan ini, orang miskin bisa gugat menggugat gratis untuk mendapatkan hak-haknya.

Seperti dilansir website MA, Rabu (22/1/2014), Perma ini ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada 9 Januari 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Perma ini berlaku efektif sejak diundangkan yaitu per 16 Januari 2014 yang berlaku di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama hingga MA.

"Kalau ada satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas Urbaningrum

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum buka suara ihwal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksanya dalam proyek pembangunan stadion dan sekolah olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Anas menegaskan dirinya tak korupsi. "Kalau ada satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2012.

Menurut Anas, KPK sebenarnya tak perlu repot-repot mengurus persoalan proyek tersebut. "Karena asalnya itu kan dari ocehan-ocehan yang tidak jelas, dari karangan-karangan yang tidak jelas," kata dia. "Ngapain repot-repot."

Proyek Hambalang berbiaya Rp 1,2 triliun menyeret nama Anas setelah ada pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin membeberkan ihwal keterlibatan Anas di proyek pusat olahraga pada 2010 itu.

Pernyataan Nazaruddin kembali disampaikan dalam persidangannya kala menjadi terdakwa suap Wisma Atlet Jakabaring, Palembang. Nazaruddin mengatakan duit dari proyek Hambalang sebesar Rp 50 miliar mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Uang itu disebutnya untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat.

Sebelumnya, KPK berencana melakukan pemeriksaan terhadap Anas dalam proyek Hambalang setelah dilakukannya ekspose pada Kamis, 8 Maret 2012. KPK sendiri sudah tiga kali menggelar ekspose dalam tahap penyelidikan proyek tersebut.

"Kemungkinan Anas akan dimintai keterangan dalam penyelidikan ini," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Jumat, 9 Maret 2012. "Kapan waktunya akan diperiksa, saya belum tahu," katanya.  ( Tempo *)

Menanggapi Pernyataan Wakil Ketua MK "Pekerjaan Montir dan Profesi Dokter"

Seorang montir disebuah bengkel sedang membongkar mesin mobil.

Saat sedang menoleh, ia melihat seorang dokter ahli bedah jantung yang ia kenal sedang duduk menunggu mobilnya yg jg sedang di servis.

Si montir lalu memanggil dokter tersebut : "Hai dok, coba lihat kesini deh, ada yg mau saya tunjukan."

Si dokter menghampiri montir.
Lalu montir berkata : "Lihat mesin ini dok, saya membongkar jantung mesin mobil ini, saya buka penutupnya silindernya, melepas klepnya, saya diagnosa apa penyakitnya, saya analisa apa saya yg harus saya perbaiki atau ganti, lalu saya perbaiki. Selesai saya kerjakan mesin ini lgsng kembali bekerja seperti masih baru gress.
Nah pekerjaan kita sebenarnya sama, tapi kenapa saya hanya digaji 5 juta sebulan, sedangkan dokter dibayar 15juta sekali operasi?? "

Si dokter bedah jantung dengan tenang melongok ke ruang mesin dan dengan santai menjawab :
"Coba anda lakukan semua yg anda sebutkan tadi dengan mesin menyala tanpa boleh mati mesinnya........."

kalo montir dikomplain pelanggan masih bisa diperbaiki ulang, tapi kalo dokter nyawa hilang kagak bisa dibalikin , tanggung jawab dokter tuh berat, buat ngomong sama keluarga pasien juga harus ada mental. Sumber *

Modus Adik Atut Mirip Nazaruddin

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi bukti-bukti penyimpangan di sejumlah proyek yang digarap kelompok usaha milik keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Proyek-proyek itu dikendalikan oleh Tubagus Chaeri Wardana, adik Atut yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

"Chaeri itu otak dan konseptornya. Seluruh proyek di Banten dipegang dia," kata sumber Tempo kemarin. Chaeri saat ini ditahan KPK sebagai tersangka suap dalam sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten, yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif, Akil Mochtar.

Jejak penyimpangan tersebut ditemukan penyidik ketika mereka menggeledah kantor PT Bali Pacific Pragama sepanjang Senin hingga Selasa lalu di gedung The East, Mega Kuningan, Jakarta. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan 200 lembar sertifikat tanah atas nama Chaeri yang berlokasi di Melbourne, Australia; Jakarta; dan Banten. Selanjutnya *

Mahfud MD: Kembalikan Pilkada ke DPRD

Malang (Antara) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan sebaiknya pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun wali kota/bupati dikembalikan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Secara substansi memang akan lebih baik dikembalikan lagi ke DPRD, sebab pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya," tegas Mahfud MD disela-sela silaturahmi dengan wartawan di Malang, Minggu.

Ia mencontohkan, pilkada untuk memilih gubernur. Jika anggota DPRD-nya 100 orang, untuk memenangkan pilkada cukup hanya menggenggam 51 suara dan anggaran yang dikeluarkan juga tidak banyak, cukup 51 wakil rakyat untuk mengamankan suaranya. Selanjutnya *

Akil Mochtar Diduga Cuci Uang di CV RS

Jakarta — Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar diduga mencuci uang dari hasil yang diduga korupsi terkait dengan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Pencucian uang itu melalui badan usaha berbentuk commanditaire vennootschap dalam bidang perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Sejumlah transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah mengalir ke CV berinisial RS ini.

Penelusuran Kompas, Selasa (8/10), CV RS yang diduga menjadi tempat pencucian tersebut tercatat di Pemerintah Kota Pontianak. Badan usaha itu dimiliki istri Akil, Ratu Rita Akil.

Izin CV RS terbit pada 31 Agustus 2010 dengan jenis usaha perdagangan umum dan jasa. Badan usaha itu beralamat di Jalan Karya Baru Nomor 20, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, atau bertempat di rumah milik Akil Mochtar yang belum lama ini selesai dibangun. Namun, tidak ada papan nama atau nomor rumah di sana.

Warga sekitar rumah Akil menyebutkan, sehari-hari, ada kerabat Akil yang tinggal di sana. Namun, tak tampak ada aktivitas usaha perdagangan umum dan jasa di rumah itu.

CV RS ini memang dikendalikan langsung oleh kerabat dekat Akil. Mereka menjadi komisaris dan direksi CV RS. Sejumlah keanehan dalam transaksi yang dilakukan CV RS telah terendus KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kejanggalan tersebut, antara lain sejak berdiri tahun 2010, CV RS tercatat tak pernah mengeluarkan biaya operasional layaknya badan usaha yang normal, tetapi terus-menerus ada aliran dana masuk. Jumlah aliran dana yang masuk ke dua rekening bank BUMN atas nama CV RS bahkan mencapai Rp 100 miliar. Selanjutnya *

Pimpinan Majelis Rasulullah Habib Munzir Al Musawa Meninggal Dunia

JAKARTA - Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dikabarkan meninggal dunia, Minggu(15/9/2013). Pimpinan Majelis Rasulullah ini menghembuskan nafas terakhir pada pukul 15.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Sang kakak Habib Nabil Almusawa yang juga Ketua DPP PKS mengabarkan berita duka tersebut melalui akun twitternya.

"Adinda Habib Munzir meninggal, mohon maafkan kesalahannya dan mohon doanya," tulis Habib Nabil di akun Twitternya, Minggu(15/9/2013).

Selanjutnya *

Ketua PBNU: Saya dukung FPI dibubarkan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj mendukung Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Sebab, ormas asuhan Habib Rizieq yang mengatasnamakan Islam itu hanya memberikan rasa takut bagi umat.

"Saya setuju FPI dibubarkan dan semua kelompok yang mengatasnamakan Islam lalu memberi rasa takut, dibubarkan saja. Sudah sejak lama saya memberi masukan ke Presiden SBY. Dulu-dulu presiden hanya diam, dan sekarang saja mulai merespon," ujar Said dalam peresmian Pondok Pesantren Al-Tsaqofaf di Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Said mengatakan seharusnya penyebaran Islam harus dengan cara santun, bukan dengan kekerasan. Jika syiar Islam dilakukan dengan kekerasan, maka tidak akan bertahan lama.

"Islam keras tidak akan bertahan lama di Indonesia," kata Said.

Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang hadir dan didaulat meresmikan Pesantren Al-Tsaqofah, mendukung dikembangkannya pendidikan pesantren. Hatta menilai pesantren sanggup menjawab kebutuhan penciptaan penerus bangsa.

"Pesantren tidak sebatas mengaktualisasi bangunan tradisional, akan tetapi memiliki metode pengajaran yang mengedepankan pendekatan sosial spiritual," kata Hatta. Sumber *

Taufiq Kiemas Wafat Pukul 18.00 WIB

Jakarta - Ketua DPD PDIP Jabar, TB Hasanuddin membenarkan kabar meninggalnya Ketua MPR Taufiq Kiemas. Suami dari Megawati Soekarnoputri itu menghembuskan nafasnya yang terakhir pukul 18.00 WIB di Singapura.

"Iya benar tadi pukul 18.00 WIB," kata TB Hasanuddin kepada detikcom, Sabtu (8/6/2013).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua MPR Taufiq Kiemas, sedang dirawat di sebuah rumah sakit yang berada di Singapura. Kesehatannya menurun usai menghadiri peringatan Hari Pancasila pada 1 Juni 2013 di Ende, Nusa Tenggara Timur.

Sumber *

Ketua Majelis Syuro Temui SBY Setuju Harga BBM Naik

Tribunnews.com, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menegaskan jika Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin telah bertemu dengan Presiden SBY membahas soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Saya sudah bicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Ustad Hilmi ,yang sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil Pak SBY (menaikkan harga BBM)," kata Tifatul di gedung DPR Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Menurut dia pertemuan Hilmi dengan SBY dilakukan sebelum rapat Setgab semalam di kediaman Wapres Boediono. Rapat semalam perwakilan PKS tidak hadir.

"Jadi di luar pertemuan itu sudah ada pertemuan antara Ustad Hilmi dengan Presiden SBY. Saya pikir ini masalah sosialisasi saja. Kalau masalah ada wacana dan sebagainya nanti akan diputuskan di Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai (DPTP) yang akan memutuskan nanti dengan diperluas bersama Fraksi PKS di DPR supaya nanti satu sikap," kata Tifatul.

Selanjutnya *

Ketua Komisi Bisa Usir Anggota DPR yang Merokok dalam Rapat

Larangan merokok di Gedung DPR sebenarnya ketat. Sedemikian ketatnya sampai-sampai, ketua komisi atau pimpinan rapat di DPR diperkenankan mengusir anggota DPR yang kedapatan merokok dalam ruang rapat.

Namun bagaimana prakteknya selama ini?

"Ya itu harusnya bisa diusir. Tapi memang itu yang sulit untuk ditegakkan, karena kan ketua komisinya ada juga yang merokok," kata anggota Badan Kehormatan (BK), Usman Jafar, saat dihubungi, Jumat (15/3/2013).

Usman menegaskan di ruangan rapat komisi terdapat larangan untuk merokok. Anggota DPR dilarang merokok di dalam ruang rapat baik saat rapat masih berlangsung ataupun sesudah rapat.

"Harusnya mereka kalau mau merokok di luar," ujarnya.

Namun sayangnya BK memang belum mengatur sanksi yang tegas soal merokok ini. BK akan membahas sanksi untuk anggota DPR yang merokok dalam rapat internal.

"Belum tahu (sanksinya) saya, nanti kita bicarakan," tuturnya.

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat, Parlindungan Hutabarat, dilaporkan ke BK karena merokok saat rapat dengan mitra kerja. Atas peristiwa itu, BK memanggil Ketua Komisi X Agus Hermanto.

Sumber: *

'Digeser' SBY, Anas Sudah Lumpuh

Permintaan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) SBY agar Anas Urbaningrum fokus pada kasusnya di KPK dinilai sebagai penggeseran untuk mantan anggota DPR itu. Posisi Anas kini sudah lumpuh.

"Ya Anas sekarang memang sudah sangat lumpuh. Posisi dia untuk melawan sudah dikunci rapat oleh SBY," ujar pengamat politik dari Charta Politik, Arya Fernandes ketika dihubungi, Sabtu (9/2/2013).

Menurut Arya, 8 keputusan Majelis Tinggi PD sudah sangat jelas. Jika melawan, akan segera dipecat.

Yang harus dilakukan Anas saat ini yakni mengumpulkan suara 2/3 anggota DPD dan 1/2 anggota DPC untuk memperbaiki revisi AD/ART PD. Namun hal itu sudah sangat sulit dilakukan.

"Posisi Anas sudah dikunci rapat oleh SBY dan Majelis Tinggi. Jika melawan, posisi DPD dan DPC akan dicoret dan tidak bisa menjadi anggota dewan," tuturnya.

SBY mengambil alih kepemimpinan Demokrat melalui 8 keputusan Majelis Tinggi PD yang diperluas. Dalam keputusan itu, Anas diminta fokus dalam penanganan kasus di KPK.

Namun tidak dijelaskan secara gamblang apakah Anas harus lengser dari Demokrat. Yang jelas, jika kader tidak patuh atas keputusan itu, maka akan dipecat.

Sumber: *

Yusril: Mati Siji Mati Kabeh

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memutus sidang sengketa (ajudikasi) partai politik (parpol), kepada Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra sudah akan melayangkan gugatan, agar pengadilan membatalkan 10 parpol peserta Pemilu 2014.

Dalam akun Twitter Yusril yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (23/1/2013), Yusril menilai SK KPU Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang 10 peserta pemilu lolos dan 24 tak lolos, berdasar hasil verifikasi faktual, melanggar undang-undang.

Bekas Menteri Kehakiman mengalkulasi, proses Pemilu 2014 akan berantakan jika gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dikabulkan, karena 10 parpol peserta Pemilu dan 24 parpol tak lolos yang dikeluarkan lewat SK KPU jadi gugur.

"Kalau SK yang loloskan 10 partai dibatalkan pengadilan, maka jadwal pemilu akan berantakan. Itu bukan salah saya. KPU yang bertanggung jawab. Saya melakukan perlawanan yang sah dan konstitusional," tegas Yusril.

Yusril mengklaim sudah menghimpun alat bukti dan saksi untuk membuktikan KPU melakukan kecurangan dalam verifikasi, yang juga mengandung unsur penipuan.

Pesan Yusril dalam laman Twitter-nya, diposting tak lama setelah pada kemarin sore memimpin PBB menjalani sidang sengketa, karena termasuk parpol tak lolos peserta pemilu.

Menurut Yusril, sidang sengketa pemilu tidak tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, melainkan hanya sengketa tata usaha negara biasa.

Yusril menjelaskan, SK KPU tentang verifikasi partai lolos dan tidak lolos adalah keputusan pejabat TUN yang bersifat individual, konkrit, final, dan membawa akibat hukum. Perorangan luar partai yang merasa dirugikan bisa menggugat SK KPUm tanpa mekanisme penyelesaian sengketa parpol dan dengan KPU.

"Tak seorang pun secara hukum bisa hentikan dan halangi perlawanan yang saya lakukan. Prinsipnya 'tiji tibeh', 'mati siji mati kabeh' (mati satu mati semua)," ungkap Yusril mengakhiri pesan dalam kicauannya di Twitter, kemarin.

Sumber: *

Luthfi Hasan Mundur dari Jabatan Presiden PKS

Luthfi Hasan Ishaaq mundur dari jabatan Presiden PKS. Luthi akan fokus untuk menjalani proses hukum. Dia sudah menyampaikannya ke Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.

"Saya menyampaikan ini terutama kepada ketua majelis syuro, saya mengajukan pengunduran diri saya kepada ketua majelis syuro untuk kemudian silakan diproses," jelas Luthfi di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/1/2013). Luthhfi akan ditahan di Rutan Guntur.

Dia pun menyampaikan pesannya kepada kader dan keluarga besar PKS. Dirinya tengah menghadapi persoalan hukum hingga nanti dibuktikan di pengadilan.

"Di satu sisi organisasi PKS harus tetap berjalan, sebab amanat di munas PKS, PKS harus masuk 3 besar di 2014," terangnya.

Luthfi yakin tanpa kehadiran dirinya, PKS tetap akan bisa berjalan. "Insya Allah tanpa saya, PKS bisa berjalan," tegasnya.

Sumber: *

Hary Tanoe: Saya Mundur Karena Surya Paloh Ingin Jadi Ketum NasDem

Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo resmi mengundurkan diri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Hary Tanoe berseberangan dengan Surya Paloh terkait ambisi Surya Paloh mengambil alih kursi Ketum NasDem.

"Masalahnya sederhana. Sederhana bahwa saya melihat Partai NasDem sudah berkembang dengan baik. Dan mayoritas pengurus NasDem di daerah itu adalah kalangan muda. Jadi bisa diterima kalangan muda. Kurang lebih 70 persen kader NasDem adalah anak-anak muda, dan saya ingin mempertahankan postur kepengurusan yang sedang berlangsung tanpa adanya perubahan," kata Hary dalam konferensi pers di Museum Adam Malik, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2013). Hary Tanoe mengadakan jumpa pers didampingi Sekjen dan Wasekjen NasDem yang juga mundur.

Menurut Hary Tanoe, sayangnya Surya Paloh mendadak menginginkan kursi Ketum NasDem sehingga bertentangan dengan sikap politiknya.

"Kita senior justru mendorong kaum muda bekerja lebih giat lagi lebih keras lagi. Namun Pak Surya Paloh menginginkan adanya perubahan dan beliau ingin langsung terjun sebagai ketua umum partai. Bukan berarti ada konflik, kami secara pribadi tetap bersahabat tetapi secara organisasi kami berbeda pandangan," tegasnya.

Keputusan ini diakui Hary cukup berat. Karena dia telah sejak awal membesarkan NasDem.

"Keinginan saya adalah mengundurkan diri. Namun saya akan tetap beraktivitas untuk kepentingan bangsa dan negara dan gerakan perubahan adalah gerakan yang dilakukan bersama-sama. Saya akan tetap berjalan menggerakkan generasi muda supaya terlibat langsung membangun bangsa yang kita cintai," pungkas Hary yang baru saja menyerahkan surat mundurnya ke DPP NasDem di Jl RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Sumber: *

SBY Minta Demokrat Cari Dana Pemilu yang Halal

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kader untuk bekerja keras memenangkan partai pada Pemilihan Umum 2014. Namun, SBY mengingatkan, sumber logistik pemilu harus didapatkan dengan cara yang sah dan tidak melanggar undang-undang.

"Logistik harus dari yang halal, jumlah tidak berlebih, sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Carel Ticualu, di sela-sela Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 15 Desember 2012.

Sumber: *

N250 is Still The Best (Habibi)

Mantan Presiden RI, BJ Habibie mengatakan pesawat N250 yang proyeknya sempat terhenti di tengah jalan merupakan salah satu pesawat terbaik.

"N250 is still the best," kata Habibie di sela-sela Open House menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah di kediamannya di Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta, Ahad (19/8).

Habibie mengatakan pesawat tersebut akan dapat terbang dalam lima tahun ke depan dengan perubahan rancangan pesawat yang serba digital.

"Kami akan 'redesign' (desain ulang) pesawat, salah satunya mesin. Ini perlu karena ada gap teknologi kurang lebih 20 tahunan," ujar pemilik 46 paten di bidang Aeroneutika itu.

Pada Sabtu lalu (11/8/12) dilakukan penandatanganan proyek pengembalian dan penyelesaian kembali pesawat N250 yang sempat terhenti.

Habibie mendirikan PT Regio Aviasi Industri (RAI). PT tersebut didirikan dua perusahaan swasta, PT Ilhabi milik putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie, yang memegang saham 51 persen dan PT Eagle Capital milik Erry Firmansyah yang memegang saham 49 persen.

Di perusahaan tersebut Habibie menjadi Ketua Dewan Komisaris. Pesawat N250 pada 17 tahun lalu sempat direncanakan untuk mendapatkan sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) pada tahun 2000, namun kemudian terhenti.

Habibie mengatakan berencana mendapatkan sertifikat tersebut dalam lima tahun mendatang.

Sumber: *

PBNU: Kenaikan BBM Pilihan Terakhir (Terpaksa), BLT Tidak Setuju

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, meminta pemerintah menjadikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir. Dia tidak setuju dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi bagi warga miskin dari naiknya harga BBM.

Dalam keterangan tertulis hari ini, Said meminta pemerintah tidak menaikkan BBM agar rakyat tidak semakin terbebani. Tapi, jika memang terpaksa naik, pemerintah harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ...