Sejumlah Kabupaten dan Kota Jateng Kekurangan Masker

Sejumlah kabupaten dan kota di Jateng yang terimbas langsung abu vulkanik Gunung Kelud menyatakan darurat ketersediaan masker. Sehingga pemerintah setempat meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi untuk memasok masker.

Beberapa kabupaten kota yang kekurangan masker itu misalnya Sragen, Klaten, Solo, Wonogiri, Boyolali dan Kabupaten Semarang.

"Atas permintaan itu, kami akan mendorong SKPD terkait misalnya Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyiapkan masker sebagai antipasi dampak abu vulkanik yang turun di sebagian kabupaten kota," kata Arus Horison, Kepala Posko Aju BPBD Jateng, Jumat (14/2).

Pihaknya tidak tahu berapa banyak stok masker yang ada di Dinkes saat ini. Tapi untuk mengalokasikan sejumlah penutup hidung di wilayah yang terkena dampak abu vulkanik berskala besar Dinkes dipercaya akan sanggup menyediakannya.

"Sejauh ini BPBD Provinsi masih memantau berapa permintaan dari pemerintah kabupaten kota itu. Kami masih menunggu kabar dari BPBD daerah setempat," kata Arus. Sumber *

Seknas: Jokowi Sudah Hampir Pasti Dicapreskan

Hasil analisa rapat harian presidium Seknas Jokowi, Rabu 5 Februari 2014 menyebut, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sudah hampir pasti segera dicapreskan.

Untuk itulah kepada seluruh jajaran pengurus Seknas di tingkat provinsi dan kabupaten se Indonesia untuk segera berkonsentrasi membantu pemenangan PDIP dalam ajang Pileg 2014, 9 April mendatang.

“Kemenangan PDI Perjuangan dalam Pileg akan semakin melapangkan jalan bagi Jokowi,” ujar Dadang Yuliantara, presidium Seknas Jokowi di kantornya Jl Brawijaya 35 Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2014) malam. Sumber *

Mahfud MD: Kembalikan Pilkada ke DPRD

Malang (Antara) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan sebaiknya pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun wali kota/bupati dikembalikan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Secara substansi memang akan lebih baik dikembalikan lagi ke DPRD, sebab pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya," tegas Mahfud MD disela-sela silaturahmi dengan wartawan di Malang, Minggu.

Ia mencontohkan, pilkada untuk memilih gubernur. Jika anggota DPRD-nya 100 orang, untuk memenangkan pilkada cukup hanya menggenggam 51 suara dan anggaran yang dikeluarkan juga tidak banyak, cukup 51 wakil rakyat untuk mengamankan suaranya. Selanjutnya *

Mau Jadi Cagub Jateng, Sediakan Rp 200 M

Uang yang berputar di sekitar penyelenggaraan Pilgub Jateng luar biasa besar. Satu pasangan calon gubernur membutuhkan dana minimal Rp 200 miliar untuk mengarungi kompetisi lima tahunan itu.

Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Jateng M Yulianto mengatakan, angka itu bisa melonjak hingga Rp 700 miliar. Dasarnya, pada setiap pemilihan kepala daerah rata-rata calon mengeluarkan Rp 20 miliar untuk menang.

"Ini satu kabupaten Rp 20 miliar, coba kalikan 35 kabupaten kota," katanya, Kamis (21/2).

Maka, dana Rp 200 miliar menurut Yulianto adalah angka minimal yang belum mempunyai jaminan menang. Nilai itu hanya menghitung kebutuhan-kebutuhan dasar setiap peserta Pilgub.

Misalnya, dana untuk operasional saksi di lebih dari 61 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Per saksi biasanya mendapat uang saku Rp 100 ribu, kemudian Rp 100 ribu lagi untuk dana pelatihan dan atribut.

Maka total untuk saksi saja butuh Rp 12 miliar lebih. Kebutuhan yang cukup besar lainnya, kata dia, yakni alat peraga kampanye, seperti baliho, bendera, dan iklan di media yang diperkirakan minimal menyedot Rp 50 miliar.

Belum lagi pengeluaran untuk kaus bagi pemilih yang setidaknya menghabiskan antara Rp 70 miliar hingga Rp 100 miliar.

"Selain itu, ada dana operasional tim kampanye kabupaten kota sekitar Rp 35 miliar dan tim provinsi sekitar Rp 10 miliar," jelasnya.

Sumber: *