Anas Urbaningrum Resmi Ditahan KPK

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi ditahan KPK. Anas ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan sekitar lima jam di gedung KPK.

Saat keluar dari Gedung KPK, Anas terlihat mengenakan rompi tahanan KPK. Dengan tenang, Anas lantas menghampiri puluhan wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi.

"Hari ini saya menjalani pemeriksaan. Hari ini juga per jam 18.00 WIB tadi saya dinyatakan ditahan," ujar Anas Urbaningrum di Gedung KPK, Jumat (10/1/2013) pukul 18.45 WIB.

Menurut Anas, penahanan ini menjadi hari bersejarah bagi dirinya. "Ini adalah hari bersejarah buat saya, dan Insya allah bagian penting untuk saya menemukan keadilan dan kebenaran," lanjut Anas.

Menurut Anas, yang menandatangani surat penahahan dirinya adalah Ketua KPK Abraham Samad dan penyidik KPK Endang Sutarsa dan Bambang Sukoco.

Selanjutnya Anas digiring petugas KPK menuju Rutan KPK yang terletak di basement gedung KPK. Sumber *

Mahfud MD: Kembalikan Pilkada ke DPRD

Malang (Antara) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan sebaiknya pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun wali kota/bupati dikembalikan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Secara substansi memang akan lebih baik dikembalikan lagi ke DPRD, sebab pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya," tegas Mahfud MD disela-sela silaturahmi dengan wartawan di Malang, Minggu.

Ia mencontohkan, pilkada untuk memilih gubernur. Jika anggota DPRD-nya 100 orang, untuk memenangkan pilkada cukup hanya menggenggam 51 suara dan anggaran yang dikeluarkan juga tidak banyak, cukup 51 wakil rakyat untuk mengamankan suaranya. Selanjutnya *

Inikah Sengman yang Dimaksud Putra Bos Partai Keadilan Sejahtera?

Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengaku mengenal Sengman. Pengusaha tersebut disebut-sebut di pengadilan suap daging Sapi sebagai utusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sengman ini bisnisman yang pertama kali menyumbang SBY masuk politik. Jadi deket banget. Masa istana membantah," kata Rizal usai diskusi di DPD, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Rizal mengatakan Sengman merupakan pengusaha di Sumatera Selatan dan merupakan orang yang berada dibelakang SBY secara finansial.

"Jadi memang ini semua akhirnya akan mengarah ke istana hitam. Kalau istana putih itu istana merdeka dimana yang baik-baik yang normatif dibahas. Yang aneh-aneh itu istana hitam. Di mana lokasinya siapa penghuni saya engga tahu," katanya.

Untuk itu, Rizal merasa aneh bila SBY tidak mengenal Sengman. "Tidak masuk akal. Kenalannya sejak di Palembang," imbuh Mantan Menko Perekonomian itu. Sumber *

Ibunda Ridho Divonis Bersalah, Mantan PRT Puas

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memvonis Sein Ely bersalah atas kasus gugatan yang dilakukan mantan pembantu rumah tangga (PRT) bernama Has Asmain dalam sidang putusannya.

Asmain merasa puas dengan gugatan yang diamini hakim, meskipun secara nominal tak sesuai yang dituntutkan. Asmain menuntut Rp 126 juta, sedangkan hakim hanya mengabulkan Rp 62 juta.

"Saya senang bisa membuktikan kalau mereka melanggar hukum, puas" kata Asmain di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (28/8).

Dengan putusan ini Asmain ingin menegaskan bahwa dirinya bukan pengemis yang hanya meminta uang kepada Ely. "Saya bukan pengemis, saya dipanggil untuk bekerja, tapi saya dituduh maling juga," ujar Asmain.

Selama 7 tahun silam, Asmain telah bekerja sebagai PRT di kediaman ibunda Ridho Slank. Namun selama itu pula dirinya tak mendapatkan haknya.

"Saya bekerja dengan harapan mendapat upah, ternyata sampai sekarang tidak ada upah yang saya dapatkan," tandasnya. Sumber *

Kehebatan Gus Dur Memprediksi Masa Depan

Mantan orang No. 1 yang akrab disapa Gus Dur itu meninggalkan kita pada 30 Desember 2009. Ia kembali ke bumi pertiwi, tempat nenek moyangnya pada sekitar 1700-an menjejakkan kaki di Jombang, Jawa Timur.

Salah satu citra Gus Dur yang tak mudah lekang dari ingatan ialah tindakannya yang kerap out of the box. Lawatan ke luar negeri pertama dilakukannya bukan ke Amerika Serikat atau Eropa, tetapi justru ke Republik Rakyat China (RRC). Ini tidak biasa, sebab biasanya presiden negara berkembang melawat ke negara adidaya, membangun persekutuan.

Banyak orang mencibir tindakannya waktu itu (1999) karena dianggap nyleneh. Ketika konferensi pers pertama usai terpilih jadi presiden, Gus Dur menjelaskan latar dan alasannya mengunjungi China. "RRC negara besar dan sangat potensial dari segi ekonomi. Jadi, kita justru rugi tidak berhubungan dengan China," tegasnya.

Dalam konferensi itu pula, seorang wartawan istana sempat nyeletuk, dengan membeberkan sejarah diplomasi RI-RRC yang tidak begitu mulus sejak 1965. Gara-garanya, Peking (sekarang Beijing) diduga kuat oleh pemerintah Orba terlibat dalam G-30-S/PKI, terutama karena menyuplai senjata untuk membantu pemberontakan PKI waktu itu.

Lagi-lagi, Gus Dur menepis, keterlibatan RRC itu hanya sebatas asumsi, belum tentu benar. Berdasarkan alasan rasional sebagaimana yang dikemukakannya, Gus Dur justru balik bertanya, "Kalau kini saya membuka kembali hubungan dengan China, mengapa tidak boleh?"

Gus Dur tetap Gus Dur, sulit dibaca dan ditebak. Ia kokoh dalam pendirian dan terus ngotot pada keyakinan yang dianggap benar. Selanjutnya *

KPK Periksa Dua Mantan Petinggi Kementerian Kehutanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua mantan petinggi di Kementerian Kehutanan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/6/2013).

Mereka yakni, mantan Inspektur Jenderal di Kementerian Kehutanan, Suhariyanto dan mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi di Kementerian Kehutanan,, Soegeng Widodo.

Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT di Kabupaten Pelelawan, Riau dengan terdakwa Rusli Zainal. Keduanya dinilai mengetahui kasus yang telah menyeret Rusli Zainal sebagai tersangka.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk RZ (Rusli Zainal)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha.

Selanjutnya *

Sutiyoso: TNI Pengangguran Kelas Tinggi

Maraknya aksi kekerasan yang terjadi antara TNI dan Polri merupakan warisan persoalan pemisahan wewenang TNI-Polri yang belum diselesaikan. Pengalihan sebagian peran TNI kepada Polri disinyalir kuat menjadi penyebab hal tersebut.

Hal itu dikatakan mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus Sutiyoso, dalam sebuah acara diskusi bertajuk Kecolongan Aksi Cebongan di Jakarta, Sabtu (6/4/2013) siang.

"Setelah dipisahkan, fungsi TNI hanya sebagai alat pertahanan negara. Ini berfungsi jika negara diserang oleh negara lain. Kalau seperti saat ini, negara tidak diserang, maka TNI jadi pengangguran kelas tinggi," kata Sutiyoso.

Dirinya mengatakan, sejumlah fungsi keamanan negara yang sebenarnya dapat ditangani TNI diambil alih oleh Polri. Hal ini, di antaranya, penanggulangan kasus terorisme hingga narkoba. Hal itulah yang akhirnya justru menjadi beban psikologis yang harus dialami TNI sebagai instansi yang berwenang sebagai alat pertahanan negara.

"Di Kopassus kita punya Den 81. Itu adalah unit elit TNI yang digunakan untuk menanggulangi persoalan terorisme. Namun yang terjadi sekarang, yang menangani persoalan teroris adalah Densus 88," ujarnya.

Menurutnya, saat ini hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu perlu membenahi peraturan yang mengatur tugas dan wewenang TNI di masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan di tubuh TNI. Dengan demikian, tidak ada lagi kesenjangan di tubuh aparat. Sutiyoso mengatakan, kesenjangan kesejahteraan memicu terjadinya tindakan radikal di antara dua instansi bela negara seperti yang terjadi di OKU maupun Lapas Cebongan.

"Intinya porsinya perlu diatur. Polisi cukup tangani persoalan tertentu dan tidak perlu semuanya," ujarnya.

Sumber: *

'Digeser' SBY, Anas Sudah Lumpuh

Permintaan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) SBY agar Anas Urbaningrum fokus pada kasusnya di KPK dinilai sebagai penggeseran untuk mantan anggota DPR itu. Posisi Anas kini sudah lumpuh.

"Ya Anas sekarang memang sudah sangat lumpuh. Posisi dia untuk melawan sudah dikunci rapat oleh SBY," ujar pengamat politik dari Charta Politik, Arya Fernandes ketika dihubungi, Sabtu (9/2/2013).

Menurut Arya, 8 keputusan Majelis Tinggi PD sudah sangat jelas. Jika melawan, akan segera dipecat.

Yang harus dilakukan Anas saat ini yakni mengumpulkan suara 2/3 anggota DPD dan 1/2 anggota DPC untuk memperbaiki revisi AD/ART PD. Namun hal itu sudah sangat sulit dilakukan.

"Posisi Anas sudah dikunci rapat oleh SBY dan Majelis Tinggi. Jika melawan, posisi DPD dan DPC akan dicoret dan tidak bisa menjadi anggota dewan," tuturnya.

SBY mengambil alih kepemimpinan Demokrat melalui 8 keputusan Majelis Tinggi PD yang diperluas. Dalam keputusan itu, Anas diminta fokus dalam penanganan kasus di KPK.

Namun tidak dijelaskan secara gamblang apakah Anas harus lengser dari Demokrat. Yang jelas, jika kader tidak patuh atas keputusan itu, maka akan dipecat.

Sumber: *

Habibie: Jika Saya Presiden, Saya Akan Tangani Banjir Lebih Cepat

Banjir yang melanda ibukota membuat Mantan Presiden RI BJ Habibie angkat bicara. Ia memberikan ide khusus untuk menangani banjir Jakarta dengan lebih cepat sehingga tidak menjadi masalah yang menahun.

"Ini harus dikoordinasikan kepada pemerintah pusat, jangan nunggu sampai lama. Kalau saya jadi presiden, pasti saya sudah lakukan dalam penanganan banjir ini," jelas Habibie usai acara Wirausaha Mandiri Expo 2013 di Jakarta, Kamis (17/1/2013).

Menurut mantan Menteri Riset dan Teknologi, pencegahan banjir harus dilakukan dengan memperbaiki dari hulunya dulu yang berada di kawasan Puncak, Jawa Barat. Setelah itu baru memikirkan hilirnya.

"Tidak boleh memikirkan hilirnya saja, namun harus dipikirkan juga hulunya. Kita harus bendung, harus ada pemetaan air," ujarnya,

Dia juga berpendapat, penanganan banjir Jakarta tidak boleh hanya menjadi tanggung Jawa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pemerintah pusat harus turun untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang bertahun-tahun menghantui Jakarta.

"Harus ada kerjasama antara pusat dan daerah untuk menangani banjir sehingga penanganannya bisa lebih tanggap kedepannya," papar dia.

Sumber: *

"Bahan bakar minyak tidak jadi naik, tapi inflasi terjadi. Siapa yang menderita? Rakyat!" kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Sambil Menggebrak Meja

Berlarut-larutnya rapat kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 tak urung membuat Menteri Keuangan Agus Martowardojo kesal.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini pun menggebrak meja lantaran anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat tak juga menyepakati pembahasan asumsi ekonomi makro untuk menentukan anggaran. "Bahan bakar minyak tidak jadi naik, tapi inflasi terjadi. Siapa yang menderita? Rakyat!" kata dia sambil menggebrak meja.

Sumber: *

N250 is Still The Best (Habibi)

Mantan Presiden RI, BJ Habibie mengatakan pesawat N250 yang proyeknya sempat terhenti di tengah jalan merupakan salah satu pesawat terbaik.

"N250 is still the best," kata Habibie di sela-sela Open House menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah di kediamannya di Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta, Ahad (19/8).

Habibie mengatakan pesawat tersebut akan dapat terbang dalam lima tahun ke depan dengan perubahan rancangan pesawat yang serba digital.

"Kami akan 'redesign' (desain ulang) pesawat, salah satunya mesin. Ini perlu karena ada gap teknologi kurang lebih 20 tahunan," ujar pemilik 46 paten di bidang Aeroneutika itu.

Pada Sabtu lalu (11/8/12) dilakukan penandatanganan proyek pengembalian dan penyelesaian kembali pesawat N250 yang sempat terhenti.

Habibie mendirikan PT Regio Aviasi Industri (RAI). PT tersebut didirikan dua perusahaan swasta, PT Ilhabi milik putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie, yang memegang saham 51 persen dan PT Eagle Capital milik Erry Firmansyah yang memegang saham 49 persen.

Di perusahaan tersebut Habibie menjadi Ketua Dewan Komisaris. Pesawat N250 pada 17 tahun lalu sempat direncanakan untuk mendapatkan sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) pada tahun 2000, namun kemudian terhenti.

Habibie mengatakan berencana mendapatkan sertifikat tersebut dalam lima tahun mendatang.

Sumber: *