Sutiyoso: Taufik Kiemas Keliru Pahami Pancasila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso menkritik konsep Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa seperti yang disosialisasikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas.

Menurutnya, Pancasila bukan bagian dari empat pilar tapi merupakan falsafah negara.

"Saya tidak begitu setuju dengan pandangan Pak Taufiq Kiemas atau MPR tentang Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar. Pandangan itu menyelaraskan Pancasila dengan UUD '45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Padahal Pancasila lebih dari itu," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Menurutnya, Pancasila bukan pilar melainkan dasar atau 'Weltanschauung', pandangan hidup bangsa indonesia.

Pancasila, kata Sutiyoso merupakan landasan dan jiwa bangsa Indonesia.

Selanjutnya *

Sutiyoso: TNI Pengangguran Kelas Tinggi

Maraknya aksi kekerasan yang terjadi antara TNI dan Polri merupakan warisan persoalan pemisahan wewenang TNI-Polri yang belum diselesaikan. Pengalihan sebagian peran TNI kepada Polri disinyalir kuat menjadi penyebab hal tersebut.

Hal itu dikatakan mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus Sutiyoso, dalam sebuah acara diskusi bertajuk Kecolongan Aksi Cebongan di Jakarta, Sabtu (6/4/2013) siang.

"Setelah dipisahkan, fungsi TNI hanya sebagai alat pertahanan negara. Ini berfungsi jika negara diserang oleh negara lain. Kalau seperti saat ini, negara tidak diserang, maka TNI jadi pengangguran kelas tinggi," kata Sutiyoso.

Dirinya mengatakan, sejumlah fungsi keamanan negara yang sebenarnya dapat ditangani TNI diambil alih oleh Polri. Hal ini, di antaranya, penanggulangan kasus terorisme hingga narkoba. Hal itulah yang akhirnya justru menjadi beban psikologis yang harus dialami TNI sebagai instansi yang berwenang sebagai alat pertahanan negara.

"Di Kopassus kita punya Den 81. Itu adalah unit elit TNI yang digunakan untuk menanggulangi persoalan terorisme. Namun yang terjadi sekarang, yang menangani persoalan teroris adalah Densus 88," ujarnya.

Menurutnya, saat ini hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu perlu membenahi peraturan yang mengatur tugas dan wewenang TNI di masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan di tubuh TNI. Dengan demikian, tidak ada lagi kesenjangan di tubuh aparat. Sutiyoso mengatakan, kesenjangan kesejahteraan memicu terjadinya tindakan radikal di antara dua instansi bela negara seperti yang terjadi di OKU maupun Lapas Cebongan.

"Intinya porsinya perlu diatur. Polisi cukup tangani persoalan tertentu dan tidak perlu semuanya," ujarnya.

Sumber: *

AM Fatwa: Jokowi Memiliki Karakter Kepemimpinan Mirip Ali Sadikin

Anggota DPD RI asal DKI Jakrta, AM Fatwa menilai Joko Widodo (Jokowi) memiliki karakter kepemimpinan yang mirip seperti mantan gubernur DKI Jakarta era 70an, Ali Sadikin. Fatwa mengatakan keduanya sama-sama senang turun langsung ke masyarakat.

"Mirip, Pak Ali Sadikin kan juga suka turun ke lapangan daripada bekerja di kantor," ujar AM Fatwa dalam talkshow DPD RI Perspektif Indonesia: Kejutan Pemilu Kada DKI Jakarta dan Harapan Baru, di ruang press room DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

AM Fatwa menyebut, kemiripan lain antara Jokowi dan Ali Sadikin adalah keduanya kerap mengunjungi gang-gang sempit di perkampungan padat penduduk.

"Jokowi masuk gang-gang, setelah jadi gubernur dia juga masuk gang. Kalau di kantor kan ada pegawainya. Ali Sadikin juga begitu, surat-surat dibawanya ke rumah," lanjutnya.

Selanjutnya, AM Fatwa juga menilai Jakarta lebih membutuhkan orang yang berasal dari luar Jakarta. Ali Sadikin dan Sutiyoso menjadi contoh pemimpin Jakarta yang sukses dan tidak berasal dari dalam Jakarta.

"Ali Sadikin dan Sutiyoso kan orang luar yang perbaiki. Kalau orang dalam itu malah terpenjara dalam masalah yang sudah ada," tuturnya.
Selain disebut mempunyai kemiripan dengan Ali Sadikin, AM Fatwa juga percaya bahwa Jokowi dapat merealisasikan janji-janjinya selama masa kampanye. Dia menilai Jokowi sudah menunjukkan hal tersebut selama memimpin kota Solo.

"Saya percaya, karena dia sudah melakukannya di Solo," terang AM Fatwa.

AM Fatwa juga mengatakan bahwa Jokowi dan Ahok punya tugas berat yakni menangani warisan sistem birokrasi. Namun dia mengaku yakin bahwa Jokowi akan berhasil melakukan perubahan birokrasi di Jakarta dalam waktu satu tahun.

"Satu tahun saya yakin mereka bisa benahi. Jokowi kita lihat ketulusannya mendekati orang kecil. Jokowi pasti bisa dengan prestasi yang kita lihat. Walau tak bisa dibandingkan Solo dan Jakarta, tapi saya yakin Jokowi bisa," tuturnya.

Salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menitipkan pesan kepada Jokowi.

"Jangan takut berbuat karana takut salah, takutlah kalau salah," pungkasnya.

Sumber: *