Kehebatan Gus Dur Memprediksi Masa Depan

Mantan orang No. 1 yang akrab disapa Gus Dur itu meninggalkan kita pada 30 Desember 2009. Ia kembali ke bumi pertiwi, tempat nenek moyangnya pada sekitar 1700-an menjejakkan kaki di Jombang, Jawa Timur.

Salah satu citra Gus Dur yang tak mudah lekang dari ingatan ialah tindakannya yang kerap out of the box. Lawatan ke luar negeri pertama dilakukannya bukan ke Amerika Serikat atau Eropa, tetapi justru ke Republik Rakyat China (RRC). Ini tidak biasa, sebab biasanya presiden negara berkembang melawat ke negara adidaya, membangun persekutuan.

Banyak orang mencibir tindakannya waktu itu (1999) karena dianggap nyleneh. Ketika konferensi pers pertama usai terpilih jadi presiden, Gus Dur menjelaskan latar dan alasannya mengunjungi China. "RRC negara besar dan sangat potensial dari segi ekonomi. Jadi, kita justru rugi tidak berhubungan dengan China," tegasnya.

Dalam konferensi itu pula, seorang wartawan istana sempat nyeletuk, dengan membeberkan sejarah diplomasi RI-RRC yang tidak begitu mulus sejak 1965. Gara-garanya, Peking (sekarang Beijing) diduga kuat oleh pemerintah Orba terlibat dalam G-30-S/PKI, terutama karena menyuplai senjata untuk membantu pemberontakan PKI waktu itu.

Lagi-lagi, Gus Dur menepis, keterlibatan RRC itu hanya sebatas asumsi, belum tentu benar. Berdasarkan alasan rasional sebagaimana yang dikemukakannya, Gus Dur justru balik bertanya, "Kalau kini saya membuka kembali hubungan dengan China, mengapa tidak boleh?"

Gus Dur tetap Gus Dur, sulit dibaca dan ditebak. Ia kokoh dalam pendirian dan terus ngotot pada keyakinan yang dianggap benar. Selanjutnya *

Film 'Sang Kyai' Gambarkan Tonggak Berdirinya Indonesia

Bila Tiba - Ungu (Soundtrack Film)

SEMARANG -- Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Doktor Noor Achmad menilai kisah dalam film 'Sang Kyai' mengandung arti perjuangan dengan memaknai heroisme atas nama kebangsaan.

"Film ini (Sang Kyai) menunjukkan salah satu tonggak berdirinya bangsa dan negara Indonesia dari peran seorang kiai," katanya usai pemutaran Film 'Sang Kyai' di Bioskop Citra 21 Semarang, Kamis (30/5).

Pemutaran Film 'Sang Kyai' tersebut diprakarsai LPP Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah dengan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) sekaligus menjadi rangkaian peringatan Dies Natalis Ke-13 Unwahas Semarang.

Menurutnya, apa yang menjadi semangat dan nilai perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU yang menjadi tokoh sentral dalam film itu, patut dijadikan contoh seluruh bangsa Indonesia.

Seperti tergambar dalam salah satu adegan, ketika utusan Presiden Soekarno diperintahkan menghadap KH Hasyim Asy'ari untuk menanyakan fatwa orang yang berjuang untuk membela bangsa dan negara, bukan agama.

Pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, tersebut kemudian mengumpulkan para ulama untuk membahasnya dan akhirnya keluarlah fatwa, orang berjihad demi membela tanah airnya hukumnya wajib.

Kemudian, tampak pula dalam adegan Bung Tomo yang menghadap ulama yang sangat disegani itu untuk meminta saran, dan kakek dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu memuji pidato Bung Tomo yang berapi-api.

Bahkan, KH Hasyim Asy'ari pun menyarankan Bung Tomo agar menambahkan tiga kalimat takbir yang menunjukkan kebesaran Allah SWT (Allahu Akbar) pada awal dan akhir pidato yang dikumandangkan tokoh pemuda itu.

Noor Achmad menjelaskan, banyak sekali adegan dalam film yang disutradarai Rako Prijanto itu yang menggambarkan nilai keagamaan, kebangsaan, dan kedekatan dengan umat K.H. Hasyim Asy'ari yang patut dicontoh.

Nilai-nilai, intelektualitas, dan karakter kuat yang dimiliki Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari itulah, katanya, yang menjadi pegangan dasar bagi Unwahas dalam menjalankan perannya mendidik generasi bangsa.

"Sebagai perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Pengurus Besar NU (PBNU), Unwahas perlu untuk mengenalkan sosok K.H. Hasyim Asy'ari kepada civitas akademika dan masyarakat agar bisa meneladaninya," imbuhnya mengakhiri.

Sumber: *

Ada Soal Ujian yang Lecehkan Gus Dur

Tasikmalaya - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mendesak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengungkap pembuat soal ujian akhir sekolah (UAS) tingkat SMA/MA yang dinilai menghina almarhum Gus Dur. Desakan ini muncul saat pertemuan antara pihak PC NU dengan pejabat Kemenag Kota Tasikmalaya, DPRD, dan Dinas Pendidikan membahas soal ujian tersebut, Senin, 10 Desember 2012.

"Kami minta Kemenag Provinsi Jabar untuk selesaikan soal ini secara hukum. Cari pihak yang terlibat dalam pembuatan soal dan materi yang jadi bahan (pembuatan soal), yakni buku tersebut (sejarah)," kata Ketua GP Anshor Kota Tasikmalaya, Atang Setiawan, Senin, 10 Desember 2012.

Selanjutnya ...

“LPBH PBNU akan melayangkan somasi kepada Partai Demokrat cq Soetan Bhatoegana,” kata Andi Najmi Fuadi (Ketua)

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melayangkan somasi terhadap Partai Demokrat terkait pernyataan petinggi partai itu, Soetan Bathoegana, yang dinilai melecehkan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan tokoh kebanggaan NU.

“LPBH PBNU akan melayangkan somasi kepada Partai Demokrat cq Soetan Bhatoegana,” kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Senin (26/11/2012).

Andi menjelaskan, dalam dialog di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (21/11/2012), Soetan menyebut Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan karena terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate.

Menurut Andi, pernyataan Soetan tersebut merupakan fitnah terhadap Gus Dur, pelecehan terhadap NU, sekaligus mendistorsi sejarah.

“Gus Dur jatuh bukan karena kasus hukum tapi korban konspirasi politik orang-orang yang terancam oleh langkah-langkah Gus Dur selaku Presiden,” tandas Andi.

Dikatakannya, Sidang Istimewa MPR 2001 yang menjadi ajang pelengseran Gus Dur, sama sekali bukan untuk “mengadili” mantan Ketua Umum PBNU tiga periode itu karena kasus hukum, apalagi skandal korupsi yang dituduhkan kepadanya, namun menyikapi pengangkatan Chaerudin Ismail sebagai Kapolri yang dianggap menyalahi TAP MPR VII/2000.

Menurut Andi, pernyataan Soetan itu menuai protes keras dari pengurus dan warga NU di berbagai wilayah.

Desak Soetan Secara terpisah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat NU Pagar Nusa, M Nabil Haroen, mendesak Soetan Bathoegana mencabut pernyataannya dan meminta maaf.

“Jika Bathoegana tak segera meminta maaf dan menarik pernyataannya itu, emosi dan kejengkelan warga Nahdliyyin bisa membludak. Kami tak akan bisa membendungnya,” katanya.

Menurut Nabil, pernyataan Soetan Bathoegana mengenai Gus Dur beberapa saat lalu merendahkan akal budi dan ingatan publik.

“Ia mengabaikan SP3 yang diterbitkan Jaksa Agung bahwa Gus Dur bersih dari kasus Bruneigate dan Buloggate. Hal itu sudah terbukti. Yang belum terbukti justru kasus Century,” tandasnya.

Selain itu, kata Nabil, Soetan Bhatoeghana cuma mencontoh dan mengulangi kemalasan politik yang biasa dipakai untuk pengalihan isu.

Menurut dia, Soetan Bathoegana sengaja mengeruhkan sesuatu yang jernih untuk menutupi kekeruhan yang ada saat ini.

“Bathoegana dengan begitu tak hanya melecehkan Gus Dur, tapi memaksa Gus Dur untuk menutupi kekeruhan yang terjadi di rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini,” tandasnya.

Sumber: *

Melecehkan Gus Dur, Soetan Bhatoegana Menyakiti Warga Nahdliyin

Gus Dur

Pernyataan petinggi Partai Demokrat Soetan Bhatoegana bahwa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan karena terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate, membuat gusar dan menuai kecaman kaum Nahdliyin.

“Tuduhan Sutan Bhatoegana bahwa Gus Dur korup sungguh kelewatan. Tendensius. Itu cara keji dia melindungi pemerintah SBY dari isu sebagai rezim korup. Sebab kenyataannya, Gus Dur tak terlibat kasus Buloggate maupun Bruneigate. Makanya Kejaksaan Agung menerbitkan SP3,” ujar jubir Presiden era Gus Dur yakni Adhie Masardi dalam pesan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (23/11/2012).

Dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertema “Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat?” yang digelar di lobi Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta (21/11/2012), Sutan Bhatoegana berang ketika Adhie Massardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih mengatakan Migas kita jadi ajang korupsi mafia Migas yang dilindungi rezim SBY.

Dalam Dialog Kenegaraan yang rutin digelar DPD itu, selain Ketua Komisi VII DPR yang membawahi sektor migas Sutan Bhatoegana, juga tampil Wakil Ketua DPD La Ode Ida, pengamat perminyakan Dr Kurtubi, mantan kepala BP Migas R Priyono, pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, dan Adhie M Massardi sebagai Ketua Tim Non-Litigasi Uji Materi UU Migas yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga BP Migas dinyatakan bubar (13/11/2012).

Mengingat pernyataan Soetan Bhatoegana yang menuduh Gus Dur dijatuhkan karena terlibat korupsi di luar konteks pembicaraan, Adhie mengaku waktu itu enggan menanggapinya.
Tapi sejumlah kiai NU dan kalangan Nahdliyin yang mendengar pernyataan Bhatoegana lewat siaran langsung RRI Pro 3 tidak terima tokoh panutannya dilecehkan tokoh Partai Demokrat, minta dirinya untuk meluruskan hal itu.

“Sidang Istimewa MPR 2001 yang digelar untuk melengserkan Gus Dur, dalam undangannya kepada seluruh anggota MPR yang ditandatangani Ketua MPR Amien Rais ketika itu, karena Presiden menetapkan Wakil Kepala Polri Komjen Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Soerojo Bimantoro. Hal ini, menurut Amien Rais Cs, menyalahi Tap MPR No VII/MPR/2000,” tutur Adhie.

Sedangkan diterbitkannya Maklumat Dekrit oleh Gus Dur, tambah Adhie, merupakan langkah ekstrakonstitusional yang bisa dilakukan Presiden untuk menghentikan tindakan inkonstitusional Amien Rais Cs. Tapi dalam perkembangannya, Amien Rais Cs malah mengubah alasan SI MPR menjadi “karena Presiden mengeluarkan dekrit”.

“Padahal kalau ditelaah secara seksama, kemelut politik di masa itu meruncing karena Menko Polsoskam (Susilo Bambang Yudhoyono) yang ditugasi Presiden Gus Dur memimpin Crisis Center guna menjembatani pertentangan Parlemen dan Presiden tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Itu sebabnya Presiden kemudian melantik Jenderal Agum Gumelar menjadi Menko Polsoskam menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono,” tutur Adhie.

Atas dasar itu, Adhie Masardi akan membentuk “tim kerja pelurusan sejarah KH Abdurrahman Wahid” yang ketokohan dan kebesarannya diakui bangsa Indonesia. Sehingga upaya pelecehan terhadap tokoh kebanggaan kaum Nahdliyin dan pecinta demokrasi dan pluralisme seperti dilakukan Sutan Bhatoegana tidak terjadi lagi di masa depan.

Sumber: *