PBNU Bolehkan Nahdliyin Ucapkan "Selamat Natal"

Ucapan “Selamat Hari Natal” dari umat Islam kepada umat Kristen, selalu menjadi polemik jelang peringatan Hari Natal. Menyikapi hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa umat Islam boleh mengucapkan Selamat Hari Natal kepada umat Kristen.

Sikap PBNU itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, di Jakarta, Selasa (17/12). Said menegaskan, pengucapan “Selamat Natal” dari umat Islam adalah untuk kelahiran seorang nabi. Bukan Anak Allah. “Bisa. Tapi bukan karena lahirnya anak Tuhan. Tapi mengucapkan Natal atas dilahirkannya Nabi Isa (Yesus). Bukan putera Allah,” kata Said, seperti dikutip tribunnews.

Senada dengan pernyataan KH Said Aqil, aktivis muda NU, Zuhairi Misrawi, menegaskan bahwa Tuhan telah memerintahkan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. “Di buku AL-QURAN KITAB TOLERANSI, saya jelaskan Tuhan memerintahkan umat Islam untuk mengucapkan SELAMAT NATAL!” jelas Zuhairi melalui akun Twitter ‏@zuhairimisrawi.

Di sisi lain, Ustadzah Irena Handono melarang umat Islam mengucapkan Selamat Natal, meskipun melalui pesan singkat atau BlackBerry Messenger (BBM). “Tidak boleh, krna mengucapkan selamat natal sama artinya dgn mengakui kelahiran “Yesus” sbg Tuhan. & bisa menodai ketauhidan kita,” kicau @Irena_Handono, menjawab pertanyaan soal boleh tidaknya umat Islam mengucapkan selamat Natal. Sumber *

Fatwa Jihad Hasyim Asyari dan Pertempuran Surabaya

"Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukken bahwa kita ini benar-benar orang-orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap "Merdeka atau Mati". Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar!! Merdeka!!" demikian transkrip pidato Radio Bung Tomo yang dipancarkan dari Radio Pemberontakan Rakyat Indonesia di Surabaya, 9 November 1945.

Agitasi dan propaganda dengan penggunaan Battle Cry 'Allahu Akbar' tersebut berdasarkan resolusi jihad yang dikeluarkan Rais Akbar Nahdlatul Ulama (NU), Hadlratussyaikh KH Hasyim Asyari pada tanggal 25 Oktober 1945, 15 hari sebelum pecahnya pertempuran Surabaya. Anthropolog Belanda, Martin van Bruinessen, mengatakan resolusi jhad tersebut berdampak besar dalam mengobarkan semangat 10 November 1945. Sayangnya, resolusi jihad ini tidak mendapatkan perhatian yang layak dari para sejarawan.

"Resolusi itu menunjukkan bahwa NU mampu menampilkan diri sebagai kekuatan radikal yang tak disangka-sangka," kata Bruinessen dalam bukunya NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (hal 98).

Sedangkan Menurut Achmad Muhibbin Zuhri (2012), terdapat dua naskah resolusi jihad. Pertama, naskah Resolusi Djihad fi Sabilillah, berisi pandangan-pandangan dan pertimbangan yang berkembang pada rapat besar wakil-wakil daerah (konsul 2: Jawa-Madura) pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Naskah kedua adalah Resoloesi Moe'amar Nahdlatoel Oelama' ke-XVI di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946.

Hadratus Syaikh Hasyim Asyari mendasarkan resolusi jihad dari fatwa yang keluarkan pada pertemuan terbatas para ulama di Pesantren Tebuireng pada 14 September 1945. Ada tiga poin penting dalam kedua naskah resolusi jihad itu. Pertama, hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardlu ain bagi setiap muallaf yang berada dalam radius masafat al-safar, kedua perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah, dan oleh karena itu umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid, dan ketiga, mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah-belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dikenakan jinayah berat. Selanjutnya *

Ide Poros Tengah Amien Rais, Pengamat: Itu Konyol

Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai pembentukan kembali poros tengah yang berisikan partai-partai Islam dan digagas Amien Rais sangat tidak sesuai dengan masa sekarang. Menurut dia, Islam sudah tidak memiliki sosok tunggal yang bisa menyatukan semuanya.

"Itu sangat konyol, tidak bisa kita melihat perkembangan masa kini seperti masa lalu," ujar Arbi saat dihubungi Tempo, Jumat pagi, 13 September 2013. "Ini sudah beda zaman."

Amien Rais, masih menurut Arbi, dinilai terlalu fanatik dengan Muhammadiyah. Sedangkan poros tengah tidak hanya berisikan partai-partai dari Muhammadiyah. "Di situ kan ada Nahdlatul Ulama (NU) juga," ujarnya. "Ditambah golongan islam independen yang tidak tergabung dalam kelompok Muhammadiyah dan NU." Selanjutnya *

Film 'Sang Kyai' Gambarkan Tonggak Berdirinya Indonesia

Bila Tiba - Ungu (Soundtrack Film)

SEMARANG -- Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Doktor Noor Achmad menilai kisah dalam film 'Sang Kyai' mengandung arti perjuangan dengan memaknai heroisme atas nama kebangsaan.

"Film ini (Sang Kyai) menunjukkan salah satu tonggak berdirinya bangsa dan negara Indonesia dari peran seorang kiai," katanya usai pemutaran Film 'Sang Kyai' di Bioskop Citra 21 Semarang, Kamis (30/5).

Pemutaran Film 'Sang Kyai' tersebut diprakarsai LPP Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah dengan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) sekaligus menjadi rangkaian peringatan Dies Natalis Ke-13 Unwahas Semarang.

Menurutnya, apa yang menjadi semangat dan nilai perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU yang menjadi tokoh sentral dalam film itu, patut dijadikan contoh seluruh bangsa Indonesia.

Seperti tergambar dalam salah satu adegan, ketika utusan Presiden Soekarno diperintahkan menghadap KH Hasyim Asy'ari untuk menanyakan fatwa orang yang berjuang untuk membela bangsa dan negara, bukan agama.

Pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, tersebut kemudian mengumpulkan para ulama untuk membahasnya dan akhirnya keluarlah fatwa, orang berjihad demi membela tanah airnya hukumnya wajib.

Kemudian, tampak pula dalam adegan Bung Tomo yang menghadap ulama yang sangat disegani itu untuk meminta saran, dan kakek dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu memuji pidato Bung Tomo yang berapi-api.

Bahkan, KH Hasyim Asy'ari pun menyarankan Bung Tomo agar menambahkan tiga kalimat takbir yang menunjukkan kebesaran Allah SWT (Allahu Akbar) pada awal dan akhir pidato yang dikumandangkan tokoh pemuda itu.

Noor Achmad menjelaskan, banyak sekali adegan dalam film yang disutradarai Rako Prijanto itu yang menggambarkan nilai keagamaan, kebangsaan, dan kedekatan dengan umat K.H. Hasyim Asy'ari yang patut dicontoh.

Nilai-nilai, intelektualitas, dan karakter kuat yang dimiliki Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari itulah, katanya, yang menjadi pegangan dasar bagi Unwahas dalam menjalankan perannya mendidik generasi bangsa.

"Sebagai perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Pengurus Besar NU (PBNU), Unwahas perlu untuk mengenalkan sosok K.H. Hasyim Asy'ari kepada civitas akademika dan masyarakat agar bisa meneladaninya," imbuhnya mengakhiri.

Sumber: *

“LPBH PBNU akan melayangkan somasi kepada Partai Demokrat cq Soetan Bhatoegana,” kata Andi Najmi Fuadi (Ketua)

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melayangkan somasi terhadap Partai Demokrat terkait pernyataan petinggi partai itu, Soetan Bathoegana, yang dinilai melecehkan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan tokoh kebanggaan NU.

“LPBH PBNU akan melayangkan somasi kepada Partai Demokrat cq Soetan Bhatoegana,” kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Senin (26/11/2012).

Andi menjelaskan, dalam dialog di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (21/11/2012), Soetan menyebut Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan karena terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate.

Menurut Andi, pernyataan Soetan tersebut merupakan fitnah terhadap Gus Dur, pelecehan terhadap NU, sekaligus mendistorsi sejarah.

“Gus Dur jatuh bukan karena kasus hukum tapi korban konspirasi politik orang-orang yang terancam oleh langkah-langkah Gus Dur selaku Presiden,” tandas Andi.

Dikatakannya, Sidang Istimewa MPR 2001 yang menjadi ajang pelengseran Gus Dur, sama sekali bukan untuk “mengadili” mantan Ketua Umum PBNU tiga periode itu karena kasus hukum, apalagi skandal korupsi yang dituduhkan kepadanya, namun menyikapi pengangkatan Chaerudin Ismail sebagai Kapolri yang dianggap menyalahi TAP MPR VII/2000.

Menurut Andi, pernyataan Soetan itu menuai protes keras dari pengurus dan warga NU di berbagai wilayah.

Desak Soetan Secara terpisah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat NU Pagar Nusa, M Nabil Haroen, mendesak Soetan Bathoegana mencabut pernyataannya dan meminta maaf.

“Jika Bathoegana tak segera meminta maaf dan menarik pernyataannya itu, emosi dan kejengkelan warga Nahdliyyin bisa membludak. Kami tak akan bisa membendungnya,” katanya.

Menurut Nabil, pernyataan Soetan Bathoegana mengenai Gus Dur beberapa saat lalu merendahkan akal budi dan ingatan publik.

“Ia mengabaikan SP3 yang diterbitkan Jaksa Agung bahwa Gus Dur bersih dari kasus Bruneigate dan Buloggate. Hal itu sudah terbukti. Yang belum terbukti justru kasus Century,” tandasnya.

Selain itu, kata Nabil, Soetan Bhatoeghana cuma mencontoh dan mengulangi kemalasan politik yang biasa dipakai untuk pengalihan isu.

Menurut dia, Soetan Bathoegana sengaja mengeruhkan sesuatu yang jernih untuk menutupi kekeruhan yang ada saat ini.

“Bathoegana dengan begitu tak hanya melecehkan Gus Dur, tapi memaksa Gus Dur untuk menutupi kekeruhan yang terjadi di rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini,” tandasnya.

Sumber: *