PBNU Bolehkan Nahdliyin Ucapkan "Selamat Natal"

Ucapan “Selamat Hari Natal” dari umat Islam kepada umat Kristen, selalu menjadi polemik jelang peringatan Hari Natal. Menyikapi hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa umat Islam boleh mengucapkan Selamat Hari Natal kepada umat Kristen.

Sikap PBNU itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, di Jakarta, Selasa (17/12). Said menegaskan, pengucapan “Selamat Natal” dari umat Islam adalah untuk kelahiran seorang nabi. Bukan Anak Allah. “Bisa. Tapi bukan karena lahirnya anak Tuhan. Tapi mengucapkan Natal atas dilahirkannya Nabi Isa (Yesus). Bukan putera Allah,” kata Said, seperti dikutip tribunnews.

Senada dengan pernyataan KH Said Aqil, aktivis muda NU, Zuhairi Misrawi, menegaskan bahwa Tuhan telah memerintahkan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. “Di buku AL-QURAN KITAB TOLERANSI, saya jelaskan Tuhan memerintahkan umat Islam untuk mengucapkan SELAMAT NATAL!” jelas Zuhairi melalui akun Twitter ‏@zuhairimisrawi.

Di sisi lain, Ustadzah Irena Handono melarang umat Islam mengucapkan Selamat Natal, meskipun melalui pesan singkat atau BlackBerry Messenger (BBM). “Tidak boleh, krna mengucapkan selamat natal sama artinya dgn mengakui kelahiran “Yesus” sbg Tuhan. & bisa menodai ketauhidan kita,” kicau @Irena_Handono, menjawab pertanyaan soal boleh tidaknya umat Islam mengucapkan selamat Natal. Sumber *

PBNU Perkirakan Idul Fitri 1434 H 8 Agustus 2013

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memperkirakan Idul Fitri 1434 Hijriyah jatuh pada Kamis (8/8/2013) mendatang. Meski demikian, PBNU tetap menunggu hasil rukyat yang digelar Rabu (7/8/2013).

“Menurut (perkiraan)prediksi hisab NU awal Syawal 1434 H akan jatuh pada Kamis, 8 Agustus 2013,” kata Ketua Lajnah Falakiyah PBNU KH A Ghazalie Masroeri seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (5/8/2013).

Ghazalie Masroeri menjelaskan bahwa pada Rabu (7/8/2013) sore, ketinggian hilal diperkirakan mencapai tiga derajat, sementara kriteria imkanur rukyat atau kriteria penentuan awal bulan Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah adalah dua derajat.

Namun, lanjut Kiai Ghazalie, NU dalam menentukan Idul Fitri, juga awal puasa, selalu menggunakan metode rukyat. Metode hisab hanya menjadi pendukung. Selanjutnya *

Obrolan Khusus Jokowi dan Setiawan Djody

Jakarta - Seniman dan pengusaha Setiawan Djody menggelar buka puasa bersama di kediamannya, di kawasan Kemanggisan Jakarta Barat. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh seperti ketua PBNU Said Agil Siradj dan Sutan Bhatoegana, anggota DPR perioder 2009-2014 dari Partai Demokrat. Juga ada bekas vokalis band Dewa, Once.

Tapi yang paling ditunggu tentu saja Gubernur DKI Joko Widodo yang hadir menjelang adzan Isya. Kehadiran Jokowi disambung hangat Djody dan keluarga serta sahabat dan kerabat. Mengenakan baju koko putih dan celana hitam, Jokowi menyapa tamu yang hadir. Selanjutnya *

Ketua PBNU: Saya dukung FPI dibubarkan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj mendukung Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Sebab, ormas asuhan Habib Rizieq yang mengatasnamakan Islam itu hanya memberikan rasa takut bagi umat.

"Saya setuju FPI dibubarkan dan semua kelompok yang mengatasnamakan Islam lalu memberi rasa takut, dibubarkan saja. Sudah sejak lama saya memberi masukan ke Presiden SBY. Dulu-dulu presiden hanya diam, dan sekarang saja mulai merespon," ujar Said dalam peresmian Pondok Pesantren Al-Tsaqofaf di Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Said mengatakan seharusnya penyebaran Islam harus dengan cara santun, bukan dengan kekerasan. Jika syiar Islam dilakukan dengan kekerasan, maka tidak akan bertahan lama.

"Islam keras tidak akan bertahan lama di Indonesia," kata Said.

Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang hadir dan didaulat meresmikan Pesantren Al-Tsaqofah, mendukung dikembangkannya pendidikan pesantren. Hatta menilai pesantren sanggup menjawab kebutuhan penciptaan penerus bangsa.

"Pesantren tidak sebatas mengaktualisasi bangunan tradisional, akan tetapi memiliki metode pengajaran yang mengedepankan pendekatan sosial spiritual," kata Hatta. Sumber *

PBNU Soal FPI: Pemerintah Lemah dan Tidak Berwibawa

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, menyindir pemerintahan yang tidak berwibawa menghadapi organisasi massa yang sering melakukan sweeping.

Said pun menyinggung soal aksi keributan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan warga Kendal, Jawa Tengah, yang berbuntut meninggalnya seorang warga karena tertabrak mobil beberapa waktu lalu.

"Pemerintah tidak berwibawa. Pemerintah lemah, kenapa mengatasi itu saja tidak bisa? Mengatasi konflik lain, Ahmadiyah, Syiah di Sampang, Gereja Yasmin, banyak yang belum. Masa enggak bisa ngatasi?" Ujar Said kepada wartawan, usai menghadiri 'Peringatan Harlah ke-15 PKB' di DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Selanjutnya *

“LPBH PBNU akan melayangkan somasi kepada Partai Demokrat cq Soetan Bhatoegana,” kata Andi Najmi Fuadi (Ketua)

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melayangkan somasi terhadap Partai Demokrat terkait pernyataan petinggi partai itu, Soetan Bathoegana, yang dinilai melecehkan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan tokoh kebanggaan NU.

“LPBH PBNU akan melayangkan somasi kepada Partai Demokrat cq Soetan Bhatoegana,” kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Senin (26/11/2012).

Andi menjelaskan, dalam dialog di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (21/11/2012), Soetan menyebut Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan karena terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate.

Menurut Andi, pernyataan Soetan tersebut merupakan fitnah terhadap Gus Dur, pelecehan terhadap NU, sekaligus mendistorsi sejarah.

“Gus Dur jatuh bukan karena kasus hukum tapi korban konspirasi politik orang-orang yang terancam oleh langkah-langkah Gus Dur selaku Presiden,” tandas Andi.

Dikatakannya, Sidang Istimewa MPR 2001 yang menjadi ajang pelengseran Gus Dur, sama sekali bukan untuk “mengadili” mantan Ketua Umum PBNU tiga periode itu karena kasus hukum, apalagi skandal korupsi yang dituduhkan kepadanya, namun menyikapi pengangkatan Chaerudin Ismail sebagai Kapolri yang dianggap menyalahi TAP MPR VII/2000.

Menurut Andi, pernyataan Soetan itu menuai protes keras dari pengurus dan warga NU di berbagai wilayah.

Desak Soetan Secara terpisah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat NU Pagar Nusa, M Nabil Haroen, mendesak Soetan Bathoegana mencabut pernyataannya dan meminta maaf.

“Jika Bathoegana tak segera meminta maaf dan menarik pernyataannya itu, emosi dan kejengkelan warga Nahdliyyin bisa membludak. Kami tak akan bisa membendungnya,” katanya.

Menurut Nabil, pernyataan Soetan Bathoegana mengenai Gus Dur beberapa saat lalu merendahkan akal budi dan ingatan publik.

“Ia mengabaikan SP3 yang diterbitkan Jaksa Agung bahwa Gus Dur bersih dari kasus Bruneigate dan Buloggate. Hal itu sudah terbukti. Yang belum terbukti justru kasus Century,” tandasnya.

Selain itu, kata Nabil, Soetan Bhatoeghana cuma mencontoh dan mengulangi kemalasan politik yang biasa dipakai untuk pengalihan isu.

Menurut dia, Soetan Bathoegana sengaja mengeruhkan sesuatu yang jernih untuk menutupi kekeruhan yang ada saat ini.

“Bathoegana dengan begitu tak hanya melecehkan Gus Dur, tapi memaksa Gus Dur untuk menutupi kekeruhan yang terjadi di rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini,” tandasnya.

Sumber: *

"Ada konflik antar keluarga, saling berebut pengaruh pesantren di antara kakak dan adiknya. Mereka bersaudara," ujar Ketua PBNU Said Agil Siradj

Bentrokan antara dua kelompok di Sampang, Madura, bukan disebabkan perbedaan keyakinan. Konflik yang menyebabkan puluhan rumah terbakar dan seorang tewas itu dipicu persoalan internal keluarga.

"Ada konflik antar keluarga, saling berebut pengaruh pesantren di antara kakak dan adiknya. Mereka bersaudara," ujar Ketua PBNU Said Agil Siradj di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/8/2012).

Menurutnya, antara NU dan komunitas Syiah tidak pernah terjadi pertikaian, baik di Madura atau daerah lain yang menjadi basis massa.

"Malah pusatnya Syiah di Bangil, selama sejarahnya tidak pernah ada bentrokan dengan NU yang di Pasuruan. Saling silahturahmi," tuturnya.

Sebelumnya, pada Senin (28/8), Menteri Agama Suryadharma Ali telah menegaskan, kasus kerusuhan di Sampang yang melibatkan kelompok dari Sunni dan Syiah karena dipicu masalah keluarga. Menag maupun Mendagri juga membantah bahwa bentrokan yang menewaskan 2 orang itu bukan karena masalah pertentangan paham Sunni dengan Syiah atau masalah agama.

Suryadharma menerangkan, keluarga yang mempunyai masalah hingga melibatkan kelompok lebih besar yakni dari keluarga Tajul Muluk (Syiah) dengan keluarga Rois (Sunni). Karena masalah keluarga yang berlarut-larut sejak 2004 lalu, akhirnya berkembang hingga melibatkan kelompok yang jumlahnya lebih besar.

Ia menegaskan, permasalahan tersebut bukan dipicu karena beda aliran antara Sunni dengan Syiah maupun pertentangan agama. Ia meminta kepada masyarakat lainnya, untuk tidak melihat masalah ini pertikaian antara Sunni dengan Syiah.

Sumber: *

Hilal di Cakung, Dianulir?

Ketua Lajnah Falakiyah PBNU KH A. Ghazalie Masroeri meragukan kualitas rukyat di Cakung. Bukan hanya meragukan, tapi mengatakan hasil rukyat di Cakung itu tidak sah dan meminta Kementerian Agama menertibkan tim rukyat di sana.

Ada empat hal, kata Kiai Ghazalie yang menyebabkan hasil rukyat di Cakung tidak shahih menurut ilmu falak.

Pertama hilal dilaporkan berhasil diamati pada pukul 17.53 WIB, sebelum waktu maghrib untuk wilayah Jakarta tiba. Padahal menurut ketentuan syariat dan berdasarkan pedoman ilmu astronomi hilal baru mungkin dilihat setelah ghurub, atau terbenam matahari. “Belum maghrib, mustahil mendapatkan hilal,” kata Kiai Ghazali.

Kedua, cuaca di Jakarta, tepatnya di Cakung pada saat diadakan rukyat dalam keadaan mendung. Sementara arah pengamatan hilal di lokasi rukyat Cakung saat ini sudah terhalang gedung-gedung tinggi Jakarta.

“Sudah lama kami mensurvei lokasi rukyat di Cakung. Tempatnya dan alat yang dipakai sangat sederhana. Sementara di barat sana terdapat gedung pencakar langit,” tambah Kiai Ghazalie.

Ketiga, tim rukyat yang menyatakan berhasil melihat hilal adalah orang yang itu-itu saja. Hakim yang menyumpah juga hakim yang itu-itu saja. Sangat kompak. “Tolong disampaikan hakim mana yang menyumpah dan dan di wilayah mana,” kata Kiai Ghazali,

Keempat, ahli falak NU itu mengingatkan, rukyat tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan, dan harus disertai ilmunya. Laporan hasil rukyat tidak cukup hanya dengan sumpah tetapi juga harus disertai data mengenai posisi matahari tenggelam, berapa jarak antara bulan dan matahari, serta bagaimana kondisi kemiringan hilal yang berhasil diamati.

Maka tegas Lajnah Falakiyah PBNU meminta pihak Kementeterian Agama segera mengadakan peninjauan kembali apakah layak Cakung digunakan untuk melakukan rukyat.

“Perlu ada tinjauan dari Kemenag agar tidak menjadi insiden terus-menerus. Ini bikan main-main. Saya minta hakim yang menyumpah dipanggil Mahkamah Agung untuk diperingatkan,” kata Kiai Ghazalie. NU Online juga menerima laporan dari berbagai daerah dan beberapa pesantren bahwa tim rukyat Cakung menyebarkan hasil rukyatnya sehingga membuat gelisah warga.

Semoga tulisan ini dapat menjernihkan polemik yang terjadi serta menepis isu dan tuduhan miring kepada pemerintah & ormas-ormas yang menetapkan 1 ramadhan jatuh hari sabtu 21 juli 2012. Sehingga kita lebih cerdas bersikap dan lebih khusyu dalam beribadah. Selamat Menjalankan Ibadah Puasa.

Sumber: *

PBNU: Kenaikan BBM Pilihan Terakhir (Terpaksa), BLT Tidak Setuju

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, meminta pemerintah menjadikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir. Dia tidak setuju dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi bagi warga miskin dari naiknya harga BBM.

Dalam keterangan tertulis hari ini, Said meminta pemerintah tidak menaikkan BBM agar rakyat tidak semakin terbebani. Tapi, jika memang terpaksa naik, pemerintah harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ...