Jembatan Selat Sunda Pakai APBN, Indonesia Timur Akan Protes

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa bersikukuh pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) harus menggunakan dana patungan antara BUMN dan swasta terutama penggagas dalam membangun proyek tersebut. Hal ini menanggapi usulan agar pembangunan Jembatan Selat Sunda memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini terlalu banyak diomongkan, entar malah tidak jadi-jadi. Menteri Pekerjaan Umum sudah menegaskan pembangunan JSS ini dikombinasikan antara BUMN dan swasta terutama penggagas. Tetapi ini ada yang nyelonong lagi ngomong pakai APBN. APBN kita kan belum sanggup," kata Hatta di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Hatta mengatakan, penggunaan dana APBN untuk membangun JSS ini bisa menyebabkan anggapan pemerintah pusat terlalu menganakemaskan Indonesia bagian barat. Padahal, Indonesia kawasan tengah dan timur sendiri juga memerlukan pembangunan baik jembatan, rumah sakit, jalan, dan sebagainya untuk memperlancar kegiatan perekonomian di sana. Selanjutnya *

Ketua PBNU: Saya dukung FPI dibubarkan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj mendukung Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Sebab, ormas asuhan Habib Rizieq yang mengatasnamakan Islam itu hanya memberikan rasa takut bagi umat.

"Saya setuju FPI dibubarkan dan semua kelompok yang mengatasnamakan Islam lalu memberi rasa takut, dibubarkan saja. Sudah sejak lama saya memberi masukan ke Presiden SBY. Dulu-dulu presiden hanya diam, dan sekarang saja mulai merespon," ujar Said dalam peresmian Pondok Pesantren Al-Tsaqofaf di Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Said mengatakan seharusnya penyebaran Islam harus dengan cara santun, bukan dengan kekerasan. Jika syiar Islam dilakukan dengan kekerasan, maka tidak akan bertahan lama.

"Islam keras tidak akan bertahan lama di Indonesia," kata Said.

Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang hadir dan didaulat meresmikan Pesantren Al-Tsaqofah, mendukung dikembangkannya pendidikan pesantren. Hatta menilai pesantren sanggup menjawab kebutuhan penciptaan penerus bangsa.

"Pesantren tidak sebatas mengaktualisasi bangunan tradisional, akan tetapi memiliki metode pengajaran yang mengedepankan pendekatan sosial spiritual," kata Hatta. Sumber *

3 Menteri Terbaik Ini Bukan dari Parpol

Jakarta - Lembaga Survei Nasional menyatakan tiga menteri yang mendapat penilaian terbaik dalam kinerjanya di mata masyarakat bukan berasal dari partai politik. Para menteri tersebut dinilai dapat bekerja dengan lebih baik dan total karena fokus dalam tanggung jawab dan pekerjaan.

Tiga nama yang mendapat nilai tinggi dalam kinerja secara berurutan adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dengan nilai 20,4 persen, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dengan 14,2 persen, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dengan 11,8 persen.

"Menteri dari partai yang dinilai baik hanya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di peringkat keempat dengan 11,5 persen. Hatta punya nilai tinggi karena seluruh kebijakan ekonomi pemerintah disampaikan dia dengan argumentasi yang baik. Banyak diberitakan media," kata Peneliti Utama LSN, Dipa Pradipta dalam konferensi pers, Ahad, 2 Juni 2013.

Selanjutnya *

Petisi Hukum Rasyid Rajasa Didukung 2.061 Orang

Petisi yang meminta terdakwa kasus BMW maut, Rasyid Rajasa ditahan telah didukung oleh lebih dari dua ribu orang. Dalam halaman situs petisi tersebut, Jumat 8 Maret 2013, tercatat tepatnya sudah 2.061 orang menandatangani petisi "Perlakukan, Periksa, dan Adili Rasyid Rajasa Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat".

Petisi ini dikirim langsung melalui surat elektronik kepada Ketua Mahkamah Agung RIM. Hatta Ali, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Komisi Hukum DPR RI I Gede Pasek Suardika, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung RI Basrief Arief, dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindra Wardhana.

Adalah Muhammad Isnur, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang menginisiasi pembuatan petisi ini pada awal Februari lalu. Hingga sekarang, petisi masih beredar di dunia maya.

Pembuatan petisi berawal dari ramainya diskusi di social media soal kasus BMW maut. "Banyak yang bilang (Rasyid tidak ditahan) itu enggak fair. Ada yang salah dalam penerapan hukum buat Rasyid Rajasa, ada beda perlakuan (diskriminasi),” kata Isnur.

Isnur membandingkan perlakuan atas Rasyid, putra Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dengan Afriyani Susanti saat menjadi tersangka kasus Xenia maut. Menurut dia, alasan jaminan Rasyid tidak akan lari maupun menghilangkan barang bukti juga seharusnya bisa diberlakukan pada Afriyani dulu. "Memangnya Afriyani akan lari dan hilangkan barang bukti?"

Tak hanya itu, Isnur juga mengungkit kasus AAL, remaja asal Palu, Sulawesi Tengah yang mencuri sandal. "AAL saja ditahan." Isnur berharap penegak hukum bekerja lebih profesional. Sebab, kasus ini bisa dicontoh oleh kasus lain di masa datang. "Bisa membuat hukum kita chaos."

Kecelakaan BMW maut yang melibatkan Rasyid terjadi pada 1 Januari 2013 di Tol Jagorawi. Rasyid, pengendara mobil BMW X5, menabrak mobil Daihatsu Luxio. Akibatnya, dua penumpang Luxio, yaitu Harun, 57 tahun, dan M. Raihan, 14 bulan bulan meninggal dunia. Sementara, tiga lainnya mengalami luka serius yakni Nung, 30 tahun, M. Rifan, dan Supriyati, 30 tahun.

Meski begitu, Acid, panggilannya, belum sehari pun menghuni ruang tahanan. Ia bahkan bisa pelesir ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dan leluasa main futsal. Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Timur beralasan keluarga Rasyid menjamin dia tak mungkin lari, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Simak kasus BMW Maut dan perlakuan hukumnya di sini.

Sumber: *

Mobil Listrik Menjadi Mobil Nasional

Pemerintah akan mengembangkan mobil listrik menjadi mobil nasional. Tahun 2014 direncanakan sebanyak 10.000 unit akan diproduksi. "Kita akan jadikan mobil nasional. Kalau kita bicara mobil nasional ya diproduksi nasional, otaknya nasional, ototnya nasional," sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Senin (23/7/2012).

Pada hari ini, Hatta mendapatkan laporan bahwa riset sejumlah universitas telah melakukan perkembangan yang berarti terkait dengan mobil listrik. Ia pun menyebutkan, mobil listrik yang dibuat oleh alumnus ITB Dasep Ahmadi sudah masuk ke level 7 dalam technology readyness level. Mobil tersebut pun siap masuk ke level 9.

"LIPI sudah produksi kendaraan listrik bus juga berbagai macam kendaraan-kendaraan city car model-modelnya yang sudah masuk kategori kalau dalam istilah Menristek itu skala 9, sempurna itu 9, kita berada di skala 7 sekarang untuk city car," papar Hatta.

Karena keyakinan itu maka Pemerintah pun memutuskan untuk segera membentuk Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Otomotif. Pusat ini akan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan BUMN. Lalu, Pemerintah akan menyelesaikan semua Peraturan Pemerintah yang terkait dengan insentif dan disinsentif.

Pemerintah, lanjut Hatta, juga akan melakukan quick win pada tanggal 30 Agustus mendatang yakni saat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pada hari itu, kata Hatta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir di Bandung. Dan, berbagai produk-produk yang sudah berhasil dibuat seperti bus sampai kendaraan city car pun akan digelar.

"Itu akan kita gelar sambil tetap mengembangkan industri-industri komponen terutama batere itu yang paling penting. Jadi ini keputusan kita tadi dan kita optimis akan berhasil," lanjut Hatta.

Tahun 2014, ia pun optimistis mobil listrik akan diproduksi sebanyak 10.000 unit. Ia yakin akan ada investor dan BUMN yang akan memberikan dukungan dalam memproduksi mobil ini secara massal. "Kalau itu (swasta) sih banyak begitu kita kasih kemudahan dan insentif," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, insentif kepada mobil listrik adalah bebas bea masuk dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk, diantaranya mesin dan batere. "Pokoknya komponen utama maupun komponen penunjangnya," sebut Bambang.

Sumber: *