Ekonomi, Pembukaan UUD 1945, Character Building, APBN 5000 Trilyun?

Jembatan Selat Sunda Pakai APBN, Indonesia Timur Akan Protes

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa bersikukuh pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) harus menggunakan dana patungan antara BUMN dan swasta terutama penggagas dalam membangun proyek tersebut. Hal ini menanggapi usulan agar pembangunan Jembatan Selat Sunda memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini terlalu banyak diomongkan, entar malah tidak jadi-jadi. Menteri Pekerjaan Umum sudah menegaskan pembangunan JSS ini dikombinasikan antara BUMN dan swasta terutama penggagas. Tetapi ini ada yang nyelonong lagi ngomong pakai APBN. APBN kita kan belum sanggup," kata Hatta di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Hatta mengatakan, penggunaan dana APBN untuk membangun JSS ini bisa menyebabkan anggapan pemerintah pusat terlalu menganakemaskan Indonesia bagian barat. Padahal, Indonesia kawasan tengah dan timur sendiri juga memerlukan pembangunan baik jembatan, rumah sakit, jalan, dan sebagainya untuk memperlancar kegiatan perekonomian di sana. Selanjutnya *

Adhie Massardi tuding SBY bohong soal alokasi subsidi BBM

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar Minyak (BBM) terus mendapat protes dari berbagai kalangan. Kali ini protes datang dari aktivis Adhie Massardi.

Ia menilai, alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah bohong belaka. Sebab, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2009, tetapi kompensasi untuk memperbaiki infrastruktur, kesehatan dan pendidikan hanya bohong.

"Ini hanya legitimasi tanpa moral, perlawanan kami perlawanan mahasiswa melawan resim SBY yang liberal, karena tahun 2009 juga sama, katanya untuk perbaikan infrastruktur tetap saja semua sama infrastruktur stagnan," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi di Penus Cafe Jakarta, Minggu (16/6).

Menurutnya, pemerintahan telah kehilangan legitimasi moral dari bangsanya. Ia menuding, dari kenaikan harga BBM telah menguntungkan Partai Demokrat pada Pemilu 2014.

"Menyelamatkan APBN itu bohong, kalau menyelamatkan APBN kan 100 persen untuk membayar utang konglomerat. SBY itu buaya, SBY itu biawak," katanya.

Rencananya, ia akan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. "Saya ikut turun besok, paling cuma ngontrol saja. Nanti dipusatkan di Istana dan DPR, itu dulu saja," tegasnya.

Dalam aksi nanti, ia meminta agar SBY tidak menaikkan harga BBM. "Ya minta turunkan harga BBM dan turunkan SBY, kalau tetap ngotot menaikkan harga BBM," ucapnya.

Sumber *

Pemerintah Rencanakan Perubahan Program Pensiun PNS

Saat ini sistem pembayaran pensiun PNS menggunakan sistem Pay As You Go atau saat memasuki masa pensiun dan dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerapan sistem itu membuat beban APBN terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penerima pensiun dan besaran kenaikan gaji pokok maupun pensiun pokok.

Pemerintah ingin mengganti skema tersebut dengan sistem Fully Funded, pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Setelah itu akan dicarikan bentuk investasi yang sesuai untuk pengelolaan dana tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan penerapan skema Fully Funded membutuhkan pengelola dana pensiun yang kuat, kredibel, transparan dan profesional serta pengembangan dana iuran melalui investasi.

"Hanya saja pemanfaatan peluang investasi itu memerlukan kejelian, ketelitian, ketepatan dan insting serta visi bisnis yang kuat, karena kekeliruan dalam berinvestasi akan menimbulkan persoalan tersendiri," ujarnya.

Pada 2015, jumlah PNS yang memasuki masa pensiun diperkirakan mencapai 2.764.809 orang dan jumlah PNS aktif tercatat sebesar 4.391.965 orang.

Sumber: *

Perhitungan BBM Versi Rieke Dyah Pitaloka

Anggota Komisi IX DPR-RI, Rieke Dyah Pitaloka mengingatkan 13 hari lagi adalah keputusan kenaikan harga BBM. Salah satu argumen SBY, kenaikan tersebut adalah untuk menyelamatkan APBN supaya tidak jebol.
"Saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menolak kenaikan BBM, tolak BLT karena itu adalah muslihat agar subsidi dicabut, akibatnya SBY untung rakyat buntung!" tegas politisi PDIP ini

Selanjutnya ...