Disomasi PKL, Ahok: Emang Moyang Dia Raja

Jakarta - Perlawanan PKL Tanah Abang terhadap Ahok terus dilakukan. Ahok yang menjadi sasaran somasi mereka menanggapinya dengan santai dan melancarkan serangan balik.

"Anda (PKL-red) nggak minta maaf sama orang Jakarta semua bikin macet, dudukin tanah orang. Enak aja emang moyang dia raja, ratu apa?" sindir Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (24/7/2013). Selanjutnya *

RUU ORMAS : KPK Khawatir Kebebasan Bersuara Terkebiri

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas menyatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hanya akan mengebiri kebebasan bersuara masyarakat kritis di Indonesia.

“Ya kalau itu jadi disahkan, ini akan mengebiri kebebasan bersuara masyarakat kita yang memiliki pemikiran yang kritis,” jelas Busyro di Kantor Indonesia ICW Jakarta, Senin.

Dalam hal ini, Busyro mengkhawatirkan Ormas yang memiliki perhatian khusus pada pemberantasan korupsi akan semakin terbatasi untuk mengkritik. Ormas yang bergerak pada pemberantasan korupsi, dikatakan Busyro, adalah sebuah ancaman bagi para komunitas koruptor.

“Itu ada indikasinya. Ketika masyarakat tecerdaskan dan memiliki kebebasan berserikat, berpendapat, dan termasuk mengkritik pemerintah, itu akan menjadi ancaman bagi komunitas koruptor,” tegas Busyro.

Ormas dianggap menjadi ancaman bagi para koruptor karena menurut Busyro para koruptor menganggap Ormas sebagai kekuatan yang mengganggu. Busyro menganggap bahwa dengan membatasi hak-hak untuk mengkritik maka hal itu serupa dengan pembunuhan terhadap demokrasi.

“Ini bisa menjadi gerakan perlawanan terhadap hukum, namun tidak hanya untuk aparat hukum seperti KPK tapi juga untuk civil society akan dilemahkan,” kata dia.

Sumber *

Adhie Massardi tuding SBY bohong soal alokasi subsidi BBM

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar Minyak (BBM) terus mendapat protes dari berbagai kalangan. Kali ini protes datang dari aktivis Adhie Massardi.

Ia menilai, alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah bohong belaka. Sebab, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2009, tetapi kompensasi untuk memperbaiki infrastruktur, kesehatan dan pendidikan hanya bohong.

"Ini hanya legitimasi tanpa moral, perlawanan kami perlawanan mahasiswa melawan resim SBY yang liberal, karena tahun 2009 juga sama, katanya untuk perbaikan infrastruktur tetap saja semua sama infrastruktur stagnan," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi di Penus Cafe Jakarta, Minggu (16/6).

Menurutnya, pemerintahan telah kehilangan legitimasi moral dari bangsanya. Ia menuding, dari kenaikan harga BBM telah menguntungkan Partai Demokrat pada Pemilu 2014.

"Menyelamatkan APBN itu bohong, kalau menyelamatkan APBN kan 100 persen untuk membayar utang konglomerat. SBY itu buaya, SBY itu biawak," katanya.

Rencananya, ia akan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. "Saya ikut turun besok, paling cuma ngontrol saja. Nanti dipusatkan di Istana dan DPR, itu dulu saja," tegasnya.

Dalam aksi nanti, ia meminta agar SBY tidak menaikkan harga BBM. "Ya minta turunkan harga BBM dan turunkan SBY, kalau tetap ngotot menaikkan harga BBM," ucapnya.

Sumber *

Anas jadi simbol perlawanan pada SBY

Pengamat politik dari Akbar Tanjung Institute Alfan Alfian menilai mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum merupakan simbol perlawanan terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau menyimak kembali pidatonya, Anas sudah memberikan sinyal bagi kelompok anti-SBY. Dari sini, Anas sudah menjadi simbol perlawanan terhadap SBY," katanya dalam Seminar Dies Natalis PB HMI ke-66 yang bertajuk "Upaya Strategis Bersama Mencegah Terjadinya Negara Gagal" di Aula Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Minggu (24/2). Demikian dikutip antara.

Menurut Alfan, kondisi tersebut akan dimanfaatkan kelompok-kelompok anti-SBY untuk melakukan konsolidasi kepada siapapun yang bekerja di internal Partai Demokrat.

Dia juga berpendapat pidato pengunduran diri Anas (23/2) penerjemahannya sangat politis.

"Kenyataannya sudah mengundurkan diri, meski dia pakai istilah 'berhenti'. Tetapi, secara politis, saya melihat ada semacam perlawanan dari nuansa pidatonya tersebut," katanya.

Dalam pidatonya tersebut, menurut Alfan, Anas menyiratkan bahwa keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak murni hukum.

"Jadi, ada nuansa intervensi politik. Anas menyebutkan masih halaman satu, itu menyiratkan dia merasa dizalimi oleh kekuatan besar dan dia akan melawan," katanya.

Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dengan menyatakan sebagai pilihan etis setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya mundur bukan soal jabatan, tapi soal etika," katanya.

Menurut Anas, soal etika ini cocok dengan pakta integritas yang telah diterapkan di Partai Demokrat dan telah ditandatanganinya pada pekan lalu.

"Dengan atau tanpa integritas, saya memiliki standar etika sehingga akan tetap mundur," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Anas juga mengatakan, karena KPK sudah menetapkan status hukum sebagai tersangka, dengan pertimbangan etika dia memilih mundur.

Namun Anas yakin, KPK menetapkannya sebagai tersangka lebih karena faktor-faktor nonhukum daripada faktor hukum.

KPK pada Jumat (22/2) petang menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor.

KPK menjerat Anas Urbaningrum dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber: *