Jakarta - Gelombang protes terus dilancarkan masyarakat Indonesia usai mendengar kabar Serda Usman dan Kopral Harun Said dieksekusi hukuman gantung di Singapura. Demo dan kecaman mengalir di jalanan. Begini penampakannya.
Dalam foto yang dipajang di museum Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014) terdapat gambar demonstrasi masyarakat terhadap Singapura yang digelar di bandara Kemayoran, Jakpus. Ada yang menuliskan kecaman hingga ajakan untuk berperang. Selanjutnya ... *
Tampilkan postingan dengan label protes. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label protes. Tampilkan semua postingan
Rabu, 12 Februari 2014
Senin, 05 Agustus 2013
Jembatan Selat Sunda Pakai APBN, Indonesia Timur Akan Protes
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa bersikukuh pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) harus menggunakan dana patungan antara BUMN dan swasta terutama penggagas dalam membangun proyek tersebut. Hal ini menanggapi usulan agar pembangunan Jembatan Selat Sunda memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ini terlalu banyak diomongkan, entar malah tidak jadi-jadi. Menteri Pekerjaan Umum sudah menegaskan pembangunan JSS ini dikombinasikan antara BUMN dan swasta terutama penggagas. Tetapi ini ada yang nyelonong lagi ngomong pakai APBN. APBN kita kan belum sanggup," kata Hatta di Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Hatta mengatakan, penggunaan dana APBN untuk membangun JSS ini bisa menyebabkan anggapan pemerintah pusat terlalu menganakemaskan Indonesia bagian barat. Padahal, Indonesia kawasan tengah dan timur sendiri juga memerlukan pembangunan baik jembatan, rumah sakit, jalan, dan sebagainya untuk memperlancar kegiatan perekonomian di sana. Selanjutnya *
"Ini terlalu banyak diomongkan, entar malah tidak jadi-jadi. Menteri Pekerjaan Umum sudah menegaskan pembangunan JSS ini dikombinasikan antara BUMN dan swasta terutama penggagas. Tetapi ini ada yang nyelonong lagi ngomong pakai APBN. APBN kita kan belum sanggup," kata Hatta di Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Hatta mengatakan, penggunaan dana APBN untuk membangun JSS ini bisa menyebabkan anggapan pemerintah pusat terlalu menganakemaskan Indonesia bagian barat. Padahal, Indonesia kawasan tengah dan timur sendiri juga memerlukan pembangunan baik jembatan, rumah sakit, jalan, dan sebagainya untuk memperlancar kegiatan perekonomian di sana. Selanjutnya *
Label:
APBN,
belum sanggup,
Hatta Rajasa,
Indonesia bagian barat,
Indonesia Timur,
Jembatan Selat Sunda,
JSS,
menganakemaskan,
penggagas,
protes,
swasta
Gubernur Zaini Protes Penurunan Bendera Aceh
Banda Aceh - Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah menyesalkan tindakan aparat keamanan yang menurunkan bendera bulan-bintang di sejumlah lokasi. Zaini menganggap tindakan pihak keamanan tidak simpatik dan represif. "Pihak keamanan tidak memperhatikan hasil kesepakatan di Jakarta pada 31 Juli 2013," kata Zaini, Ahad, 4 Agustus 2013.
Menurut Zaini, pada poin 2b, kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, yang belangsung di Kementerian Dalam negeri, berbunyi kedua pihak tetap melakukan langkah persuasif untuk menjaga ketenteraman ketertiban masyarakat terkait dengan keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Jumat dinihari, 2 Agustus 2013, sejumlah anggota TNI dan polisi bersenjata lengkap menurunkan paksa sejumlah bendera bintang-bulan yang terpasang di pinggir jalan di Kota Lhokseumawe. Penurunan secara mendadak itu dimulai sekitar pukul 02.26 WIB. Aparat menyisir lokasi pengibaran bendera, antara lain di simpang Kuta Blang dan Jalan Banda Masen, Uteun Bayi. Selanjutnya *
Menurut Zaini, pada poin 2b, kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, yang belangsung di Kementerian Dalam negeri, berbunyi kedua pihak tetap melakukan langkah persuasif untuk menjaga ketenteraman ketertiban masyarakat terkait dengan keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Jumat dinihari, 2 Agustus 2013, sejumlah anggota TNI dan polisi bersenjata lengkap menurunkan paksa sejumlah bendera bintang-bulan yang terpasang di pinggir jalan di Kota Lhokseumawe. Penurunan secara mendadak itu dimulai sekitar pukul 02.26 WIB. Aparat menyisir lokasi pengibaran bendera, antara lain di simpang Kuta Blang dan Jalan Banda Masen, Uteun Bayi. Selanjutnya *
Selasa, 30 Juli 2013
Dokter Spesialis Protes Pembayaran Sistem Ina CBGs
Jakarta - Sekitar 30 dokter yang tergabung dalam Asosiasi Dokter Fungsional Indonesia (ADFI) datang ke Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 30 Juli 2013. Mereka memprotes penggunaan pola pembayaran Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) dalam program Kartu Jakarta Sehat karena dianggap merugikan dokter.
"Dokter spesialis di RSUD itu hanya dibayar Rp 10 ribu per pasien. Kalau begini, kami mau dibayar berapa?" kata Iaman Gantina Barus, anggota ADFI dari RSUD Koja, Jakarta Utara, yang aktif dalam unjuk rasa itu.
Para dokter sendiri sudah meminta agar pemerintah mengembalikan pembayaran dengan pola PPE (Paket Pelayanan Esensial) yang digunakan pada program Jamkesda dan awal program KJS. Mereka menilai penerapan Ina CBGs saat ini dipaksakan. Soalnya, belum ada peraturan gubernur yang mengaturnya. Selanjutnya *
"Dokter spesialis di RSUD itu hanya dibayar Rp 10 ribu per pasien. Kalau begini, kami mau dibayar berapa?" kata Iaman Gantina Barus, anggota ADFI dari RSUD Koja, Jakarta Utara, yang aktif dalam unjuk rasa itu.
Para dokter sendiri sudah meminta agar pemerintah mengembalikan pembayaran dengan pola PPE (Paket Pelayanan Esensial) yang digunakan pada program Jamkesda dan awal program KJS. Mereka menilai penerapan Ina CBGs saat ini dipaksakan. Soalnya, belum ada peraturan gubernur yang mengaturnya. Selanjutnya *
Senin, 17 Juni 2013
Adhie Massardi tuding SBY bohong soal alokasi subsidi BBM
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar Minyak (BBM) terus mendapat protes dari berbagai kalangan. Kali ini protes datang dari aktivis Adhie Massardi.
Ia menilai, alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah bohong belaka. Sebab, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2009, tetapi kompensasi untuk memperbaiki infrastruktur, kesehatan dan pendidikan hanya bohong.
"Ini hanya legitimasi tanpa moral, perlawanan kami perlawanan mahasiswa melawan resim SBY yang liberal, karena tahun 2009 juga sama, katanya untuk perbaikan infrastruktur tetap saja semua sama infrastruktur stagnan," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi di Penus Cafe Jakarta, Minggu (16/6).
Menurutnya, pemerintahan telah kehilangan legitimasi moral dari bangsanya. Ia menuding, dari kenaikan harga BBM telah menguntungkan Partai Demokrat pada Pemilu 2014.
"Menyelamatkan APBN itu bohong, kalau menyelamatkan APBN kan 100 persen untuk membayar utang konglomerat. SBY itu buaya, SBY itu biawak," katanya.
Rencananya, ia akan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. "Saya ikut turun besok, paling cuma ngontrol saja. Nanti dipusatkan di Istana dan DPR, itu dulu saja," tegasnya.
Dalam aksi nanti, ia meminta agar SBY tidak menaikkan harga BBM. "Ya minta turunkan harga BBM dan turunkan SBY, kalau tetap ngotot menaikkan harga BBM," ucapnya.
Ia menilai, alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah bohong belaka. Sebab, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2009, tetapi kompensasi untuk memperbaiki infrastruktur, kesehatan dan pendidikan hanya bohong.
"Ini hanya legitimasi tanpa moral, perlawanan kami perlawanan mahasiswa melawan resim SBY yang liberal, karena tahun 2009 juga sama, katanya untuk perbaikan infrastruktur tetap saja semua sama infrastruktur stagnan," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi di Penus Cafe Jakarta, Minggu (16/6).
Menurutnya, pemerintahan telah kehilangan legitimasi moral dari bangsanya. Ia menuding, dari kenaikan harga BBM telah menguntungkan Partai Demokrat pada Pemilu 2014.
"Menyelamatkan APBN itu bohong, kalau menyelamatkan APBN kan 100 persen untuk membayar utang konglomerat. SBY itu buaya, SBY itu biawak," katanya.
Rencananya, ia akan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. "Saya ikut turun besok, paling cuma ngontrol saja. Nanti dipusatkan di Istana dan DPR, itu dulu saja," tegasnya.
Dalam aksi nanti, ia meminta agar SBY tidak menaikkan harga BBM. "Ya minta turunkan harga BBM dan turunkan SBY, kalau tetap ngotot menaikkan harga BBM," ucapnya.
Label:
2009,
Adhie Massardi,
aktivis,
alokasi,
APBN,
BBM,
biawak,
bohong,
buaya,
infrastruktur,
liberal,
moral,
Partai Demokrat,
perlawanan,
protes,
rezim,
SBY,
subsidi,
turunkan,
unjuk rasa
Langganan:
Postingan (Atom)