Jakarta - Gelombang protes terus dilancarkan masyarakat Indonesia usai mendengar kabar Serda Usman dan Kopral Harun Said dieksekusi hukuman gantung di Singapura. Demo dan kecaman mengalir di jalanan. Begini penampakannya.
Dalam foto yang dipajang di museum Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014) terdapat gambar demonstrasi masyarakat terhadap Singapura yang digelar di bandara Kemayoran, Jakpus. Ada yang menuliskan kecaman hingga ajakan untuk berperang. Selanjutnya ... *
Tampilkan postingan dengan label demo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label demo. Tampilkan semua postingan
Rabu, 12 Februari 2014
Sabtu, 31 Agustus 2013
Kisah Susan Jasmine Akhirnya Menjabat Lurah Lenteng Agung
JAKARTA — Senyum manis seketika terpancar dari paras ayu Kepala Kelurahan Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli saat Warta Kota memasuki ruangan kantornya di lantai dua Kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2013) petang.
Dia yang masih terlihat segar dan ceria, lengkap dengan pakaian dinasnya, menyapa ramah dan memulai perbincangan dengan mengenalkan diri dan jabatan tangannya yang lembut.
Nama Susan melambung lantaran ia diprotes sejumlah warga yang menolak dirinya menduduki jabatan sebagai lurah di kawasan tersebut. Bahkan, kelompok warga tersebut sampai menggelar demo penolakan, beberapa hari belakangan. Selanjutnya *
Dia yang masih terlihat segar dan ceria, lengkap dengan pakaian dinasnya, menyapa ramah dan memulai perbincangan dengan mengenalkan diri dan jabatan tangannya yang lembut.
Nama Susan melambung lantaran ia diprotes sejumlah warga yang menolak dirinya menduduki jabatan sebagai lurah di kawasan tersebut. Bahkan, kelompok warga tersebut sampai menggelar demo penolakan, beberapa hari belakangan. Selanjutnya *
Selasa, 11 Juni 2013
Ditegur Touring Tak Pakai Helm, Bupati Indragiri Hulu Ancam Demo DPRD
Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) meminta Kapolres Inhu bersikap tegas pada bupati yang touring tak mengenakan helm. Menanggapi hal itu Bupati Inhu Yopi Arianto malah mengancam akan mengerahkan massa mendemo DPRD.
Bupati Inhu Yopi Arianto balik menantang anggota dewan tersebut. Dia beralasan naik motor di pedesaan sehingga tak perlu pakai helm.
"Saya tidak memakai helm karena saya menyapa masyarakat saya, saya mengendarai motor di pedesaan, bukan di perkotaan, masa begitu saja di komentari," ungkap Yopi kepada merdeka.com senin malam (10/6) melalui selulernya.
Yopi mengakui dirinya bersalah tak mentaati peraturan, "saya memang salah tidak pakai helm, tapi kalau dewan mengkritik saya perjalanan ke pedesaan menemui masyarakat Batang Gangsal, nanti saya kerahkan massa dari sana untuk unjuk rasa di DPRD Inhu," kecam Yopi.
Bupati juga menyarankan kepada Dewan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya agar dipergunakan kepada masyarakat. Hal itu dinilainya lebih berguna.
Label:
Ancam,
bersalah,
Bupati,
demo,
Ditegur,
DPRD,
Indragiri Hulu,
Inhu,
Kapolres,
menantang,
mencari uang sebanyak-banyaknya,
pedesaan,
tegas,
touringtak pakai helm,
Yopi Arianto
Sabtu, 16 Februari 2013
Demokrat Daerah Ancam Demo Jika Anas Digoyang
Gabungan pengurus cabang Partai Demokrat menentang rencana Kongres Luar Biasa Demokrat. Pelaksanaan musyawarah tersebut dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai. Mereka juga tetap menganggap Anas Urbaningrum sebagai satu-satunya Ketua Umum Demokrat yang sah sebagai hasil dari Kongres Demokrat ke-2.
“Kami menolak dan mengutuk dengan keras upaya-upaya yang mengarah pada pemaksaan KLB yang tidak sesuai dengan AD/ART,” kata Ketua DPC Demokrat Jakarta Irfan Gani melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat, 15 Februari 2013. Menurut gabungan pengurus yang menamakan diri Petisi Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi itu, pelengseran Anas dari jabatannya sebagai ketua umum adalah inkonstitusional.
“Ketua Umum Anas Urbaningrum hanya dapat diganti melalui kongres sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat,” ujar Irfan. Petisi ini juga menolak dan mengutuk dengan keras upaya-upaya yang mengarah pada pemaksaan KLB.
“Jika dalam Rapimnas tanggal 17 Februari mendatang ada kondisi yang mengarah kepada upaya-upaya inkonstitusional, kami akan walk out,” kata Irfan. Selain itu, petisi akan menghimpun massa untuk menggagalkan acara itu.
Petisi juga meminta Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan pelaksanaan organisasi kepada Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Anas. Setidaknya terdapat tiga nama dalam petisi yang disebarkan tersebut. Mereka adalah Ketua DPC Demokrat Buol, Sulawesi Tengah, Arta Razak; Ketua DPC Pasaman Barat, Sumatera Barat, Yulianto; dan Ketua DPC Dharmasraya, Sumatera Barat, Masrigi.
Partai Demokrat akan menggelar Rapimnas pada 17 Februari 2013 mendatang. Dalam undangan yang disebarluaskan kepada pengurus DPC se-Indonesia itu, Anas tidak menandatangani surat undangan. Wewenangnya selaku Ketua Umum memang sudah diambil alih Majelis Tinggi. Buktinya, nama Jero Wacik selaku Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat yang muncul sebagai pihak pelaksana Rapimnas itu.
“Kami menolak dan mengutuk dengan keras upaya-upaya yang mengarah pada pemaksaan KLB yang tidak sesuai dengan AD/ART,” kata Ketua DPC Demokrat Jakarta Irfan Gani melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat, 15 Februari 2013. Menurut gabungan pengurus yang menamakan diri Petisi Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi itu, pelengseran Anas dari jabatannya sebagai ketua umum adalah inkonstitusional.
“Ketua Umum Anas Urbaningrum hanya dapat diganti melalui kongres sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat,” ujar Irfan. Petisi ini juga menolak dan mengutuk dengan keras upaya-upaya yang mengarah pada pemaksaan KLB.
“Jika dalam Rapimnas tanggal 17 Februari mendatang ada kondisi yang mengarah kepada upaya-upaya inkonstitusional, kami akan walk out,” kata Irfan. Selain itu, petisi akan menghimpun massa untuk menggagalkan acara itu.
Petisi juga meminta Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan pelaksanaan organisasi kepada Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Anas. Setidaknya terdapat tiga nama dalam petisi yang disebarkan tersebut. Mereka adalah Ketua DPC Demokrat Buol, Sulawesi Tengah, Arta Razak; Ketua DPC Pasaman Barat, Sumatera Barat, Yulianto; dan Ketua DPC Dharmasraya, Sumatera Barat, Masrigi.
Partai Demokrat akan menggelar Rapimnas pada 17 Februari 2013 mendatang. Dalam undangan yang disebarluaskan kepada pengurus DPC se-Indonesia itu, Anas tidak menandatangani surat undangan. Wewenangnya selaku Ketua Umum memang sudah diambil alih Majelis Tinggi. Buktinya, nama Jero Wacik selaku Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat yang muncul sebagai pihak pelaksana Rapimnas itu.
Label:
AD/ART,
Anas Urbaningrum,
demo,
inkonstitusional,
Irfan Gani,
Jakarta,
Ketua Umum,
KLB,
menolak,
Partai Demokrat,
pemaksaan,
Petisi Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi,
Rapimnas,
rencana,
walk out
Jumat, 14 Desember 2012
Gagal Jadi Perwira, Polda Lampung Didemo Bintara
Pertengahan tahun lalu, 200 anggota bintara berpangkat Ajun Inspektur Satu mengikuti seleksi calon perwira di Sekolah Polisi Kemiling Bandar Lampung. Mereka mengikuti tes fisik, kesehatan, kejiwaan, ke-samapta-an hingga kode etik kepolisian. Hasilnya, 39 bintara dinyatakan lulus, 25 cadangan dan sisanya gagal, termasuk Joko. Padahal, kata dia, semua tahapan tes dilakukan secara transparan dan terbuka.
“Namun saat pengumuman di luar dugaan kami justru mereka yang nilainya di bawah kami yang dinyatakan lulus. Saat kami dikonfirmasi, mereka yang lulus karena bawa rekomendasi atasan,” kata Joko.
Dia dan kawannya mengendus ada permainan uang. Joko Santoso yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Umum Polsek Jabung Lampung Timur itu mengadu dan protes ke Presiden, Kepala Polri, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI.
“Namun saat pengumuman di luar dugaan kami justru mereka yang nilainya di bawah kami yang dinyatakan lulus. Saat kami dikonfirmasi, mereka yang lulus karena bawa rekomendasi atasan,” kata Joko.
Dia dan kawannya mengendus ada permainan uang. Joko Santoso yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Umum Polsek Jabung Lampung Timur itu mengadu dan protes ke Presiden, Kepala Polri, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Label:
Ajun Inspektur Satu,
bintara,
demo,
gagal,
Joko Santoso,
permainan uang,
perwira,
Polda.Lampung,
Presiden,
rekomendasi atasan,
Sekolah Polisi Kemiling Bandar Lampung,
terbuka,
transparan
Rabu, 28 Maret 2012
Demo Kenaikan Harga BBM, FORI: Puncaknya Akan Dilakukan Tanggal 29 Maret
Sejumlah demonstran berencana melakukan aksi lanjutan setelah demonstrasi hari ini. “Puncaknya akan dilakukan tanggal 29 Maret,” kata juru bicara Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), Anwar Sastro Ma'ruf, saat dihubungi Selasa, 27 Maret 2012.
Anwar mengatakan telah menghubungi kelompok massa lain untuk melakukan aksi bersama pada 29 Maret. Tanggal tersebut dipilih karena rapat paripurna akan dilaksanakan pada hari itu.
Selanjutnya ...
Label:
29 Maret 2012,
aksi lanjutan,
Anwar Sastro Ma'ruf,
demo,
demonstran,
FORI,
juru bicara,
kelompok massa lain,
kenaikan harga BBM,
paripurna,
puncaknya,
rapat
Lokasi:
Jakarta, Indonesia
Rabu, 14 Maret 2012
Langganan:
Postingan (Atom)