Jokowi Dianggap Sebagai 'Jimat' Kongres PSSI

Gubernur DKI Joko Widodo belum pernah berkecimpung di PSSI. Namun muncul anggapan dari para petinggi PSSI dan juga Menpora Roy Suryo, bahwa Jokowi merupakan 'jimat' badan tertinggi pengelola sepakbola di tanah air tersebut. Kok bisa?

Anggapan itu muncul dalam jamuan makan malam di Balai Agung, Balaikota, di Jl Medan Merdeka Barat, Minggu (17/3/2013) malam. Jamuan ini merupakan undangan dari Jokowi.

Dalam sambutannya di acara ini, Menteri Roy menyatakan keberhasilan kongres PSSI memiliki kaitan dengan Jokowi. Seperti diketahui, pada hari Minggu ini PSSI menggelar kongres luar biasa di hotel Borobudur, Jakarta.

"Menurut saya mungkin kongres PSS itu harus ikut dengan pak Jokowi kali ya. Dulu di Solo berhasil dan sekarang di Jakarta juga berhasil," kata Roy setengah berkelakar.

Hal senada juga diutarakan pengarah Satgas PSSI Agum Gumelar. Ketika tengah bersalaman dengan Jokowi, Agum menyatakan bahwa ada 'faktor' Jokowi dalam kongres PSSI.

"Di tempatnya bapak selalu berhasil ya kongresnya," ujar Agum. Kalimat serupa juga diutarakan oleh Ketum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo.

KLB PSSI hari Minggu ini dinilai sejumlah pihak sebagai suatu langkah maju untuk memperbaiki persepakbolaan tanah air. Dalam kongres diputuskan pembubaran KPSI.

Kongres dengan kategori berhasil sebelumnya digelar pada Juli 2011 di Hotel The Sunan Solo. Kala itu kongres memutuskan Djohar Airifin sebagai Ketum PSSI yang baru. Nah pada saat itu, Solo masih dipimpin oleh Jokowi.

Sumber: *

Demokrat Daerah Ancam Demo Jika Anas Digoyang

Gabungan pengurus cabang Partai Demokrat menentang rencana Kongres Luar Biasa Demokrat. Pelaksanaan musyawarah tersebut dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai. Mereka juga tetap menganggap Anas Urbaningrum sebagai satu-satunya Ketua Umum Demokrat yang sah sebagai hasil dari Kongres Demokrat ke-2.

“Kami menolak dan mengutuk dengan keras upaya-upaya yang mengarah pada pemaksaan KLB yang tidak sesuai dengan AD/ART,” kata Ketua DPC Demokrat Jakarta Irfan Gani melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat, 15 Februari 2013. Menurut gabungan pengurus yang menamakan diri Petisi Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi itu, pelengseran Anas dari jabatannya sebagai ketua umum adalah inkonstitusional.

“Ketua Umum Anas Urbaningrum hanya dapat diganti melalui kongres sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat,” ujar Irfan. Petisi ini juga menolak dan mengutuk dengan keras upaya-upaya yang mengarah pada pemaksaan KLB.

“Jika dalam Rapimnas tanggal 17 Februari mendatang ada kondisi yang mengarah kepada upaya-upaya inkonstitusional, kami akan walk out,” kata Irfan. Selain itu, petisi akan menghimpun massa untuk menggagalkan acara itu.

Petisi juga meminta Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan pelaksanaan organisasi kepada Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Anas. Setidaknya terdapat tiga nama dalam petisi yang disebarkan tersebut. Mereka adalah Ketua DPC Demokrat Buol, Sulawesi Tengah, Arta Razak; Ketua DPC Pasaman Barat, Sumatera Barat, Yulianto; dan Ketua DPC Dharmasraya, Sumatera Barat, Masrigi.

Partai Demokrat akan menggelar Rapimnas pada 17 Februari 2013 mendatang. Dalam undangan yang disebarluaskan kepada pengurus DPC se-Indonesia itu, Anas tidak menandatangani surat undangan. Wewenangnya selaku Ketua Umum memang sudah diambil alih Majelis Tinggi. Buktinya, nama Jero Wacik selaku Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat yang muncul sebagai pihak pelaksana Rapimnas itu.

Sumber: *