Joko Widodo-Jusuf Kalla Berpeluang Menang

JAKARTA - Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti berharap PDIP jangan sampai salah menerapkan strategi dalam pencalonan presiden. Mantan Wapres Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai lebih berpeluang memenangkan Pilpres 2014.

"Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla lebih berpeluang menang dalam Pilpres 2014, jika kedua tokoh ini berhasil disandingkan. Apalagi, kedua figur tersebut sama-sama mendapat respon positif dan tinggi dalam banyak survei dibandingkan capres yang lain. Karena itu, PDIP jangan sampai salah strategi dalam Pilpres 2014 nanti,” kata Ikrar Nusa Bakti dalam Dialog Pilar Kenegaraan bertajuk “Mencari Pemimpin Bangsa: Geliat Capres Menjelang Pemilu 2014” bersama Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y Thohari dan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, Senin (2/9/2013) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Selanjutnya *

Dibandingkan Jokowi, Pramono Edhie Enggak Ada Apa-Apanya

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul menilai, sebagai calon presiden, Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo lebih baik dibanding Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Namun, peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, tak sepakat dengan penilaian tersebut.

"Enggak ada apa-apanya Pramono Edhie dibanding Jokowi. Prestasi yang ditunjukan Pramono apa? Walaupun sempat jadi KSAD, enggak ada yang menonjol dari prestasi beliau, kecuali dikenal sebagai adik ipar SBY. Popularitas beliau lebih kepada adik Ani Yudhoyono saja," tutur Syamsuddin di Jakarta, Senin (1/7/2013).

Sebelumnya, sejumlah survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi di urutan teratas. Salah satunya, survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang dirilis 26 Mei lalu, yang menempatkan pria asal Solo itu di urutan teratas dalam hasil survei sebagai calon presiden di Pemilu 2014.

Jokowi unggul di atas nama-nama lainnya, seperti Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Pramono Edhie Wibowo, Djoko Suyanto, dan Gita Wirjawan.

Sentimen negatif

Selain itu, Syamsuddin juga menyoroti dampak kehadiran Pramono Edhie di internal partai. Bergabungnya Pramono Edhie bisa menimbulkan sentimen negatif di internal Partai Demokrat maupun masyarakat. Pasalnya, adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono itu mendapat perlakuan istimewa di Demokrat.

"Jangan-jangan sentimennya malah negatif. Kok nepotisme lagi, kok keluarga lagi yang dapat posisi Dewan Pembina?," tuturnya.

Menurutnya, kalangan internal Demokrat bisa saja tidak nyaman dengan perlakuan Pramono. Banyak kader Demokrat harus melewati kepengurusan dari bawah untuk mendapat posisi strategis.

Posisi Dewan Pembina, kata dia, merupakan posisi istimewa. Semestinya, hanya mereka yang berjasa bagi partai bisa mendapat posisi tersebut. Dengan demikian, Syamsuddin meyakini kehadiran mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tidak akan meningkatkan elektabilitas Demokrat.

Sumber *

Survei LIPI: PDIP Dulang Suara 2014, Efek Jokowi?

Jakarta - Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, PDIP diperkirakan mendulang suara paling banyak pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Posisi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berada di urutan pertama meraih 14,9 persen. LIPI juga menempatkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemenang pilpres dengan elektabilitas 22,6 persen.

Disusul Golkar 14,5% dan Demokrat 11,1%," kata koordintor survei, Wawan Ichwanuddin saat menyampaikan hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI tentang "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Menjelang Pemilu 2014" di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Survei yang dilakukan LIPI memiliki margin of error 2,31% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sampel diambil pada periode 10-31 Mei 2013. Pengambilan contoh berasal dari 1.799 responden dengan cara tatap muka dan berusia di atas 17 tahun, atau sudah menikah.

Menurut Wawan, PDIP dan Golkar bisa dikatakan masih berimbang. Hanya PKB yang tidak terlalu mengemuka. Tetapi, lanjut dia, hasil survei yang dilakukan LIPI cukup menimbulkan kejutan. "Tapi ini namanya politik bisa saja berubah, tergantung konstelasi politiknya nanti," kata Wawan.

Berikut hasil survei elektabilitas partai:
1. PDIP 14,9%
2. Gerindra 7,4%
3. PKB 5,6%
4. PPP 2,9%
5. Nasdem 2,2%
6. PKS 2,6%
7. PAN 2,5%
8. Hanura 1,9%
9. PBB 0,6%
10. PKPI 0,3%
11. Yang tidak jawab 31,1%

Sementara itu, peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, banyaknya responden yang lebih memilih PDIP disinyalir karena adanya berbagai kasus dugaan korupsi dan suap, yang melibatkan partai-partai saingan PDIP

"Fenomena suap itu mempengaruhi, tapi tidak lebih walaupun ada yang loyal juga. Seperti tadi data loyalitas masa pendukung itu cukup tinggi di PDIP," jelas Syamsuddin.

Sumber *

BNPT: 86% Mahasiswa 5 Universitas Kenamaan di Jawa Tidak Lagi Menerima Pancasila

Banyak tempat ibadah dan universitas yang saat ini telah dikooptasi oleh kaum radikalisme. Tak hanya itu, kampus juga menjadi sasaran empuk untuk proses regenerasi kaum radikalisme.

"Hasil penelitian, banyak tempat ibadah yang dikooptasi kaum radikal. Kampus juga kewalahan radikalisme di kampus," ujar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai.

Ansyaad menyampaikan hal ini dalam rapat Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2013 bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2012).

Ansyaad kemudian menyampaikan sebuah fakta yang mengejutkan. Dimana 86 % mahasiswa di 5 universitas kenamaan di Pulau Jawa tidak lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

"Kampus juga kewalahan menghadapi radikalisme di kampus. Hasil penelitian LIPI 5 universitas ternama di Jawa, 86 % mahasiswanya menolak Pancasila sebagai dasar negara," lanjutnya.

Tak hanya universitas, Ansyaad mengungkapkan bahwa para siswa sekolah menengah ke atas juga tak luput dari gerakan radikalisme.

"Yang namanya Rohis SMA, di Jaksel, Jakut, dan Bandung, sudah dibawah pengaruh NII," ujar Ansyaad.

Untuk itu, Ansyaad menegaskan pihaknya ingin melindungi negara ini dari gerakan-gerakan radikalisme.

"Kita ingin melindungi, jangan sampai terkooptasi radikalisme. Jangan sampai tempat ibadah dikooptasi radikalisme. Kita lakukan hari ini, jangan tanya hasilnya besok. Ini proses yang panjang," pungkasnya.

Sumber: *

Mobil Listrik Menjadi Mobil Nasional

Pemerintah akan mengembangkan mobil listrik menjadi mobil nasional. Tahun 2014 direncanakan sebanyak 10.000 unit akan diproduksi. "Kita akan jadikan mobil nasional. Kalau kita bicara mobil nasional ya diproduksi nasional, otaknya nasional, ototnya nasional," sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Senin (23/7/2012).

Pada hari ini, Hatta mendapatkan laporan bahwa riset sejumlah universitas telah melakukan perkembangan yang berarti terkait dengan mobil listrik. Ia pun menyebutkan, mobil listrik yang dibuat oleh alumnus ITB Dasep Ahmadi sudah masuk ke level 7 dalam technology readyness level. Mobil tersebut pun siap masuk ke level 9.

"LIPI sudah produksi kendaraan listrik bus juga berbagai macam kendaraan-kendaraan city car model-modelnya yang sudah masuk kategori kalau dalam istilah Menristek itu skala 9, sempurna itu 9, kita berada di skala 7 sekarang untuk city car," papar Hatta.

Karena keyakinan itu maka Pemerintah pun memutuskan untuk segera membentuk Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Otomotif. Pusat ini akan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan BUMN. Lalu, Pemerintah akan menyelesaikan semua Peraturan Pemerintah yang terkait dengan insentif dan disinsentif.

Pemerintah, lanjut Hatta, juga akan melakukan quick win pada tanggal 30 Agustus mendatang yakni saat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pada hari itu, kata Hatta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir di Bandung. Dan, berbagai produk-produk yang sudah berhasil dibuat seperti bus sampai kendaraan city car pun akan digelar.

"Itu akan kita gelar sambil tetap mengembangkan industri-industri komponen terutama batere itu yang paling penting. Jadi ini keputusan kita tadi dan kita optimis akan berhasil," lanjut Hatta.

Tahun 2014, ia pun optimistis mobil listrik akan diproduksi sebanyak 10.000 unit. Ia yakin akan ada investor dan BUMN yang akan memberikan dukungan dalam memproduksi mobil ini secara massal. "Kalau itu (swasta) sih banyak begitu kita kasih kemudahan dan insentif," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, insentif kepada mobil listrik adalah bebas bea masuk dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk, diantaranya mesin dan batere. "Pokoknya komponen utama maupun komponen penunjangnya," sebut Bambang.

Sumber: *